“Di BoP itu Israel diundang (menjadi anggota), sementara Palestina tidak. Itu saja menimbulkan hal-hal yang pertanyaan mendasar. Bagaimana lembaganya disebut Board of Peace, perdamaian, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan orang yang akan didamaikan tidak dibawa masuk ke dalam lembaga itu,”

—Anggota Komisi I DPR F-PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin

Indonesia secara resmi bergabung dalam badan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026 dengan ditandatanganinya piagam oleh Prabowo Subianto di Swiss.

Latar belakang Indonesia masuk dalam BoP adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Satu hal yang sesuai dengan cita-cita Proklamasi.

Namun, keputusan menjadi salah satu anggota BoP menuai beragam kritik dari berbagai pihak, khususnya dsri dalam negeri.

Banyak yang mempertanyakan keefektivan BoP dalam kaitannya menciptakan perdamaian di Palestina, karena dalam keanggotaan BoP hanya ada Israel, selaku pihak yang berkonflik dengan Palestina. Sementara Palestina sebagai negara yang berkepentingan langsung dengan perdamaian itu justru tidak diikutsertakan.

Salah satu yang mengkritik hal itu adalah Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin.

“Sejak dari awal sudah saya pelajari, berdasar pengalaman saya, keluar saja dari BoP, tapi belum keluar sampai sekarang,” sebutnya dalam siniar Back to BDM.

TB menjelaskan ada banyak alasan mengapa Indonesia sebaiknya keluar dari BoP.

BoP Bukan Badan Perdamaian

Menurutnya yang merupakan purnawirawan militer dan pernah ditugaskan langsung dalam misi-misi perdamaian, BoP tidak mencerminkan semangat mendamaikan pihak yang tengah berkonflik. Dalam hal ini Israel dan Palestina.

“Di BoP itu Israel diundang (menjadi anggota), sementara Palestina tidak. Itu saja menimbulkan hal-hal yang pertanyaan mendasar. Bagaimana lembaganya disebut Board of Peace, perdamaian, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan orang yang akan didamaikan tidak dibawa masuk ke dalam lembaga itu,” tanya TB dalam siniar Back to BDM.

Selain itu, BoP bukan badan yang ada di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan ada di bawah supervisi dari Donald Trump, baik ia sebagai Presiden AS maupun bukan.

Dengan demikian, seluruh komando dalam organisasi itu akan mengikuti kepentingan dan kehendak politik Amerika atau Trump.

Padahal kita tahu, Amerika Serikat termasuk Trump adalah pihak yang selalu mendukung kebijakan Israel dan menjadi pelindung tersebut dari kecaman negara-negara dunia dan sanksi hukum internasional.

Misalnya kasus 3 orang prajurit tentara Indonesia yang dikirim dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL), gugur akibat serangan militer Israel.

Tubagus Hasanuddin yang juga seorang purnawirawan militer dan pernah ditugaskan dalam tugas serupa menyebut hal itu menjadi tanggung jawab pihak penembak, dalam hal ini pasukan Israel.

Mereka harus dimintai pertanggungjawaban dan di bawa ke pengadilan internasional di nawah Dewan Keamanan PBB. Mereka, sebagai pasukan di negara yang dijaga, seharusnya tidak boleh melakukan serangan, pengintaian, dan sebagainya pada prajurit yang ditugaskan dari negara lain.

Ada aturan tegas yang mengatur soal itu.

Sekarang, investigasi seharusnya dilakukan. Apakah prajurit Indonesia melakukan kesalahan sehingga menjadi sasaran Israel? Atau sebaliknya, pasukan Israel yang melakukan pelanggaran? Jika terbukti Israel melanggar aturan, maka harus diberi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB.

“Masalahnya apakah sanksi itu diikuti oleh Israel? Ini menjadi tanda tanya juga… Semua berhenti, karena Amerika terlalu kuat memberikan dorongan-dorongan atau bantuan-bantuan kepada Israel,” Sebut pria berusia 73 tahun itu.

Yang membuat perjuangan memerdekakan Palestina menjadi lebih sulit adalah karena Amerika, sebagai negara besar di balik Israel, memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Kini, Indonesia berencana akan mengirimkan 8.000 pasukan ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) di bawah Board of Peace.

TB Hasanuddin menyimpan banyak pertanyaan atas rencana pemberangkatan ribuan prajurit ini. Miaalnya, seperti apa aturan bermain yang akan diterapkan, apa tugasnya, apakah hanya akan berjaga di wilayah perbatasan, atau akan berhadapan langsung dengan militer Israel, apakah sudah atas persetujuan Palestina dan Israel sebagai negara yang secara langsung terlibat konflik terkait keberadaan tentara Indonesia, siapa yang akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan juga hak para prajurit di sana, dan sebagainya.

“Hak-hak prajurit (seperti) makan, minum, biaya operasional, tanggung jawab siapa? Itu menjadi pertanyaan. Kalau harus menjadi tanggung jawab kita, saya kira harus menjadikan pertimbangan utama lagi,” ujar mantan perwira TNI itu.

Sebab, berdasarkan pengalamannya ketika diberangkatkan sebagai pasukan observer pasca perang Irak-Kuwait di bawah PBB, TB mengaku seluruh kebutuhannya dibiayai oleh PBB. Bahkan para pasukan diberi uang saku oleh badan dunia itu.

Dana itu didapat dari iuran resmi negara-negara anggota PBB yang kemudian salah satunya digunakan untuk membiayai operasional para pasukan perdamaian yang dikirim ke wilayah konflik.

Namun kali ini bukan di bawah PBB, keberangkatan ribuan prajurit TNI kita ada di bawah BoP, yang mana hanya terdiri dari 28 negara saja. Jumlah itu, tidak bisa disebut merepresentasikan suara atau kepentingan dunia secara umum.

“Lain dengan PBB. PBB itu kan disetujui, kemudian disepakati oleh semua, dan kolektif kolegial ketika mau mengambil sebuah keputusan. Kalau ini benar-benar pure inisiatif dan programnya dari Trump, dan kita ikut. Menjadi pertanyaan, Trump itu juga di dalam negeri banyak ditentang sekarang. Kalau Trump sudah tidak jadi presiden, tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggerakkan struktur kenegaraannya di sana termasuk angkatan perang Amerika, terus kita mau bagaimana?,” tanya Tubagus.

Oleh karena itu, menurutnya Board of Peace adalah badan yang tidak signifikan untuk diikuti dalam rangka mewujudkan perdamaian. Jika Indonesia menghendaki perdamaian di Palestina, optimalkan perjuangan melalui PBB.

Megaburkan Posisi Indonesia sebagai Negara Nonblok

Bergabungnya Indonesia dalam BoP tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan interpretasi dari negara dunia bahwa Indonesia kini sudah bersama dengak pihak Amerika.

Padahal, Indonesia sejak dulu merupakan salah satu negara nonblok dunia yang tidak mengacu pada poros manapun, barat maupun timur.

Sebagai negara nonblok yang menganut ideologi politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia selalu bermain lincah untuk terus mengupayakan perdamaian dunia dan menjauhi konflik.

“Kita harus ada kesan bahwa kita tuh masih nonblok. Bahwa dalam aplikasinya kita semua dalam nonblok itu semua sahabat,” kata TB.

Jadi, jangan terlalu dekat dengan satu pihak sehingga menimbulkan kesan kita ikut memusuhi pihak lain yang menjadi lawan sahabat kita.

Dalam hal ini Indonesia dekat dengan Amerika, Amerika mendukung Israel, padahal Israel masih terus menjajah wilayah dan menyerang rakyat Palestina.

Kedekatan Indonesia dengan Amerika bukan hanya dilihat dari keanggotaan BoP, namun juga sejumlah kerja sama antar dua negara.

Salah satunya adalah terkait permintaan pihak Amerika kepada pemerintah Indonesia untuk bebas izin menggunakan ruang udara Indonesia untuk pesawat terbang mereka (overflight).

Jika permintaan ini disetujui, maka pemerintah melanggar undang-undang yang telah dibuat sendiri sebelumnya.

“Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2005 tentang pengelolaan wilayah udara itu semua orang, semua pesawat, apakah komersial dan sebagainya boleh (melintas), tetapi dengan izin. Izin ini temporary. Artinya saya mau lewat pada jam sekian, jam sekian. Oke, selesai. Besok mau lewat, ya izin lagi,” jelas TB.

Jika Amerika ingin melintas dan meminta izin permanen, boleh terbang kapan saja tanpa perlu berualang kali mengajukan izin, maka jelas ini melanggar UU juga konvensi internasional.

Setiap negara berdaulat atas wilayah udaranya. Setiap pihak asing yang hendak melintas, harus mendapatkan izin, apapun keperluan terbang yang melatarbelakanginya, apakah untuk keperluan kemanusiaan atapun dalam rangka melakukan serangan udara sebagaimana mungkin direncanakan AS terhadap negara musuhnya, seperti China dan Rusia.

“Kalau kita mengizinkan Amerika melintasi untuk menyerbu megara lain, berarti kita tidak bersahabat dengan negara yang diperangi oleh Amerika. Jadi harus punya pemikiran dinamika-dinamika dalam menghadapi situasi seperti ini. Jangan kaku dan jangan takut. Kedaulatan negara dan kepentingan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus tetap diutamakan,” tegas pria lulusan Akademi Militer Magelang itu.