“Meskipun pagar-pagar partisasi politik itu ditutup serapat-rapatnya oleh elit, tapi tentu daya dobraknya itu harus kita bangun bersama,”

—Sekretaris Kabinet Bayangan, Ahmad Jilul Qur’ani Farid

Korupsi menjadi masalah kejahatan tingkat tinggi yang tak ada habisnya di Indonesia. Siapapun bisa korupsi, apapun bisa dikorupsi.

Menteri bisa korupsi, anggota dewan bisa korupsi, kepala badan bisa korupsi, penegak hukum pun tak lepas dari tindakan menjijikkan ini.

Dana bencana dikorupsi, dana pengadaan kitab suci dikorupsi, dana pengadaan barang dikorupsi, dana bantuan sosial dikorupsi.

Mengapa pejabat kita banyak yang menyalahi sumpahnya dan tega mengkhianati rakyat juga negara?

Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Ahmad Jilul Qur’ani Farid menyebut pola pikir atau mindset para pejabat kita saat ini fokus pada memanfaatkan kewenangan yang didapat untuk memperbesar keuntungan diri pribadi.

Mereka bernafsu menjadi pejabat bukan karena ingin mengabdi, namun ingin mengejar privilese sebagai “orang besar” yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya.

“Jadi mental anti korupsi itu tidak ada dalam mindset calon pengurus negara, which is politisi maupun pengurus negara kita, karena di semua level lapisan yang mereka punya kewenangan, mereka selalu mencari kira-kira monetisasi dari kewenangan ini apa,” kata Jilul dalam Back to BDM.

Sayangnya, pola pikir semacam itu berlaku di mana saja, hampir di instansi manapun. Paling mudah dan telanjang, kita bisa melihat bagaimana koruspi dilakukan ketika ada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan, bukannya diberi surat tilang dan dijadwalkan bersidang, ia malah diminta membayar uang di tempat pada polisi yang bertugas.

Itu korupsi.

Korupsi sudah terjadi di semua level. Untuk bisa menghilangkan korupsi, diperlukan integritas tinggi dari tiap pejabat ditambah dengan pagar-pagar yang tegak dan rapat. Pagar itulah yang pada akhirnya bisa menutup celah dan mencegah segala potensi tindak pidana korupsi.

Pagar itu salah satunya berupa aktifnya fungsi check and balances dari DPR.

“Nah, yang nyatanya sekarang adalah pagar itu dilepas dan diskresi diperluas seluas mungkin di banyak tempat,” ia menyayangkan.

Memonetisasi jabatan, jika ditarik mundur adalah budaya korporasi di mana perusahaan selalu mengupayakan mendapat keuntungan dari usaha yang dilakukan. Sementara politik tidak semestinya dimaknai demikian, dalam politik semestinya pengabdian pada negara dan masyarakat lah yang menjadi landasan utamanya.

Partai politik sebagai rumah sebagian besar politisi di Indonesia juga sudah menerapkan hal ya sama. Mereka menjadi sejenis perusahaan berkedok politik. Partai bukan lagi menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi publik, melainkan mengurus kepentingan elite dan bisnis.

“Exactly, itu yang terjadi. Itu yang saya lihat bisnis model. Partai politik kan pada umumnya ruang untuk publik menyalurkan bagaimana negara ini harus berjalan, tapi ya bukan publik ternyata, publiknya itu adalah publik yang ada di atas, elit.  Dan kalau kita lihat kan lingkaran-lingkarannya itu berkelindan dengan lingkaran-lingkaran bisnis,” ujar Jilal.

Ketika budaya check and balance sudah menghilang, maka pagar itulah yang harus kembali ditegakkan.

Di tengah karut-marut kondisi penyelenggaraan negara saat ini, lahirlah Kabinet Bayangan sebagai wadah alternatif untuk menypaiksn kritik dan melakukan perbaikan dari luar.

Jilul yang juga merupakan Sekretaris Kabinet Bayangan menjelaskan, Kabinet Bayangan ingin membangun tradisi hacking the system.

“Kami ingin membangun tradisi hacking the system, karena sistem itu sudah gagal memenuhi tujuannya. Sistem kita gagal mengakomodir tujuannya. Jadi harus di-hacking, karena cara formal ternyata enggak bisa,” sebut Jilul.

Ia mencontohkan kondisi di mana sistem itu benar-benar gagal memenuhi amanat konstitusi. Ketika ia berkunjung ke lokasi gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, ia menyaksikan bagaimana pengungsi tidak diberi perhatian dan bantuan yang cukup oleh Negara, sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang terlantar bahkan meninggal dunia di tenda pengungsian.

Padahal, UUD 1945 mengamanatkan Negara untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Hacking itu misal bagaimana caranya warga bisa memperkuat bergainingposition-nya dan menyadarkan kepada elit, menyadarkan kepada penyelenggara negara bahwa kami juga punya hak untuk menentukan bagaimana negara ini harus berjalan,” sebut Jilul.

Ia mencontohkan bagaimana rakyat Filipina membuat alternatif pembiayaan atau shadow budgeting untuk mengimbangi perencanaan anggaran yang dibuat pemerintah. Rakyat Taiwan membuat gerakan bernama g0v atau gov-zero untuk menentang anggaran besar yang digelontorkan oleh pemerintah untuk membuat iklan, padahal eksekusi program di lapangan berjalan buruk. Di Islandia, warga membuat national assembly, mereka merumuskan ulang konstutusi negara mereka.

“Di Indonesia, tentu kami melihat kami tidak bisa mulai dari sesuatu yang besar. Kita mulai yang kecil dulu deh, tapi signifikan. Ini kan Indonesia agak-agak feodal ya, kita melihat bagaimana jabatan itu menambah kemuliaan seseorang. Itu kami demistifikasi. Semua bisa kok jadi menteri tanpa harus bertambah atau menjadi pejabat publik yang dimuliakan. Jadi itu kami hacking, kami harap dari Kabinet Bayangan ini bisa,” kata lulusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga itu.

“Kami sedang merencanakan shadow budgeting dan kami harap ini bisa jadi ruang di mana kita bertemu, kalau bisa jadi hub bersama masyarakat sipil. Bagaimana kita harus rumuskan langkah ke depan? Masalahnya apa? Dan sisi mana yang paling perlu kita tetas? Karena kalau menggunakan cara biasa, sekarang cara biasa sudah mentok semua, pintu kita tinggal di MK. Jadi harus kita cari retasan-retasan itu,” lanjutnya.

Keberadaan Kabinet Bayangan dalam upaya memperbaiki jalannya pemerintahan di Indonesia mungkin bukan sesuatu yang besar dan berdampak instan.

Namun Jilul yakin, apa yang mereka lakukan ibarat meneteskan air ke atas batu setiapharinya. Jika itu dilakukan secara terus-menerus, batu yang keras sekalipun bisa berlubang.

Secara konkret, Kabinet Bayangan membayangkan harus dilakukan reformasi besar-besaran untuk bisa menghilangkan korupsi yang sudah membudaya di Tanah Air, bahkan sejak sebelum masa kemerdekaan.

Reformasi yang pertama adalah reformasi hukum.

“Penegak hukum kita harus di-reform total habis-habisan. Kita ini kan di berbagai level lapis APH-nya— dari level kepolisian, kejaksaan, kehakiman itu problem semua,” tegas Jilul.

Reformasi yang kedua adalah reformasi politik.

“Kita harus membuka seluas-luasnya barrier itu, agar monopoli akses terhadap politik tidak lagi dikendalikan oleh mereka yang bisa membayar dengan uang. Jadi teman-teman di kepemiluan, Perludem, dan sebagainya kan juga sangat sangat concern terhadap ini dan berusaha untuk mencari jalan. Sembari menunggu keadaan mengoreksi jalannya pemerintahan hari ini, kita harus menyiapkan berbagai macam solusi dan jalan keluar sehingga ketika keadaan dikoreksi kita sudah siap,” jelas dia.

Jika dilihat secara lebih umum, apa sebenarnya yang melatarbelakangi korupsi begitu jamak dilakukan di Indonesia? Ternyata jawabannya hanya satu, keserakahan.

Serakah, tamak, tidak mengenal kata cukup.

Kondisi diri itulah yang membuat seseorang tidak merasa segan mengambil hak orang lain demi memperkaya diri sendiri.

“Dan ketika orang mendapatkan kewenangan, aji mumpung. Ketika orang tidak bisa memastikan bagaimana masa depannya, ketika mendapatkan kesempatan dia pasti akan mengambil sebanyak-banyaknya. Itu yang terjadi hari ini. Bahkan orang yang paling kaya pun, orang yang paling berkuasa sekalipun tidak bisa memastikan masa depannya. Sehingga ketika mereka punya kedudukan, punya kewenangan, mereka akan ambil sebanyak-banyaknya. Nah, problemnya di situ. Dan itu mentalitas itu turun sampai ke bawah, sampai ke publik, sampai ke mungkin personal individu ketika punya kesempatan, punya keleluasaan, maka itu dia akan (memanfaatkannya habis-habisan),” ungkap Jilul.

Kepastian akan masa depan itulah yang tidak ada di Indonesia. Sehingga orang akan memiliki kecenderungan untuk berlaku serakah ketika kesempatan ada dalam genggaman mereka.

Generasi Muda Melawan

Generasi muda yang menjadi masa depan bangsa ini semakin lama semakin sadar dan terbuka matanya bahwa ada banyak masalah yang harus mereka urai, bahwa suara mereka seringkali diabaikan.

Mereka, khususnya generasi milenial dan generasi Z, tidak akan mau tinggal diam ketika terancam diwarisi sebuah negara dengan kondisi sangat rusak.

Namun, saat ini masih banyak yang belum menemukan jalan bagaimana mereka bisa terhubung dengan negara, kecuali dengan bersuara di media sosial.

“Mereka enggak nemu jalur-jalurnya, karena memang jalur itu hanya formalitas saja. Pada akhirnya senjata kita hanya ruang publik dan bagaimana kita mendominasi ruang publik,” sebut Jilul yang juga bagian dari generasi milenial itu.

Berisik di media sosial, mulai dari penggunaan kalimat yang tertata hingga melontarkan cacian dan kata-kata kasar pada penguasa, semua dilakukan.

Bagi Jilul, hal itu dilakukan untuk mendelegitimasi kewenangan yang dimiliki oleh penguasa. Ada kecenderungan, ketika orang sudah memiliki posisi tinggi, dia akan merasa lebih berkuasa dan merasa berwenang mengeksploitasi pihak lain. Kecenderungan itulah yang coba diganggu dengan umpatan atau cacian generasi muda di media sosial.

“Ya didelegitimasi habis-habisan, memang agar mereka resah, agar mereka terganggu. Daya ganggu itu yang harus dimunculkan, itu cara gen Z dan cara milenial,” kata Jilul.

Perlawanan generasi muda ini terkadang juga unik, mereka menyasar konteks tertentu dari pemerintah untuk bisa menggoyang posisinya. Misalnya dengan cara menyorot apa yang mereka kenakan dalam kehidupan sehari-hari, dan membuka harganya.

Misalnya kita bisa temukan dalam akun bernama cabinetcouture.

Namun memang gerakan-gerakan seperti ini masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terorganisasi. Perlawanan itu ada, banyak, namun belum terarah. Itu yang menjadi PR bersama, bagaimana caranya mewadahi semua bentuk perlawanan ini sehingga menjadi satu gerakan yang mempunyai daya dobrak yang signifikan.

“Meskipun pagar-pagar partisasi politik itu ditutup serapat-rapatnya oleh elit, tapi tentu daya dobraknya itu harus kita bangun bersama. Berbagai macam fenomena protes publik, dari reformasi dikorupsi, Indonesia darurat, kemarin 17+8 dan seterusnya, jangan sampai kemarahan publik itu menguap. Dia harus dikonsolidasikan, harus dikatalisasi menjadi sebuah kekuatan politik,” seru Jilul.

Jika amarah ini sudah terkonsolidasikan, maka kita tinggal menunggu momentum. Sekali saja rezim membuat kebijakan yang menyulut amarah rakyat, rakyat sudah bisa muncul dengan perlawanannya yang tunggal dan utuh.