“Lebih baik data orang miskin diperbaiki oleh pemerintah. Tiidak semua orang perlu MBG kok. Kalangan menengah lebih senang dia makan di rumah. Jadi, MBG ini jangan sampai jadi sesuatu pemborosan yang enggak perlu,”

—Anggota DPR RI Periode 2009-2024, Didi Irawadi Syamsudin

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran telah dilaksanakan secara bertahap sejak Januari 2025.

Dengan segala macam pro dan kontra yang menyertainya, MBG kini telah menjangkau lebih dari 60 juta orang penerima manfaat, meliputi pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Menelan biaya Rp1,2triliun per hari, program ini tak pelak mendapat banyak kritik dari berbagai lapisan masyarakat, karena manfaat yang diterima di lapangan tak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.

Salah satu kritik datang dari Anggota DPR-RI Periode 2009-2024, Didi Irawadi Syamsudin. Didi menganggap MBG bukanlah program yang manfaatnya lebih besar untuk masyarakat, namun lebih menguntungkan bagi para pemain usaha yang berbisnis di dalamnya.

“Tidak boleh serupiah pun uang ini (masuk ke kantong pribadi), mengambil keuntungan. Kita kan makan berisi gratis, idealnya adalah membantu masyarakat, pelajar yang enggak mampu. Tapi dalam kenyataannya ini jadi bisnis di mana-mana. Ini rahasia umum,” kata Didi dalam perbincangannya dengan Budiman Tanuredjo dalam siniar Back to BDM.

Bagaimana tidak, untuk mendistribusikan MBG ke tiap penerima, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional melibatkan hampir 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang notabene dimiliki oleh pihak-pihak swasta atau nonpemerintah.

Dari anggaran Rp15.000 per porsi yang disediakan pemerintah, ada sekian persen dari uang tersebut yang dipangkas untuk keuntungan SPPG juga membayar para petugas yang terlibat di dapur hingga distribusi.

“Sekarang bayangkan, anggaran Rp15.000, tentu SPPG ini tidak mungkin enggak ngambil untung, karena (SPPG) ini kan swasta. Harusnya ini (keuntungan SPPG) jangan diambil dari yang Rp15.000. Tapi kalau negara menaikkan lagi, enggak mungkin juga, enggak ada uangnya. Dan mereka (SPPG) ngambil untung, mungkin 3.000-4.000 perak. Tapi enggak boleh juga. Bayangkan berarti kan harga makanan Rp10.000 atau Rp11.000. Mau makan apa hari ini? Gizi apa yang didapatkan dari (uang sejumlah itu),” ujar Didi geram.

Tak hanya swasta, SPPG juga banyak dikelola oleh partai-partai politik dan kader-kadernya. Mereka turut bermain dan mengambil keuntungan dari program yang tujuan awalnya adalah mengentaskan angka stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia itu.

Politisi Partai Demokrat itu pun mengaku sempat ditawari untuk turut membuat dapur SPPG. Ia dijelaskan akan mendapat keuntungan yang lumayan, modal pun akan kembali dalam jangka waktu relatif cepat. Namun, Didi mengaku menolaknya.

“Saya tidak mau ini. Makan Rp15.000 itu, coba kita (hitung harga) makan di rumah, berapa sih kita makan ya? Apa cukup bergizi Rp15.000? Diambil pula (untuk SPPG),” tanya Didi.

Ia mengaku sudah sejak awal tidak setuju dengan program MBG ala Presiden Prabowo Subianto ini. Baginya, MBG tidak mendarat di tangan yang benar-benar membutuhkannya. Banyak pelajar yang datang dari kelompok masyarakat kelas menengah dan atas yang tak memakan makanan MBG dengan berbagai alasan. Mereka biasa mengonsumsi makanan yang jauh lebih layak dan tentu sesuai dengan kebutuhan mereka dari rumah masing-masing.

Akhirnya, MBG pun banyak yang tidak dikonsumsi, terbuang,, dan berujung sia-sia.

Ia menyarankan, jika MBG ingin diteruskan, maka persempit sasaran penerimanya, berikan MBG hanya pada pihak yang memang benar-benar membutuhkannya.

“Lebih baik data orang miskin diperbaiki oleh pemerintah. Tiidak semua orang perlu MBG kok. Kalangan menengah lebih senang dia makan di rumah. Jadi, MBG ini jangan sampai jadi sesuatu pemborosan yang enggak perlu,” seru Didi.

Ia menyarankan, agar MBG ini diberikan dalam bentuk uang saja, langsung kepada orangtua masing-masing. Katakanlah 15.000 per porsi untuk 30 hari, maka berikan uang sejumlah Rp450.000 pada tiap orangtua penerima.

Ia yakin, orangtua akan memberi gizi terbaik untuk anaknya dengan uang yang diberikan, bahkan menambahkannya, tanpa ada potongan ini dan itu sebagaimana jika MBG dimasak melalui pihak ketiga (SPPG).

Selain itu, orangtua adalah pihak yang paling hafal dengan selera dan kondisi kesehatan sang anak. Mereka tahu, apa yang anak suka dan tidak suka, apa yang anak bisa makan dan tidak bisa makan.

Jika pun ada suara pesimis yang khawatir uang justru akan digunakan oleh ayah mereka, misalnya untuk membeli rokok, Didi memastikan jika pun terjadi maka jumlahnya tidak seberapa.

“Kan hanya sebagian kecil. Namanya orangtua pasti kesejahteraan anak yang paling dikedepankan,” ia yakin.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera memperbaiki database penduduk miskin untuk dijadikan rujukan menentukan sasaran penerima MBG ini.

Selama ini, data orang miskin di Indonesia masih tidak jelas. Kata Didi, lembaga-lembaga pemerintah mengantongi data yang berbeda-beda dan saling menyalahkan satu sama lain  jika ditanya soal data ini. Kondisi ini harus diperbaiki segera.

Didi berulangkali menegaskan betapa ia tidak setuju dengan program MBG. Selain karena alasan inefektivitas, MBG juga mengambil sebagian dana pendidikan yang sedianya dianggarkan 20 persen dari APBN.

Padahal, tanpa dikurangi untuk MBG saja pendidikan di Indonesia masih butuh banyak perbaikan. Mulai dari infrastruktur sekolah yang kurang layak, tenaga pendidik yang belum sejahtera, kurikulum yang belum matang, dan sebagainya. Masih ada banyak pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan kita yang perlu segera diselesaikan, dan itu membutuhkan biaya.

Datangnya program MBG justru mengurangi kapasitas pembiayaan pendidikan di Indonesia. Meskipun Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya sudah menyatakan tidak ada anggaran pendidikan yang dipotong untuk MBG dan insentif bagi guru honorer dan non-ASN sudah dinaikkan.

“Saya kira saudara Teddy harus keliling Indonesia tuh. Lihat bagaimana susahnya, masih banyak sekolah yang reot, guru-guru yang kalaupun dinaikkan (insentifnya) kecil sekali. Ini data nyata dan fakta nyata oleh banyak pihak dari akademisi maupun dari lembaga swadaya masyarakat yang sudah meneliti ini, memang mutu pendidikan kita begini ya (kurang baik dan tidak diutamakan oleh Negara),” ungkap Didi.

“Jadi lebih baik dana MBG itu (digunakan untuk) perbaiki sekolah, perbaiki kualitas guru, lalu pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Sayang dana pendidikan yang puluhan triliun tahun ini (digunakan) untuk sesuatu yang lebih banyak mubazirnya menurut saya,” kata Didi.