“Kalau Sekolah Rakyat menurut saya jawabnya jelas tidak (tepat). You don’t need sekolah rakyat ketika kamu sudah punya sekolah (negeri)…,”

—Doktor Ekonomi sekaligus Pendiri INADATA Consulting,  Prof. Elwin Tobing

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terbilang masih rendah.

Memiliki kurang lebih 290 juta jiwa penduduk, hanya sedikit di antaranya yang memiliki kualitas tinggi, baik dari segi kesehatan, maupun pendidikan, ketrampilan, dan moral.

Diakui atau tidak, negara dengan kualitas SDM yang unggul akan lebih mudah untuk melaju menjadi sebuah negara maju, negara besar. SDM menjadi salah satu faktor penentu utama bagi proses perjalanan suatu negara.

Dalam perbincangan di siniar Back to BDM, YouTube Budiman Tanuredjo, Profesor di bidang ekonomi yang kini aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Amerika, Prof. Elwin Tobing menjabarkan masalah lemahnya kualitas SDM Indonesia, khususnya dari segi pendidikan, secara lebih terperinci.

Pertama, budaya di Indonesia belum mendukung bangsanya untuk giat menuntut ilmu. Ia membandingkan dengan Korea Selatan yang di dalam kehidupan warganya memiliki prinsip “gyo yukyeol”. Sebuah asas yang meyakini bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan hidup mereka pada kesuksesan.

“Di Korea ada budaya gyo yukyeol namanya, itu seperti kamu tidak bisa hidup kalau bukan berpendidikan. It’s exactly wow. Jadi itu yang menggerakkan mereka supaya lebih pintar, supaya berjuang, belajar. Kita belum memiliki budaya seperti itu,” kata Prof. Elwin

Korea Selatan memiliki budaya belajar yang tinggi, karena negaranya tidak memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang memadai. Satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan  menjadi negara industri yang mensyaratkan  kualitas SDM yang tinggi. Kualitas SDM yang unggul harus dimiliki demi mendukung kebutuhan negaranya sebagai sebuah negara industri.

Elwin yang menpelajari sistem pendidikan di Korea Selatan mengungkapkan, pada tahun 1960-an, Korea Selatan sudah menerapkan pendidikan dasar 12 tahun, mulai dari SD hingga SMA yang mereka sebut sebagai K-12. Kemudian di tahun 1970-an mereka mulai melakukan reformasi pendidikan tinggi.

“Sebab enggak mungkin membangun negara dengan lulusan SMA. Yang bisa membangun itu adalah lulusan perguruan tinggi,” jelas Elwin yang mendapatkan gelar PhD dari University of Iowa itu.

Dilanjutkan pada era 1980-1990 Korea Selqtan membangun sistem pendidikan tinggi dan ekosistem inovasi. Negara mau dan berani mengucurkan anggaran yang besar untuk keperluan riset.

“Makanya kita lihat sekarang Hyundai, LG, dan lain-lain, itu bukan lahir begitu saja. It’s actually planned from the very beginning dari tahun 60-an akhir itu. Akhirnya Korea Selatan membelanjakan hampir 6 persen dari GDP untuk pendidikan tinggi dan R&D selama 40 tahun terakhir. Indonesia berapa? 0,4 persen,” ujar Prof. Elwin.

Data dari Bank Dunia menyebutkan Indonesia termasuk salah satu negara yang paling rendah menggelontorkan anggarannya untuk urusan ini, yakni kurang dari 1 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB/GDP)-nya. Indonesia ada di peringkat 100.

Di Indonesia memang berlaku kententuan 20 persen dana APBN wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan. Namun Elwin tak meyakini hal itu. Di atas kertas, bisa saja data menunjukkan demikian. Namun, dalam realitas di lapangan fakta berbicara berbeda.

Indonesia harus bersegera mengejar ketertinggalan, tingkatkan kapasitas sistem pendidikan dan kualitas SDM kita.

Di era Orde Baru, Prof. Elwin mengingat Presiden Soeharto selalu menekankan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia uang berwatak, berotak, dan, beriman.

Tapi, sejak masa reformasi 25 tahun terakhir, pemimpin kita nampak tak lagi menyinggung soal pembangunan manusia Indonesia.

“Bagaimana usia 15 tahun SMP Indonesia kelas 3 kurang dari 1 persen kelas global selama 25 tahun terakhir. Apakah pemimpin nasional pernah melihat itu? kurang dari 1 persen. Gimana ini?,” tanya Prof. Elwin.

“Actually to build a human itu body, mind dan watak. Ini yang saya lihat di Indonesia kurang. Kita bicara pembangunan konteksnya selalu pajak, konteksnya utang, konteksnya SDA. Akhirnya pembangunan pendidikan (hanya) sebagai catatan kaki, sebagai projek jadinya (dikerjakan berdasarkan profit),” ia melanjutkan.

Jangankan sistem pendidikannya, fasilitas pendidikan kita pun masih banyak yang di bawah kata layak. Ruang kelas berdinding kayu yang mulai lapuk, berlantai tanah atau tegel usang, atapnya bocor, tak memiliki toilet yang layak, dan lain sebagainya.

Pemimpin kita hari ini hanya sibuk dengan urusan politik kekuasaan. Mereka mati-matian mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, namun tidak terlalu memikirkan upaya-upaya apa saja yang akan dikerjakan dengan kekuasaan itu.

Indonesia negeri yang kaya akan potensi. Semua orang rasanya setuju. Namun, Elwin melihat negeri ini salah urus. Mismanaged.

“Coba kalau kita punya SDM, menjadi modal manusia, 10 kali lebih bagus dari sekarang, kita sudah di depan Malaysia, bukan di belakangnya,” ucapnya yakin.

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda

Terkait masalah pendidikan yang dihadapi, pemerintah Indonesia memang tak tinggal diam. Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki program inisiatif pendidikan nasional dengan membangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Keduanya sama-sama dibangun untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sekolah Rakyat menyasar murid dari kelompok keliarga miskin atau prasejahtera, sementara Sekolah Garuda menyadar siswa-siswi berprestasi untuk dibimbing dan dicetak sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki daya saing kelas global.

Namun, bagi Prof. Elwin sekolah-sekolah baru itu bukan jawaban yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia.

“Kalau sekolah rakyat menurut saya jawabnya jelas tidak (tepat). You don’t need sekolah rakyat ketika kamu sudah punya sekolah (negeri). Yang kamu bisa lakukan adalah memberdayakan sekolah yang ada. You don’t need to build that. Kalau saya bisa lebih terus terang, ini seperti supaya ada pekerjaan satu kementerian atau satu organisasi. No, you don’t have to. Focus,” tegas Prof. Elwin.

Kemudian soal Sekolah Garuda, Prof. Elwin menyebut memang benar ada teori yang mengatakan kita harus membangun melalui sekolah-sekolah unggulan atau “superstar”. Tapi itu untuk konteks negara yang tidak sebesar Indonesia.

Indonesia memiliki bentang geografis yang demikian luas dan jumlah penduduk yang demikian besar. Jika mau membangun sekolah dengan model demikian, maka perlu dibangun dalam kuantitas yang besar pula.

Bagi Elwin itu tidak akan efektif. Model Sekolah Garuda itu jauh dari kebutuhan kita.

“Yang tepat adalah kita bangun secara benar dari awal, menjangkau critical mass, batas ambang di mana kemajuan bisa lebih cepat terjadi. Di suatu negara itu minimal 20 persen penduduk mampu menggerakkan yang 80. 20 persen ini yang punya kapabilitas, yang punya komitmen. Jadi kalau kita ini 270 (juta jiwa penduduk), ya kita perlu 50 juta yang berpendidikan yang punya intelektual lebih tinggi,” ungkap dia.

Pemerintah lebih baik fokus memperbaiki akses pendidikan tinggi yang berkualitas, SMA yang berkualitas, dan seterusnya, sehingga semua lapisan penduduk bisa mendapat akses pendidikan dengan kualitas baik.

Setelah mencapai hal itu, pekerjaan rumah lain yang harus dikerjakan adalah memikirkan relevansinya dengan kebutuhan industri yang berjalan.

“Quality dan relevancy. Jangan kita semua berkualitas tapi enggak ada pekerjaan di dalam negeri. Jadi, the backbone daripada ekonomi Indonesia juga harus ditentukan, di mana nih. Belum (ditetapkan)  ini,” jelas Elwin.

Apakah kita akan melanjutkan gagasan Orde Baru menjadikan Indonesia sebagai negara industri berbasis pertanian, atau mau menjadikannya negara maritim agroindustri sebagaimana usulan Prof. Elwin melalui buku yang ia tulis, atau basis yang lainnya.

Tidak Dibodohkan, Kita Lalai

Pengembangan kualitas SDM di Indonesia memang masih jauh dari kata ideal. Bahkan ada yang menyebut, bangsa ini memang sengaja dibuat bodoh atau dibodohkan.

Untuk anggapan terjadinya pembodohan, Prof. Elwin mengaku tidak sependapat. Ia menilai kita itu tidak dibodohkan, tapi memang lalai.

“Kan ada juga yang mengatakan memang ini dibodohkan. Dibiarkan bodoh. I don’t think so. Yang lebih masuk akal mungkin kita lalai,” jelasnya.

Para pemimpin kita tidak lagi fokus dengan urusan pendidikan dan pengembangan SDM. Yang menjadi fokus utama para penguasa adalah politik kekuasaan.

Urusan ekonomi dan kualitas SDM hanya menjadi isu sampingan, bukan menjadi sesuatu yang fokus dan benar-benar mereka pikirkan.

” t’s not the main thing. Jadi seperti kita ke restoran itu nanti seperti dessert-nya lah. The main course ini politik kekuasaan,” kata Prof. Elwin.

Kelalaian itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang politik, orang-orang partai, atau orang-orang media saja, namun juga oleh para intelektual.

Buktinya, dapat dilihat dari rendahnya anggaran yang dialokasikan kepada sektor pendidikan. Orang di balik kebijakan itu tentu bukan orang-orang bodoh. Banyak dari mereka yang bahkan menyandang gelar PhD dari berbagai kampus dunia.

“Termasuk beberapa menteri yang PhD dari luar, mestinya tahu, dari Rp1.000 hanya Rp4 ke pendidikan tinggi dan RnD di Indonesia. Mau dikejar 200 tahun pun enggak akan sampai. Kalau seorang yang pendidikan tinggi S3 ekonomi dari luar dan punya suara di negeri ini tidak melihat itu masalah, ah, itu masalah,” sebut Prof. Elwin.

Kita belum menempatkan pendidikan sebagai hal penting. Padahal, pendidikan adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dan berpeluang besar untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan.
Jadi, untuk bisa memperbaiki situasi negara saat ini yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki posisi pendidikan.  Pendidikan harus menjadi prioritas di mata pemerintah, dan menjadi kebutuhan penting di mata publik.

Di pihak pemerintah agau pengelola negara, bisa ditunjukkan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Dari yang semula 0,4 persen dari total PDB menjadi 3 atau 4 persen.

“Kita sebagai bangsa mengakui dulu, that’s the only way for us to progress. Kalau masing-masing masih melihat itu sebagai— kalau kita ke restoran, oh itu desert aja lah atau by product aja, apapun kita lakukan tidak bisa, ” tegasnya.