Oleh Budiman Tanuredjo

ADA sebuah ruangan yang mungkin kelak akan dicatat sejarah. Bukan karena kemewahan ruangannya. Bukan pula karena kekuasaan yang berkumpul di dalamnya. Melainkan karena di ruangan itulah sejumlah orang yang selama puluhan tahun menjaga nurani republik memilih duduk bersama.

Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menerima rombongan Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Hadir di sana Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Franz Magnis-Suseno, Sinta Nuriyah Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Supelli, Laode Syarif, Erry Seda, putri menteri keuangan Frans Seda dan sejumlah tokoh lain.

Yang menarik bukan semata siapa yang hadir. Yang lebih penting adalah rekam jejak mereka. Karlina Supelli adalah bagian dari Suara Ibu Peduli yang menjadi simbol keberanian pada penghujung Orde Baru. Kardinal Ignatius Suharyo berkali-kali memilih menjadi suara moral ketika banyak institusi memilih diam. Franz Magnis selama puluhan tahun konsisten mengingatkan pentingnya etika dalam politik. Sinta Nuriyah Wahid terus menjaga warisan kemanusiaan Gus Dur. Lukman Hakim Saifuddin memperlihatkan bahwa politik masih mungkin dijalankan dengan kesantunan.

Dan Megawati sendiri adalah salah satu tokoh sentral Reformasi. Sejarah mencatat pertemuan empat tokoh pada tahun 1998—Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Sri Sultan Hamengku Buwono X—yang ikut memastikan transisi politik Indonesia berlangsung. Pertemuan itu dikenal sebagai Pertemuan Ciganjur.

Mereka datang dari latar belakang berbeda. Tetapi mereka dipertemukan oleh satu kegelisahan yang sama: jarak antara negara dan rakyat semakin melebar. Yang menarik, pertemuan itu justru tidak banyak mendapat perhatian. Barangkali karena ia tidak menghadirkan drama politik. Yang ada hanyalah percakapan. Namun justru percakapan seperti inilah yang sering menjadi awal kesadaran akan arah republik.

Direktur Megawati Institute, Hilmar Farid, menyebut substansi pembicaraan itu adalah semakin terkikisnya hubungan antara pemimpin dan rakyat. Kalimat itu sederhana. Tetapi sangat mendasar. Karena hampir semua krisis politik selalu diawali oleh putusnya komunikasi antara elite dan masyarakat. Komunikasi yang jujur bukan komunikasi yang sudah terbeli.

Arnold Toynbee dalam A Study of History memperkenalkan konsep creative minority—minoritas kreatif. Menurut Toynbee, ketika sebuah peradaban mengalami krisis, penyelamatnya hampir tidak pernah datang dari mayoritas ataupun dari institusi kekuasaan yang mapan. Perubahan justru dimulai oleh sekelompok kecil orang yang masih memiliki otoritas moral, keberanian intelektual, dan kemampuan membangun harapan baru.Sebaliknya, ketika kelompok elite kehilangan daya kreatif dan hanya mempertahankan kekuasaan, mereka berubah menjadi apa yang disebut Toynbee sebagai dominant minority—kelompok dominan yang memerintah bukan lagi karena dihormati, tetapi karena memiliki instrumen kekuasaan. Barangkali Indonesia sedang berada pada persimpangan itu.

Dalam situasi ketika parlemen semakin sulit menjalankan fungsi pengawasan, partai-partai politik larut dalam logika koalisi besar, dan banyak institusi negara lebih sibuk mempertahankan stabilitas daripada mendengar kegelisahan masyarakat, ruang-ruang dialog antar tokoh moral menjadi semakin penting. Bukan untuk membangun oposisi. Bukan pula untuk merebut kekuasaan. Melainkan untuk menjaga arah moral republik. Sejarah Indonesia menunjukkan, ketika institusi formal mengalami kebuntuan, suara-suara moral justru sering menjadi penunjuk jalan.

Karena itu, pertemuan Gerakan Nurani Bangsa dengan Megawati seharusnya tidak berhenti sebagai sebuah peristiwa. Ia perlu menjadi awal dari rangkaian percakapan kebangsaan. Menghubungkan titik kegelisahan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Menghadirkan kampus. Tokoh agama. Masyarakat sipil. Budayawan. Kaum profesional. Dan generasi muda.Republik ini membutuhkan ruang bersama yang mampu mengubah kegelisahan menjadi energi perubahan. Kita tentu berharap Indonesia tidak menghadapi krisis yang lebih besar. Namun sejarah mengajarkan, bangsa yang mampu melewati masa-masa sulit selalu memiliki jangkar moral. Bukan sekadar elite politik. Tetapi orang-orang yang dipercaya karena integritasnya. Yang didengar bukan karena jabatannya.

Melainkan karena rekam jejaknya. Mungkin, di sebuah ruangan sederhana itu, bukan keputusan politik yang sedang lahir. Melainkan sesuatu yang lebih penting: upaya merawat kembali nurani republik. Dan ketika suatu hari bangsa ini kembali menghadapi persimpangan sejarah, boleh jadi justru titik-titik nurani seperti itulah yang akan membantu menavigasi Indonesia agar tidak kehilangan arah. ***