“Energi itu kan ibarat darah dalam tubuh kita. Bagaimana kita bergerak tanpa ada energi, apakah itu listrik, apakah itu BBM. Mobilitas kita kan pasti terhambat, kalau itu terjadi memang betul-betul saya juga gak ada gambaran,”

—Anggota Dewan Pakar Apindo, Anton Supit

Ketegangan di Timur Tengah belum mereda, konflik antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat masih terus bergejolak. Kondisi ini besar pengsruhnya terhadap geopolitik global. Salah satu yang paling kentara adalah di bidang ekonomi, akibat terganggunya rantai pasok berbagai jenis bahan baku.

Negara-negara dunia yang mengandalkan impor dari kawasan di sekitar area konflik sudah pasti akan terganggu roda ekonominya. Harga BBM dan barang komoditas melonjak sehingga memicu inflasi, dan seterusnya.

Indonesia tak luput dari ancaman global itu. Cadangan BBM kian menipis, kelangkaan dan kenaikan harga BBM adalah ancaman yang seolah sudah ada di pelupuk mata. Yang paling jelas, harga plastik di Tanah Air kini mengalami kenaikan 40-70 persen akibat gangguan pasokan bahan baku nafta dari Timur Tengah.

Di tengah kondisi ini, bagaimana dunia usaha merespons dan apa yang dilakukan untuk tetap bisa bertahan di tengah badai?

Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton Supit hadir dalam siniar Back to BDM dan membagikan perspektif dari dunia usaha terkait situasi geopolitik terkini.

Pertama, soal kelangkaan bahan bakar dan energi. Bagi dunia usaha, ketiadaan energi sama artinya dengan ketiadaan produksi.

“Energi itu kan ibarat darah dalam tubuh kita. Bagaimana kita bergerak tanpa ada energi, apakah itu listrik, apakah itu BBM. Mobilitas kita kan pasti terhambat, kalau itu terjadi memang betul-betul saya juga gak ada gambaran,” kata Anton.

Ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta bisa melakukan kerja dari rumah sebagai bentuk menghemat bahan bakar di  tengah kelangkaan, industri tidak bisa melakukannya. Pekerjaan non administratif tidak akan bisa di-WFH-kan

Cadangan BBM Nasional per akhir Matet 2026 disebutkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih ada di kisaran stok operasional untuk 21-28 hari. Meski disebut relatif aman dan termasuk di atas standar minimum, 21 hari bukan waktu yang panjang mengingat eskalasi perang di Timur Tengah masih terus berlangsung dan belum diketahui kapan akan mereda.

Oleh karena itu, pemerintah harus mencari jalan bagaimana caranya agar cadangan BBM kita tetap aman.

“Memang kalau kita lihat ketahanan energi kita, diumumkan oleh menteri kita kan 21 hari. Kalau menurut cerita, dari dulu (ketahanan energi) kita juga sekitar-sekitar itu, 21 hari juga, artinya tidak berkembang. Sebagai ilustrasi, kalau Jepang (memiliki ketahanan energi) 254 hari, itu pun (Jepang sudah) panik,” ujar Anton.

Sementara pemerintah Indonesia nampak tenang-tenang saja dengan cadangan BBM yang tidak seberapa itu.

Padahal, jika BBM langka, pasti harga akan naik dan jika harga BBM naik maka akan memengaruhi segala aspek biaya kehidupan.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memang dituntut harus berani menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar internasional.

Presiden harus mengesampingkan citra diri demi menjaga suara masyarakat untuk periode kedua. Jika memang harus naik, naikkan harga BBM.

“Pak Jusuf Kalla menceritakan pengalaman beliau, biasanya kalau dalam kasus gini di tahun pertama dan tahun kedua, pemerintah harus berani menaikkan (harga BBM). Kalau sudah tahun ketiga, tahun keempat, sudah mendekati pemilu, orang sudah enggak berani (menaikkan harga BBM). Jadi kalau melihat Pak Prabowo, (pemerintahan) ini baru 1 tahun lebih, semestinya agar APBN kita tidak berat— kalau tidak mau dikatakan jebol ya, memang harus naik (harga BBM), tetapi menjamin kesediaan,” jelas Anton.

Secara pribadi, Anton lebih memilih harga naik namun ketersediaan barang ada di pasar. Ketimbang harga tetap, namun stok langka, harus berebut, tidak ada kepastian, dan sebagainya.

“Karena kalau sudah orang mulai antri itu kan menjadi masalah sosial, menjadi kepanikan, dan lain-lain,” ujarnya.

Berbicara sebaliknya, jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM di tengah krisis seperti sekarang, maka subsidi pemerintah untuk BBM akan meningkat. Dari mana uang subsidi itu berasal, pilihanya dua: naikkan pajak atau tambah  utang. Buah simalakama, semua memiliki konsekwensi dan hambatan masing-masing.

Saat ini Indonesia banyak mengandalkan pasokan BBM dari impor, karena minim kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak di dalam negeri. Sehingga jika di negara atau kawasan pengimpor terjadi krisis, Indonesia akan sangat terpukul.

Anton mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM agar mau mengoptimalkan potensi-potensi minyak yang ada di seluruh Indonesia. Harus realistis, sepanjang membawa manfaat.

“Saya kira Pak Mahatir Muhammad punya filosofi, ‘jadi pemerintah itu gampang, saya entertain pelaku usaha, kalau dia untung profit sharing. Kalau dia rugi, ditanggung sendiri’. Artinya kalau ada swasta yang mau, apakah itu asing, sepanjang lebih baik daripada kita kerjakan sendiri (izinkanlah),” saran Anton.

“Jangan justru kita ambil alih malah menurun. Kita enggak bisa hidup tanpa profesional, apalagi kalau kita bicara menaruh orang yang inkompeten,” imbuhnya.

Sebagai sebuah negara, Indonesia harus bisa mempersiapkan diri jika hal terburuk benar-benar akan terjadi, sembari terus berharap hal baik akan segera muncul. Dalam konteks ini, kita tidak bisa memastikan kapan perang antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran akan benar-benar berakhir. Jika konflik itu berkepanjangan, kita harus bersiap dengan segala konsekwensinya.

Saya kira Adagium itu betul. Hope for the best, prepare for the worst. Kalau nantinya katakanlah kalau cerita ini betul, kita tidak usah khawatir, karena kita bisa refinery sendiri,” sebut Anton.

Ancaman El Nino

Belum beres persoalan konflik Tinur Tengah yang memicu krisis energi, Indonesia juga ada di bawah ancaman El Nino yang diprediksi BMKG akan terjadi di pertengahan hingga akhir 2026.

Musim kemarau nanti akan datang lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dari biasanya. Fenomena ini berpotensi menyebabkan bencana kekeringan bahkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kondisi lahan yang kering dan curah hujan yang rendah otomatis akan berdampak pada kesuburan lahan dan produksi pangan.

Menyikapi hal ini, Anton menyarankan agar pemerintah serius dengan kapasitas dan kualitas cadangan pangan nasional kita.

Jusuf Kalla sempat mengatakan, apapun bisa dijadikan pencitraan dalam panggung politik, namun tidak dengan soal cadangan pangan. Data atau informasi soal cadangan pangan adalah sesuatu yang harus benar dan riil mencerminkan keadaan sesungguhnya.

“Kalau kita bicara stok pangan, kita ingat bahwa ada juga di kitab suci di zaman Fira’un dulu, di mana panen 7 tahun, paceklik 7 tahun, tapi yang mereka bikin kan lumbung. Artinya stok yang benar-benar ada kan? Ini pun yang harus kita pikirkan karena kalau sudah menyangkut pangan ini jangan main-main,” kata Anton.

Di era rezim Joko Widodo, pemerintah pernah mengklaim surplus 16 juta ton beras. Namun kemudian dikoreksi menjadi 2,9 juta ton saja. Data simpang siur.

Kriteria untuk menyatakan surplus nasional juga harus diperjelas. Apa yang dimaksud dengan stok surplus nasional? Apakah hanya stok beras yang dikuasai pemerintah, atau stok beras yang ada di pasar hingga rumah tangga-rumah tangga?

Belajar dari China, di sana pangan menjadi prioritas utama pemerintahnya. Setiap tahun baru, keputusan yang diambil adalah selalu menyangkut soal pangan.

Pemerintah selalu menyampaikan pernyataan bahwa pangan di negaranya aman dan meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir. China mengoptimalkan produksi di dalam negeri. Namun, jika negaranya tidak bisa mencukupi komoditas tertentu, China pun tak segan untuk mengimpor komoditas tersebut dari negara lain yang bisa memenuhi kebutuhannya.

Kondisi krisis akibat perang ditambah fenomena El Nino, Indonesia harus benar-benar bersiap, jangan hanya duduk tenang. Persediaan bahan kebutuhan dasar di pasar tidak dapat dipastikan selalu ada. BBM bisa hilang, beras langka, gula mahal, dan seterusnya.

“Kalau kalau tidak ada Elnino, ya, kita tenang-tenang aja, kita beli beras ada. Tapi kan dengan ancam Elnino, terus kita dengar sekarang Qatar kalau enggak salah pusat LPG dibom. Kita berpikir efek ke kita ini gimana?,” ujar Anton.

Terakhir, Anton berharap agar pemerintah bisa terbuka dengan kritik-kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak. Kritik bukan berarti benci, tidak suka, dendam. Kritik adalah perhatian yang disampaikan untun sebuah perbaikan.

“Kata-kata yang ada di novelnya pujangga Inggris William Shakespeare yang judulnya Julius Caesar. Brutus mengatakan ‘not we love Caesar less but we love Roman more‘. Jadi kalau kita memberikan masukan yang dianggap mengkritisi, bukan kita tidak mencintai presiden kita atau pejabat kita, tapi kita lebih mencintai rakyat kita ini,” sebut Anton.

Anton benar-benar berharap, Presiden saat ini bisa muncul ke hadapan publik dengan pernyataannya yang kuat, bahwa semua kondisi masih ada dalam kendali.

Tak cukup hanya berbicara, pernyataan aman itu harus didukung dengan data-data yang riil dan akurat. Sehingga rakyat bisa percaya dan rasa tenang itu bisa tumbuh.