“Mungkin dia belajar dari tahun lalu. Ini kalau meledak ada demo gede, orang-orang ini (ojol) banyak di sini, dia khawatirin kejadian seperti tahun lalu, karena orang-orang ini lagi frustrasi nungguin order, jadi masuk ke dalam. Kan analisa seperti ini sah saja dari orang yang namanya melakukan mitigasi risiko,”

—Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky

Akhir Juli kemarin, sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta, Surabaya, dan beberapa daerah lain terlihat memasang pagar tinggi di sekitar area gedungnya.Salah satu yang sempat menjadi perbincangan luas publik adalah pagar setinggi 2,5 meter yang terpasang di Mal Kota Kasablanka, Jakarta.

Pihak pengelola beralasan, pagar didirikan untuk keperluan pengamanan area komersial. Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta agar pagar-pagar tinggi yang terpasang segera dibongkar. Ia menekankan kondisi Jakarta aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebih.

Ahli Ekonomi, Yanuar Rizky membagikan pandangannya terkait pemasangan pagar jelang memasuki bulan kemerdekaan ini dalam perbincangan bersama Budiman Tanuredjo di Back to BDM.

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi Ekonomi Masyarakat

Mengacu pada data Litbang Kompas dan data sebuah bank swasta besar di Indonesia, Yanuar mengatakan kondisi perekonomian Indonesia tidak bisa sepenuhnya dikatakan baik-baik saja.

Dari segi inflasi mungkin masih cukup terukur, tingkat belanja masyarakat masih terjaga bahkan tumbuh, namun ada masalah dalam struktur upah atau pendapatan masyarakat secara umum.

Ada yang mengalami penurunan, namun ada juga yang tercatat tidak lagi mendapat transfer gaji dari kantornya. Padahal, dalam ekonomi, penopang utama perekonomian seseorang adalah pendapatan. Pendapatan itu berasal dari adanya pekerjaan.

Jika melihat data yang ditampilkan, Yanuar membaca ada masalah di ketersediaan pekerjaan itu sendiri. Tidak adanya pekerjaan membuat pendapatan hilang. Jika sudah demikian, otomatis daya beli juga akan melemah.

Penurunan daya beli saat ini memang belum terjadi, tingkat transaksi nasabah melalui kartu debit, kredit, maupun QRIS terpantau masih tumbuh. Namun, ada struktur upah, struktur pendapatan yang bermasalah yang tidak pernah dipaparkan oleh pemerintah ketika menjelaskan kondisi ekonomi kita di hadapan media.

“Jadi menurut saya menarik ketika salah salah satu bank itu menunjukkan bahwa ini loh struktur upah kita. Tidak ada yang salah yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, nih lihat nih belanjanya enggak ada masalah. Tapi ada yang mereka tidak kemukakan untuk menunjukkan sebetulnya masalahnya apakah masyarakat kita masih punya struktur pendapatan atau tidak. Itu kan tidak pernah dikemukakan,” kata Yanuar.

Dalam hal pencatatan data pengangguran, pemerintah kita menggunakan kriteria yang bisa dibilang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Banyak penyerapan lapangan kerja semu yang dianggap seolah-olah sudah menyerap tenaga kerja secara tetap.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang yang kehilangan pekerjaan di bidang formal kemudian beralih menjadi pengemudi ojek daring sebagai seseorang yang bekerja kembali, bukan pengangguran.

Termasuk ketika ada seseorang yang di-PHK dari sektor formal, kemudian memutuskan untuk bekerja membantu orangtuanya di kampung, itu juga masih dianggap bukan pengangguran. Yang seperti itu akan diklasifikasikan sebagai kelompok yang bekerja pada keluarga, meskipun tidak dibayar.

“Sebetulnya kalau kita benar-benar ingin jujur terhadap kondisi perekonomian, Bank sentral ataupun juga Menteri Keuangan, atau bahkan Presiden ketika bicara pengangguran kita rendah, dia juga harus menyertai kejujurannya. Bahwa pengangguran kita dari sudut pandang prinsip bahwa orang itu bekerja kepada keluarganya bertambah. Itu kan sesuai dengan sinyal bahwa ekonomi sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau dia tidak diberikan upah,” ujar pendiri Aspirasi Indonesia Research Institute itu.

Realita di lapangan, banyak pekerja yang masih bekerja namun mengalami penurunan upah. Banyak juga pekerja yang kehilangan pekerjaan formal lalu beralih ke sektor informal. Di sisi lain, sektor informal ini sudah terlalu jenuh. Terlalu banyak orang yang bekerja di sektor ini, sementara konsumen yang secara umum datang dari kelompok pekerja formal semakin menipis. Kondisi ini berpengaruh pada pendapatan para pekerja informal di lapangan. Persaingan semakin ketat, namun jumlah permintaan atau konsumen justru menurun.

Ada Potensi Kericuhan

Melihat kondisi perekonomian yang demikian, ditambah dengan adanya ketidaknyamanan di kelompok kelas menengah, Yanuar melihat adanya potensi prahara Agustus 2025 kembali terulang di tahun ini.

“Sepanjang kamu (pemerintah) enggak ganggu saya, saya juga enggak peduli deh kamu mau korupsi kayak apa, kurang lebih gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kamu sudah mulai ganggu saya, kamu bermasalah buat saya, nah, titik yang ini, bahayanya ini. Ini kan tahu-tahu meledak di Agustus tahun lalu. Enggak ada yang menyangka. Sebetulnya pemicunya apa? Pemicunya hampir-hampir mirip sama sekarang,” jelas Yanuar.

Tahun lalu, Presiden memiliki program atau target tertentu yang membutuhkan pendanaan besar, Menteri Keuangan menyetujui. Dampaknya, terjadi pemotongan dana atau efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Sebagai respons, daerah menaikkan atau menarik pajak baru kepada masyarakat demi mendapatkan tambahan pemasukan. Masyarakat yang kondisinya sedang sulit merasa semakin dipersulit.Menteri Keuangan ketika itu, Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu tokoh yang menjadi sasaran kemarahan massa aksi.

Kemarahan tak bisa dibendung. Ditambah dengan tragedi Affan Kurniawan, mitra ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis kepolisian di area unjuk rasa.Amukan massa semakin membara di berbagai kota dan daerah di seluruh Indonesia.

Pemerintah, DPR, dan segenap jajarannya sempat merespons demo besar yang terjadi dan menyatakan akan mengadakan perbaikan. Namun, ketika kemarahan rakyat mulai mereda, masalah tidak kunjung diselesaikan dari akarnya. Yang ada, pemimpin tertinggi justru mulai mengeluarkan narasi bahwa demo yang lalu ada yang memprovokasi, ada yang mendesain.

Mereka yang ada di balik demo besar Agustus 2025, disebut Presiden sebagai pihak yang tidak suka dengan kerja-kerja pemerintahannya yang sedang melawan kuasa oligarki. Sederhanya, Presiden meyakini ada oligarki yang bermain di balik prahara Agustus 2025.

Memasuki Agustus 2026, kondisinya belum jauh berbeda. Meski di permukaan terlihat relatif tenang, namun Yanuar menyebut ada api dalam sekam yang masih terus membara di kalangan masyarakat, khususnya kelas menengah.Kelas menengah yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah layak, kelas menengah yang hidup di bawah ancamam PHK, sipil yang dihantui bayang-bayang militerisme.Juga soal stigma-stigma negatif yang selalu disampaikan Presiden pada siapapun yang berani mengkritiknya. Londo ireng, antek-antek asing, makar, dan sebagainya.

“Kalaupun sekarang mereka diam, ya karena tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi kalau ada pemicunya, (kemarahan rakyat akan kembali tumpah). Meskipun Presiden melihat tidak ada apa-apa, baik-baik saja, rasa frustrasi ini kan muncul,” ujar Yanuar.

Mal Pasang Pagar Tinggi, Mitigasi Risiko

Melihat kondisi yang berkembang di masyarakat, bagi Yanuar adalah suatu hal yang wajar ketika banyak pihak akhirnya memilih untuk berjaga-jaga, salah satunya dengan memasang pagar tinggi di area gedungnya.

Yanuar mencontohkan sebuah mal di kawasan Senayan yang area luarnya banyak dijadikan tempat memangkal para mitra ojek online menunggu pesanan.

“Mungkin dia belajar dari tahun lalu. Ini kalau meledak ada demo gede, orang-orang ini (ojol) banyak di sini, dia khawatirin kejadian seperti tahun lalu, karena orang-orang ini lagi frustrasi nungguin order, jadi masuk ke dalam. Kan analisa seperti ini sah saja dari orang yang namanya melakukan mitigasi risiko,” jelas Yanuar yang juga merupakan Pengamat Pasar Modal itu.

Selain itu, pihak mal juga pasti mempertimbangkan aspek kenyamanan pengunjung. Pengelola ingin menertibkan kawasannya agar aman, nyaman, dan terlihat lebih rapi. Memberi pembatas menjadi satu opsi yang bisa dilakukan.Yanuar menjelaskan, semakin hari jumlah ojek online yang memangkal di sekitar sana kian bertambah, menimbulkan kerumunan. Ketika kondisi aman, maka hanya muncul ketidakrapihan, namun ketika kondisi sedang kacau, kerumunan itu bisa menimbulkan dampak yang lebih jauh.Terasa tidak etis jika pengelola melakukan pengusiran. Akhirnya, langkah paling logis adalah dengan membangun pagar pembatas itu.

“Waktu itu ada demo, kan ada pemicu. Jadi menurut saya itu bisa muncul sebetulnya dari analisa keamanan mereka agar kalau nanti ada apa-apa dia punya barriers, setidaknya tutup pagar, benar-benar yang di dalam enggak bisa keluar, dari luar enggak bisa ke dalam. Itu kan menurut saya sebenarnya protokol standar ketika pengusaha mal merasa bahwa mitigasi itu perlu dilakukan,” kata Yanuar.

Dan terkait perintah Gubernur DKI Jakarta untuk membongkar pagar-pagar tinggi itu, Yanuar juga bisa memahaminya sebagai sesuatu yang wajar.

Pemerintah daerah, tentu tidak ingin daerahnya terkesan sedang dalam kondisi atau situasi yang tidak aman. Pemda ingin memulihkan perekonomian, ingin meningkatkan daya beli, namun dengan adanya pemasangan pagar tinggi kesan yang terbangun justru keadaan sedang tidak aman, maka yang terjadi adalah orang kian enggan berbelanja.

Sebenarnya melepas pagar menjadi langkah yang penuh risiko bagi pengusaha. Namun, kini pengusaha terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang dekat dengan pemerintah, dan ada pula yang tidak.

Mereka yang dekat dengan Presiden atau pemerintah, tentu ingin mendukung pemerintah dengan menunjukkan bahwa situasi aman-aman saja sehingga tidak perlu memasang pagar.Sebaliknya, pengusaha yang tidak memiliki kedekatan itu, cenderung akan diam. Para oligark ketika melawan cenderung tidak melakukan perlawanan secara terbuka.

“Tapi menurut pendapat saya sebetulnya gambling juga. Dia bertaruh. Kalau ada apa-apa berarti kan dia mengambil keputusan, karena dia mungkin ingin kondusif dengan pemerintah. Tapi kalau terjadi apa-apa dia merasakan dampaknya,” tegas mantan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) itu.