“BGN atau MBG itu is a system failure, kegagalan sistem. Pertama kita lihat namanya Badan Gizi Nasional tapi leadership-nya tidak ada ahli gizi… Isinya para pensiunan tentara dan pemimpinnya bukan ahli gizi, ahli makan, ahli kesehatan, tapi ahli hama. Itu sesuatu yang melawan sains,”

—Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said

Awal Juni 2026, Presiden Prabowo mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana dan dua pejabat yang menjadi wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dari posisinya. Pencopotan pejabat tinggi BGN itu diikuti dengan penggeledahan kantor BGN dan penangkapan terhadap ketiganya oleh Kejaksaan Agung.

Kini, Dadan, Sony, dan Lodewyk ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG. Ketiganya menjalani masa penahanan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Meski terjadi secara mendadak, namun publik tak begitu kaget,  karena dugaan korupsi di BGN seolah-olah sudah terbaca sejak lama dari berbagai pengadaan barang-barang non-makanan secara masif dengan nilai yang fantastis.

Sebut saja soal pengadaan 25 ribu unit motor listrik yang menelan anggaran setidaknya Rp1 triliun, pengadaan kaos kaki bagi peserta pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) senilai Rp6,9 miliar, pembelian tablet dengan total biaya Rp508 miliar, dan lain-lain.

Pengadaan-pengadaan ini terkesan janggal, baik dari alokasi budgetnya maupun dari cara-cara pengadaannya.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis, termasuk BGN sebagai badan penyelenggara, sejak awal sudah mengalami kegagalan sistem.

“BGN atau MBG itu is a system failure, kegagalan sistem. Pertama kita lihat namanya Badan Gizi Nasional tapi leadership-nya tidak ada ahli gizi, tidak ada ahli logistik, karena itu kan soal logistik membagi-bagi makanan tidak ada ahli manajemen operasional bahkan tidak ada ahli keuangan. Isinya para pensiunan tentara dan pemimpinnya bukan ahli gizi, ahli makan, ahli kesehatan, tapi ahli hama. Itu sesuatu yang melawan sains,” kata Dirman dalam perbincangannya bersama Budiman Tanuredjo di siniar Back to BDM.

Bukan hanya dalam barisan para pejabatnya, dalam pengadaan barang pun ada sistem yang tidak berjalan dengan baik. Sejauh pengetahuan Dirman, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk pengadaan barang. Ada seleksi vendor, dilakukan sistem tender baik secara terbuka maupun tertutup, tidak asal tunjuk sesuka hati.

“Sekarang ini yang ditunjuk hampir semuanya adalah irelated party, apakah yayasan yang berkaitan sama partai yang sedang berkuasa, apakah partai-partai yang ada di dalam parlemen. Jadi sudah enggak karu-karuan antara menjadi pengawas, menjadi pelaksana, menjadi vendor,” ujarnya.

Sudah menjadi pengetahuan umum, pengelola dapur-dapur MBG, kini bukan hanya dimiliki oleh swasta, politisi, pejabat daerah, dan partai politik, namun juga perguruan tinggi, kepolisian, dan TNI.

Semuanya adalah lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan pokok fungsi di luar dari bab menyediakan makanan. Namun, kini Polri sudah mengelola 736 unit dapur MBG atau Satuan Penyedia Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari 1.500 unit yang menjadi targetnya. Sedangkan TNI mengelola 452 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah. TNI memasang target untuk bisa mengoperasikan sebanyak 2.000 unit SPPG.

Padahal, seharusnya Polri bekerja untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat, sementara TNI mengemban tugas menjaga kedaulatan negara. Tapi, keduanya kini justru ikut sibuk mengurus persoalan dapur MBG.

“Belum lagi bolak-balik kan dipuji-puji soal peran kepolisian yang menurut saya itu memprihatinkan, karena polisi harusnya menjadi penegak hukum tapi kemudian terlibat dalam urusan operasional,” sebut Dirman.

“Dan akhirnya ketika ada masalah-masalah, mungkin seluruh sistem pengawasnya jadi ambruk. Hari ini kan sedang ada cerita, kepala BGN dan wakil-wakilnya diganti, kantornya digeledah katanya sekarang. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Tapi itu adalah bukti bahwa ketika satu kebijakan tidak disiapkan dengan baik yang munculnya begini,” lanjutnya.

Tapi bukan penangkapan itu yang paling dikhawatirkan oleh Dirman dari rangkaian peristiwa pekan pertama Juni ini, ia jistru takut jika “bersih-bersih” yang dilakukan kemarin hanya jadi bagian dari pencitraan semata, ditangkapnya 3 pejabat tinggi BGN bukan dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan bekal perbaikan ke depan.

Padahal, jika kita mau berkaca diri, penangkapan Dadan, Sony, dan Lodewyk menunjukkan bagaimana orang jika tidak kompeten, apalagi ditambah tidak memiliki integritas, maka ujungnya tidak akan jauh dari kegagalan dan korupsi.

Dadan adalah ahli serangga, Sony merupakan purnawirawan kepolisian, dan Lodewyk adalah purnawirawan TNI.

Semestinya, kejadian ini menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk benar-benar menempatkan orang di posisi manapun sesuai dengan latar belakang kompetensinya.

“Yang gini-gini mudah-mudahan jadi pelajaran bahwa kembalikanlah pada fungsinya, karena kita punya begitu banyak ahli sebetulnya,” ujar mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Dirman khawatir, Indonesia diurus oleh pemerintahan yang tidak bersih, pemerintahan yang tidak kompeten (facade interest), dan hanya diisi oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

Penunjukan pejabat negara jauh dari asas meritokrasi, namun cenderung pada praktik nepotisme atau kroco-isme.

Termasuk penunjukan Dadan dan jajarannya sebagai pejabat tinggi di BGN ketika itu. Sejak awal, sudah banyak pihak yang menyatakan kritikan dan masukan agar pemimpin BGN diisi oleh orang yang mengerti persoalan gizi, setidaknya memiliki keterkaitan dengan itu. Namun, suara-suara itu tak didengar.

Selama ini, sekalipun pelaksanaan MBG sudah menuai begitu banyak masalah di lapangan, menurut Dirman, Dadan menjadi sosok yang seolah terus dilindungi oleh kekuasaan, karena memang Dadan merupakan orang dekat Presiden Prabowo.

“Kita lihat sendiri yang namanya kepala BGN itu orang yang terus-menerus dikritik tapi terus dilindungi, mungkin sekarang sudah tidak tahan lagi, akhirnya dilepas. Dan mungkin akan terjadi di unit-unit lain,” sebutnya.

Padahal, jika pemimpin tertinggi peka, tidak perlu sampai 1,5 tahun untuk mencopot Dadan dari posisinya sebagai Ketua BGN. Beberapa bulan saja sudah cukup, jika terlihat ada keanehan, atau sesuatu yang tidak beres, Presiden bisa langsung mencarikan penggantinya.

Mengapa baru sekarang dicopot dan menjadi kasus? Ada banyak opsi jawaban, namun Dirman memposisikan diri sebagai orang yang berprasangka baik pada pemerintah. Ia melihat pemerintah tengah berupaya memperbaiki kepercayaan publik terhadap mereka.

Yang ia khawatirkan, adalah jika yang terjadi justru sebaliknya, pencopotan Dadan ini merupakan wujud adanya perpecahan di antara para elite (elite crack).

Jadi ada crack antar elite yang akhirnya yang terjadi nanti bukannya mengoreksi, tapi akan saling banting-bantingan. Dan biasanya kalau otoritarianisme itu begitu dominan, government begitu dominan, selama ini tidak ada outlet, dan semuanya ABS (asal bapak senang), maka itu soal waktu saja, karena tidak ada mekanisme untuk saling koreksi selama proses berjalan. Kalau itu adalah merupakan crack dari elit, saya khawatir nyebar ke berbagai sektor. Mudah-mudahan tidak begitu,” harapnya.

Pencopotan Dadan mendapat banyak apresiasi dari publik,  meski dinilai sudah sedikit terlambat, namun ini memberi sedikit angin segar terkait program MBG yang banyak dipandang kacau.

Posisi kosong yang semula diisi oleh Dadan diharapkan akan ditempati oleh orang baru yang benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai sehingga bisa dilakukan penataan ulang di dalam BGN dan MBG.

Namun, yang terjadi tidak demikian. Posisi Kepala BGN baru kini dijabat oleh Nanik S. Deyang, orang yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua BGN. Nanik datang dari latar belakang aktivis dan orang media, tidak ada kompetensi khusus di bidang gizi atau yang sejenisnya.

Praktik penunjukan pejabat yang berdasarkan unsur-unsur non-merit seperti ini menjadikan penyangga sistem sangat rapuh. Bagaimana mungkin sistem berjalan baik, jika ditopang oleh orang-orang yang tidak kompeten. Sistem diisi oleh orang-orang yang merupakan lingkar dekat penguasa, apakah keluarga, kerabat, rekan satu partai, dan sebagainya.

“Jadi ada istilahnya itu tidak ada lagi contestability of idea untuk menjalankan sesuatu dan akhirnya orang cenderung yes man, melaporkan yang baik-baik. Jadilah seperti yang kita saksikan sekarang,” kata Dirman.

Selain karena diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, kegagalan sistem pada MBG atau BGN juga dikarenakan pelaksanaan program baru yang terkesan dipaksakan.

Tidak ada uji coba atau piloting  yang matang, anggaran langsung dialokasikan secara besar-besaran mengalahkan program-program lainnya,  dan dananya memotong uang transfer ke daerah.

Sehingga pemerintah dan masyarakat daerah. Lah yang terkena imbasnya. Pendapatan daerah dari pusat berkurang, ekonomi turun, pegawai PPPK terancam, dan seterusnya.

“Jadi akhirnya memang politik semata-mata, power semata-mata, tapi tidak di-support dengan aspek meritokrasi, aspek intelektualis, aspek moral. Ya, jadi beginilah keadaannya,” ungkap Dirman.

Kecewa dengan Penangkapan Dadan

Bukan kecewa karena dadan ditangkap dan dijadikan tersangka atas dugaan korupsi yang dilakukannya, Dirman mengaku kecewa dengan alur penangkapannya.

Pengumuman soal pencopotan Dadan sebagai Kepala BGN diumkan pada Selasa, 2 Juni 2026 malam. Rabu (3/6/2026) dini hari, Kejaksaan Agung langsung menggeledah kantor BGN, dan selang beberapa jam, pada sekitar pukul 4 pagi, masih di hari yang sama, Dadan ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung.

Bagi Dirman yang juga merupakan Pegiat Antikorupsi, itu bukan pendekatan yang baik.

“Saya sebenarnya kecewa, karena khawatir, karena lho kok yang dilakukan pertama kali bukannya bebenah organisasi. Tapi orangnya diganti kemudian Kejaksaan masuk melakukan penggeledahan. Itu kan sebetulnya menjadi fokusnya berbeda. Kalau saya membayangkan, kalau ada masalah di satu institusi, oke diganti leadership-nya, kemudian ditata dulu, nanti belakangan kalau memang ada masalah hukum ya diselesaikan. Hari ini seperti terjadi pertunjukan, bahwa orang ini bermasalah, diselesaikan langsung kantornya digeledah,” jelas akademisi lulusan George Washington University itu.

Semestinya, Kejaksaan Agung memberi kesempatan pada pejabat yang baru saja ditunjuk untuk menggantikan Dadan, untun menata ini dan itu.

Lagi pula, jika terjadi kasus korupsi semacam di BGN, secara akademik menurut Dirman itu bukan hanya kesalahan pemimpin tertingginya, melainkan ada peran sistem secara menyeluruh. Orang hanyalah bagian dari sistem.

Misalnya sistem pengadaan barang dan jasa yang buruk di BGN, ini bisa jadi akan melibatkan lebih banyak orang dalam kasus korupsi BGN yang saat ini masih terus didalami Kejaksaan Agung.

Dirman menjelaskan, sistem terdiri dari tiga komponen:  manusia, struktur, dan kultur. Ketiganya terdeteksi bermasalah dalam BGN.

Orangnya, bukan orang yang tepat. Strukturnya, sebagai lembaga baru namun dibebani target yang demikian besar dan harus tercapai dalam tenggat waktu yang singkat. Kulturnya, belum terbentuk.

“Padahal ini kan lembaga yang memegang budget begitu besar. Jadi harusnya kultur-kultur integritas, check and balance, perencanaan yang baik itu terjadi. Ini belum, jadi tiga-tiganya belum cukup matang kemudian digeber dengan target-target. Ya tentu saja jadilah begini,” ujar Dirman.

Jadi, kasus korupsi yang melibatkan Dadan, Sony, dan Lodewyk bagi Dirman bukan salah orang perorangan, namun salah kebijakan.

Mengapa lembaga yang benar-benar baru dibentuk, langsung dibebani target seberat itu dan langsung diberi anggaran sebesar itu.

Ia berharap, pemimpin baru BGN nanti tidak diberi beban yang sama sebagaimana diberikan pada Dadan. Beban dikurangi, target dipersempit, ditentukan prioritas. Jika hal yang sama masih terulang, maka pelanggaran korupsi serupa juga bukan tidak mungkin akan kembali ditemukan.

“Saya pernah bertanya pada salah seorang teman yang di pemerintahan itu kenapa sih kok maksa betul untuk mencapai target-target puluhan juta itu? Kenapa tidak dimulai dari daerah yang paling membutuhkan lah, daerah pinggiran yang memang makannya sulit segala macam. Orang-orang kota ini kan relatif oke. Kata teman yang bertanya kepada kepala BGN itu jawabnya begini, sulit, karena kita ini harus lapor berapa juta yang sudah dijangkau. Dan yang penduduknya padat itu jadi prioritas, karena dengan itu kita bisa ngejar target,” ungkap Dirman.

Jadi, ia merasa wajar jika ada pihak yang mencurigai MBG ini sesungguhnya program yang dijalankan untuk kepentingan elektoral Prabowo di 2029, bukan program sosial yang niatnya murni menolong rakyat.

Perbaiki BGN

Setelah kasus dugaan korupsi terjadi di BGN dan menjadikan 3 pejabat tingginya tersangaka, BGN harus dibenahi.

Dari kacamata Dirman, hal penting yang harus diperhatikan adalah eksekusi program secara bertahap. Jangan tiba-tiba menargetkan angka yang besar tanpa adanya uji coba atau perencanaan yang benar-benar matang.

Kedua, pilihlah vendor-vendor berdasarkan kriteria yang jelas. Siapa saja yang bisa menjadi pengelola SPPG, bagaimana standar minimal SPPG untuk bisa beroperasi, dan seterusnya.

Yang tak kalah penting, pilihlah pemimpin atau pejabat BGN dengan melihat latar belakang keahliannya, bukan kedekatannya dengan penguasa.

“Mengapa sekarang begini? Karena tidak ada ahlinya. Jadi kalau saya jadi pemimpin di manapun itu, ya serahkan pada ahlinya. Itulah namanya meritokrasi. Kita sebagai orkestrator menunggu pikiran-pikiran mereka. Ini (pemerintah) kan sudah diingatkan bahwa itu (Dadan) bukan orang yang tepat. Dibiarkan terus. Sudah diingatkan bahwa mengapa tidak dilakukan pelaksanaan secara bertahap, itu juga tidak didengar,” ujarnya.

Jika mau melakukan langkah yang lebih esktrem, hentikan sementara MBG. Lakukan evaluasi menyeluruh, lakukan perbaikan tata kelola sehingga kesalahan yang lalu tidak kembali terulang.

Namun, Dirman agak pesimis dengan hal ini, mengingat MBG memang sejak awal seperti sudah dirancang untuk menjadi instrumen pengerek elektoral. MBG harus menjangkau sebanyak mungkin penerima dalam waktu secepat mungkin.

Jika kepentingan politik ada di atas kepentingan rakyat, maka sulit untuk mengharapkan terjadinya perubahan.

“Kalau inginnya terus-menerus mengatakan hari ini sudah (menjangkau) 30 juta, besok sudah 50 juta, ya enggak mungkin ada koreksi. Tapi kalau, mari kita mulai dengan masyarakat paling membutuhkan. Itu artinya angka-angka akan menurun dan bagi political interest itu enggak seksi, enggak menarik,” sebut Dirman.

Selama ini, Presiden Prabowo selalu membangga-banggakan dan menyebut-nyebut MBG dalam berbagai kesempatan pidato. MBG selalu dinarasikan sebagai program yang menurunkan stunting, meningkatkan kualitas berpikir siswa, meringankan beban keluarga miskin, memutar ekonomi rakyat.

Padahal, di bawah masalah begitu pelik terjadi. Makanan tak layak gizi disajikan, ribuan kasus keracunan dilaporkan, kebersihan SPPG disorot, dapur mengambil bahan hanya dari tengkulak besar, komoditas bahan makanan tertentu menjadi langka dan mahal di pasar, matinya kantin dan ekonomi kecil di sekitar sekolah. Ada banyak hal yang tidak masuk dalam perhatian Presiden.

“Setiap kali pidato, presiden kita kan seperti selalu pidato MBG ya, padahal itu sumber masalah besar. Sekarang baru kena nih, kira-kira orang akan mengatakan I told you so, kan gue bilangin seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi sumber pembelajaranlah,” pungkasnya.