“Di titik ini, kritik saya terhadap Presiden Prabowo, sudah tahu ada penyakit, ada masalah yang diwariskan, ditutup-tutupi, denial, dan kemudian melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama soal belanja di saat situasinya buruk,”

—Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky

Mata uang rupiah sempat terseok di hadapan Dollar Amerika Serikat pada pekan pertama Juni 2026. Mulai dari 17.858 di tanggal 2 Juni, rupiah terus melemah hingga puncaknya pada 8 Juni rupiah kita ada di titik 18.190 per 1 dollar AS.

Kini, nilai tukar rupiah cenderung membaik meski masih terpantau fluktuatif. Rupiah kita per Sabtu (20/6/2026) berada di level 17.826 per dollar AS.

Benarkah, rupiah telah mengalami tren penguatan?

Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky mendedah lebih jauh terkait hal ini. Ia menyebut rupiah sesungguhnya masih terus mengalami pelemahan, meski saat ini grafiknya menunjukkan adanya penguatan nilai.

Dalam siniar Back to BDM, Yanuar menjelaskan bagaimana kondisi rupiah saat ini dan apa saja masalah yang menyebabkan hal itu terjadi. Ada faktor dari dollar AS, tapi ada juga faktor dari rupiah itu sendiri. Dan yang kita alami adalah faktor yang kedua.

Tren Menurun

Meski secara hari ke hari rupiah kita terlihat cenderung stabil, Yanuar mengajak kita untuk melihat dari kacamata yang lebih luas. Jika ditarik ke jangka waktu yang lebih panjang, rupiah terus mengalami penurunan nilai setidaknya sejak tahun 2011.

“Mata uang rupiah kita dari 2011 sampai hari ini terus kepada new normal yang terus melemah. Jadi dari 9.000, 11.000, ke 13.000, ke 14.000, ke 15.000, ke 16.000, terus gitu. Jadi kalau kita lihat secara jangka panjang dari 2011, sebetulnya rupiah kita melemah dari 9.000 sekian sampai hari ini ke 17.000. Itu kan hampir dua kali lipatnya,” kata Yanuar.

Banyak yang mengajak untuk tidak perlu khawatir, krisis yang terjadi hari ini tidak seperti krisis yang terjadi pada 1998. Dulu devisa bersifat terkontrol, sementara sekarang cenderung fleksibel.

Meski fleksibel, Yanuar menggarisbawahi pelemahan rupiah itu sesuatu yang terus terjadi. Memang berbeda, jika pada 1998 rupiah terkoreksi secara cepat, hari-hari ini tidak demikian. Kini nilai rupiah cenderung tarik ulur.

“Kalau dulu ketika rezim devisa terkontrol, kita pegging terus, kita pegging sampai kita akhirnya enggak kuat, lepas dia. Kalau ini modelnya kayak tarik ulur. Begitu pasar menginginkan koreksi, kita berikan. Tapi nanti setelah kita berikan, dia masuk lagi. Jadi sebetulnya kalau dari sudut pandang arus, inflow outflow, walaupun posisinya terus melemah tapi inflow outflow-nya itu terjaga,” jelas pelaku sekaligus pengamat pasar saham itu.

Rezim Prabowo Denial

Selanjutnya, Yanuar juga menyorot soal keterbukaan pemerintah dalam hal menjelaskan kondisi perekonomian negara kepada publik.

Ia coba menyuguhkan perbandingan antara rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  dan Prabowo.

Di era SBY, posisi Menteri Keuangan dijabat oleh Chatib Basri. Pada tahun 2012, Yanuar menjelaskan terjadi situasi ekonomi yang disebut sebagai taper tantrum.

Taper tantrum adalah konsisi ketika pasar keuangan global bergejolak akibat kepanikan investor menyikapi rencana bank sentral Amerika Serikat (The Fed) mengurangi stimulus moneter.

The Fed menghentikan Quantitative Easing (QE) sehingga uang yang semula membanjiri negara-negara berkembang, saat itu dihentikan dan ditarik.

“Menteri Keuangan pada saat itu, Chatib Basri dia menjelaskan kondisinya, bahwa ini kena kita oleh taper tantrum, oleh segala macam. Kemudian saya ingat, SBY juga mengatakan bahwa kita harus siap dengan new normal dari rupiah. Jadi posisinya tidak menutup-nutupi keadaan, memberikan perspektif realistis,” sebutnya.

Tak hanya menyadari ada yang perlu diwaspadai bersama, Chatib Basri juga menjelaskan langkah-langkah apa saja yang coba ditempuh pemerintah untuk menghadapi situasi sulit itu

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Darmin Nasution mengakui soal rupiah yang melemah diakibatkan oleh kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) yang didominasi oleh pihak asing. Secara lebih rinci, SBN dipegang oleh pihak domestik hanya sebesar 13 persen, sisanya ada di bawah kendali pihak asing.

“Sehingga menurut dia kenapa rupiah kita sulit dikendalikan? Karena asing, dominasi asing, dominasi dalam memegang SBN yang SBN-nya itu dikendalikan,” kata Yanuar.

Inilah yang berbeda dengan rezim Prabowo sekarang yang terkesan menyangkal kondisi yang sedang terjadi dan terus mencoba menutupi realitas sesungguhnya dari publik.
Sekarang, pemerintah selalu menarasikan bahwa kondisi negara baik-baik saja, Indonesia masih kuat sebagai sebuah negara, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebih

“Kita mengatakan bahwa persoalan ini ada dalam perekonomian kita, harus diakui, dan harus jujur,” Yanuar menyarankan.

Kebijakan The Fed

Pada 2008, The Fed mengeluarkan kebijakan QE. Bank Sentral AS itu memainkan peranan inflasi rendah, politik energi rendah, dan Fed Rates yang juga rendah. The Fed juga mengekses likuiditasnya ke negara-negara berkembang agar bisa mencetak uang, untuk membiayai inflasi yang terjadi di AS.

Uang itu disalurkan dulu ke pasar negara berkembang, kemudian akan dirarik kembali pada waktu yang mereka tentukan.  Dengan demikian proses cetak uang bisa dilakukan, pembiayaan inflasi pun aman.

Sayangnya, kelonggaran yang diberikan pada negara berkembang melalui kebijakan QE itu tidak sepenuhnya baik.

“Saya sendiri waktu itu di Kompas 2007 sudah bilang kebijakan The Fed ini harus dipandang hati-hati, karena ini semacam kebijakan memancing yang di kemudian hari kita akan menimbulkan masalah,” ujar Yanuar.

Perbandingan dengan Thailand dan Vietnam

Menyikapi banjir likuiditas yang ada di tahun 2008, Thailand belajar dari pengalamannya di tahun 1997. Pada 1997, negara itu menerima aliran uang yang melimpah akibat adanga QE The Fed. Namun, saat uang itu ditarik kembali dan Thailand harus mengembalikannya, negara itu mengalami krisis likuiditas, mata uang mereka juga mengalami hal yang sama.

Oleh karena itu, ketika 2008 The Fed kembali mengucurkan likuiditasnya, bank sentral Thailand tidak menyatakan anti dengan kebijakan The Fed, hanya saja mereka membuat mitigasi risiko, salah satunya dengan melakukan disinsentif.

“Strategi dia (Thailand) jelas, dia di 2010 memang tidak mau uang ini masuk,” kata Yanuar.

Pembanding lain, Vietnam.

Vietnam menerima uang dari The Fed dan memanfaatkan uang itu untuk dibelanjakan. Yang perlu dipahami, Vietnam mampu mendinginkan uang panas yang masuk. Caranya, mereka belanjakan untuk reformasi sektor pertanian. Hasilnya, beras vietnam bisa masuk pasar internasional.

Akhirnya, ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan perang tarif, Vietnam tetap mendapatkan untung, karena mereka mampu memproduksi barang-barang untuk mensubstitusi barang yang semula diimpor dari China.

Jika dilihat dari nilai tukar mata uangnya terhadap dollar AS, Vietnam terbilang mirip dengan Indonesia, sama-sama lemah. Dong, mata uang Vietnam ada di kisaran 26.000, sementara rupiah ada di kisaran 18.000.

Meski sama-sama lemah, dong terbukti mampu menguat ketika indeks dollar AS sedang melemah tahun lalu. Dong berhasil menguat dari 26.000-an ke 25.000-an. Sedangkan rupiah tidak mengalami hal yang sama. Tetap lemah meski dollar AS sedang melemah.

“Dalam titik ini saya ingin memberikan gambaran, artinya sejak tahun lalu kita harusnya sudah alert, ini masalahnya bukan hanya karena US dollar, ada juga masalah di rupiah, karena kita tidak seelastis mata uang negara lain yang ikut kepada dinamika US dolar indeksnya,” ungkap Yanuar.

Masalah Lintas Rezim

Berbeda dengan Thailand yang membatasi diri, Vietnam yang mengelola likuiditas dengan tepat, Indonesia justru dengan tangan terbuka menerima uang panas dan membelanjakannya tanpa berhasil mendinginkannya terlebih dahulu.

Buktinya rupiah tetap sulit dikendalikan meski kepemilikan SBN kita kini sudah didominasi oleh pihak domestik, seperti Bank Indonesia, BPJS, asuransi, dan bank-bank domestik.

“Vietnam menyerap hot money, kok sekarang dia keluar dari krisis ini? Artinya harus kita akui, oh berarti di masa lalu uang-uang hot money yang kita serap ini tidak berhasil kita dinginkan,” jelas Yanuar.

Sebagai orang yang memahami risiko dari kebijakan Quantitative Easing, Yanuar sudah mengingatkan agar Indonesia mengikuti langkah dari Thailand membatasi diri dari guyuran likuiditas The Fed. Sayangnya, pemerintah ketika itu memiliki prinsip agar kita tidak anti dengan hot money dan harus memanfaatkannya.

“Sampai titik ini kita perlu secara fair mengatakan ada belanja yang buruk dari menyerap hot money yang ternyata kita tidak mampu dinginkan untuk memperbaiki struktural ekonomi kita. Menurut saya kita akui dulu ini,” tegasnya.

Jadi, kondisi rupiah yang hari-hari ini loyo bukan sepenuhnya kesalahan rezim Prabowo, melainkan juga rezim-rezim pemerintahan sebelumnya, seperti SBY dan Joko Widodo yang turut menerima likuiditas dari The Fed ini.

“Di titik ini, kritik saya terhadap Presiden Prabowo, sudah tahu ada penyakit, ada masalah yang diwariskan, ditutup-tutupi, denial, dan kemudian melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama soal belanja di saat situasinya buruk,” ungkap Yanuar.

“Satu denial. Kedua menyanggah bahwa kita lagi sakit. Kita lagi sakit, kita paksa berlari. Maka kemungkinannya kan—betul kita bisa sampai ke ujung atau kita tambah sakit,” ia melanjutkan.

Duduk Bersama, Temukan Solusi

Kondisi hari ini tercipta akibat hasil kerja beberapa rezim berbeda. Tidak perlu saling menyalahkan, yang diperlukan adalah kebesaran hati untuk mau duduk bersama, bertukar pandangan, dan mencari jalan keluar bagi Indonesia.

Kini Indonesia masih memiliki 4 orang yang pernad dan sedang menjabat sebagai presiden. Mereka adalah Megawati Soekarno Putri, SBY, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.

“Jadi saya ingin fair , harusnya Presiden Prabowo bisa duduk bersama dengan semua mantan presiden ini. Ini masalah yang harus kita selesaikan sama-sama tanpa harus kita saling menyalahkan, bagaimana kita ngelihat ke depan,” seru Yanuar.

Selama ini, ia melihat gaya kepemimpinan Prabowo adalah sosok pemimpin yang selalu mengagungkan pendahulunya. Di hadapan Joko Widodo, Prabowo menyerukan “hidup Jokowi!”. Di hadapan SBY, Prabowo juga selalu menyanjung gaya kepemimpinan Presiden ke-6 Indonesia itu.

Bagi Yanuar, tidak ada yang salah dengan menunjukkan persatuan antara para pemimpin di tengah masyarakat. Tapi menurutnya, mereka lebih elok untuk membicarakan masalah bangsa yang sedang kita hadapi bersama.

“Ini kan harus ada kelapangan hati antar pemerintahan. Kesalahannya di mana, bagaimana kita cara mengatasinya? Di situlah kita harus cari persatuan nasionalnya,” harap Yanuar.

Para elite politik harus bisa bersepakat sebagai sebuah bangsa, mengidentifikasi masalah dan musuh bersama dan menentukan langkah apa yang harus dilakukan baik dalam jangka waktu pedek, maupun panjang,

“Dalam jangka pendek, kita harus cegah dulu krisis. Krisis ini bisa dipicu oleh— suka enggak suka, oleh nilai tukar. Kita lihat lagi nilai tukar kita siapa yang mengendalikan? Orang bilang persepsi pasar, persepsi segala macam. Kalau soal persepsi, artinya kita harus bermain persepsi juga. Tapi coba, yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini persepsinya dilawan lewat narasi-narasi yang anti pasar,” ungkap Yanuar.

Tak hanya terkesan anti pasar, di bawah pemerintahan Prabowo, penegakan hukum juga masih banyak menjadi sorotan.

Negara lain yang sukses secara ekonomi, biasanya diimbangi dengan penegakan hukum yang transparan dan adil.

Penegakan hukum yang profesional dan memberikan kepastian mengundang investor asing dan para taipan dalam negeri untuk menginvestasikan uangnya di suatu negara. Alasannya satu, negara tersebut dirasa aman dan nyaman untuk melakukan investasi, misalnya Singapura dan China.

“Lama-lama saya lihat ini omon-omon. Dan omon-omon ini menurut saya berbahaya. Satu sisi dia melawan pasar, sisi lain, masyarakatnya yang sebetulnya juga korban dari pasar diadu domba. Seolah-olah masyarakatnya yang mengoreksi kebijakan presiden dibilang antek asing, diburu dengan segala macam-macamlah,” ujar Yanuar.
Yanuar menyimpulkan, kita belum bisa mendefinisikan apa sebetulnya musuh dan kawan bersama kita sebagai sebuah bangsa.