“Jadi konteksnya adalah saya melihat, ya begitulah reformasi sebuah perubahan yang gradual dan takes time. Kalau saya melihat bukan mundur, tapi ausdauer (ketahanan para aktor  yang memperjuangkan reformasi),”

—Ketua Komisi XIII DPR RI F-Partai Nasdem, Willy Aditya

Reformasi sudah bergulir 28 tahun sejak pertama kali meletus di tahun 1998. Hampir 3 dekade berlangsung, sejumlah pihak menyebut reformasi sudah mati, reformasi dikangkangi, reformasi sudah menjadi masa lalu, dan sebagainya.

Bukan tanpa alasan, pendapat-pendapat itu muncul karena melihat realita di mana 6 agenda reformasi sudah tidak dijalankan hari-hari ini. Soeharto dan kroninya tak pernah diadili, korupsi semakin menjadi, supremasi hukum belum juga tegak, otonomi daerah mulai dicerabut kembali ke pusat, dan TNI banyak menjabat di ranah sipil.

Ada yang masih berjalan namun dengan penuh ketidakpastian, yakni soal amandemen UUD 1945. Itupun mulai coba digoyang, karena ada pihak yang mengusulkan agar kita kembali saja ke UUD 1945 versi original.

Berbeda dengan pandangan umum publik tentang reformasi yang sudah dianggap sekarat, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya justru memiliki perspektif lain.

“Ini tergantung cara pandang kita. Satu, apakah kita menganggap reformasi itu sebagai sebuah momentum atau sebagai sebuah proses,” kata Willy saat berbicara di siniar Back to BDM.

Jika kita memaknai reformasi sebagai sebuah momentum, maka teformasi sebatas pada momentum lengsernya Presiden Soeharto, para aktivis yang mandi di bundaran Hotel Indonesia dan mencukur kepalanya. Itu momentum.

Tapi, jika kita memaknai reformasi sebagai sebuah proses, maka reformasi masih terus berjalan sekalipun jalannya lambat.

“Tapi kalau kita memaknai itu sebagai sebuah proses, perubahan yang gradual dan itu benar-benar membutuhkan stamina, kita tidak terjebak dalam reformasi di bajak. Itu war of position, benar-benar perang stamina, perang posisi” ujar Willy.

Perang posisi, karena demokrasi sesungguhnya adalah lahan subur bagi paham atau mahzab apapun untuk tumbuh. Jadi aktor-aktor yang ada di dalam negara demokrasi ini harus benar-benar bisa memenangkan perang posisi, mereka harus teyap berada dalam garis semangat perjuangan reformasi.

Reformasi terus berjalan di Indonesia,  transisi demokrasi terjadi.  Buktinya otoritarianisme runtuh, tentara kembali ke barak, kebebasan pers, multipartai, dan yang paling penting adalah institusionalisasi demokrasi.

Ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada pppMahkamah Konstitusi (MK), dan pemilu dilaksanakan secara langsung,

“Jadi konteksnya adalah saya melihat, ya begitulah reformasi sebuah perubahan yang gradual dan takes time. Kalau saya melihat bukan mundur, tapi ausdauer (ketahanan para aktor  yang memperjuangkan reformasi),” sebut politisi Partai Nasdem itu.

Orang-orang yang memperjuangkan reformasi terus berubah seiring berjalannya waktu. Aktor yang memperjuangkan reformasi hari ini adalah orang-orang baru yang bisa saja dulu tidak ikut berjuang langsung di jalanan. Merekalah pemegang kunci reformasi hari ini, apakah bisa tetap bertahan, atau justru akan mengalami kemunduran.

Sebagai seorang politisi, Willy menyadari demokrasi di Indonesia saat ini belum berjalan secara optimal. Ia menganalisis sumber masalahnga adalah sifat kita yang cenderung tidak mau dipimpin.

Ia mencontohkan bagaimana Korea Selatan saat mengalami transisi dari negara otoritarianisme menuju negara demokrasi.

“Gerakan mahasiswanya mau dipimpin oleh oposisi. You can imagine kau itu terjadi di kita. Jadi kepemimpinan partai oposisinya di-support habis oleh gerakan mahasiswanya. Dan 10 tahun pasca demokratisasi, aktivis mahasiswanya jadi presiden,” sebut dia.

Indonesia pernah ada posisi yang sama. Bedanya, orang-orang di Indonesia yang berperan menjadi pemimpin oposisi, kebanyakan setelah itu bergabung masuk ke dalam partai politik.

Misalnya, PDI Perjuangan sempat kesulitan mencari calon leguslatif. PDIP ada di posisi oposisi. Willy mengandaikan jika PDIP menjadi pemimpin gerakan mahasiswa ketika 1998, maka ibarat botol yang menemukan tutupnya, demokrasi di Indonesia ada dalam fase bulan madu sekarang, kawin-mawin dalam bahasa Willy.

“Tapi itu refleksi saya, catatan secara sebagai personal. Nah, problem di kita adalah ketidakmauan, bahasanya paling tepat ketidakbersediaan untuk dipimpin,” kata Willy.

Partai-partai kita rentan dengan perpecahan, jika ada ketidakcocokan di internal maka lebih mudah untuk pecah dan mendirikan partai baru. Di dalamnya tidak ada komitmen atau kerelaan untuk dipimpin.

Padahal, para pendiri bangsa kita sudah mencontohkan virtu itu, mereka sekalipun individu-individu yang hebat, namun tetap mau dipimpin oleh pemimpinnya.

“Itu yang dilakukan dulu oleh Sjahrir, oleh Hatta, oleh Tan Malaka kepada Soekarno. Tapi kalau sekarang preferensi politik kita selalu pecah. Enggak setuju pecah, enggak setuju keluar, enggak ada medan politik episentrum yang mau untuk meng-exercise secara bersama-sama,” jelas Willy.

Di era Orde Lama atau demokrasi teepimpin, kita memiliki Front Nasional. Era Orde Baru ada Sekber Golkar. Keduanya adqlah blok politik di Indonesia pasa masanya masing-masing. Dan kini tidak memiliki blok politik yang sama kuatnya.

Willy menyebut, kita mudah terpecah, membuat partai baru. Dan partai yang dibentuk itu bukan untuk menunjukkan ekspresi kebebasan berserikat atau perjuangan politik tertentu, melainkan sekadar menjadi instrumen peserta pemilu. Dangkal.

Lebih lanjut, ada beberapa karakteristik bangsa Indonesia yang membuat demokrasi tidai tumbuh dengan baik. Misalnya kurang berdialog, terburu-buru dalam mengambil keputusan, mudah terpecah-belah, dan memiliki karakteristik pendendam.

“Ada kultur di kita kultur dendam. Jadi, kalau kita belajar dari China, kenapa hebat sampai hari ini, bayangkan Deng Xiaoping itu kena revolusi budayanya Mao Zedong, bahkan oleh jandanya Mao Zedong, enggak ada dendam. Dia keluar mikul duwur minum jero loh. Jadi keluar dari relasi-relasi yang subjektif. Ini kita aduh dendamnya. Kadang subjektivitas dendam itu yang membuat rusak,” jelas Willy.

Jika terjadi slek dan harus keluar dari kelompok yang lama, maka keluar itu harus dengan semangat pembaruan, semangat perbaikan. Bukan dendam.

Indonesia Perlu Renaisans

Dari kacamata Willy, reformasi di Indonesia masih berjalan. Reformasi itu berhenti sebatas pada institusionalisasi demokrasi. Kita sudah mencapainya.

Selanjutnya, Indonesia membutuhakan renaisans, kebangkitan intelektual dan kebangkitan budaya. Untuk itu, Indonesia membutuhkan figur yang bisa dipercaya dan menjadi acuan seluruh bangsa.

Willy yakin, kita tidak kekurangan orang baik dan hebat. Orang-orang dengan kriteria semacam itu sebenarnya ada banyak, hanya saja belum terjalin, belum saling berdiskusi. Alasannya, karena kita tidak memiliki ruang bersama atau common ground untuk melakukannya.

“Kita kehilangan common ground untuk satu aktor dengan aktor yang lain tidak hanya ketemu secara formil prosedural. Pemilu kita kan formil prosedural, demokrasi kita formil prosedural, apa yang kita butuhkan? Kalau saya melihat kembali ke jati diri kita. Jati diri kita adalah bermusyawarah untuk memelihara dan memeriksa modal-modal republik ini untuk kemudian, oh mau seperti apa, mau bagaimana ya tergantung komitmen bersama,” jelas dia.

Soal musyawarah sebagai jalan hidup bangsa memang sudah dituliskan dalam Pancasila, tepatnya pada sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Namun permusyawaratan itulah yang masih menjadi tantangan hingga saat ini. Dalam realitss empiris, sila itu sudah mati menurut Willy.
Musyawarah kini digantikan dengan kontestasi. Kita tidak berdiskusi untuk menentukan siapa yang layak tampil menjadi pemimpin. Tapi kita beekontestasi, mengerahkan semua modal yang ada untuk memenangkan posisi pemimpin itu.

Tak hanya di level pemilihan pemimpin politik, kontestasi bahkan sudah diajarkan sejak kita masih duduk di bangku sekolah, di ruang-ruang kelas.

“Kita memang dididik untuk berkontestasi terus-menerus, dicekokin berkontestasi. Nilaimu berapa, kamu juara berapa. Padahal dunia kontemporer (memerlukan) kolaborasi. Apa sih sebenarnya DPR itu? Apa sih sebenarnya partai politik itu? Itu kan juga cerminan dari society. Karena society kita terlatih, terdidik, terbiasa untuk berkontestasi di ruang-ruang yang day to day,outcome-nya ya begini,” ujarnya.

Untuk itu, Indonesia butuh renaisans. Kita harus bersama-sama memeriksa keadaan secara objektif, tidak hanya menyalahkannya. Jika sudah mendapatkan di mana titik kesalahannya, maka kita harus segera memperbaikinya dengan menggunakan pendekatan saintifik.

Lalu kapan renaisans itu bisa dilakukan, titik lecut apa yang kira-kira bisa memunculkannya?

Obrolan. Diskusi. Itulah hal kecil yang memantik renaisans untuk benar-benar bisa terjadi. Sayangnya, diskusi yang terjalin saat ini masih di ruang-ruang yang kecil. Kembali lagi, kita belum memiliki ruan bersama untuk melakukannya.

“Butuh common ground, ini yang tidak kita temukan. Di televisi kan kita tegang-tegangan toh? Enggak bisa eksplor, terus saling mencari impresi satu dan lainnya. Tapi dengan ngobrol begini kan kita akhirnya masing-masing saling melakukan refleksi. Dan memberikan sebuah proposisi. Ini yang kita butuhkan menurut saya,” ungkap Willy.

Lantas siapa yang kira-kira bisa memotorinya? Apakah DPR? Apakah politisi? Apakah partai politik?

“Kalau mesti (DPR), bisa saja, tapi kepercayaan publik enggak di sana. Kalau kita lihat abad pertengahan itu (dimotori oleh) agamawan dan intelektual yang tercerahkan, itu yang kita butuhkan,” ujar Willy.

Sementara partai politik, bagi Willy itu adalah produk usang yang tidak lagi menjadi satu-satunya representasi publik. Kita sekarang memiliki banyak organisasi masyarakat, ormas juga bisa menjadi aktor renaisans.

Tak hanya ormas, tiap individu juga bisa menjadi aktor renaisans.

Jika hari ini kota berada dalam situasi yang serba sulit, pelik, dan berada di tengah permasalahan yang kompleks, maka jangan berdiam diri sampai akhirnya terjadi ledakan kemarahan.

Kita harus terus terbuka, melakukam koreksi dan perbaikan.

“Jangan alergi (kritik), seolah-olah harga mati,  dan domainnya ini tertutup. Lebih baik ini kita exercise ketimbang dia ujuk-ujuk meletus. Political engineering seperti ini yang kita butuhkan,” pungkasnya.