“Journalist is politician without responsibility.”

Kelakar itu pernah diucapkan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Kalimat yang terasa ringan, tetapi menyimpan makna dalam. Jurnalis bisa menulis tentang dunia yang ideal tanpa harus memikul beban pelaksanaan. Sementara pejabat eksekutif, dalam setiap keputusan, membawa konsekuensi nyata.

Kelakar itu dikutip kembali oleh Suryopratomo dalam bukunya Panggil Saya Tommy, sebuah “petite memori” selama lima tahun penugasan sebagai Duta Besar Indonesia di Singapura.

Buku ini bukan memoar politik besar. Ia bukan juga buku teori diplomasi. Ia lebih menyerupai catatan perjalanan—ringan, bertutur, dengan gaya jurnalistik yang mengalir. Ada peristiwa-peristiwa penting, terutama dalam masa pandemi Covid-19, ketika hubungan antarnegara diuji oleh keterbatasan mobilitas dan ketidakpastian ekonomi. Buku setebal 214 halaman itu diterbitkan Palmerah Syndicate.

Sebagian pembaca mungkin berharap lebih: kisah perjumpaan dengan para pemimpin, dinamika percakapan di balik pintu tertutup, atau detail-detail yang memberi warna pada hubungan bilateral. Namun Tommy memilih menahan diri. Ada batas yang dijaga.

Di sinilah refleksi itu muncul.

Diplomasi memang hidup dalam dua dunia: transparansi dan kerahasiaan. Seorang diplomat bekerja atas nama negara, bukan atas nama dirinya. Tidak semua pengalaman dapat diubah menjadi cerita publik. Ada etika, ada protokol, ada ruang kepercayaan yang tidak boleh dilanggar. Namun langkah menerbitkan “petite memori” tetap menarik. Ia menjadi bentuk akuntabilitas yang sederhana. Bukan laporan formal kementerian yang kaku, tetapi penjelasan dalam bahasa manusia. Dalam tradisi demokrasi, akuntabilitas bukan hanya soal angka dan laporan resmi. Ia juga soal narasi. Publik berhak tahu bagaimana amanah dijalankan—meski tidak semua detail bisa dibuka.

Latar belakang Tommy sebagai wartawan mungkin membentuk caranya melihat tugas. Wartawan terbiasa menjelaskan. Wartawan terbiasa membingkai peristiwa dalam cerita yang dapat dipahami. Maka diplomasi pun diceritakan sebagai pengalaman manusia, bukan hanya sebagai dokumen negara.

Ada pula dimensi lain yang patut direnungkan: perpindahan peran dari jurnalis ke diplomat. Dalam teori peran sosial, setiap posisi membawa ekspektasi yang berbeda. Wartawan mengawasi kekuasaan. Diplomat mewakili kekuasaan. Perubahan itu bukan sekadar perubahan jabatan, tetapi perubahan sudut pandang.

Apakah idealisme berubah? Apakah cara melihat dunia bergeser? Atau justru pengalaman baru memperkaya pemahaman tentang bagaimana negara bekerja?
Buku ini tidak menjawabnya secara eksplisit. Tetapi ia memberi kesan bahwa penugasan diplomasi dijalani sebagai amanah, bukan sekadar jabatan.

Kita juga tahu bahwa dalam politik Indonesia, jejaring dan relasi memainkan peran. Dukungan Surya Paloh, penunjukan oleh Presiden Joko Widodo, dan kembalinya Tommy ke Metro TV menunjukkan bahwa dunia media dan dunia kekuasaan tidak pernah sepenuhnya terpisah.

Namun mungkin justru di situ letak pelajarannya:
bahwa dalam demokrasi modern, batas antara media dan kekuasaan semakin cair. Yang menjadi penentu bukan latar belakang, melainkan integritas saat menjalankan peran.

Panggil Saya Tommy mungkin bukan buku yang mengguncang. Ia tidak membuka rahasia besar. Tetapi ia memberi satu hal yang jarang: jejak tertulis seorang pejabat publik tentang bagaimana ia menjalankan tugasnya.
Dan mungkin itu cukup.

Sebab bangsa yang baik bukan hanya bangsa yang memiliki pejabat yang bekerja, tetapi juga pejabat yang bersedia meninggalkan catatan—agar sejarah tidak hanya ditulis oleh pengamat, tetapi juga oleh pelaku. ***