“State-nya dominan, tapi tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif tidak melakukan proses yang saling mengontrol, tapi menjadi satu. Jadi perlu ada penyeimbangan, perlu ada keseimbangan, dan diharapkan dari masyarakat sipil itu muncul kekuatan baru atau menyatupadukan kekuatan untuk menjadi pengimbang,”

—Ketua Konferensi Republik, Sudirman Said

Bertempat di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, para aktivis masyarakat sipil baru saja melangsungkan pertemuan bertajuk Konferensi Republik. Dalam konferensi yang berlangsung pada 30 Mei 2026 itu, Sudirman Said didaulat menjadi Ketua Konferensi Republik.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram Konferensi Republik, pertemuan ini diinisiasi secara swadaya oleh 130 organisasi masyarakat sipil. Tujuan mereka bergerak bukan untuk kepentingan politik praktis, namun berkonsolidasi, membangun gagasan, dan mengupayakan solusi bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Dalam siniar Back to BDM, Ketua Konferensi Republik Sudirman Said hadir dan menjelaskan lebih dalam terkait gerakan masyarakat sipil yang kini ia pimpin.

Dirman menjelaskan gerakan ini muncul atas dasar kesadaran bahwa masyarakat sipil harus terus mengonsolidasikan diri, mengatukan pikiran, dan menentukan langkah ke depan.

Konsolidasi sipil harus digerakkan, karena pilar-pilar kenegaraan dinilai sudah jauh dari kata seimbang.

“Kalau kita lihat tiga atau empat pilar negara itu kan state, korporasi, civil society, sama saya menyebut pilar keempat itu para tokoh moral agama, ini kan jomplang. Negaranya terlalu kuat, korporasinya sekarang jadi korban untuk terus-menerus ditekan-tekan, tidak diperlakukan dengan baik sehingga muncul reaksi (negatif) pasar. Civil Society dipinggirkan. Orang-orang cerdas orang-orang yang kritis itu bukannya dihargai tapi malah dimarginalkan dengan sebutan-sebutan yang tidak elok. Sebagian ormas keagamaan dirusak dengan urusan-urusan tambang. Jadi ini usaha untuk menyeimbangkan tiga pilar atau empat pilar tadi,” jelas Dirman.

Konferensi Republik menjadi awal kebangkitan masyarakat sipil menghadapi negara dalam hal ini pemerintah yang sudah berlaku terlalu kuat.

Ada 3 tuntuntan besar yang berhasil dirumuskan, salah satunya adalah mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil karena, Indonesia adalah negara republik, bukan kerajaan. Indonesia adalah milik semua kelompok, bukan hanya satu dua keluarga.

Sebagai pilar negara, masyarakat sipil bukan sekadar satu peran advokasi, namun ia berharap agar masyarakat sipil betul-betul dijadikan sebagai variabel yang diperhitungkan keberadaan juga suaranya.

Saat ini negara terlalu mendominasi, sementara tidak ada cabang kekuasaan yang mengawasi dan mengontrolnya, termasuk partai politik yang banyak diam dan malah terbawa arus kekuasaan.

“State-nya dominan, tapi tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif tidak melakukan proses yang saling mengontrol, tapi menjadi satu. Jadi perlu ada penyeimbangan, perlu ada keseimbangan, dan diharapkan dari masyarakat sipil itu muncul kekuatan baru atau menyatupadukan kekuatan untuk menjadi pengimbang,” kata Dirman menjelaskan latar belakang terbentuknya Konferensi Republik.

Andai saja cabang-cabang kekuasaan berfungsi secara optimal, melakukan pengawasan satu samaain, maka masyarakat sipil tidak perlu bergerak dan mengambil peran sebagai penyeimbang.

Namun, sejarah mencatat bahwa demokrasi tercipta dari inisiasi masyarakat sipil, bukan kerja-kerja partai politik. Misalnya ketika Reformasi 1998 bergulir, pencetusnya adalah mahasiswa dan tokoh-tokoh intelektual. Demikian juga ketika 1966, negara bermasalah, kemudian muncul gerakan mahasiswa hingga tokoh agama untuk melawan.

“Jadi sejarah mengatakan—tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia pun begitu state-nya mengalami kemacetan atau disfungsi, maka yang akan muncul adalah koreksi dari masyarakat sipil, karena memang karakternya mereka ini berpikir bebas, lebih fleksibel, lebih agile, lebih tangguh dalam pikiran-pikiran yang sifatnya visioner,” jelas Dirman.

Kondisi Negeri…

Masyarakat sipil bergerak tentu bukan tanpa alasan. Selain karena negara terlalu kuat dan kontrol dari cabang-cabang kekuasaan tidak berfungsi, masyarakat sipil juga tergerak karena risau dengan kondisi negeri hari-hari ini, tepatnya satu dekade terakhir.

Ekonomi ambruk, rupiah melemah, pasar saham memerah, daya beli masyarakat turun, harga komoditas naik. Demokrasi dibatasi, hukum jadi barang jual-beli, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi kenegaraan terus melemah, indeks persepsi korupsi masih rendah.

Di tengah semua itu, pemerintah selalu menyampaikan narasi bahwa semua baik-baik saja, bahwa ada pihak asing yang tak senang melihat kita maju, bahwa kita sedang diadu domba. Padahal realita memang mengatakan Indonesia sedang di titik yang jauh dari kata baik-baik saja.

“Sesungguhnya sudah terus-menerus diingatkan lewat berbagai forum, misalnya demo tahun 2025, itu kan boleh dikatakan belum ada penyelesaian yang tuntas. Bahkan yang menjadi desakan pada reformasi kepolisian pun sampai hari ini tidak ada apa-apa. Jadi banyak agenda yang sebetulnya sudah di depan mata, tapi di simpan di bawah karpet dan kalau itu tidak dibuka, berbahaya akan jadi ledakan yang lebih tidak produktif. Lebih baik kita kanalkan, kita bicarakan secara terbuka,” ujar Rektor Universitas Harkat Bangsa itu.

Dirman mengatakan, Indonesia kini mengalami tiga jenis defisit: defisit intelektual, defisit moral, dan defisit spiritual.

Defisit intelektual, banyak keputusan diambil tanpa mendasarkan pada sains dan bukti ilmiah. Defisit moral, korupsi terjadi di mana-mana, nepotisme seolah hal lumrah. Yang ketiga defisit spiritualitas, para pemimpin tinggi kita seolah lupa ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada kekuasaan yang mereka banggakan, akhirnya mereka berbuat sesuka hati dan tak lagi memiliki “rem penjaga”.

Melalui Konferensi Publik, masyarakat sipil ingin berbicara secara terbuka, berdiskusi, dan menemukan solusi bagi masalah yang dihadapi negeri.

Kritis bukan berarti benci apalagi mencoba merongrong pada pemerintah yang sedang menjabat. Berani berbicara sesungguhnya bentuk tanggung jawab seorang warga negara yang menginginkan negaranya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

“Mudah-mudahan dengan mengagregasikan pikiran-pikiran bersama, para pihak (pemerintah) lebih mendengar,” harap Dirman.

Kini, ketika tidak ada pihak yang memainkan peran sebagai oposisi kekuasaan, akhirnya peran itu diambil alih secara paksa oleh pasar atau ekonomi.

Pasar tidak bisa berbohong.

Ketika pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten, tata kelolanya semrawut, kepercayaan publik tidak tumbuh, kebijakan yang diambil tidak ramah pada pasar, maka pasar akan melawan.

“Jadi, akhirnya yang jadi oposisi adalah market. DPR-nya tidak berfungsi, medianya dilumpuhkan, civil society dimarginalkan, ditekan-tekan, yang bereaksi keras market. Dan begitu market bereaksi, goyang. Ini yang disebut sebagai
kalau ekonomi berbicara memang enggak bisa ada yang bisa melawan,” tegas Dirman.

Hasil Konferensi Republik

Ada sejumlah poin penting yang menjadi hasil pertemuan para aktivis masyarakat sipil di Jogja.

Pertama, mereka akan menyusun buku putih yang berisi kumpulan seluruh masalah yang telah dibahas dalam pertemuan akhir Mei itu. Nantinya, buku putih itu akan menjadi platform untuk menyebarluaskan pikiran ini.

“Ini sifatnya adalah semacam cocreation, berpikir bersama yang akan terus disempurnakan dari kota ke kota,” kata Dirman.

Ada banyak hal yang sudah tidak relevan dan harus dinilai kembali. Apakah masih sesuai jika diterapkan di Republik ini, atau memang sudah harus diganti.

Indonesia memiliki semacam siklus 20 tahunan, di mana perubahan besar biasanya terjadi. Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, kemerdekaan 1945, Peristiwa 1966, Refoemasi 1998, dan kini sepertinya sudah saatnya terjadi putaran selanjutnya.

“Jadi sudah lebih dari 25 tahun dan karena itu waktunya untuk melihat kembali, termasuk lihat konstitusi bagaimana melihat partai politik, apakah berfungsi enggak? Hubungan antara empat pilar tadi, berjalan baik atau tidak? Sampai pada urusan-urusan apakah seluruh cabang-cabang pemerintah itu berfungsi dengan sebagaimana rancangannya. Apakah polisi berfungsi dengan sebaik-baiknya? Apakah tentara, apakah birokrasi?,” papar Dirman.

Kedua, Dirman sebagai ketua dan Yanuar Nugroho sebagai Sekjen Konferensi Republik, akan menyelenggarakan rapat kerja nasional untuk memformalkan organisasi ini, tidak menutup kemungkinan juga untuk bis membuat cabang organisasi di tiap daerah nantinya.

Ketiga, diambil kesimpulan bahwa masyarakat sipil harus berhubungan dengan politik, partai, birokrasi, TNI dan Polri, dan sebagainya. Masyarakat sipil tidak boleh menarik diri atau menjaga jarak.

Tujuannya, agar kita bisa memiliki penilaian yang akurat tentang bagaimana negara ini berjalan, sehingga solusi yang akan diberikan untuk bagaimana menata negara ini ke depan bisa lebih presisi.

Selanjutnya, Konferensi Republik menyodorkan tiga pendekatan kepemimpinan untuk mengoreksi kepemimpinan rusak yang ada sekarang.

Pertama, kepemimpinan institusional yang memiliki orientasi menata ulang lembaga-lembaga negara. Kedua, kepemimpinan kolektif, karena begara ini sangat besar dan kompleks. Ketiga, kepemimpinan intrinsik yang mendasarkan segala sesuatu pada nilai, integritas, dan kompetensi demi mengembalikan moral dan spiritualitas.

“Ini yang kita coba akan sosialisasikan, bahwa kita butuh tiga jenis leadership ini,” sebutnya.

Pertanyaannya, masih adakah orang di Indonesia yang memiliki kriteria tersebut?

Dirman tidak memastikan, namun dari yang sudah-sudah tokoh itu akan muncul ketika negeri ini benar-benar membutuhkan. Seperti ketika Reformasi, tiba-tiba muncul Megawati, Amien Rais, Sultan Hamengkubuwono X, dan Gus Dur dengan sikap dan pandangan mereka.

“Jadi ini juga menunggu, menunggu siapapun yang merasa punya tanggung jawab pasti akan mengambil sikap. tapi kita punya harapan misalnya tokoh-tokoh yang dianggap selesai. Ibu Mega itu kan— betul punya partai, pasti punya kepentingan, tapi kan usia beliau memang sudah waktuya jadi pandito lah. Begitupun Pak SBY, mungkin Pak JK, mungkin Pak Sultan barangkali ya, atau tokoh-tokoh agama,” harap Dirman.

Organisasi keagamaan juga sudah waktunya untuk turut membaca keadaan dan mengambil peran.

Nantinya, semua pihak harus bersuara dan menjalin  interaksi, sehingga gagasan yang terbentuk semakin matang dan sempurna.

Pada intinya, Konferensi Republik ingin menavigasi jalannya bangsa jika terjadi krisis yang tidak diharapkan, yakni krisis politik dan krisis ekonomi yang meledak secara bersamaan. Misalnya ketika harga dollar Amerika menyentuh Rp25.000, energi mengalami kelangkaan pasokan, pasti akan terjadi kekacauan, apalagi ketidakpercayaan publik pada penyelenggara negara sudah terjadi sejak sebelumnya.

“Kalau itu terjadi, trust kepada government itu makin menurun, (pemerintah) mau melakukan apapun enggak akan ada impact-nya. Mau enggak mau harus terjadi satu transisi, harus ada peralihan. Peralihan itu mesti dinavigasi oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh supaya tidak tidak chaotic,”” jelas Dirman.

Dengan adanya Konferensi Republik ini, diharapak tokoh-tokoh dari masyarakat sipil yang ada bisa memanggul peran itu secara bersama-sama.

“Kalau dari sejarah ’98 kan akhirnya memang bermuara ke situ dan tinggal nanti gagasan bersama, common interest, mungkin juga harus mendefinisikan tanda kutip musuh bersama, tidak harus person ya, tapi barangkali masalah. Ini akan membentuk satu collective leadership. Rasanya dengan kematangan kita berproses selama bertahun-tahun ini, berpuluh tahun bahkan, mungkin bisa dicapai, asal kita bisa mengajak partisipasi yang baik,” pungkasnya.

Pertemuan akhir Mei di UGM kemarin bukan didanai oleh pihak tertentu yang dalam tanda kutip ingin merebut kekuasaan dari pemerintah, melainkan didanai secara swadaya, patungan menggunakan dana-dana mereka sendiri.

Pertemuan itu juga tidak terjadi secara tiba-tiba, karena sebelumnya pertemuan dan diskusi serupa sudah beberapa kali dilaksanakan di berbagai kampus berbeda.

Dan tak berhenti di Jogja, Konferensi Republik direncanakan akan berlanjut ke kota-kota lain di seluruh Indonesia selama Agustus dan September mendatang.

Dirman mengatakan ada Solo, Sumatera Barat, Bandung, dan Flores.