“…Kalau diperkenankan, aku mau bilang yang membakar ini pemerintah kita, kalau seandainya definisinya memang tidak hanya meletakkan, membakar api ya, tapi kebijakan-kebijakan pemerintah membuat gambut-gambut kita menjadi kering. Pemerintah kan yang memberikan izin membuat kanal-kanal gambut ini, sehingga kanal ini menjadi bocor ke wilayah sungai dan wilayah laut, membuat mereka menjadi kering untuk bisa ditanamin akasia atau ditanamin sawit,”

—Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kabinet Bayangan, Iqbal Damanik

Memasuki bulan Agustus 2026, kabar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali dilaporkan terjadi di Kalimantan. Kebakaran bahkan terus meluas ketika memasuki bulan September.

Tercatat, lebih dari 1.400 titik panas terdeteksi dan tersebar di seluruh provinsi di Kalimantan. Asap mengepul dengan hebatnya, jarak pandang sangat terbatas dan masyarakat dipaksa menghirup udara kotor.

Asap akibat karhutla Kalimantan ini bahkan menyebar terbawa angin hingga memasuki teritori negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, bahkan Filipina.

Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyebut semua ini terjadi akibat kelalaian pemerintah yang mengabaikan peringantan-peringatan yang diberikan para ahli jauh waktu sebelumnya.

Sejak akhir 2025, peringatan akan adanya musim kemarau panjang ditambah fenomena elnino yang berpotensi memantik terjadinya karhutla sudah disampaikan. Bahkan, di awal 2026 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah menyampaikan adanya potensi kebakaran hutan yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Ibaratnya kita naik kuda pedati, pemerintahan ini sudah ditepuk punggungnya bahwa di depan sana ada lubang, tapi tetap aja jalan dan enggak mau mendengarkan dan akhirnya masuk lubang,” kata Iqbal dalam perbincangan di siniar Back to BDM.

“Dan inilah yang dilakukan pemerintah sekarang. seakan-akan pemerintah hari ini menjadi pahlawan lalu mengeluarkan narasi bahwa mereka sudah bekerja— betul sekali para relawan, BNPB, TNI, Polri bekerja, tapi yang sekarang mereka lakukan itu adalah sedang mengeluarkan pedati tadi dari dalam lubang,” ia melanjutkan.

Pemerintah terlalu menganggap enteng peringatan yang datang dari para ahli, peringatan yang datang dari data, analisis, dan ilmu pengetahuan.

Andai saja pemerintah mau mendengar dan mengambil sikap sejak awal, kebakaran besar dengan dampak yang demikian hebat ini tidak perlu terjadi.

Jika pun karhutla terdeteksi, upaya dan biaya yang diperlukan untuk menanganinya tak akan semahal hari ini.

Iqbal yang juga merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Kabinet Bayangan khawatir ada kecenderungan pemerintah kita anti terhadap sains. Misalnya, ketika Presiden Prabowo bertanya pada TNI soal penanganan karhutla hingga muncul ide memadamkan api dengan tepung ubi. Mengapa Presiden tidak bertanya pada jajaran kementerian yang terkait, misalnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Terlepas dari banyak kritik saya terhadap kedua menteri ini, tapi saya meyakini sebenarnya di level dirjen, direktorat itu banyak banget orang yang ahli soal kebakaran hutan dan lahan yang juga sudah mengetahui situasi lapangannya kayak apa. Dan sebenarnya mereka punya Manggala Agni. Kenapa bertanyanya tidak kepada orang yang paham atau institusi yang paham di dalam mereka sendiri?,” Iqbal heran.

Iqbal sangat berharap pemerintah kita secara rendah hati mengakui bahwa ada kesalahan dalam kebijakan yang mereka ambil, melakukan evaluasi, mau mendengarkan peringatan dan masukan para ahli, sehingga kebakaran hutan semacam ini tidak terus berulang setiap tahunnya.

Tak hanya berulang setiap musim kemarau tiba, Iqbal mengatakan kebakaran hutan ini sebenarnya juga terjadi secara berulang di titik dan lahan yang sama.

Hutan “Dibakar” Pemerintah

Keberadaan anomali iklim global yang disebut sebagai Godzilla El Nino kerap kali digembar-gemborkan sebagai penyebab utama terjadinya karhutla di Kalimantan.

El Nino memang berperan dalam memperparah situasi, namun Iqbal meyakini ada pihak yang sangat berperan dalam memicu lahirnya bencana ini. Pemerintah melalui kebijakannya.

“Sesimpel bahwa gambutnya sudah rusak. Makanya aku bilang kalau ditanya, siapa? Apakah ini dibakar atau terbakar? Kemudian kalau dibakar siapa yang membakar? Kalau diperkenankan, aku mau bilang yang membakar ini pemerintah kita, kalau seandainya definisinya memang tidak hanya meletakkan, membakar api ya, tapi kebijakan-kebijakan pemerintah membuat gambut-gambut kita menjadi kering. Pemerintah kan yang memberikan izin membuat kanal-kanal gambut ini, sehingga kanal ini menjadi bocor ke wilayah sungai dan wilayah laut, membuat mereka menjadi kering untuk bisa ditanamin akasia atau ditanamin sawit,” jelas aktivis lingkungan berusia 37 tahun itu.

Kebakaran hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor tunggal musim kemarau panjang. Kebakaran hampir pazti terjadi karena ada pemantiknya, yakni orang-orang yang membakar hutan atau lahan, dengan atau tanpa izin.

Siapa yang membakar di lapangan? Apakah masyarakat peladang atau korporasi?

Melihat dari titik api yang terdeteksi, hampir 50 persen berada di wilahlyah konsesi. Artinya, sebagian besar pembakaran hutan dilakukan oleh korporasi, namun yang dijerat hukum pada akhirnya adalah peladang atau masyarakat setempat. Padahal, ladang masyarakat tidak terletak di wilayah gambut yang saat ini terbakar.

“Memang yang paling gampang untuk (ditangkap dan dipersalahkan adalah masyarakat kecil), ‘kami sudah menangkap 72 orang, kami sudah menetapkan sanksi administratif pada perusahaan’. Perusahaan kan enggak pernah dapat sanksi pidana,” kata Iqbal.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan berbagai macam perizinan penggunaan kawasan hutan atau pembukaan lahan. Dalam kewenangan tersebut melekat pula hak untuk pengawasan dan pengendalian.

Jadi, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas semua bencana karhutla yang terjadi, karena merekalah pihak yang memegang kewenangan tertinggi atas pemanfaatan hutan hingga pengawasannya.

Saat ini, kondisi tanah gambut di Kalimantan sudah rusak, sehingga kebakaran mudah terjadi dan cepat meluas. Iqbal menyarankan agar pemerintah melalui institusi atau lembaganya untuk melakukan pemulihan gambut.

Kebencanaan Bukan Prioritas Rezim

Alih-alih mengoptimalkan pemulihan gambut, rezim pemerintahan Prabowo justru menghapus Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

BRGM adalah lembaga nonstruktural yang sebelumya langsung di bawah Presiden. BRGM berfungsi untuk memfasilitasi restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.

“Dulu di zaman Pak Jokowi ada BRG kan, Badan Restorasi Gambut. Walaupun dulu kita (Greenpeace) kritik, kenapa itu hanya ada yang di luar area. Tapi sekarang BRG itu dihapus sama Pak Prabowo. Jadi ini kan menunjukkan komitmen ya. Komitmen itu kan keluar dalam bentuk kebijakan, beliau menghapus Badan Restorasi Gambrut dan Mangroove, itu menunjukkan bahwa beliau tidak begitu fokus dan peduli sama dua ekologi ini,” ungkap Iqbal.

Pemerintahan saat ini juga dinilai gagap saat menghadapi bencana karhutla. Semua orang berbicara, semua orang ingin mengambil peran. Tidak diketahui dengan jelas siapa sebenarnya yang memegang komando penanganan karhutla.

Iqbal melihat ketika Presiden Prabowo datang ke Kalimantan, itu pun hanya datang dan bersifat seremonial semata. Tidak ada kejelasan apa yang sesungguhnya akan dikerjakan.

Lebih jauh, pemerintahan Prabowo juga memangkas 70 persen anggaran bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tahun 2025, dari yang semula Rp2 triliun, menjadi hanya sekitar Rp490-an miliar.

“Pemerintah anggap enteng untuk banyak situasi lingkungan dan bencana. Itu terlihat bahwa anggaran BNPB jatuh hampir 70 persen. Sensitivitas terhadap ini (kebencanaan) tidak perlu jadi prioritas, tapi memang ada keandalan untuk kebencanaan ini. Dan itu bisa terlihat sebenarnya pemerintah menganggap enteng sehingga pada saat para ilmuwan dan peneliti mengingatkan, mereka enggak mau mendengarkan,” jelas pria yang menamatkan Strata 1-nya di Universitas Sumatera Utara itu.

Karhutla Tanggung Jawab Siapa?

Secara umum, sebagai pemegang kewenangan, pemerintah harus bertsnggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan beragam kerugian bagi banyak pihak. Namun, secara spesifik yang harus dituju dari pemerintah itu adalah Kementerian Kehutanan.

“Mereka yang paling bertanggung jawab dan mereka punya infrastruktur untuk itu karena mereka punya Manggala Agni dan mereka punya pengetahuan. Dan BNPB ketika dia sudah terjadi bencana, pesawat dan sebagainya BNPB. Tapi proses penanggulangannya itu ada di Kementerian Kehutanan. Jadi harusnya ya Kementerian Kehutanan yang muncul ke depan untuk menjelaskan semua situasi ini ke kita,” jelas Iqbal.

Sejauh ini, Kemenhut sudah cukup berperan dan memberi penjelasan ke publik. Menhut, Raja Juli Antoni juga sudah muncul dan turun ke lapangan. Manggala Agni yang ada di bawah Kemenhut juga sudag bergerak. Namun, Iqbal menegaskan semua itu belum cukup.

Publik harus mampu menekan kemampuan kerja pemerintah sampai ke kuadran tertinggi. Bukan tidak mungkin, langkah Kemenhut terbatas akibat anggaran darj APBN yang juga memang terbatas untuk mereka.

Ketakutanku sebenarnya adalah pada saat semua orang mengingatkan Kementerian Kehutanan di awal tahun bahwa akan terjadi Godzilla El Nino di bulan Juli, Agustus, dan September dan mereka tidak melakukan apa-apa. Jangan-jangan mereka memang enggak punya anggaran yang diplot untuk ke sana, untuk menangani kebakaran hutan dan lahan sebesar ini,” ujar lulusan Magisger Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.