“Dengan kesadaran pajak tadi, dia bisa menuntut bahwa, ‘saya akan memilih partai, calon legislatif yang kalau bermasalah, gua bisa recall ya’. Itu kan satu progres. Kalau ada yang bersuara kayak gini, mau enggak mau partai politiknya juga akan berubah. ‘Saya akan letakkan anggota yang bertanggung jawab kepada Anda. Kalau misalnya Anda enggak suka, ya terpaksa saya harus ganti,’

—CEO Neraca Ruang, Jilal Mardhani

Di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, prose pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung sudah menjadi makanan lima tahunan.

Setiap tahun politik tiba, rakyat dibuat sibuk dengan banyaknya kegiatan kampanye para calon pemimpin atau calon legislatif yang berkampanye, berusaha mendapatkan hati para pemilih.

Segala cara dilakukan, citra baik diperlihatkan. Calon kepala daerah maupun calon legislatif akan nampak dekat dengan rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka, hadir dengan berbagai solusi, bantuan, juga janji-janji manis.

Namun, ketika hati pemilih telah didapat, suara sudah diberikan, hubungan hangat itu berubah 180 derajat, bahkan terputus.

Si calon sudah duduk di jabatan barunya, rakyat tertinggal dengan segala janji yang diberikan sebelumnya.

Di sinilah diskoneksi elite dan massa terjadi.

Dalam siniar Back to BDM, CEO Neraca Ruang, Jilal Mardani berseloroh, “kenapa dia bisa melupakan pemilihnya, apa enggak takut kualat?”.

Daripada berharap ada perbaikan perangai para elite yang melupakan suara dan kepentingan konstituennya, bagi Jilal ada yang lebih masuk akal untuk disentuh dan diperbaiki, yakni persepsi pemilih.

“Pemilih kita ini harus— sekarang sudah mulai saya lihat ada kesadaran bahwa mereka tuh adalah tax payer, pembayar pajak. Kesadaran mereka sebagai tax payer ini yang harus digaungkan dan harus difasilitasi,” sebut Jilal.

Masyarakat harus paham, di balik pajak yang mereka bayarkan, ada pelayanan dan fasilitas yang harus diberikan negara kepada mereka sebagai imbal baliknya. Apakah pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya.

Jika mereka rajin membayar pajak sebagaimana diminta oleh negara, namun mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sebanding, maka mereka berhak bahkan wajib menuntut.

“Ini yang mungkin kita perlu gaungkan supaya para legislator yang maju, setelah dipilih itu dia tahu bahwa dia mewakili pembayar pajak di daerahnya masing-masing,” harap Jilal.

Sayangnya, sejauh ini memang belum terbentuk sistem yang bisa menghubungkan antara elite dan massa. Sehingga ketika terjadi diskoneksi, tidak ada cara yang bisa ditempuh.

Bagi Jilal, kondisi seperti ini ibarat perdebatan siapa yang lebih dulu ada, ayam atau telur. Kematangan berpolitik masyarakat kita masih rendah dan perangai politisi kita juga masih mementingkan diri sendiri.

Harus ada gebrakan atau langkah terobosan untuk mendobrak kondisi yang ada. Tidak bisa kita hanya berdiam diri menanti perubahan terjadi secara organik.

“Dengan kesadaran pajak tadi dia bisa menuntut bahwa, ‘saya akan memilih partai, calon legislatif yang kalau bermasalah gua bisa recall ya’. Itu kan satu progres. Kalau ada yang bersuara kayak gini, mau enggak mau partai politiknya juga akan berubah. ‘Saya akan letakkan anggota yang bertanggung jawab kepada Anda. Kalau misalnya Anda enggak suka, ya terpaksa saya harus ganti,’ misalnya seperti itu,” kata Jilal.

Realita di lapangan, masyarakat mudah dibuat diam hanya dengan beberapa lembar uang rupiah atau beberapa kilogram bantuan sembako. Sementara para elite menganggap remeh amanat yang ditiipkan rakyat pada mereka.

Suara rakyat yang berarti tanggung jawab menghadirkan kesejahteraan sudah dibayar tunai di muka dengan sogokan-sogokan menjelang masa pemilihan. Akhirnya, masyarakat merasa tidak ada yang perlu dituntut dan pejabat merasa sudah membeli suara mereka di awal.

Keduanya sama saja.
“Masalahnya kan yang dibeli ini kok mau. Yang perlu kita lakukan mungkin adalah memberikan pemahaman, Anda enggak boleh begitulah,” ujar Jilal.

Manfaatkan Teknologi, Kembangkan Sistem Penilaian

Saat teknologi sudah berkembang sejauh ini, kita bisa membangun sebuag sistem untuk memantau jalannya demokrasi di negara ini agar lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana aplikasi ojek daring yang memungkinkan mitra dan pelanggan untuk sama-sama memberi nilai, memberi masukan dan bisa saling melihat rekam jejaknya, politik juga semestinya bisa dibuat demikian.

Tujuannya satu, agar diskoneksi bisa dihapuskan dan koneksi antara elite juga massa bisa terus terhubung sepanjang periode kerja, bukan hanya saat masa kampanye.

Jilal menyebut kita mungkin bisa memanfaatkan teknologi blockchain, buku besar digital terdesentralisasi yang bisa mencatat berbagai transaksi secara aman, transparan, dan permanen di seluruh jaringan komputer.

Data yang disimpan dalam blockchain akan aman dan transparan. Artinya, semua anggota bisa mengakses sekua catatan secara real time.

“Kewajibannya terukur, haknya terukur, delivery-nya juga terukur. Pemerintahnya juga tidak bisa sekedar manual-manual, dia bisa bikin network planning dan sebagainya. Sehingga ketahuan di titik mana lemah yang mesti dia perbaiki. Ini bisa pakai QPI,” jelas Jilal.

Harus juga dibuat Service Level Agreement (SLE) untuk menjadi acuan kerja dan layanan. Misalnya, dalam pelayanan asuransi kesehatan ada maksimal rujukan dan rentang waktu untuk seseorang bisa mengakses kesehatan hingga sembuh.

Dengan memanfaatkan teknologi ini, maka prioritas masalah sebuah negara menjadi jelas. Apa yang harus didahulukan, apa yang mesti dikerjakan selanjutnya, dan apa yang masih bisa menunggu.

Misalnya, prioritas kita adalah menuntaskan soalan kesehatan dan pendidikan. Jika keduanya sudah beres, boleh kita bergerak ke aspek fasilitas umum yang urgensinya ada di bawahnya, misalnya membangun stadion, mendirikan pasar, dan seterusnya. Terakhir, jika semua kebutuhan sudah terpenuhi, barulah negara bisa sedikit “berfoya-foya,” misalnya merayakan atau memperingati ulang tahun seorang tokoh dan lain sebagainya.

“Ini sebetulnya bisa dilakukan dan ini partisipasi masyarakat akan terbuka,” ujar Jilal.

Dengan demikian, kemajuan sebuah daerah atau negara akan bersifat lebih paten, tersistem, terlembaga, bukan hanya karena baik atau berprestasinya figur pemimpin yang sedang berkuasa.

Misalkan, dalam sebuah periode pemerintahan sudah diciptakan program yang bermanfaat bagi rakyat, maka pemerintah periode selanjutnya meneruskan program itu dan menyempurnakannya.

Legasi tiap orde kepemimpinan seharusnya dipertahankan sebagai SLE.

Bukan, setiap periode kepemimpinan selalu hadir dengan program baru dan menghapus yang lama. Namun mempertahankan yang baik dari yang lama, dan berinovasi untuk menghadirkan sesuatu yang lain yang juga bermanfaat bagi banyak pihak.

“Kita ambil contoh gampanglah, Jalan Sabang ke sini dulu parkirnya luar biasa tuh pakai mesin-mesin segala macam. Sekarang kan enggak ada. Itu ke mana, itu kan hal bagus, kenapa harus dihilangkan lagi. Atau di Bandung misalnya, Ridwan Ridwan Kamil waktu itu bikin trotoar bagus. Sekarang itu Cihampepas kayak malah jadi pecah-pecah, itu gimana,” kata Jial.

“Ini kayak, ‘oh itu dia punya ini saya punya’. Harusnya kalau sudah ada begini, SLE-nya di sini adalah segini, kalau mau ubah ya ubah dulu SLE-nya. Atau sebaliknya kalau ini sudah sampai SLE sini yang lain juga ikut. Ini seperti Jonan lakukan dengan kereta api. Clear kok SLE-nya, tidak boleh ada asongan, semua yang masuk dalam stasiun itu sudah punya tiket, tempat duduk jelas, gak boleh ngerokok. Itu kan clear. Siapapun (pemimpin) yang ganti, enggak bisa bikin ketentuan yang baru,’ lanjutnya.

Untuk bisa meniru keberhasilan Ignatius Jonan mengubah wajah perkeretaapian Indonesia, kita tidam hanya butuh sosok pemimpin yang visioner dan berintegritas, namun juga butuh dukungan legislator.

Legislator harus mau dan bisa mempertahankan program atau kerja yang sudah baik dari pemimpin sebelumnya agar tetap ada di masa kepemimpinan selanjutnya. Mereka harus berani menegur eksekutif.

“Kemarin sudah bagus gini, kenapa kamu ganti, misalnya gitu. Harusnya dijaga seperti itu, tapi ya kita kan tahu, legislator kita, do they care about that? I don’t think so. Jadi, ini problem lah, kualitas daripada mereka,” pungkas Jilal.