“…proses representasi yang patah itu, yang ambyar itu, kemudian menjadi tantangan tersendiri di dalam proses politik. Jadi kenapa figur lebih populer, kenapa uang menjadi substitusi yang paling instan, itu karena representasinya enggak terbangun,”

—Ketua Komisi XIII DPR RI F-Partai NasDem, Willy Aditya

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyampaikan kritik atas realitas moral dan politik di Indonesia dalam pidatonya di acara pengukuhan Dossy Iskandar sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya (22/4/2026).

Paloh mempertanyakan karakter apa yang sesungguhnya sedang dilakoni oleh bangsa Indonesia ini.

Berikut kutipan dari pidato Surya Paloh:

“Ini model karakter seperti apa bangsa yang besar kita sebut Indonesia Raya ini? Siapa yang mampu mengintropeksi ini? Partai politik? Saya harus katakan, jangan harapkan itu terlalu banyak pada partai politik. Kita mengharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita sebagai lembaga resmi, wakil-wakil rakyat? Jangan juga harapkan itu. Lembaga peradilan kita? Apalagi. Institusi kita, TNI, Polri, para pemuka-pemuka resmi? Sama saja. Obat yang paling mujarab adalah marilah kita bersama-sama jujur pada diri kita sendiri. Negeri ini sedang menangis, negeri ini penuh dengan rasa keprihatinan. Dia tidak bisa lagi kita tambal dengan penuh retorika, kepalsuan semata-mata. Bangsa ini sedang menangis. Maka sejatinya intelektual dibutuhkan sebagai benteng terakhir moralitas untuk membangun kembali kehidupan negeri kita ini,”

Dari pernyataannya itu, tergambar jelas kekecewaan Surya Paloh terhadap sikap moral berbagai institusi atau lembaga negara, termasuk partai politik, sekalipun ia juga ada di dalam lingkaran itu.

Terkait dengan pidato Surya Paloh, Ketua Komisi XIII DPR RI yang juga merupakan kader Partai NasDem, Willy Aditya mengaku tidak tersinggung ketika DPR tempatnya bertugas saat ini disebut sang Ketum sebagai lembaga yang tidak bisa diharapkan.

“Statement Bang Surya di Surabaya di dalam pengukuhan profesornya Dossy Iskandar itu ingin mengatakan bahwasanya, eh kita membutuhkan sebuah fase yang lebih maju, yaitu beranjak dari renaissance. Ada agamawan, ada intelektual yang tercerahkan secara akal budi. Itulah yang Bang Surya katakan sebagai benteng terakhir dari Republik, karena merekalah yang masih memegang moralitas itu, idealisme itu secara penuh. Maka merekalah yang harus jadi kompas dari sebuah peradaban,” ujar Willy dalam siniar Back to BDM.

Willy memahami pernyataan Surya Paloh sebagai bentuk kerinduan terhadap negeri ini yang berjalan di bawah bimbingan tidak hanya para pemegang kompas moral, namun juga berjalan bersama ilmu pengetahuan.

Sebagai seorang Ketua Umum partai politik, Surya Paloh dengan jelas menyebut parpol tidak bisa diharapkan dalam konteks perbaikan moral bangsa dan iklim politik saat ini.

Partai politik menurut Willy, memang sedang terjebak dalam banalitas dan brutalitas moral dalam berpolitik. Tidak hanya NasDem dan Surya Paloh yang merasa demikian, tapi hampir semua partai politik lain beserta para pemimpinnya.

“Hampir semua statement dari ketua umum partai itu semacam terjebak dalam sebuah situasi ruang dan waktu yang mereka sendiri— kalau bahasa Bang Surya itu maju kenek mundur pun kenek. Dan lihat bagaimana banalitas yang hampir uncontrol lah ya. Partai tidak bisa menaruh order-nya, karena itu selera pasar, popular vote ya. Dan kemudian kalau kita lihat ada inkompetensi di sana. Itu yang kemudian tidak bisa keluar dari jebakan Batman,” ungkap Willy.

Willy menyebut Surya Paloh sebagai sosok yang berani bersuara, melakukan autokritik, membuka ruang dialog. Sementara pemimpin parpol lainnya bahkan masih ragu untuk mulai berbicara.

Jikapun ada yang angkat bicara, maka tak segamblang apa yang diutarakan Paloh. Hanya tipis-tipis jika merujuk istilah yang digunakan Willy.

Sebelumnya Willy mengatakan kita sekarang sedang ada dalam jebakan batman. Ia mengelaborasi kondisi seperti apa yang dimaksud.

Indonesia sebagai negara demokrasi jantungnya adalah kapital, sama dengan negara demokrasi yang lain. Siapa yang memiliki modal besar, dia akan memenangkan pertarungan politik.

Sayangnya, di Indonesia yang bergantung pada kekuatan uang bukan hanya kelompok atasnya saja, tapi juga kelompok masyarakatnya.

“Instrumen di kita tuh money politic. Jadi atas bawah nih. Kalau orang kan (memaknai) politik itu sebuah tindakan yang transaksional. Apa yang ditransaksikan, ada program. Seorang senator dari Amerika, kalau saya terpilih saya akan memperjuangkan ini dan Anda akan mendapatkan ini, di Jerman begitu, di negara-negara maju begitu. Di kita tidak,” sebut politisi kelahiran Solok, Sumatera Barat itu.

Mengapa transaksi program itu tidak terjadi di Indonesia. Jawabannya karena ada keterpatahan representasi. Partai politik yang terbentuk tidak merepresentasikan cara berpikir rakyat.

Ada partai yang mengusung nama buruh, tapi tidak mewakili kepentingan atau pemikiran para buruh. Ada partai yang menggunakan nama tani tali juga sama halnya demikian.

Keterpatahan representasi itu berdasarkan penilaian Willy tercipta akibat Indonesia terlalu terburu-buru melakukan pemilu tanpa jeda, setahun setelah reformasi terjadi di tahun 1998.

“Itu yang kemudian proses kristalisasi dari representasi itu menjadi ambyar. Jadi representasinya menjadi cair. Jadi proses representasi yang patah itu, yang ambyar itu, kemudian menjadi tantangan tersendiri di dalam proses politik. Jadi kenapa figur lebih populer, kenapa uang menjadi substitusi yang paling instan, itu karena representasinya enggak terbangun,” tegas Willy.

Padahal demokrasi di Indonesia ketika itu belum bisa dikatakan stabil. Jika negara lain sudah memiliki pakem kuat terkait demokrasi yang dijalankannya, maka Indonesia belum.

Kita masih meraba ke kanan dan ke kiri, mencari model demokrasi seperti apa yang paling tepat diterapkan untuk negara ini.

“98 ke 99 dengan kultur yang liberal, representasi yang patah, orang mendirikan partai sebagai just electoral machine, tidak (bukan) alat perjuangan,” kata Willy.

Kembali ke pidato Surya Paloh yang mengatakan jangan berharap pada DPR, Willy Mengartikannya sebagai bentuk refleksi seorang Surya Paloh yang sesungguhnya menginginkan ada perwakilan partai yang ditunjuk langsung oleh partai di tiap komisi di DPR, minimal 1 orang per komisi atau per Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Tujuannya, untuk menjadi perpanjangan tangan partai.

“Itu yang dirasakan oleh Bang Surya, karena kan harus mencari titik kompromi, antara (kader yang ikut pencalonan legislatif) menang sebagai keharusan dan kapasitas sebagai representasi partai dan orang banyak. Mencari titik keseimbangan, itu benang merahnya,” ujar Willy.

Banyak yang mengatakan DPR sekarang adalah cabang dari kekuasaan eksekutif. DPR tidak kritis, melainkan hanya menjadi pemberi cap dan tanda tangan untuk tiap program yang dirancang pemerintah.

Namun, alumni Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada itu buru-buru mematahkan anggapan yang ada.

Baginya, dalam konteks pengawasan DPR masih cukup galak. Pun dalam konteks legislasi DPR masih banyak memproduksi sejumlah undang-undang yang progresif. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Di dalam oversight, pengawasan itu galak, cuma perspektif kita (masyarakat Indonesia) masih menggunakan tolak ukurnya adalah seberapa banyak jumlah undang-undang yang diproduksi. Padahal itu (pembuatan undang-undang) harusnya selesai 5-10 tahun awal. Setelah itu apa yang dilakukan parlemen moderen itu tendensinya adalah overside base, pengawasan, bukan lagi produksi undang-undang,” ujar Willy.

Intinya, DPR sekarang memang tidak fokus pada membentuk unang-undang baru. Willy menyebut, dalam kultur kita, undang-undang yang baik belum tentu diikuti dengan praktik yang baik pula.

Misalnya, negara memiliki UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tapi di tengah masyarakat Indonesia kekerasan seksual seolah tak ada habisnya, bahkan tindakan itu terjadi di lingkup-lingkup yang tidak semestinya, misalnya di lingkup pendidikan, lingkup keluarga, dan sebagainya.

Ada gap antara kesadaran tekstual di atas (berupa peraturan) dengan kesadaran sosial masyarakat di bawah. Jadi, yang terjadi di Indonesia sekarang bukan sekadar kepatahan representasi, tapi juga kepatahan kesadaran.

‘Jadi DPR kalau Mas lihat, sekarang kan sudah ada TVR yang live menyiarkan semuanya, itu secara oversight galak-galak. Tapi secara regulasi mungkin yang tidak kelihatan,” ia melanjutkan.

Willy mengatakan, di negara-negara yang demokrasinya sudah maju, undang-undang, terlebih undang-undang dasar  menjadi episentrum solidaritas bernegara. Ini tidak berlaku di Indonesia. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak dijadikan episentrum solidaritas bernegara.

Menurut dia, alasan utamanya karena kita tidak berangkat dari kesadaran sebagai warga negara yang terbebas dari feodalisme atau struktur lama kemudian melangkah menuju struktur yang baru.

Perbedaan perspektif itu pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan atau kepuasan masyarakat terhadap DPR, termasuk partai politik.

Dalam berbagai survei, kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan partai politik kerap kali menduduki peringkat terrendah dibandingkan dengan kepercayaan terhadap lembaga negara lainnya.

Mengetahui hal itu, Willy tidak heran, tidak juga merasa kecewa. Bahkan ia menyebut fenomena semacam itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di hampir semua negara demokrasi, misalnya Amerika Serikat dan Jerman.

“Dua institusi yang paling tidak dipercaya dalam demokrasi liberal, partai dan polisi. Makanya Hollywood dan Bollywood membutuhkan narasi untuk meng-cover itu. Amerika Hollywood membutuhkan seorang hero yang terpanggil secara hati nurani untuk membela kebenaran, at the end. Bollywood ada Inspektur Vijay. Sampai hari ini prominan atau dominan narasi dari Hollywood dan Bollywood masih menggunakan itu,” ujarnya.

Tak seperti upaya memoles rupa kepolisian melalui tokoh di film-film, narasi untuk memperbaiki citra partai politik justru terbilang sedikit. Partai dianggap sebagai sesuatu yang sudah pasti dan mapan.

Sementara kepolisian, terlebih di negara hukum, dianggap sebagai pihak yang berperan penting menjalankan hukum itu sendiri. Tanpa hukum yang berjalan baik, maka negara tidak akan berjalan. Makan, narasi soal figur polisi baik terus dipelihara.