“Krisis kredibilitas tidak bisa diperbaiki oleh monetary instrumen. Buang-buang garam ke laut,”

—Ekonom dan Mantan Menteri BUMN, Laksamana Sukardi

Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, perekonomian Indonesia terpantau melemah. Indikator yang banyak dilihat dan dijadikan parameter adalah menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga turunnya harga indeks saham.

Rupiah terpantau pernah melampaui angka 18.000 per dollar AS. Sementara IHSG pernah mencapai titik 5.300-an di awal pekan kedua bulan Juni.

Merespons hal itu, Bank Indonesia selaku bank sentral Indonesia melakukan sejumlah intervensi moneter demi menstabilkan nilai tukar rupiah, mencegah inflasi, dan memperbaiki ekonomi secara umum. Hasilnya pun mulai terlihat, rupiah menguat, begitu juga dengan pasar saham yang mulai rebound.

Meski trennya membaik, namun mantan Menteri BUMN di era Presiden Gus Dur, Laksamana Sukardi, menyebut Indonesia gagal membaca sebab utama dari pelemahan ekonomi yang melanda.

Intervensi moneter tepat dilakukan jika permasalahannya terkait dengan moneter. Sementara masalah ekonomi yang menghantam Indonesia, bagi Laks lebih dikarenakan persoalan krisis kredibilitas.

“Jadi terjadi semacam krisis kredibilitas. Bukan krisis bahwa kita insolvent. Bukan bahwa kita enggak bisa bayar utang. Itu kan beda, walaupun terjadi krisis global geopolitik, harga minyak naik, itu pasti ada impact-nya. Tetapi kita memiliki some sort of self inflicting crisis,” jelas Laks dalam siniar Back to BDM.

Lebih lanjut, ia menjelaskan yang dimaksud dengan self inflicting crisis itu mengacu pada kondisi ekonomi Indonesia yang  sebenarnya secara indikator tertentu bisa dikatakan cukup baik, namun dalam kondisi yang baik itu rupiah justru terus melemah dan IHSG turun.

Krisis kredibilitas menurut Laks yang juga merupakan seorang bankir itu bisa terjadi akibat 4 hal: inkonstitisi kebijakan, sulitnya mendapat kepastian hukum, lemahnya atau tidak berfungsinya institusi negara, dan belum terwujudnya sistem tata kelola yang transparan.

Kebijakan publik seharusnya direncanakan dengan matang, melibatkan partisipasi publik, didiskusikan lintas bidang kepakaran, dan dilakukan secara transparan.

“Dan pelaksanaannya juga kalau budget-nya besar itu sanggup apa tidak, pengawasannya seperti apa, governance-nya seperti apa. Misalnya di MBG. MBG itu anggaran kalau saya lihat sama dengan anggaran militer, tapi aparat dan struktur MBG itu belum bersedia, belum siap. Kesimpulan orang-orang, para investor kita terjadi semacam a sudden U-turn, enggak ngasih sein dari dari market economy ke statecapitalism,” ungkap Laks.

Tidak ada yang salah dengan state capitalism, syaratnya semua harus dipersiapkan terlebih dahulu, termasuk infrasturuktur, tata kelola, dan sistem pengawasannya. Itulah yang tidak kita lakukan. Kita tiba-tiba melakukan belokan tajam, tanpa mempersiapkan semua yang diperlukan.

Padahal, semakin besar peranan negara dalam ekonomi, pengawasan yang dilakukan juga harus semakin ketat. Di Indonesia justru sebaliknya.

Muncul lah program prioritas berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tata kelola, perencanaan, dan pengawasannya tidak keruan, hingga melahirkan kasus-kasus korupsi baru.

“Istilah saya gini, kalau bayi ini MBG kan bayi itu enggak boleh dikasih makan nasi goreng, sakit perut dong. Dalam perbankan, kalau perusahaan kecil dikasih kredit miliaran, ya pasti pasti macet. Logika aja,” jelas ekonom berusia 69 tahun itu.

Kini, 3 pimpinan puncak Badan Gizi Nasional (BGN), badan yang menaungi program MBG—ditangkap karena melakukan korupsi. Banyak dapur dinonaktifkan karena tak memenuhi kriteria.

MBG adah program baru yang menelan anggaran super besar, namun sangat minim dengan persiapan.

Tak berbeda jauh dari MBG, program KDMP juga kini banyak disorot, akibat buruknya tata kelola dan akuntabilitas dari program tersebut. Pengadaan barang yang berbiaya fantastis, pelatihan militer untuk calon manajernya, hingga pembangunan koperasi yang memilih lokasi-lokasi tidak masuk wajar, semua mata mengawasi KDMP.

Intinya, jika suatu badan atau program dinilai terlalu besar, pastikan kesiapannya juga sudah memadai. Pemerintah selaku pengelola negara semestinya bisa memanfaatkan segala infrastruktur yang ada, mulai dari badan dan kementerian-kementerian yang relevan.

Setiap pengambilan keputusan seharusnya dilakukan melalui tahapan dan tata cara yang baik dan benar.

Sayangnya, para investor menilai infrastruktur atau institusi negara saat ini melemah, bahkan ditiadakan. Eksekutif mengambil keputusan seolah tanpa pengawasan dari legislatif, karena mayoritas legislatif merupakan koalisi penguasa, legislatif telah terkooptasi oleh eksekutif.

Laks menjelaskan negara memiliki 3 pilar konstituen penting: elektoral (eksekutif dan legislatif), ekonomi (investor, pengusaha, dan kapital), dan instrumen negara (badan/lembaga/kementerian).

Ketiga instrumen ini harus berjalan sama-sama kuat. Sayangnya, Indonesia hanya kuat di sektor elektoralnya saja, DPR tidak berisik ketika pemerintah melakukan banyak kesalahan.

Laks mengingatkan, konstituen ekonomi tidak bisa seperti elektoral. Jika ada yang salah, maka pasar pasti bergejolak. Pasar adalah konstituen yang tidak bisa berbohong apalagi didikte.

Jika pasar sudah marah, rupiah pasti melemah, indeks harga saham pun demikian.

“Boleh pemerintah mengatakan, gua benar. Ya, elu aja bilang benar. Tapi menurut board of director, menurut akademisi, ini enggak benar. Bilangnya, kenapa gua benar, kan gua udah dipilih, katanya kan gitu. Tapi ya pelaksanaan kredibilitas daripada kepastian hukum, lalu predictable dan konsistensi pengambilan keputusan, dan juga institusi negara yang sudah tidak berfungsi sekarang,” papar Laks.

Ketika pemerintah membuat program yang serampangan, rawan korupsi, tidak matang,  DPR sebagai wakil rakyat justru diam dan tak melakukan perlawanan berarti. Ini yang menyebabkan kredibilitas kekuasaan runtuh.

Jadi, krisis ekonomi kali ini sama sekali tidak diakibatkan oleh faktor kebangkrutan atau soalan moneter lainnya. Sehingga, intervensi-intervensi moneter bisa dibilang tidak akan efektif menangani krisis yang terjadi.

Apa yang dilakukan oleh bank sentral hanya sokusi jangka pendek, kebijakan-kebijakan yang dibuat sifatnya hanya membeli waktu, menunda, mengulur.

“Ketika ada kepanikan jangka pendek, dia bisa masuk, membeli waktu. Tapi, Bank Indonesia tidak bisa membeli kepercayaan. Membeli waktu, oke, di-defense, tapi (juga) diperbaiki. Kalau sudah diberi waktu, di-defense, yang masalah utamanya tidak diperbaiki, ya susah. Jadi, memang tugas-tugas Bank Indonesia bukan untuk membeli kredibilitas,” tegas dia.

Sebagai anak bangsa, Laks tidak menentang ide MBG yang muncul dari Presiden Prabowo. Menurutnya ide awal dari program ini begitu mulia. Hanya saja, ide mulia itu juga harus diterapkan dengan cara-cara yang baik, jangan destruktif.

Perbaiki Kredibilitas

Satu-satunya cara memperbaiki krisis kredibilitas adalah dengan memperbaiki kredibilitas itu, bukan dengan pendekatan-pendekatan moneter.

Kredibilitas adalah soal reputasi, kepercayaan, dan rekam jejak.

Khusus program MBG dan KDMP, lakukan evaluasi dan peninjauan ulang, kalau perlu hentikan sementara untuk perbaikan tata kelola.

Laks menilai sebenarnya permasalahan yang kita alami bukan masalah ekonomi yang pelik, namun relatif mudah diperbaiki, sangat mudah bahkan.

“Kita hanya meyakinkan persepsi bahwa mudah banget MBG di batalkan, koperasi desa dibatalkan, Danantara ditinjau kembali. Paling enggak diberikan semacam persepsi bahwa haluan kita akan beralih lagi ke trek yang normal. Kan gampang. Sedemikian mudahnya untuk memperbaikinya, ternyata enggak bisa (tidak mau). Itu yang menjadi masalah,” kata Laks.

Kritik dan saran perbaikan terus digaungkan, namun tak juga kunjung dijalankan oleh pemegang kewenangan. Akhirnya kepercayaan kian memudar, kredibilitas kian jauh dari angan. Dan semua itu pada akhirnya akan memengaruhi fiskal negara dan keadaan menjadi kian buruk.

Pemerintah seharusnya mau mendengar dan terbuka terhadap kritik. Indonesia adalah negara demokrasi, kebijakan pemerintah tidak absolut benar.

Jangan salahkan ketika muncul asumsi di publik bahwa program-program bermasalah yang dikritik itu diyakini sebagai agenda kekuasaan untuk kepentingan elektoral 2029.

Sekali lagi, Laks menekankan bahwa krisis kredibilitas yang terjadi di Indonesia sekarang tidak akan bisa diselesaikan dengan instrumen-instrumen moneter. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kredibilitas yang ada dengan cara mendengarkan kritik dan melakukan perbaikan.

“Krisis kredibilitas tidak bisa diperbaiki oleh monetary instrument. Buang-buang garam ke laut. Itu saja,” pungkasnya.