Untuk Indonesia yang lebih baik —

Mengingatkan yang mapan, membantu yang papa…

– Budiman Tanuredjo –

  • “Harusnya pemerintah menunjukkan bahwa ini akibat belanja di masa lalu yang buruk, kita atasi yang buruknya itu, kita lakukan penegakan hukum, kabinet juga efisien, dan sebagainya,” —Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky Saat ini Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah dihadapkan pada…

  • “Dalam perjalanan dari Oktober sampai sekarang saya ngelihat tidak ada leadership dia untuk (mendamaikan). Ini kan antara Mega, Jokowi, dan PDIP berkonflik, kok malah dibiarkan, bahkan kelihatannya Prabowo menikmati….” —Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky Kondisi Indonesia saat ini dinilai banyak pihak,…

  • “Zaman Pak Harto yang nonpribumi selalu mengatakan dia tidak punya hak untuk berpolitik meskipun dia bisa kaya, bisa jadi oligarki sebesar apa. Artinya state dalam hal ini aktornya Soeharto masih cukup kuat, powerful mengendalikan dia. Sekarang kan beda, sekarang dengan…

  • “Upaya renegosiasi ini ditujukan sebagai satu strategi untuk menghadirkan political protection dan itu yang dibutuhkan oleh PDIP saat ini. Perlindungan politik dari kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mengerahkan sel-sel jejaring kekuasaannya untuk kemudian mengacak-acak,” -Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam Posisi Partai…

  • “Sebagai sebuah produk politik, hukum itu buta. Ia bisa menjerat siapa saja yang melanggar. Penegakan hukum yang ditentukan kepentingan politik sesaat bisa mengancam fondasi negara bangsa yang ditulis konstitusi. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Rule of Law, bukan…

  • Budiman Tanuredjo Dua intelektual ini menjadi kompas moral bagi republik ini. Yang pertama adalah Sukidi Mulyadi, PhD, lulusan unversitas bergengsi Harvard University di Amerika Serikat. Putra kelahiran desa Tanon, Sragen tahun 1975 ini bisa ditempatkan sebagai kelompok moralis yang selalu…

  • “…omnibus tidak cocok bagi Undang-Undang Pemilu, karena Undang-Undang Pemilu itu di manapun di dunia dia menjadi instrumen pendidikan politik. Dari mana masyarakat belajar pemilu, salah satunya dari undang-undang. Omnibus itu kan secara struktur dia menyebar, mengubah sana, mengubah sini, tambal…

  • “…kalau ini bergulir sampai ada upaya (pihak-pihak di bawah Pemerintahan Prabowo) untuk melemahkan atau membonsai Mahkamah Konstitusi, saya kira eskalasi ketidakpuasan yang sudah ada bibitnya sebagai ekses Pilpres 2024- mungkin akan lebih menguat lagi. Dan itu terlalu berisiko bagi kepemimpinan…

  • “…undang-undang lembaga kepresidenan menurut saya dalam fase yang sangat mendesak untuk direalisasikan dan mestinya itu direalisasikan sebelum 2029,” -Dosen Hukum Tata Negara UI Titi Anggraini Sebagai negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensil, Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang berperan…

  • “Jadi momentum itu tiba, MK gelisah dengan ‘kebuntuan ketatanegaraan’ dan juga dinamika ambang batas pencalonan presiden yang mengarah kepada pelemahan presidensialisme dan hak politik warga, datanglah 4 mahasiswa ini dengan imannya yang masih utuh…” -Pakar Pemilu Titi Anggraini Baru-baru ini,…