“Bagaimana kemudian orang yang kehilangan ruang hidup, bagaimana orang yang kemudian harus menjadi tamu di kampungnya sendiri. Itu terjadi di Papua, terjadi di Sumatera, terjadi di mana-mana. Kita ini seperti tikus yang mati di lumbung padi, dan itu problem mendasar,”

—Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, Romo Hans K. Jeharut

Baru-baru ini, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mengeluarkan Nota Pastoral 2026 yang berjudul “Jalan Harapan di Tengah Dinamika Bangsa”. Dalam catatan yang berasal dari umat dan gereja-gereja itu, Indonesia disebut tengah mengalami krisis multidimensi.

Setidaknya, ada 6 krisis yang digarisbawahi: krisis sosial, krisis generasi muda, krisis teknologi & AI, krisis ekonomi, krisis ekologi, dan krisis politik & moral publik.

Krisis Moral, Krisis Nurani

Sekretaris Komisi Karya Misi KWI sekaligus Direktur Nasional Karya Kepausan Indonesia, Romo Alfonsus Widhiwiryawan, menyebut Dari semua krisis yang terjadi, dasarnya satu, telah terjadi krisis moral atau krisis nurani pada bangsa Indonesia.

” Tidak menangkap apa yang muncul di permukaan, tapi kita diajak untuk melihat sebetulnya jangan-jangan yang terjadi itu justru krisis moral, krisis nurani bangsa ini. Bukan sebuah krisis yang bersifat personal, tapi ini kalau dibiarkan nanti akan masuk, merembet ke yang lainnya. Misalnya masuk ke krisis inkonstitusional atau bahkan mungkin krisis demokrasi. Meskipun akarnya cuma sederhana, moral,” kata Romo Alfon dalam Back to BDM.

Jika krisis ini terus dibiarkan, hal yang paling dikhawatirkan adalah tergesernya martabat manusia dan nilai-nilai baik bangsa yang selama ini sudah tertanam kuat di diri setiap bangsa Indonesia. Misalnya tentang solidaritas, gotong-royong, ramah-tamah, kepedulian, dan sebagainya.

Krisis nurani ini bisa saja terjadi akibat berbagai faktor, namun salah satu yang bisa diperiksa oleh masing-masing kita adalah, coba lihat bagaimana hubungan vertikal kita sebagai hamba dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Apakah komunikasi yang terjalin masih dilandasi iman, pengharapan, dan perasaan butuh seorang manusia terhadap Tuhannya. Atau doa-doa yang kita panjatkan sebatas formalitas, hanya untuk menggugurkan kewajiban semata.

“Bahayanya adalah ketika kita masuk ke dalam formalitas, bahkan dalam relasi dengan Allah, dengan Tuhan, nanti relasi dengan yang lain pun juga akan bermasalah. Maka di sini kita melihat bagaimana dasar dari itu krisis itu sebetulnya kembali kepada relasi kita (dengan Tuhan),” jelas Romo Alfon.

Jika ini yang terjadi, relasi dengan Tuhan saja palsu, maka relasi dengan sesama manusia bisa lebih parah kualitasnya.

Nurani adalah tempat manusia mengambil diskresi, menentukan sikap, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Pada nurani lah manusia bisa “bertemu” dengan Tuhan.

Jika nurani mulai mengalami krisis, maka dampaknya akan kemana-mana. Manusia mulai lupa dengan jatidirinya sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang membutuhkan alam, mahkluk yang terbatas. Manusia akan muncul menjadi makhluk yang tamak, merusak, serakah, sombong, dan seterusnya.

Hingga terjadilah, kerusakan di berbagai sistem yang memicu munculnya krisis multidimensi hari ini. Pejabat korupsi, bawahan menjilat atasan, rakyat menusuk sesama dari belakang, pengusaha merusak alam, dan seterusnya.

“Pengalaman deforestasi, masalah ekologi ya, pengalaman korupsi, pengalaman ketidakadilan, itu semua kan muncul karena manusia itu mulai dinilai, mulai dihitung dengan angka. Hutan yang bagi masyarakat adat itu merupakan rumah ruang hidup itu mulai dianggap seperti sampah. Jadi hapuskan sampahnya, lalu buat sesuatu yang baru. Nah, ini yang keliru. Jadi ketika nurani itu mulai bergeser, akibatnya adalah relasi dengan sesama, relasi dengan alam pun juga mulai kocar-kacir,” ungkap Romo Alfon.

Negara Salah Urus

Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, Romo Hans Jeharut menjelaskan sejatinya tugas pemimpin adalah mengupayakan kesejahteraan dan kebaikan umum atau bonum commune.

Ketika pemimpin hanya memikirkan kepentingan pribadi/kelompoknya, sementara tugas untuk menciptakan bonumcommune lalai tidak dikerjakan, maka dampaknya bisa fatal dan melebar.

Satu contoh, seorang pemimpin negara menyadari tugasnya adalah menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya. Kemudian ia membuat program food estate demi mencapai tujuan tersebut.

Namun, dalam pengerjaan program itu ternyata banyak hal yang perlu dijadikan perhatian bersama.

“Bagaimana mungkin di daerah yang menjadi proyek Food Estate, orangnya busung lapar. Itu kan paradoks sebenarnya,” sebut Romo Hans.

“Misalnya Marauke, apakah 2 juta hektar (program Food Estate) yang direncanakan itu akan memajukan kesejahteraan? Secara teoritik mungkin, karena pemerintah pasti akan mengatakan dengan itu nanti kita tidak akan kelaparan lagi. Tapi bagaimana menjelaskan pada saat yang sama di wilayah Papua Selatan itu misalnya daerah Agats, Asmat, setiap tahun siklus busung lapar itu berulang,” ia melanjutkan.

Begitu juga yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Alam Morowali kaya akan nikel yang ditambang sebagai salah satu komponen pendukung produk kendaraan listrik. Ironinya, belum semua masyarakat di sana menikmati layanan listrik di rumahnya.

Kalimantan kaya akan batu bara, bahkan pasokannya dikirim hingga ke luar negeri. Batu bara sebagai salah satu bahan yang bisa dijadikan energi listrik, tapi masyarakat di pulau itu masih banyak yang kegelapan ketika malam tiba.

Jika dilihat lebih jauh, dari setiap proyek yang disebut-sebut dilakukan sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum,  sebenarnya siapa yang lebih disejahterakan? Siapa yang lebih diuntungkan? Kepentingan publik atau kepentingan segelintir pihak?

Bumi mereka dikeruk, hutan mereka dibabat, tapi yang mereka dapati bukan kesejahteraan, melainkan kerusakan dan hak-hak hidup yang tercerabut.

“Bagaimana kemudian orang yang kehilangan ruang hidup, bagaimana orang yang kemudian harus menjadi tamu di kampungnya sendiri. Itu terjadi di Papua, terjadi di Sumatera, terjadi di mana-mana. Kita ini seperti tikus yang mati di lumbung padi, dan itu problem mendasar,” seru Romo Hans.

“Salah urus saya kira,” lanjutnya.

Sebagai refleksi, mengutip perkataan Paus Pius XI, politik yang dijalankan demi kesejahteraan umum adalah bentuk amal tertinggi. Bentuk sikap adiluhung yang diajarkan dalam semua agama.

Sementara itu, Paus Leo XIV juga telah mengingatkan, bahwa politik merupakan tanda dan kesaksian tentan tindakan Tuhan demi manusia. Ada tanggung jawab yang amat besar di balik sebuah jabatan politik yang diemban oleh seorang manusia.

Perlu Radical Break, Pertaubatan Nasional

Saat kondisi sudah carut-marut seperti sekarang, pejabat lupa tanggung jawab, alam terlanjur dirusak, rakyat menjerit menjadi korban kebijakan, nurani manusia perlahan terkikis, apa yang harus dilakukan?

Mengambil istilah yang kerap disuarakan oleh Pengamat Poliik, Rocky Gerung, kita perlu melakukan “radical break” atau perbaikan besar-besaran.

Romo Alfonsus menggunakan istilah pertobatan. Pertobatan yang harus segera kita mulai, salah satunya pertobatan ekologis.

“Dalam konteks Katolik, tobat itu kan metanoya. Metanoya itu artinya ketika kamu tahu salah, udah, balik arah, jangan dilanjutkan. Itu pertobatan. Kamu tahu salah, berhenti, dan kembali ke jalan yang benar,” jelas Romo Alfon.

Namun sekali lagi, pertobatan ini membutuhkan pihak yang berperan sebagai “peluit”, pemberi tanda, di mana kita sudah salah, di mana kita sudah melewati batas.

Jika penanda ini tidak ada, maka pertobatan sulit dilakukan.

Romo Alfon memberi analogi sederhana. Presiden memiliki kekuasaan besar, ada lembaga lain yang diberi tugas untuk mengimbangi dan mengontrol kekuasaan presiden. Salah satunya DPR. Jika lembaga itu berfungsi aktif, maka kewenangan presiden bisa dijalankan dengan ideal. Namun jika sebaliknya, DPR menjadi rekanan presiden, maka presiden bisa bertindak semau kehendak hatinya.

Atau polisi lalu lintas yang berkewajiban menertibkan pengendara di jalanan. Jika ia menjalankan tugasnya dengan baik, maka tidak ada pengendara yang melanggar, jikapun ada yang melanggar, maka akan ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika aparat polisi itu tidak profesional, ia menerima uang tilang di jalan, kemudian melepaskan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, maka ketertiban di jalan raya mustahil terjadi.

“Kalau itu tidak terjadi, memang orang tidak bertobat,” kata Romo Alfon.

Setiap orang yang diamanahi jabatan tertentu, jabatan apapun itu, harus memahami dan menyadari, juga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Ini penting, agar bonum commune atau kesejahteraan bersama itu bisa benar-benar terwujud.

Terus Pelihara Harapan

Di tengah situasi yang ada, satu-satunya yang harus tetap kita pertahankan adalah untuk terus memiliki harapan. Sekacau apapun kondisi negara saat ini, Indonesia memiliki landasan historis dan budaya yang positif.

Landasan-landasan itu, bisa menjadi pegangan keyakinan bahwa kita pasti mampu kembali menjadi bangsa yang bermoral, bangsa yang beretika, bangsa yang luhur.

Kita harus tetap yakin, Indonesia akan semakin baik dari hari ke hari. Mungkin bukan hari ini, tapi esok pasti akan terjadi

“Harapan kan muncul bukan krisis telah selesai. Justru harapan muncul itu di tengah krisis itu sendiri. Maka di dalam krisis itu ya seperti burung hantu yang bisa melihat terang dalam kegelapan, kita diajak untuk berani melihat terang itu. Berani juga untuk mengatakan bahwa ini benar, ini salah,” jelas Romo Alfon.

Meski moral bangsa sedang ada di titik nadir, korupsi hal biasa, pejabat berkata kotor diberi tepuk tangan, bencana akibat kerusakan alam terjadi di sana-sini, harapan itu tetap ada. Terang itu tetap menyala.

Akan selalu ada terang, meski tak selalu benderang. Menjelang 100 tahun Indonesia di 2045, harapan ini harus terus dijaga. Koreksi harus terus dilakukan. Dan perbaikan kondisi harus terus digencarkan.

“Ketika kemudian kita dengan jujur mendiagnosa apa yang terjadi ini memang menyakitkan. Ibarat membuat foto rontgen yang membuat kita menemukan ada borok-borok, ada potensi-potensi yang membuat kita bisa masuk dalam sakit yang kronis jika tidak diatasi. Ada begitu banyak soal yang kalau kita tidak tangani, mungkin mimpi Indonesia Emas itu hanya akan jadi mimpi kalau kita tidak serius memperbaikinya dari sekarang,” pungkas Romo Hans.