“…judul Nota Pastoral ini kan Jalan Harapan di Tengah Dinamika Bangsa, bukan jalan harapan di tengah dinamika gereja… Kalau ternyata kelompok-kelompok yang lain juga punya kesadaran yang sama dan juga melihat ya betul ini problem kita bersama, ayo mari kita bangun dalam aspek-aspek multidimensi ini. Betul ada krisis, tapi ada harapan dan kita bisa keluar sama-sama untuk mewujudkan harapan bersama itu,”

—Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, Romo Hans K. Jeharut

Di usianya yang menginjak 81 tahun, harus diakui Indonesia ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Banyak yang sudah bersuara, bahwa negeri ini tengah sakit, bahkan kondisinya kritis, hingga diperlukan sebuah radical break untuk bisa benar-benar memulihkannya.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga menaruh perhatian kondisi bangsa terkini melalui Nota Pastoral 2026 yang berjudul “Jalan Harapan di Tengah Dinamika Bangsa”.

Jika kita membuka mata lebar-lebar, menelaah, dan berani jujur melihat Indonesia, negeri ini sedang mengalami krisis multidimensi yang meliputi krisis sosial, ekonomi ekologi, teknologi, politik, dan krisis kepemimpinan.

Dalam siniar Back to BDM, Sekretaris Komisi Karya Misi KWI sekaligus Direktur Nasional Karya Kepausan Indonesia, Romo Alfonsus Widhiwiryawan dan Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, Romo Hans K. Jeharut menjabarkan satu per satu poin kegelisahan yang terangkum dalam Nota Pastolar 2026.

Krisis Sosial

Krisis sosial ini bisa terlihat dari banyak hal, mulai dari adanya ketimpangan, kemiskinan, marginalisasi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk persoalan-persoalan yang melanda masyarakat Papua.

Di Papua, banyak kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh rakyatnya.

“Bulan Maret yang lalu, saya mewakili KWI dalam pertemuan gereja-gereja Kristen dan Gereja Katolik se-Tanah Papua. Data memang mungkin masih harus dipertajam, tetapi setidak-tidaknya disebut ada 120.000 pengungsi. Itu artinya orang-orang yang tercabut dari akarnya, harus pergi meninggalkan kampung halamannya tanpa jaminan masa depan dengan juga meninggalnya segala ruang hidup, kultur, dan lain sebagainya,” kata Romo Hans.

Ini adalah satu persoalan besar yang harus dicarikan jalan keluarnya. Persoalan lain di Bumi Cenderawasih adalah adanya remiliterisasi.

Tanah Papua sudah sejak lama dijaga oleh banyak pasukan militer dengan alasan keamanan dan menjaga kondusifitas. Namun, hari ini militer hadir ke Papua untuk urusan di luar keamanan dan kedaulatan, yakni untuk urusan pembangunan kawasan.

“Kehadiran tentara itu dengan berbagai wajah, termasuk atas nama batalion pembangunan dan lain sebagainya. ini ada problem ruang gerak yang dipersempit, ada problem rebutan ruang hidup, karena lahan-lahan yang dulu dijadikan sebagai sumber makanan dari masyarakat itu sekarang berubah menjadi proyek,” jelas Romo Hans.
Romo Hans menjelaskan, pemerintah Indonesia sedang membuka lahan seluas 2 juta hektar di Papua untuk kepentingan pembuatan lumbung pangan.

Secara teoritik, kegiatan itu tentu akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, menghilangkan kelaparan dan kasus busung lapar, menjadikan Indonesia swasembada pangan.

Namun, di saat yang sama, di Agats, Papua Selatan, setiap tahun terjadi siklus busung lapar yang berulang. Bagaimana pemerintah bisa menjelaskan ini?

Swasembada pangan, bebas kelaparan, keluar dari ancaman busung lapar, semua itu masih sebatas jargon-jargon politik yang digaungkan untuk meraup suara elektoral. Realitas di lapangan masih menunjukkan fakta yang sebaliknya.

“Kalau kita melihat struktur dan agensi yang bekerja, siapa yang diuntungkan dengan proyek itu? Siapa yang mendapat kenikmatan lebih besar dari itu?” tanya Romo Hans.

Indonesia kerap kali mengklaim sebagai negara penghasil energi. Hasil dari potensi alam itu bahkan dikirimkan hingga ke luar negeri. Namun ironinya, banyak dari rakyat kita yang tidak bisa merasakan nikmat dari kekayaan buminya.

Misalnya listrik, salah satunya dihasilkan dari batu bara. Kalimantan dikenal sebagai pulau yang banyak menghasilkan komoditas batu bara, tali faktanya masih banyak rumah warga di sana yang gelap ketika malam tiba. Layanan listrik belum tersedia di rumahnya.

“Saya dan teman-teman dari Kalimantan ketika Sidang Agung KWI ke-5 bulan November yang lalu, itu menampilkan cerita-cerita dengan gambar-gambar bagaimana alam yang dirusak. Bagaimana orang kehilangan ruang hidup, bagaimana orang harus menjadi tamu di kampungnya sendiri. Itu terjadi di Papua, terjadi di Sumatera, terjadi di mana-mana. Kita ini seperti tikus yang mati di lumbung padi,” ungkap Romo Hans.

Krisis Ekonomi

Dimensi krisis ini meliputi pertumbuhan kesejahteraan yang tak seimbang, ketimpangan yang semakin melebar, banyak pekerja yang hak-haknya tidak terlindungi, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal.

Padahal, sektor informal hari ini menjadi lahan yang lebih banyak menampung pekerja dibandingkan sektor formal yang terus menurun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di tahun 2026 dari total penduduk yang bekerja, sektor informal mendominasi, hampir 60 persen, sisanya ada di sektor formal.

Kondisi ini terjadi akibat dinamika ekonomi yang menyebabkan terjadinya penyempitan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Korupsi juga berperan penting dalam hal terjadinya krisis ekonomi ini.

Kekayaan negara yang semestinya dapat terdistribusi secara merata kepada seluruh rakyat, justru masuk ke kantong-kantong pribadi akibat perbuatan korupsi.

Krisis Ekologi

Selanjutnya adalah krisis ekologi yang meliputi kerusakan alam akibat eksploitasi lingkungan oleh manusia.

Hari ini, kita sedang menghadapi kebakaran hebat di banyak titik di hutan Kalimantan. Kebakaran terjadi akibat oknum-oknum yang sengaja membakar lahan untuk ditanami komoditas tanaman tertentu. Musim kemarau panjang yang masih berlangsung membuat api lebih mudah merambet dan meluas.

Setahun lalu, Aceh dan Sumatera Utara dihantam banjir bandang yang mengakibatkan kehancuran masif di dua provinsi tersebut. Banjir membawa gelondongan-gelondongan kayu dengan potongan rapi, bernomor seri, yang diduga kuat merupakan hasil penebangan liar di hutan-hutan Sumatera.

“Kita sudah diingatkan jauh-jauh tentang Elnino dan lain sebagainya. Mestinya, sebagai bangsa yang tanggap, yang sadar, yang memorinya terawat, kita sudah bisa memprediksi, termasuk juga siklus-siklus lain. Tapi sekarang menjadi semakin diperparah karena juga Kerakusan. Kerakusan itu membuat ruang hidup orang yang dirampas, ada hutan yang dirampas, ada hutan yang begitu kaya dengan varietas kemudian diubah menjadi pertanian monokultur. Itu ada sekian banyak jenis obat-obatan yang hilang, sekian banyak sumber makanan yang hilang, dan lain sebagainya,” jelas Romo Hans.

Bukan hanya sumber pangan menipis akibat hutan yang dirusak, tapi juga sumber air yang turut menghilang akibat laju deforestasi yang kian cepat di berbagai daerah.

Sebelas tahun yang lalu, Paus Fransiskus pernah menyampaikan melalui Laudato si’, Bumi sebagai rumah bersama. Pernyataan seorang pemimpin umat dunia yang risau melihat kerusakan alam yang terjadi.

Paus sadar, Bumi adalah rumah bersama, Bumi adalah satu kesatuan, yang jika terjadi kerusakan di satu titik maka siapapun, dimanapun, semua akan terdampak.

“Ketika orang seperti Paus saja sudah bicara begitu dan tidak didengar, (apalagi) cuma uskup-uskup, Nota Pastoral. Maka saya kira suara-suara begini harus tetap disampaikan meskipun kalah besar, seperti suara yang berteriak-teriak di padang gurun, tapi harus tetap (disuarakan). Mungkin dalam istilah teman-teman Muslim itu ya harus ada muazin lah yang tetap memanggil, tetap mengingatkan ini,” ujar Romo Hans.

Krisis Teknologi

Manusia di era disrupsi digital seperti sekarang ini sudah begotu lekat dengan teknologi, terutama gadget dan media sosial. Manusia hidup dan aktif dalam alam maya, sementara di kehidupan nyata mereka merasa sepi dan terasing.

“Kita harus hati-hati ketika kita menggunakan gadget terlalu banyak, jangan-jangan logika yang ada dalam gadget itu terserap pada kita, sehingga kita pun menjadi seperti mesin,” pesan Romo Alfonsus.

Oleh karena itu, Gereja mengajak manusia untuk kembali ke jati dirinya. Ambil jarak dari teknologi, masuklah dalam pertemuan langsung, percakapan langsung, interaksi langsung, hadirlah secara fisik dalam berbagai kegiatan yang sifatnya nyata, bukan maya.

“Relasi kita dengan Allah, dengan sesama, itu tidak bisa dimanipulasi dengan teknologi. Maka dari itu, penggunaan teknologi yang benar dan bijak sangat disarankan,” ujar Romo Alfon.

Romo Hans menambahkan, kita tidak bisa menahan laju kemajuan teknologi, khususnya dengan kehadiran artificialinteligence atau akal imitiasi (AI), namun kita bisa membangun ruang digital yang aman, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Lebih lanjut, kita sebagai sesama manusia, terlebih sebuah komunitas, harus bisa menjadi “rumah sakit lapangan”, menjadi rumah bersama.  Artinya, kita membuka diri untuk terlibat dalam obrolan, menjadi teman, pendengar, agar manusia merasa keberadaan dan perasaannya dihargai, valid, sehingga kita bisa kembali ke akar kita sebagai seorang makhluk sosial.

Pada hakikatnya, teknologi bukan hanya soal kemajuan, tapi teknologi juga menimbulkan korban. Korbannya adalah manusia itu sendiri yang pada akhirnya merasa tertinggal, terpinggirkan, termanipulasi, karena adanya realitas virtual yang mereka terima setiap hari.

“Maka gereja mendorong, mengajak, supaya paroki-paroki itu membuka dirinya, keluar menjadi yang tadi diungkapkan Romo Hans, rumah bersama. Tidak hanya sekadar menerima umat Katolik saja, tapi menerima siapapun yang menjadi korban dan mencari pengharapan, menjadi rumah bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan, pertolongan,” jelas Romo Alfon.

Romo Alfon melanjutkan, gereja tidak boleh hanya sibuk dan fokus dengan altar, sakramen, dan program tahunan saja, tapi gereja juga harus melihat apa kebutuhan umat, apa yang bisa gereja hadirkan, dan apa dampak yang dicapai dari kegiatan yang gereja kerjakan.

“Berfokus lebih kepada dampak daripada kegiatan itu. Berfokus juga pada orang-orang yang menjadi subjek sebetulnya dari pewartaan Injil, subjek dari karya misi gereja. Ini arahan Nota Pastoral,” seru Romo Alfon.

Krisis Politik

Realita politik Indonesia saat ini juga tidak bisa disebut baik-baik saja. Praktik nepotisme dicontohkan dari pusat dan dipraktikkan hingga daerah. Suara rakyat dibeli dengan beragam imbalan, yang berujung tindak korupsi pejabat di saat sudah memperoleh kedudukan.

Belum lagi pemanfaatan hukum untuk mematikan lawan politik. Saling sandra kasus demi mempertahankan kepentingan. Partai politik yang tak lagi menjadi agregator suara rakyat, namun mengekor kepentingan kekuasaan, dan lain sebagainya.

Kita mungkin letih dan jengah melihat semua itu, namun Romo Hans mengajak agar kita tidak pernah berhenti berharap. Harapan harus terus dijunjung tinggi, karena itulah satu-satunya kekayaan rakyat yang tidak bisa ditukar dengan apapun.

Tokoh-tokoh banyak yang membuat diskusi terbuka agar menghadirkan pendidikan politik bagi masyarakat. Akademisi yang terus mengajarkan idealnya sebuah kondisi meski di lapangan yang terjadi adalah berlawanan dengan apa yang mereka ajarkan di ruang kelas.

“Tapi lagi-lagi tadi kenapa kita melakukan itu? Satu-satunya kekayaan kita yang tidak bisa diambil itu harapan. Selalu berharap,” kata Romo Hans.

Romo Alfon menambahkan, politik semestinya tidak hanya dipahami sebagai perebutan jabatan, pemilu, san sejenisnya. Lebih jauh, politik berasal dari kata “polis” yang berarti kota. Politik adalah cara untuk menata seluruh aset yang dimiliki demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di kota itu.

Maka, para pejabat publik seharusnya meletakkan konsep itu sebagai dasar kerja mereka. Kecuali, jika mereka membawa pesan lain, mengusung kepentingan lain melalui jabatan yang mereka emban.

“Kalau ini terjadi, tentu yang muncul sekarang tidak hanya sekedar soal krisis, yang terjadi sekarang tidak hanya kita gagal menolong orang, tapi kita juga tidak bisa berempati pada orang lain karena sudah habis. Kalau nilai-nilai yang lain masuk ke dalam struktur saya untuk mengambil sebuah keputusan yang berada di luar kesejahteraan umum, maka mau tidak mau keputusan yang diambil akan ala kadarnya, maka akan lebih banyak korban yang jatuh. Dan di sinilah kemudian disampaikan bahwa keadaban publik itu yang perlu kita perjuangkan,” ungkap Romo Alfon.

Krisis Kepemimpinan

Pemimpin adalah sesosok figur yang harus ada dalam sebuah komunitas, apakah komunitas umat beragama, bangsa, dan sebagainya.

Pemimpin memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana langkah yang harus ditempuh oleh orang-orang yang ia pimpin. Pemimpin adalah penentu keputusan.

Yang menjadi soal adalah, ketika kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak menghargai martabat manusia, tidak mementingkan keadilan sosial, atau bahkan mengorbankan sekelompok orang untuk mencapai apa yang diinginkan.

“Apakah pembangunan itu harus mengorbankan masyarakat adat? Apakah atas nama kemajuan teknologi itu kita harus mendeforestasi hutan? Apakah demi kemajuan teknologi kita juga harus membuat banyak pertambangan? Pada akhirnya ruang hidup masyarakat itu menjadi hilang,” ungkap Romo Alfon.

“Ketika ini menjadi krisis, kita bisa bertanya nilai apa yang sedang diperjuangkan oleh para pemimpin kita. Apakah betul-betul nilai yang berarah pada bonum commune, kebaikan bersama, ataukah nilai-nilai yang berorientasi pada aku, aku, ya selalu kebutuhanku, saya maunya ini, saya maunya ini,” ia melanjutkan.

Apa yang terjadi pada Indonesia hari ini, silakan kita melihat dan menilai masing-masing, apakah kekuasaan yang dijalankan sedang dolakukan untuk kebaikan bersama atau pihak tertentu saja.

Dari sekian banyak krisis multidimensional yang terjadi, Gereja Katolik sadar, komunitas mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua aspek bangsa, dari komunitas agama manapun.

“Maka judul Nota Pastoral ini kan Jalan Harapan di Tengah Dinamika Bangsa, bukan jalan harapan di tengah dinamika gereja. Artinya kita hanya ingin menyumbangkan satu perspektif dari sekelompok orang Gereja Katolik yang melihat itu. Kalau ternyata kelompok-kelompok yang lain juga punya kesadaran yang sama dan juga melihat ya betul ini problem kita bersama, ayo mari kita bangun dalam aspek-aspek multidimensi ini. Betul ada krisis, tapi ada harapan dan kita bisa keluar sama-sama untuk mewujudkan harapan bersama itu,” pungkas Romo Hans.