“Sepertinya tidak nyampai. Bapak Presiden itu harusnya punya handphone lah, bagaimanapun juga banyak informasi,”

—Anggota Komisi I DPR RI F-PDIP, Tubagus Hasanuddin

Perang yang melanda kawasan Timur Tengah harus diakui memukul perekonomian global dan berdampak besar pada banyak negara dunia, termasuk Indonesia.

Pasokan minyak, energi, dan berbagai komoditas bahan baku memjadi tersendat. Ancaman krisis ada di depan mata.

Di Indonesia, nilai tukar rupiah terus melemah. Per 2 Mei 2026, 1 USD senilai Rp17.335,35. Angka ini termasuk yang tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebit situasi yang semacam ini sangat meresahkan, karena efeknya akan meluas.

TB Hasanuddin yang saat ini sedang sibuk melaksanakan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) di masa reses, mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat di bawah soal beratnya ekonomi di hari-hari ini.

“BBM naik karena situasi konon perang di Timur Tengah. Harga-harga naik, kami (warga di dapil) baru saja di PHK, kemudian juga situasi menjelang anak sekolah, kenaikan kelas. Walaupun bayaran itu tidak terlalu signifikan, tetapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka rasakan,” jelas TB Hasanuddin dalam siniar Back to BDM.

Kondisi ini tidak mudah untuk sebagian masyarakat kita yang perekonomiannya ada di kelas menengah ke bawah, khususnya bagi mereka yang hanya bergantung pada pekerjaan-pekerjaan tidak tetap, alias serabutan.

Banyak orang yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dari proyek-proyek pembangunan, mereka biasa menjadi kuli di sana. Namun, di saat pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran, ekonomi dunia juga bergejolak, proyek-proyek pembangunan agaknya sulit ditemukan.

“Infrastruktur pembangunan seperti dulu  memperbaiki misalnya jalan desa atau jalan kampung atau mungkin jalan kabupaten. Sekarang kan pembangunan jalan desa tidak ada. Dulu kan 1 miliar per desa, sekarang hanya sisa sekitar 300 juta. Jadi, desa hampir stagnan dalam hal urusan-urusan pembangunan,” ujar kader PDI Perjuangan itu.

Pemerintahan Prabowo memang membuat sejumlah kebijakan yang dirancang untuk membantu kelompok di bawah. Namun, TB Hasanuddin menilai kebijakan itu baik di tataran ide, sementara pada eksekusinya masih kurang.

Salah satunya program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang didesain untuk menurunkan angka stunting dan membantu menciptakan perputaran ekonomi di akar rumput, malah justru menimbulkan banyak masalah.

Kritik untuk MBG…

Misalnya ribuan kasus siswa keracunan makanan, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Gizi) yang datang dari kelompok pemegang modal besar atau lingkar terdekat kekuasaan, tingginya harga komoditas di pasaran, ketimpangan status juga gaji yang melahirkan kecemburuan sosial antara pekerja MBG dan tenaga pendidik, dan seterusnya.

TB Hasanuddin pun pada awalnya sangat setuju dengan program yang digagas Prabowo ini. Menurutnya, MBG jika dilaksanakan sesuai dengan rencana maka akan menciptakan perputaran roda ekonomi di daerah, khususnya pada masyarakat kelompok petani dan peternak.

“Ambil saja contoh di desa. Ada misalnya 500 orang sekolah, diharapkan dengan MBG itu maka sekolah itu bisa membuat kantin. Lalu kantin itu bisa menerima bebek, ayam dari petani di sekitar. Terus ada yang menjual sayuran-sayuran dari petani setempat untuk ke sekolah. Di situ lalu diolah, kemudian anak-anak makan bersama, dan lain sebagainya. Ada nilai rupiah yang beredar di desa secara bergulir menurut saya positif,” kata TB Hasanuddin.

Sayangnya, MBG kini doliolah oleh SPPG-SPPG pihak ketiga yang dia pasti mengambil keuntungan untuk menutup biaya operasionalnya.

Dari Rp15.000 anggaran yang disediakan pemerintah untuk tiap porsi makananan, ia menduga sebagian besar dipotong untuk keuntungan, sisanya baru diberikan pada anak-anak dalam bentuk makanan MBG.

“Kalau Rp15.000, kemudian diproduksi Rp10.000, saya tidak begitu yakin bahwa dari Rp15.000, (hanya) Rp6.000 itu akan dimakan oleh anak-anak sekolah. Yang lain ya pasti untuk kepentingan-kepentingan lain yang diatur untuk kegiatan atau mungkin untung untuk SPPG itu,” ujar dia.

Harus ada evaluasi mendalam agar MBG bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Caranya, kembalikan MBG pada masyarakat. Jangan biarkan MBG diproduksi sebagian besarnya oleh yayasan seperti TNI dan Polri atau yayasan-yayasan yang dimiliki olrh para pemegang modal besar.

Masyarakat desa harus diajak berperan, dibukakan jalan masuk, agar hasil pertanian dan peternakan mereka bisa disalurkan menjadi bahan di dapur MBG. Jangan selalu memasok bahan dari tengkulak besar, hanya demi mengejar harga termurah.

Andalkan hasil tani dan ternak masyarakat sekitar. Dengan begitu, ekonomi di daerah akan berjalan.

Hal lain, TB Hasanuddin menyarankan agar program MBG tidak dipukul rata secara nasional, melainkan diberikan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu saja yang dinilai paling membutuhkan.

“Mungkin dalam mendistribusikan ke daerah-daerah itu ya daerah-daerah yang terpencil saja. Kemudian juga ketidakmampuan dalam bidang ekonomi dan sebagainya itu diprioritaskan (tidak harus menyasar sekolah). Sekolah-sekolah kalau di Jawa (diberi MBG) juga mubazir. Kan kantin-kantin sekolah sudah jalan untuk di Jawa. Kenapa tidak didistribusikan saja ke daerah-daerah Indonesia Timur atau mungkin daerah-daerah terpencil, daerah-daerah 3T itu. Dan ini akan menghidupkan keuangan masyarakat pedesaan dan mendukung orangtua yang tidak mampu,” jelas TB Hasanuddin.

Dengan demikian, ia yakin MBG akan sangat bermanfaat dan positif, didukung oleh lebih banyak pihak, dan sejalan dengan ajaran Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Yang miskin diprioritaskan daripada yang kaya. Anggaran negara tidak terbuang percuma.

Jika apa yang terjadi sekarang terus saja dilanjutkan, maka MBG tidak akan menjadi program yang efektif. Tidak semua keluarga perlu anaknya dibantu dengan MBG. Tidak semua anak tertarik dengan menu makan MBG. Tidak semua sekolah cocok dengan program MBG, ada yang sudah memiliki sistem katering sendiri, dan sebagainya.

Kritik Tak Sampai ke Presiden

Kritik dan masukan sesungguhnya sudah banyak disampaikan kepada Presiden Prabowo secara langsung maupun melalui orang-orangnya, termasuk kritik soal MBG ini. Namun, kritik-kritik itu sepertinya tidak benar-benar sampai ke telinga Presiden.

Seperti TB Hasanuddin yang selama ini kerap menyampaikan masukan untuk Prabowo melalui sejumlah menteri maupun pejabat di Danantara.

“Sepertinya tidak nyampai. Bapak Presiden itu harusnya punya handphone lah, bagaimanapun juga banyak informasi,” ujar TB yang merupakan teman satu angkatan dengan Prabowo saat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

TB yang juga pernah menjadi salah satu ajudan Presiden Habibie, membagikan pengalamannya ketika itu yang rutin menyetor informasi untuk Habibie di setiap pagi.

Sebagai ajudan, ia mengumpulkan informasi yang didapat dari berbagai sumber, seperti Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Intelejen Strategis (Bais) TNI, media cetak, dan sebagainya.

Semua informasi itu disuguhkan pada Habibie setiap pagi jelang sarapan, sehingga Presiden tahu apa yang sedang menjadi perhatian di publik dan apa yang harus ia lakukan.

Namun, sekarang Prabowo nampaknya tidak memiliki ajudan-ajudan sebagaimana presiden terdahulu memilikinya.

“Saya tidak pernah melihat ada ajudan sekarang ini. Dulu kan ada empat, tiga kolonel dan satu kombes. Sekarang enggak ada, semua di-handle sama Pak Seskab,” ujar mantan perwira militer yang berpangkat terakhir Mayor Jenderal itu.

Keberadaan ajudan bagi Presiden bagin Tubagus sangatlah penting, karena bagaimanapun seorang presiden harus terinformasi dengan baik tentang segala sesuatu yang terjadi di negara yang dipimpinnya. Presiden tidak mungkin memiliki waktu untuk mengumpulkan informasi-informasi itu seorang diri, karena kesibukannya sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan yang pasti menguras waktu dan energinya.

Ajudan tidak hanya memberikan informasi secara asal, melainkan mereka sudah memfilternya terlebih dahulu, mana yang harus dijadikan perhatian utama presiden, mana yang paling penting, dan sebagainya.

Namun, Presiden Prabowo nampaknya sudah cukup nyaman tanpa adanya ajudan. Sosok yang selama ini diketahui melekat dengan Prabowo adalah Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Sosok yang dikenal sebagai Seskab Teddy itulah yang menjadi pintu utama masuknya informasi ke Presiden.

“Ada seorang ajudan (yang sudah diajukan untuk mendampingi Prabowo) yang menemui saya… Saya akan kembali. Loh, kenapa kembali? Ya, karena memang kami tidak diberi fungsi. Ya sudah, saya bilang,” ungkapnya.