“…Saya jamin 100 persen (Kabinet Bayangan) tidak akan berubah jadi partai politik. Saya jamin 99 persen—milik Pak Prabowo ini, bahwa 15 (menteri) kami tidak akan menyimpang untuk menerima jabatan apapun yang dirasa oleh publik tidak patut kami terima,”

—Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari

Salah satu gerakan politik alternatif yang sedang banyak dibicarakan oleh publik adalah keberadaan Kabinet Bayangan. Sebuah kabinet “tandingan” dari Koalisi Masyarakat Sipil yang bertujuan menjadi penyeimbang kabinet sesungguhnya, Kabinet Merah Putih.

Kabinet Bayangan diisi 15 orang menteri yang berasal dari kalangan profesional, di luar partai politik. Salah satunya adalah Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari yang dalam menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan.

Dalam siniar Back to BDM, Feri menjelaskan kegiatan Kabinet Bayangan saat ini tidak hanya berkutat di soal politik praktis, namun juga akan turun membersamai saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban bencana gempa bumi.

“Sekarang sedang ada pendataan apa yang dibutuhkan di NTT melalui teman-teman daerah yang kami percayai,” kata Feri.

Selain itu, kabinet ini juga sedang sibuk menyelenggarakan “Kabinet Bayangan Didemo” di kampus-kampus. Ini adalah ajang diskusi atau dialog dua arah yang secara langsung mempertemukan para menteri Kabinet Bayangan dengan para mahasiswa.
Hal lain, Kabinet Bayangan juga akan melangsungkan acara stand up comedy yang diselingi dengan diskusi.

“Jadi, sangat nge-pop supaya pesan-pesan politik, gambaran soal yang kami ingin lakukan itu bisa tersampaikan dengan baik. Berbagai cara nih, di berbagai tempat,” jelas dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas itu.

Komposisi Kabinet Bayangan

Kabinet yang pertama kali dideklarasikan pada 17 Juli 2026 itu hadir dengan konsep yang ramping. Total hanya 15 menteri, tanpa ada wakil menteri. Berbeda jauh dengan kabinet sesungguhnya yang total berisi 110 orang menteri dan wakil menteri.

Feri menjelaskan alasan utama di balik komposisi kabinet yang ramping ini. Alasannya satu, karna sesungguhnya hanya ada 15 isu utama di Indonesia yang membutuhkan keberadaan menteri dan kementerian.

“Kita mengukur bahwa kabinet memang ada di 15 isu ini. Jadi tidak perlu dibentuk kabinet yang besar-besar. yang penting bagaimana memastikan kepada publik mereka mampu dilayani oleh kementerian,” sebut Feri.

Komposisi yang semacam ini memungkinkan setiap menteri memiliki waktu untuk berbicara dan apa yang disampaikan didengarkan oleh seisi kabinet.

Feri mengajak kita untuk membayangkan, dalam sebuah rapat paripurna, terdapat 110 orang menteri dan wakil menteri. Mungkinkan semua bisa berbicara melaporkan masalah atau temuan kasus di bidang kerjanya masing-masing? Tak akan cukup waktu. Mungkinkah presiden busa menerima semua informasi yang diberikan? Sulit.

Jadi, pada dasarnya mereka meyakini bahwa kabinet itu tidak perlu terlalu besar, yang paling penting adalah efektif.

“Kami punya penelitian soal jumlah (menteri) kabinet yang efektif. Hasil penelitian itu bilang 21 menteri untuk Indonesia. Kalau kami sandingkan dengan Amerika, rata-rata kementerian di Amerika itu 15-21. Jadi, Amerika yang 50 negara bagian, ngurus banyak persoalan, daratannya sangat luas, bahkan ngurus urusan negara orang lain juga, cuman butuh sekitar itu menterinya. Kenapa Indonesia harus sebanyak itu? Kan argumentasi presiden, ‘Indonesia itu luas’, orang lain juga luas,” ujar Feri geram.

Kondisi ini membuat banyak orang, termasuk dirinya, menduga kabinet yang besar ini merupakan bentuk bagi-bagi kekuasaan, memberikan posisi sebagai ucapan terima kasih pada orang-orang yang dianggap telah berjasa dalam pemenangan Prabowo-Gibran.

Lagi pula, pada dasarnya kabinet memiliki makna kamar kecil. Kamar kecil sebaiknya tidak diisi oleh ratusan orang, melainkan hanya sejumlah kecil orang-orang kepercayaan presiden yang kualifikasinya sudah ditentukan.

Tak Akan Jadi Partai Politik

Kabinet Bayangan saat ini belum terdaftar secara hukum, Feri juga menegaskan shadow cabinet ini tidak akan dijadikan sebagai sebuah yayasan, apalagi partai politik.

Kabinet Bayangan adalah gerakan politik alternatif yang tujuannya menggugah kesadaran publik secara luas tentang politik negara.

“Tidak. Saya jamin 100 persen (Kabinet Bayangan) tidak akan berubah jadi partai politik. Saya jamin 99 persen—milik Pak Prabowo ini, bahwa 15 (menteri) kami tidak akan menyimpang untuk menerima jabatan apapun yang dirasa oleh publik tidak patut kami terima,” tegas aktivis hukum kelahiran 1980 ini.

Ia tak menampik sejauh ini sudah ada tawaran-tawaran yang masuk dan menggoda mereka, namun sejauh ini tawaran-tawaran itu masih konsisten ditolak.

Tawaran posisi apa itu, Feri tak mau membuka lebih jauh.

Para menteri Kabinet Bayangan ingin membuktikan bahwa tuduhan para pendengung yang menyebut mereka sebagai pemburu jabatan adalah salah.

“Perlu kami sadarkan publik bahwa menteri bayangan di Kabinet Bayangan bukan pejabat publik, tidak digaji, tidak punya fasilitas, tidak menerima, dan tidak untuk menjadi menteri alternatif. Kami mau jadi political movement yang menjadi alternatif baru,” ungkapnya.

“Saya yakin profiling teman-teman saya, tapi saya tidak tahu hati nuraninya, apa yang terdalam di hati mereka. Tapi saya yakin dengan profil mereka, orang yang tidak akan digoda dan tidak akan mengganggu perasaan publik. Mungkin puluhan tahun lagi oke, tetapi janganlah saat bergerak dengan pakem politik alternatif ini merusak dan mengganggu semangat publik yang mendukung kami,” imbuh Feri.

Masukan untuk Presiden Prabowo

Terlepas dari keberadaan Kabinet Bayangan, sejak lama Feri sudah menduga ada yang salah dengan orang-orang disekeliling Presiden Prabowo.

Kesalahan ada di dua belah pihak, Prabowo hanya menempatkan orang-orang yang mendukung dan loyal kepadanya. Sementara orang-orang itu, hanya menyampaikan hal-hal yang positif di hadapan Prabowo dan mengagung-agungkannya. Tidak ada potensi muncul suara kritis dan objektif.

Untuk itu, Feri meminta Presiden untuk menempatkan orang-orang yang bisa berkata benar untuk ada di sekelilingnya. Bukan orang-orang yang selalu menyampaikan data positif, dan menyembunyikan fakta yang negatif demi “menjilat” presiden.

“Dalam pepatah orang Melayu, kalau dia pahit, presiden tidak boleh memuntahkan secepat-cepatnya. Kalau dia manis, jangan presiden terburu-buru menelannya. Presiden harus memastikan itu betul-betul berdampak kepada dirinya dan kepada publiknya,” ujar Feri.

Aktivisme Feri Amsari

Feri Amsari adalah akademisi yang dikenal aktif mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, terlebih pasca dirinya ikut bermain dalam film dokumenter “Dirty Vote” garapan Dandhy Laksono, bersama Bivitri Susanti dan Zainal Arifin Mochtar.

Meski terlihat berani dan vokal dalam mengutarakan kritik, ternyata Feri mengaku dirinya sebagai seorang penakut, bahkan sampai hari ini. Setiap hari Feri masih merasakan takut akan banyak hal.

“Saya tidak berani. Saya penakut betul. Cuman mungkin ketika saya ngajar hukum tata negara, Itu kayaknya loh kok saya sulit menjelaskan ke mahasiswa saya bahwa ini adalah praktik penyimpangan, karena yang baiknya sudah dijelaskan, tapi faktanya tidak. Jadi sulit sekali menghentikan apa yang saya yakini benar untuk tidak disampaikan,” ujar dia.

Sebagai dosen hukum, ia menyadari ada yang tidak beres dengan penerapan hukum di Indonesia. Hukum dalam teori dan hukum dalam pengaplikasiannya tidak berjalan seirama.

Hal itu membuat dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk bersuara, menyampaikan apa yang ia yakini sebagai kebenaran kepada publik. Apalagi ini menyangkut negara. Ia akan terus berbicara, sekalipun apa yang ia bicarakan tidak mendatangkan keuntungan bagi dirinya pribadi.

“Karena akan konyol rasanya orang hukum yang belajar ilmu politik membohongi publik dengan berkata sebaliknya. Jadi kayaknya enggak berani, cuman enggak bisa nahan diri aja sih,” aku Feri.

Dalam sudut pandangnya, berani berbicara adalah salah satu bentuk kecintaannya terhadap Indonesia. Ia tak mau tinggal diam ketika negaranya dibuat porak-poranda.

Merasa takut wajar sebagai seorang manusia, tapi diam bukan pilihan bagi Feri.

“Aneh kan kalau kita bilang, saya mencintai negeri ini tapi saya enggak berani bicara. Saya percaya seorang pencinta yang baik harus menyampaikan kepada orang yang dicintainya, perasaannya, dengan niat baik. Begitu juga mencintai negara. Kalau dia tidak menyampaikan, menunjukkan rasa cintanya, dia makan rasa cintanya sendiri dengan bentuk diam, dia adalah pembohong yang merusak sebuah negara,” jelas Feri.

Ia mengaku sudah sering diingatkan oleh teman, istri, atau keluarganya untuk berhenti bersuara lantang, minimal membatasi diri untuk berbicara mengkritik pemerintah. Namun, ia tidak bisa menuruti saran itu.

Ketika ia mencoba diam, ada saja pihak yang datang, mengadukan kondisi politik, yang secara tidak langsung memantiknya untuk kembali ke mode kritis. Hal ini termasuk juga dilakukan oleh istri dan ibunya sendiri.

Meski tak mengindahkan saran untuk diam yang disampaikan orang-orang terdekatnya, namun Feri sepenuhnya memahami, saran itu disampaikan atas dasar khawatir, sayang, dan tidak mau sesuatu hal buruk terjadi padanya.

“Rata-rata orang yang sayang sama saya minta berhenti. teman-teman juga bahkan mengingatkan ada waktunya untuk ngerem lah. Jadi semua orang yang sayang dengan saya sebenarnya tahu kondisi (negara), tapi dia mungkin karena sayangnya (terhadap saya), tidak ingin ada risiko.” kata Feri.