“Yang di ring satu Pak Prabowo harus konsisten mengingatkan, karena kalau kita main aman, Indonesia tidak aman. Maka kita harus berani main tidak aman, ngambil risiko, agar Indonesia aman,”

—Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin

Kondisi ekonomi Indonesia tengah menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan oleh publik. Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat dan harga Indeks Saham Gabungan (IHSG) yang terus merosot menjadi beberapa poin yang paling disorot.

Di tengah kondisi itu, pemerintah terus menarasikan bahwa perekonomian kita masih terjaga, pertumbuhan ekonomi bahkan tercatat mencapai 5,61 persen.

Namun, benarkah kita ada dalam kondisi yang aman secara ekonomi?

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin secara tegas membantah klaim pemerintah itu.

“Kalau kita melihat rupiah melemah, indeks (saham) melemah, ini kan mengindikasikan Indonesia sedang sakit. Ini seperti suhu tubuh, seperti denyut nadi, kita tidak bisa mengatakan kita sehat. Itu namanya denial,” kata Wija dalam siniar Back to BDM YouTube Budiman Tanuredjo.

Ia menjelaskan, yang sakit bukan hanya Indonesia, tapi juga banyak negara lain, karena memang tengah terjadi ketegangan di Tinur Tengah yang memicu krisis secara global. Namun, negara lain kondisinya lebih baik daripada Indonesia.

Alasannya, ekonomi Indonesia bukan hanya mendapat tekanan dari faktor global, tapi juga faktor internal, dari dalam pemerintahannya sendiri.

“Salah satu faktornya adalah kita membuat masalah yang kita create sendiri. Rentetan kebijakan (anti pasar), rentetan narasi pemerintah yang seolah-olah seperti menembak kaki sendiri. Jadi kalau ekonom menyebutnya self-inflicted economic wound, luka-luka ekonomi yang di-create sendiri,” sebutnya.

Bagi Wija, ini permasalahan yang sangat serius dan harus diselesaikan dengan solusi yang subtantif.

Selama ini, pemerintah cenderung memilih jalur gimik untuk menyelesaikannya. Misalnya, Wakil Ketua DPR RI mengumpulkan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan sebagainya dengan narasi untuk memperbaiki koordinasi fiskal dan moneter. Yang semestinya mengorkestrasi pertemuan ini bukan DPR, tapi Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK).

Jadi, jika situasi perekonomian nasional belum juga membaik, Wija mengaku tidak heran.

“Solusi gimik itu tidak akan membantu sama sekali. Harus ditunjukkan dengan langkah nyata. Kita semua mengharapkan solusi substantif untuk masalah yang sifatnya struktural, tapi yang ditunjukkan adalah solusi gimik,” ia menyayangkan.

Jika memang DPR ingin terlibat memecahkan permasalahan ekonomi saat ini, langkah yang seharusnya dilakukan bukanlah mengorkestrasi pertemuan antara BI dan Kemenkeu sebagaimana telah dilakukan, melainkan melaksanakan pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah sebagaimana tupoksinya sebagai legislatif.

Misalnya, mengkritisi program-program pemerintah yang dianggap oleh pasar dan masyarakat sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan situasi fiskal negara. Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat yang mengambil anggaran besar dari APBN.

“Kalau DPR tampil mengatakan, ‘kami akan mengkritisi program-program pemerintah, yang tidak perlu akan kami review, kalau perlu akan kami pangkas’, Itu baru DPR memerankan peran substansialnya, bukan peran gimiknya,” jelas Wija.

Lembaga Negara Tidak Kompak

Ketidakhadiran KSSK yang justru diisi oleh DPR dalam menangani permasalah ekonomi hari-hari ini, menurut Wija dikarenakan terjadinya ketidakkompakan dari dalam KSSK itu sendiri.

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Bukan rahasia umum bahwa kabinet kita ini tidak kompak. Kita lihat saja narasi Menteri Keuangan misalnya yang dengan mudah menyerang kementerian lain, menyerang Danantara, Menyerang BI, dulu menyerang OJK. Ini kan sebenarnya menggambarkan ujung gunung es dari apa yang sesungguhnya terjadi, komunikasi di luar media,” ujarnya.

Jika di media saja friksi-friksi itu muncul, apalagi di realita yang tidak tersorot media.

Ketidakkompakkan yang ada bagi Wija cukup mengganggu dan memengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Misalnya dalam upaya menstabilkan nilai rupiah, BI mengurangi likuiditas rupiah dengan menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Di sisi lain, Menteri Keuangan justru meningkatkan likuiditas dengan menggelontorkan uang Rp200 triliun ke bank-bank Himbara dengan harapan bisa mempermudah kredit untuk diserap oleh sektor profuktif.

“Karena kredit ini tidak diserap oleh real sector, diserap lagi dengan SRBI. Di situ muncul konflik. Menurut saya kabinet harus menunjukkan soliditas dan soliditas itu tidak bisa ditunjukkan dengan hal-hal gimik seperti kemarin, seperti sinetron. Harus hal-hal yang sifatnya substantif, kebijakannya harus saling mendukung,” ujar Wija.

Dan pihak yang harus turun tangan langsung untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga negara ini adalah Presiden.

Presiden harus mengkoordinir pemerintahannya sehingga segala sesuatu berjalan sesuai dengan pakem yang telah ditentukan menuju arah yang direncanakan.

Sayangnya hal ini tidak nampak terjadi di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rezim ini membuat sejumlah program besar yang tidak didasari dengan perencanaan yang matang, sehingga kerap membuat publik bingung dan bertanya-tanya.

Lagi-lagi, program MBG dan KDMP menjadi contoh nyata betapa kacau dan tidak terkoordinirnya program-program Presiden.

Krisis Kepercayaan

Selain kebijakan yang bermasalah, soal lain yang dihadapi pemerintah saat ini adalah lemahnya kepercayaan publik (public trust) pada mereka.

Apalagi, jika nilai tukar rupiah mencapai 20.000/dollar. Wija merasa akan ada efek psikologis tertentu yang membuat tingkat kepercayaan publik terjadap pemerintah akan semakin lemah dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tak akan terasa efeknya.

Oleh karenanya pemerintah harus memperbaiki bahkan membangun kembali kepercayaan publik yang terus merosot.

“Bagaimana sih membangun trust? Menurut saya begini, ini kan game-nya pasar, (pemerintah) jangan melakukan hal-hal yang secara tegas, bahkan bangga anti pasar. Kita butuh pasar kok. Pasar kita atur supaya mensejahterakan, supaya mendorong pemerataan juga. Tapi jangan anti pasar,” tegas mantan Staf Khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.

Cara kedua, kepercayaan bisa terbangun dan tumbuh ketika pemerintah satu kata satu perbuatan, apa yang dinarasikan itu pula yang harus dikerjakan. Bagaimana mungkin publik bisa menaruh percaya, jika narasi pemerintah berkali-kali terbukti tidak terbukti.

Ketiga, perbaiki aspek komunikasi publik. Jangan menebar janji terlalu tinggi, jangan menyederhanakan permasalahan yang kompleks, dan jangan terlalu percaya diri.

“Harus proper. Yang menantang diakui menantang, tapi jelaskan dong solusinya, ‘ita menyiapkan ini ini’,” harap Wija.

Baik pernyataan maupun pihak yang menyatakan, keduanya harus jelas dan tegas. Wija menggunakan perumpamaan penyanyi, lagu, dan orkestrasinya harus dipastikan berjalan satu irama.

Misalnya, Presiden memutuskan untuk mengganti atau ne-reshuffle posisi menteri tertentu. Pergantian “penyanyi” mungkin akan sedikit membantu, tapi jika “lagu” atau “orkestrasi musik” yang dibawakan tidak baik, penyanyi itu tidak akan banyak membawa perubahan,

Permasalahannya, penyanyi terkadang tidak bisa memilih lagu yang akan dia bawakan, atau menentukan orkestrasi musik seperti apa yang ia akan tampil menjadi bagian di dalamnya.

“MBG tidak boleh dipangkas, KDMP harus jalan, ini, ini, itu song yang harus dinyanyikan. Belum lagi orkestranya tidak kompak, nada parau misalnya. Jadi mengganti menteri saja itu tidak membantu. Membantu, tetapi bukan solusi. Kenapa? Yang justru termasuk penting adalah ekosistem pemerintahannya sendiri (orkestrasi),” ungkap Wija.

Jadi, tegakkan business process dengan baik.  Khususnya bagi Presiden, jangan ambil keputusan secara serampangan. Pastikan segala kebijakan dipilih atas dasar perencanaan, pertimbangan, dan perhitungan yang matang.

“Kalau perusahaan itu tidak ada business process, CEO ngasih perintah bikin mobil A, B, C, D jumlahnya A, B, C, D, tidak ada feedback, ternyata tidak laku, tidak disukai masyarakat, kompetitornya mengeluarkan produk ini, dia tetap akan terus mengeluarkan arahan. Dan ini yang terjadi dengan negara kita, mengeluarkan arahan, dijalankan, tidak ada feedback loop, sehingga konsisten yang dikeluarkan adalah arahan-arahan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” papar Wija.

Misalnya, bagaimana Presiden secara spontan dalam acara peringatan Hari Buruh 2026 menginstruksikan agar potongan komisi ojek online maksimal sebesar 8 persen, padahal, belum ada pembahasan atau perencanaan apapun sebelumnya. Pihak pengusaha atau platform ojek online belum diajak berbicara, para mitra yang menuntut potongan sebesar 10 persen tiba-tiba dijanjikan 8 persen, dan sebagainya.

Yang semacam ini menunjukkan tidak adanya business process dalam pengambilan keputusan seorang presiden. Wija berharap, dalam sistem instruksi top-down seperti yang ada di Indonesia saat ini, Presiden berkenan mendengar masukan dan mengubah caranya dalam pembuatan keputusan

“Yang pertama, kebiasaan melakukan reverse planning dihentikan, perencanaan terbalik, ini biasa kita lakukan kalau kita sedang berkelahi. Kalau kita sedang perang, ambil tindakan, karena enggak ada kesempatan untuk berpikir,  hal-hal lain detail baru dipikirkan, karena kalau tidak merespon, kita meninggal. Tetapi dalam program-program jangka panjang, hal itu enggak boleh. Jadi harus ada proper planning,” kata Wija.

Misalnya pada program MBG dan KDMP, program sudah mulai berjalan, namun ketentuan aturan, standar, kontrol, anggaran, rencana, dan segala sesuatunya belum rampung dikerjakan dan disusun sembari program terus berjalan.

Wija mengingatkan agar pemerintah hati-hati dengan kebiasaan yang seperti ini.

“Akhiri kebiasaan reverse planning, ubah menjadi proses planning yang benar, yang selama ini kita pelajari di perguruan tinggi, diimplementasikan di banyak negara, dan sukses,” pesannya.

Perbaiki 3 Aspek Pengambilan Kebijakan

Agar proses perencanaan ini bisa berjalan, Wija menyebut ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, proses pengambilan kebijakan yang benar (teknokrasi). Kedua, birokrasi yang profesional dan melayani (meritokrasi). Ketiga, korupsi yang rendah (pemberantasan dan transparansi).

Tiga prasyarat ini juga bisa menjadi parameter bagi kita menilai apakah proses kebijakan suatu program, misalnya, sudah sesuai atau belum dengan yang semestinya. Apakah kebijakan dibuat melalui proses teknokrasi yang benar? Apakah birokrasi yang memimpin diseleksi dengan mengedepankanistem merit? Dan apakah ada transparansi anggaran di dalamnya?

“Coba kita nilai MBG, demokrasinya kurang. Kemudian birokrasinya, pemilihannya kita enggak jelas background-nya, pengalamannya, transparansinya enggak jelas. Makanya apa yang kita temui saat ini karena tiga parameter itu tidak dijalankan,” ujar dia.

Pemerintah Harus memperbaiki ketiga aspek itu jika menginginkan programnya sukses dan berdampak positif bagi rakyat.

Selain juga harus percaya pada sains, dan memberi ruang bagi para akademisi untuk urun ilmu demi kebaikan bersama.

Jadi mohon percaya sains, mohon tenokrasi itu dikedepankan melalui proses planning yang benar. Kemudian yang kedua, birokrasi itu mohon meritokrasi dijalankan, pemberantasan korupsi, minimal transparansi. Tanpa itu semua, kita akan terperosok ke jurang. Jadi selalu tiga hal itu. teknokrasi, meritokrasi, dan pembatasan korupsi,” ujarnya.

Wija mengungkap yang bisa memulai semua ini adalah Presiden, karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi instruksi level teratas.

Masalahnya, apakah Presiden Prabowo mau atau tidak. Para menteri yang menjadi pembantu presiden juga harus berani mengingatkan. Mereka harus terus menyuarakan baik-buruk realitas yang terjadi, supaya Presiden tahu dan tepat dalam mengambil keputusan.

“Yang di ring satu Pak Prabowo harus konsisten mengingatkan, karena kalau kita main aman, Indonesia tidak aman. Maka kita harus berani main tidak aman, ngambil risiko, agar Indonesia aman,” pungkasnya.