“Suasana dalam gua itu tidak tahu realitas yang sebenarnya. Yang kita dalam gua lihat itu ada cahaya, ada bayang-bayang. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita menganggap bayang-bayang itulah yang benar, padahal kan itu hanya bayang-bayang. Yang sesungguhnya kan bukan bayang-bayangan itu, yang di belakangnya itu,”

—Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan arena untuk para wakil rakyat menyuarakan keresahan-keresahan masyarakat di tataran kekuasaan. Di sana, semestinya setiap teriakan rakyat bisa digemakan sehingga didiskusikan bersama dan mendapatkan solusi yang dibutuhkan.

Sayangnya, tidak semua klvisa dibicarakan di ruang rapat DPR dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, banyak orang memanfaatkan jalan lain untuk bersuara, salah satunya melalui karya dan sosial media.

Seperti Anggota DPR 5 periode dari Partai Demokrat, Benny K. Harman yang menuliskan kegelisahannya melalui buku dan media sosial X (Twitter) dengan menyertakan tagar “rakyat monitor”.

“Tidak semua apa yang kita anggap penting kita bisa kemukakan di ruang DPR, baik karena waktu, kesempatan, maupun situasinya. Oleh sebab itu  saya menggunakan platform media sosial ini, Twitter ini untuk menyampaikan saya punya pikiran tentang peristiwa atau situasi yang sedang terjadi pada masa itu,” ujar Benny saat berbincang dengan Budiman Tanuredjo di siniar Back to BDM.

Ada banyak hal peristiwa atau kondisi politik yang ia komentari melalui unggahan-unggahan di media sosial, salah satunya soal DPR yang ia sebut sebagai rubber stamp atau stempel karet.

Julukan itu ia berikan atas dasar pengalamannya sendiri menjadi anggota DPR sejak 2004-2024 di bawah 3 presiden berbeda: Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.

Secara mudah ia bisa membandingkan bagaimana kualitas kerja DPR di bawah kepemimpinan 3 sosok presiden berbeda itu. Menurutnya, kebebasan DPR dalam menyampaikan pandangan dan menggunakan hak-hak konstitusionalnya berakhir di periode pertama Jokowi.

“Di periode kedua Pak Jokowi sudah mulai ada pembatasan-pembatasan, tidak lagi terbuka kita menyampaikan pandangan-pandangan kita. Sebetulnya sudah mulai tanda-tanda era pertama Jokowi, mulai memuncaknya saat mengakhiri periode pertama dan memulai periode yang kedua,” sebut Benny.

Pembatasan itu misalnya, Kapolri tidak pernah ikut rapat dengan DPR, rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang biasanya berlangsung berjam-jam kini selesai hanya dalam satu jam, dan sebagainya. Diskusi kritis dan pembahasan mendalam menjadi hal yang mulai sulit ditemui.

Kondisi itu membuat anggota DPR tidak bisa menyampaikan permasalahan di lapangan secara lebih representatif, Palahi menyampaikan pandangan pribadi dan menggunakan hak-hak konstitusionalnya.

Kapasitas kerja DPR yang “terbatas” dalam pandangan Benny masih terus berlangsung hingga saat ini pemerintahan dipimpin oleh Presiden Prabowo.

Ruang-ruang rapat masih sepi dari diskusi dan perdebatan politik, jarang ditemukan perbedaan pendapat.

Kalaupun ada anggota yang aktif berbicara dan bersuara,  maka suaranya tidak akan didengar dan dijadikan perhatian. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Benny menggunakan perumpamaan itu untuk menggambarkan betapa tidak berartinya suara berbeda di parlemen hari ini.

Mereka menginginkan suara yang bulat, minim sanggahan, minim kritik, minim alternatif. Perbedaan suara dipandang sebagai hambatan, bukan suatu hal yang mendukung demokrasi dan kualitas keputusan.

“Perbedaan perdebatan itu dianggap sebagai proses yang makan waktu, tidak efisien, tidak efektif. Padahal kan dalam kerja DPR deliberasi, perdebatan, diskusi itu menjadi sangat penting, baik di antara sesama anggota dewan maupun dengan masyarakat yang menyampaikan pandangan, menyampaikan aspirasinya kepada kita, maupun dengan mitra kerja,” ungkap kader Partai Demokrat itu.

Padahal, tiap anggota dewan memiliki hak untuk bertanya dan mempertanyakan pemerintah sebagai mitra kerjanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, diharapkan muncul jawaban dari pemerintah yang bisa dimengerti dan diterima oleh rakyat, minimal oleh wakil rakyat.

Bukan sekadar bertanya, pertanyaan yang datang dari anggota DPR juga sebenarnya menjadi bentuk kontrol terhadap kementerian atau lembaga pemerintah yang menjadi mitra kerja. Dengan demikian, mereka bisa melakukan koreksi jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam kebijakan atau program yang dibuat.

Melihat DPR saat ini, pria berusia 63 tahun itu menyimpulkan hak bertanya masih relatif bisa diaplikasikan, sepanjang tidak menyentuh urusan kekuasaan atau tidak berseberangan dengan kekuasaan.

“Tidak berbeda pandangan dengan penguasa, tidak boleh mengkritisi kekuasaan, tidak boleh berbeda pandangan,” kata Benny.

Dengan kata lain, Benny mengatakan DPR merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan eksekutif. DPR tidak mengkritisi, namun mendukung dan menjadi pemberi stempel bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat eksekutif.
DPR terpimpin, istilah lain yang Benny pilih untuk menjelaskan kondisi DPR sekarang. Semua orang boleh berbicara, namun keputusan akhir tetap disesuaikan dengan keinginan pemegang kuasa.

“Ya enggak tahulah sekarang (siapa yang memimpin DPR) itu. Tapi paling tidak ada perasaan begitu. Itu suasana, itu perasaan, saya rasa semua anggota dewan merasakan perasaan itu, merasakan suasana itu,” ungkap Benny.

Mengacu pengamatan dan pengalaman pribadinya berada di legislatif, kualitas demokrasi Indonesia, khususnya di DPR, mengalami pemburukan dari masa SBY, Jokowi, hingga Prabowo.

Namun di balik semua yang diketahui publik soal pemerintah dan DPR hingga saat ini, ia yakin masih ada kondisi-kondisi kurang baik yang disimpan di internal mereka dan tidak diketahui masyarakat.

DPR Bagaikan Tinggal di Dalam Goa

Selama ini, masyarakat sudah kerap bersuara untuk berbagai macam isu yang berkembang terkait kebijakan pemerintah. Rakyat berteriak dengan harapan pemerintah dan wakil mereka di DPR mau mendengarkan dan memperhatikan kebutuhan mereka.

Misalnya, bagaimana banyak rakyat memprotes kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintah yang menelan anggaran fantastis di tengah efisiensi APBN saat ini yang berdampak begitu luas.

Masyarakat menjerit, harga dan ketersediaan sembako di pasar tidak stabil, biaya pendidikan kian tidak terjangkau, beban hidup meningkat, guru dan tenaga kesehatan dibayar tidak layak, premanisme merajalela, lapangan pekerjaan sempit, jika pun posisi yang ditawarkan terlalu banyak syarat yang ditetapkan. Syarat-syarat itu mengalienasi kelompok usia 30 tahun ke atas atau kelompok berpendidikan rendah.

Di tengah situasi itu, pemerintah justru terus saja menggaungkan bahwa kondisi Indonesia baik-baik saja, ekonomi tumbuh, lapangan kerja meningkat, kemiskinan turun, dan sebagainya.

Namun, tidak ada pergerakan signifikan dari DPR untuk membuat pemerintah mengoreksi atau mengevaluasi sejenak jalannya kebijakan pemerintahannya.

“Ini (DPR) seperti di dalam gua. Seperti Plato bilang, seperti orang tinggal dalam gua, padahal dunia di luar sudah berubah. Kurang lebih gituah DPR itu,” ujar Benny.

“Suasana dalam gua itu tidak tahu realitas yang sebenarnya. Dalam gua yang kita lihat itu kok ada cahaya, ada bayang-bayang. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita menganggap yang bayang-bayang itulah yang benar, padahal kan itu hanya bayang-bayang. Yang sesungguhnya kan bukan bayang-bayangan itu, yang di belakangnya itu,” ia melanjutkan.
Karena DPR diam, akhirnya banyak tokoh atau pemikir kebangsaan yang bersuara, misalnya Sukidi dan Saiful Mujani yang telaten menyuarakan gagasan jujurnya soal kondisi demokrasi di negara ini

Bagi Benny, apa yang disampaikan para tokoh itu adalah realitas yang terjadi di luar goa, namun tidak disadari oleh mereka yang tinggal di dalam goa.

Misalnya apa yang terjadi pada seorang aktivis KontraS yang diserang air keras oleh oknum TNI, bagaimana publik memprotes kebijakan pembelian motor listrik dan kaos kaki untuk program MBG. Itu adalah kondisi lapangan yang DPR dak pemerintah seolah tutup mata.

“Orang-orang di dalam gua ini enggak ngerti, mereka nikmati aja, yang susah kan gitu. Itu saya rasa bukan hanya DPR, mungkin pemerintah juga kayak tinggal dalam goa. Sehingga menganggap suara di luar itu adalah gangguan-gangguan yang (mengganggu kenyamanan mereka). Jadi kalau ada gangguan di luar, ya tutup pintu,” jelas Benny.

Mereka melihat realitas yang semu. Stabilitas semu, keamanan semu, kesejahteraan semu. Mereka tidak terkoneksi dengan apa yang sebenarnya terjadi di luar goa.

Masalah selanjutnya, mereka sudah merasa nyaman di dalam goa dan tidak mau keluar dari dalamnya. Mereka tidak mau tahu.

Padahal, menurut Benny DPR dan harusnya bersyukur masih ada tokoh yang peduli dengan bangsanya, masih ada sosok yang berani berbicara apa adanya.

“Ya, memang sakit dan mungkin menyakitkan. Tetapi menurut saya lebih baik begitu, lebih baik disampaikan daripada didiamkan. Jangan sampai yang di dalam gua itu merasa benar bahwa ini yang benar, padahal tidak. Hidup dalam gua ya memang aman, tapi kan enggak stabil, itu stabilitas semu,” ujar politisi asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini.

Sebagai orang yang termasuk berada di dalam goa tersebut, Benny menyebut hanya ada dua hal yang bisa membuat DPR dan pemerintah keluar goa.

“Saya rasa yang membuat orang akan keluar gua pertama mereka tahu bahwa dunia di luar mereka sudah berubah. Yang kedua sudah sumpek di dalam gua,” celetuknya.