“Semua kriteria-kriteria baku yang menjadi pedoman mereka (MSCI) bekerja, ternyata semua ada di situ dan dilanggar semua. Ya, siap-siap saja kita di-downgrade jadi frontier market,”

—Mantan Menteri BUMN dan ekonom, Laksamana Sukardi

Perkembangan ekonomi tiap negara selalu dipantau dianalisis secara global oleh berbagai badan atau perusahaan penyedia data, salah satunya Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Hasil analisis MSCI biasanya menjadi kompas bagi investor global untuk menentukan investasi di suatu negara. MSCI juga mengklasifikasikan bursa saham di tiap negara dalam 3 kelompok berbeda: developed market (pasar maju), emerging market (pasar berkembang), dan frontier market (pasar perbatasan).

Saat ini, Indonesia masuk dalam kelompok tengah, yakniemerging market.  Meski demikian, ekonom yang juga merupakan mantan Menteri BUMN era Presiden Gus Dur, Laksamana Sukardi mengingatkan adanya potensi perekonomian Indonesia turun kelas menjadi frontier market.

Hal itu disampaikan Laks saat berbincang dengan Budiman Tanuredjo dalam siniar Back to BDM.

Bukan tanpa alasan, penurunan kelas itu bisa terjadi akibat tata kelola negara yang tidak dijalankan dengan baik.

“Kalau saya lihat, tata kelola negara ini, administrasi pengelolaan negara ini tidak jelas, kalau tidak mau dibilang brutal ya. Ini yang ditanggapi oleh rating–ratingagency sebagai outlook yang mengatakan apa persepsi terhadap kredibilitas pengambilan keputusan, pengambilan keputusan yang tidak konsisten,” kata Laks.

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah soal ketidakpastian hukum, dan kebijakan yang diambil tanpa persiapan alias mendadak.

Ia mencontohkan soal keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor pikap dari India senilai Rp24,6 triliun untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Keputusan pembelian dilakukan secara mendadak dan tidak transparan.

Saking tertutupnya perencanaan pembelian itu, Menteri Keuangan Purbaya bahkan mengaku tidak tahu-menahu adanya belanja 105 ribu unit mobil pikap itu. Sebelumnya, Menkeu sudah sempat menolak permohonan pengajuan anggaran untuk pembelian pikap di tahun 2025. Namun ia kaget, ketika tiba-tiba di tahun 2026 pikap yang pwmbeliannya belum disetujui justru sudah terbeli.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad juga  meminta impor ditunda karena produsen dalam negeri juga banyak yang sudah mampu memproduksi unit sejenis, namun ternyata 1.200 unit pikap dari India sudah terlanjur dikirim dan sampai di Indonesia.

Setidak transparan itu.

“Semua kriteria-kriteria baku yang menjadi pedoman mereka (MSCI) bekerja, ternyata semua ada di situ dan dilanggar semua. Ya, siap-siap saja kita di-downgrade jadi frontier market,” ujar Laks.

Potensi itu begitu terbuka lebar, mengingat pada Januari kemarin Indonesia sudah di-review oleh MSCI. Hasilnya, Indonesia dianggap kurang transparan soal informasi. Pasar modal pun dianggap hanya sebagai mesin valuasi kekayaan para konglomerat dan oligark.

Kita diberi waktu beberapa bulan untuk perbaikan. Juni, review kembali dilakukan. Hasilnya secara umum relatif baik, hanya saja, soal alur informasi masih negatif. Waktu perbaikan pun kembali diberikan.

“Information flow dengan transparansi informasi enggak ada beda kan dengan review yang pertama? Nah, jadi MSCI memberikan waktu lagi. Kalau ini terjadi lagi, sudah dua kali. Pasti yang akan terjadi di-downgrade menjadi frontier market, karena karakteristik yang dia komentar sekarang ini, itu sudah merupakan karakteristik dominan dari frontier market,” jelas Laks.

Bankir yang juga pernah menjadi politisi itu menghimbau agar pemerintah tidak terlena apalagi menyombongkan posisi Indonesia yang saat ini masih ada di emerging market.

Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga ada di kategori pasar berkembang, misalnya Brazil dan Meksiko.

Laks menegaskan, apa yang bisa disombongkan dari berada di kelas emerging market, kalau pada realitanya kita tidak dipercaya oleh investor?

Di saat yang bersamaan, negara tetangga kita, Vietnam yang saat ini masih berada di frontier market justru terlihat terus membaik dan bukan tidak mungkin akan naik ke emerging market.

“Vietnam saya kira sebentar lagi ke (emerging market). Kita gantiin dia nanti, tukeran. Bisa saja,” celetuknya.

Turun ke pasar perbatasan atau frontier marker menjadi risiko terburuk yang mau tidak mau harus kita terima. Jika hal itu sampai terjadi, maka ada sejumlah hal yang bisa muncul sebagai dampaknya.

Misalnya, kita sulit mendapat pinjaman uang dari negara lain, karena kurang dipercaya. Kalaupun bisa meminjam, bunganya akan mahal, kita pun akan dihadapkan pada tantangan membayar utang.

Selain itu, rupiah pasti akan terdepresiasi, tarif impor menjadi mahal, otomatis harga barang impor di dalam negeri akan meningkat dan terjadi inflasi.

“Inflasi bisa hyper inflation. Itu bahaya. Itu terjadi semua kumulatif, efek terhadap perekonomian kita,” ujar Laks.

Pada kuartal ketiga itu, pemerintah akan mengumumkan statistik ekonomi, dan hasil apakah Indonesia masih akan tetap berada di kelas emerging market atau turun ke frontier market akan diumumkan MSCI pada November nanti.

Jika Indonesia benar-benar turun kelas, maka inflasi sulit dihindarkan, harga-harga barang naik, apalagi jika perang di Iran masih akan berlanjut, maka harga minyak dan gas industri akan melambung tinggi atau sulit didapatkan.

Di titik itu, PHK pun akan lebih mudah terjadi.

“Jadi, unemployment, inflasi, dan kepercayaan sudah semakin turun ke titik nadir. Itu sudah by that time, sudah susah,” kata Laks.

Terbukanya Gerbang Krisis Sosial

Siapa yang bisa menghalangi kemarahan masyarakat ketika harga-harga bahan pokok mahal akibat inflasi, PHK terjadi di mana-mana, dan kepercayaan terhadap pemerintah kian menurun akibat banyaknya kasus korupsi, nepotisme, dan kegagalan tata kelola negara yang tiap hari tersaji dalam pemberitaan

Krisis sosial adalah risoko yang sulit untuk disangkal.

“Pada umumnya diikuti oleh social crisis. Apalagi saya kira mahasiswa sekarang juga sudah mulai bergerak mememberikan pendapatnya. Mahasiswa itu sebagai generasi muda, sebagai the largest stakeholders of the futures of this country. Wajar sajalah kalau dia gerak,” ujar Laks yang juga terlibat dalam perjuangan reformasi 1998.

Generasi muda yang menyampaikan aspirasi di jalanan, pasti menginginkan perbaikan untuk masa depan negerinya. Jika bukan ia yang bisa merasakan kebaikan itu, maka anak dan cucunya yang akan menuai hasil.

Setiap generasi menginginkan perbaikan bagi hidup generasi penerusnya.

Meski konstitusi sudah memberikan opsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, misalnya melalui DPR, namun jika saluran itu tersumbat atau tidak optimal,  maka jalanan akan menjadi pilihan terakhir, jalanan akan menjasi panggung orasi warga negara yang marah.

“Saluran mampet. Mahasiswa mana bisa ditampung di sana (DPR). Kalau mau ke sana sudah di sambut oleh tentara dan polisi. Padahal (seharusnya) dialoglah. Kalau kita pakai tentara dan polisi mana bisa dialog. Enggak mungkin dialog, yang penting bunuh saja. Itu yang saya khawatir, jangan sampai itu terjadi,” jelas Laks.

Untuk kondisi hari ini, Laks mendorong kita untuk melakukan Reformasi Jilid II atau Reformasi 2.0, khususnya untuk undang-undang soal politik dan demokrasi.

Dan bagi DPR juga pemerintah, bukalah ruang dialog. Terima aspirasi yang datang. Jangan halangi suara rakyat dengan prajurit dan aparat yang seharusnya menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri atas nama negara.

Dan, jangan biasakan “membungkam” orang kritis dengan jabatan dan posisi strategis. Sebagaimana terjadi dalam rezim yang berkuasa saat ini, mantan aktivis 98 diberi jabatan di pemerintahan. Suara kritisnya pun sayu-sayup mulai samar terdengar, karena terlena nikmatnya kekuasaan.

Itu saya juga ketawa aja, kalau lihat mereka. Karena saya selalu berpendapat dan saya pernah menulis bahwa orang-orang yang vokal, ada dua jenis. Satu jenis adalah orang yang fanatik dan percaya pada ideologinya dan berani mati untuk ideologinya. Yang kedua, orang yang tidak kebagian, belum kebagian, menaikkan leverage. Dan ternyata ini mayoritas. Jadi ya saya ketawa aja kalau lihat seperti itu (aktivis jadi perjabat),” kata dia.

Laks begitu berharap agar sistem rekruitmen dalam posisi apapun kembali mengedepankan meritokrasi. Siapa yang kompeten, siapa yang memiliki kualifikasi, dialah yang menjabat, dari manapun latar belakangnya.

Jangan seperti sekarang, di mana kita dengan mudah bisa menemukan orang-orang dengan kualifikasi tak sesuai duduk di posisi-posisi strategis pemerintahan, BUMN, atau badan/lembaga milik negara.

Jabatan adalah tanggung jawab, maka serahkan pada mereka yang kompeten, bukan pada mereka yang kita kenal, mereka yang berjasa pada kita, bukan pula pada mereka yang ingin kita buat diam.