“Pak Presiden, salah satu keunggulan mertua Anda dibanding Anda adalah ya meskipun saya tahu dia juga otoriter dia tahu kalau dia tidak tahu. Sementara Anda tidak tahu kalau Anda tidak tahu. Soeharto tahu ketika dia tidak tahu. Maka dia tanya mereka yang tahu…. Dia tanya kepada pakar. Sementara Anda merasa paling tahu dan ngata-ngatai pakar. Anda harus tahu batas Anda ada di mana. Ada saatnya Anda tidak tahu dan Anda harus tahu kalau Anda tidak tahu. Di situlah saatnya Anda bertanya pada pakar,”

—Sekretaris Kabinet Merah Putih, Ahmad Jilul Qur’ani Farid

Tak ada habisnya membicarakan dinamika politik kenegaraan di Indonsia. Di waktu-waktu ini, politik cenderung diasosiasikan sebagai kekuasaan bukan pengabdian, keserakahan, manipulasi, kesewenang-wenangan, dan diksi-diksi bernada negatif lainnya.

Bukan tanpa sebab, stigma buruk terhadap politik datang dari kondisi dan contoh nyata yang diperlihatkan oleh para pelaku kekuasaan.

Bagaimana serampangan mereka mengambil kebijakan, mengutamakan kelompok tertentu dan mengesampingkan kelompok lainnya, bagaimana serakah mereka mengeruk semua kekayaan sumber daya negara tanpa memikirkan nasib hidup rakyat yang ada di sekitarnya. Belum lagi soal korupsi, kejahatan yang dilindungi kekuasaan, atau permainan kotor dalam penegakan hukum.

Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Ahmad Jilul Qur’ani Farid berbincang dengan Budiman Tanuredjo dan menumpakhan pendapatnya soal Indonesia hari ini dalam siniar Back to BDM.

Batalnya Demokrasi Perwakilan di Indonesia

Pertama, Jilul menyampaikan kegelisahannya soal batalnya demokrasi perwakilan di Indonesia.

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan sebagai jalan untuk mengambil berbagai bentuk keputusan dalam konteks membangun negara dan rakyatnya.

Perwakilan itu direpresentasikan melalui keberadaan Dewan Perwakilan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Idealnya, mereka membawa kepentingan rakyat ke hadapan negara agar didengar dan direalisasikan.

Sayangnya, mereka yang disebut wakil rakyat justru tidak lagi fokus memperjuangkan kebutuhan rakyatnya, melainkan kepentingan partai, diri, dan kelompoknya sendiri.

“Sepertinya demokrasi kita sudah batal. Kita menyerahkan pada demokrasi perwakilan dan demokrasi perwakilan itu enggak bekerja. Apa yang ada di bawah dengan  yang di atas itu enggak connect. Kepentingan publik itu seolah-olah tertutupi oleh kepentingan elit, gap-nya jauh sekali,” kata Jilul.

Kehadiran dan keberadaan negara yang berhubungan dengan kebutuhan publik hanya dalam bentuk formalitas semata. Mengutip istilah yang digunakan Sherry Arnstein, kehadiran pemerintah itu sebatas di level tokenism. Mereka sekadar hadir tanpa memperhatikan kualitas dan dampak dari kehadiran mereka.

“Kami kebetulan datang di sebuah desa yang menteri sampai hadir. Di sana banyak sekali tenda BNPB, polisi, dan seterusnya, tenda-tenda atas nama instansi lembaga negara. Tapi ya hanya tenda itu saja yang hadir. Selebihnya, masa depan warga yang ada di sana, mereka masih bertanya-tanya. Artinya memang andaikan negara hadir pun hadirnya tidak bermakna,” ujar Jilul.

Berbanding terbalik, jika untuk urusan para elite negara ini hadir dan bergerak dengan cepat. Misalnya saja dalam urusan pembentukan kebijakan atau undang-undang.

Sekalipun banyak masukan dan suara dari masyarakat, pakar, dan sebagainya, pemerintah tetap melaju dengan kepentingannya. Akhirnya, banyak kebijakan yang proses pembentulannya mengabaikan saran dan masukan dari pihak eksternal.

“Demokrasi perwakilan kita ini ya sudah batal, sudah gagal.
Karena suara-suara yang semestinya didengar dan difasilitasi dan dilaksanakan itu tidak didengar, diabaikan.  sementara suara-suara yang entah dari mana datangnya yang tidak pernah resonate di ruang publik, tidak menjadi kekhawatiran publik, tidak menjadi aspirasi publik, itu malah yang dijalankan, dipaksakan,” jelas Sekretaris Kabinet Bayangan itu.

“Kalau kata Mbak Titi kan dua wajah janus dewan perwakilan kita ya, wajah yang sangat cepat mengeksekusi itu ketika itu mengakomodir kepentingan elit. Sementara yang sangat lambat dan bahkan dihalang-halangi ini yang memang kepentingannya dari bawah, kepentingan publik. Jadi kita bertanya sebenarnya DPR kita ini untuk siapa dan untuk apa,” ia melanjutkan.

Mereka yang berada di dalam tidak jarang mengajak para aktivis atau tokoh masyarakat sipil untuk turut masuk ke arena main untu bisa memperbaiki kondisi dari dalam.

Namun, bagi Jilul ajakan itu hanya basa-basi semata, karena pada kenyataannya mereka sendiri (DPR) dan partai politik membuat aturan dan syarat yang rumit untuk seseorang atau sebuah partai baru bisa ikut bergabung dalam kekuasaan legislatif.

“Itu sudah enggak mungkin, karena satu, untuk membuat partai saja temboknya sangat tebal sekali dan sangat tinggi sekali. Peraturannya kita harus punya banyak kantor di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Berapa anggaran yang harus dibutuhkan? Apalagi sekarang mau dinaikkan nih parlamentary threshold jadi 7 persen wacananya itu. Semakin bentengnya semakin tebal untuk bisa kita tembus. Jadi suara-suara dari bawah itu enggak akan bisa masuk ke dalam ruang-ruang dan ya sengaja dibatasi oleh mereka,” ungkap alumni Hubungan Internasional Universitas Airlangga itu.

Demokrasi Indonesia sudah ada di persimpangan. Kita bisa kembali pada demokrasi yang sehat apabila segera berbenah dan menuju arah yang benar.

Menuju arah yang benar ini bisa dengan dua cara, pertama dengan cara formal dari internal penyelenggara sendiri atau yang kedua melalui cara krisis.

“Persoalannya adalah apakah kita mau mengubah ini dengan baik-baik saja, dengan cara yang wajar? Tapi saya rasa business as usual juga enggak akan menyelesaikan ini. Pilihannya adalah diselesaikan dengan keadaan, dengan krisis,” ujar Jilal.

Krisis Pasti Terjadi

Jilul meyakini, bagaimanapun semua ini adalah sebuah siklus yang terus berjalan. Seburuk-buruknya kondisi saat ini, nanti pasti akan ada perubahan.

Namun memang, ketika demokrasi sudah menemui jalan buntu, publik tak lagi memiliki saluran untuk menyampaikan keresahannya, maka akan menumpuk masalah demi masalah yang akan menjadi bom waktu.

“Pasti akan terjadi (krisis). Hanya tinggal dorongan eksternalnya seberapa kuat dari segi ekonomi, misalkan dari bawah, bagaimana masyarakat hari ini merasakan hidup yang semakin susah, dari tengah bagaimana masyarakat sipil ini mampu menjadi katalisator bagi terjadinya perubahan,” ujarnya.

Dan ketika bom waktu itu sudah meledak, pengelola negara tak lagi bisa bersantai-santai seperti sekarang, mereka tak bisa lagi pura-pura tidak mendengar.

Suara-suara rakyat mau tidak mau harus mereka terima, dengar, dan akomodir.

Prabowo dan Lingkar Sempitnya

Jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo 20 Oktober mendatang, hal utama yang sangat mengganggu bagi Jilul adalah cara berpikir dan gaya komunikasi Prabowo.

Prabowo kerap kali berbicara dengan emosi di muka umum atas satu informasi yang antara realitas dan data yang ia pegang ternyata jauh berbeda. Ia hanya mengakses dan terpapar informasi dari orang di lingkar dekatnya saja.

“Dia berimajinasi sendiri, berbicara di ruang yang sangat terbatas dengan lingkarannya saja, lalu menyuarakan kekesalannya ketika berpidato. Jadi dia ada di ruang yang terisolir dari ruang publik,” kata Jilul.

Komunikasi publik Presiden Prabowo tidak berjalan dua arah. Dia hanya mendengarkan orang kepercayaannya, tanpa mau mendengarkan suara dari pihak lain yang juga bersuara.

“Bahkan ada filter yang membuat ada deviasi yang sangat lebar dari diskursus publik dengan yang diterima oleh Presiden. Ada deviasi sehingga membuat berbagai hal yang masuk untuk koreksi itu jadi bagian dari ancaman,” ujar aktivis yang masih berusia 33 tahun itu.

Hal yang juga mengherankan bagi Jilul adalah—ketika Prabowo berpidato dan dalam pidatonya ia menyampaikan ucapan, kalimat, atau istilah yang cenderung bermakna negatif dan tidak pantas, justru disambut tawa dan tepuk tangan meriah dari hadirin yang ada di forum itu.

Prabowo menyebut aktivis dan LSM sebagai antek-antek asing, wartawan sebagai londo ireng, dan mengolok pakar dengan sebutan yang juga tak pantas, “g*bl*k”.

Ia coba menganalisis, hal itu nampak ada hubungannya dengan kepribadian Prabowo yang senang disanjung, dihormati. Prabowo senang terhadap orang yang loyal kepadanya.

Sebagai orang-orang politik yang membutuhkan posisi, maka tak heran jika mereka memberi tepuk tangan pada pidato yang sebenarnya tidak layak disampaikan oleh seorang Kepala Negara. Semua demi mendapat posisi yang lebih baik.

“Kalau kita pahami definisi politik paling tradisional, kalau kata Harold Laswell itu kan who gets what, when and how, siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, ruang-ruang bersama presiden itu, kalau bagi elit kan apa yang ingin mereka dapatkan, apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana,” jelas Jilul.

“Soe Hok Gie kan pernah menulis tentang Prabowo, satu kutipan bahwa Prabowo ini anak muda yang naif dan sampai hari ini mungkin Prabowo adalah presiden yang naif. Yang dia memahami visi atau kemauannya itu ya berdasarkan apa yang dia terima saja. Dia tidak mau memperluas dan besar horizonnya,” kata Jilul.

Jika ia berkesempatan bertemu secara langsung dengan Presiden Prabowo, hal utama yang ingin ia sampaikan adalah pesan untuk mau mendengarkan masukan para pakar.

“Pak Presiden, salah satu keunggulan mertua Anda dibanding Anda adalah ya meskipun saya tahu dia juga otoriter dia tahu kalau dia tidak tahu. Sementara Anda tidak tahu kalau Anda tidak tahu. Soeharto tahu ketika dia tidak tahu. Maka dia tanya mereka yang tahu, yaitu misalkan ekonom-ekonom seperti Mafia Berkeley yang disebut itu, Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan. Dia tanya kepada pakar. Sementara Anda merasa paling tahu dan ngata-ngatai pakar. Anda harus tahu batas Anda ada di mana. Ada saatnya Anda tidak tahu dan Anda harus tahu kalau Anda tidak tahu. Di situlah saatnya Anda bertanya pada pakar,” kata Jilul.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara yang memimpin lebih dari 290 juta jiwa, Prabowo butuh bantuan orang lain, Jilul menekankan, dia harus tahu bahwa dia memiliki banyak keterbatasan, jadi berjalanlah dalam sistem yang apik.

“Dan hari itu, itu yang hilang. Perencanaan diabaikan, check and balance lewat DPR diabaikan, segala hal dicari by pass-nya. Jadi, upaya-upaya yang mestinya bisa dilakukan secara sistemik dalam rangka supaya kebijakan policy itu bisa satu partisipatif, yang kedua tidak merusak, itu diabaikan. Jadi dia merasa mampu menyangga 250 juta rakyat Indonesia yang sayang sekali ya dia tidak akan mampu. Tidak akan mampu sendiri atau dengan lingkarannya saja.