“Serahkan ke yang profesional, yang berpengalaman. Untuk semuanya, ya politik luar negeri, untuk industri, untuk koperasi, untuk MBG, bahkan kasih yang profesional, meritokrasi. Kalaupun harus melibatkan orang yang bukan profesional, dia bukan pemegang kebijakan,”

—Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Muradi, Ph.D.

Belum genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia hari ini berada dalam satu kondisi di mana banyak orang membacanya sebagai kondisi yang kurang baik, kurang ideal.

Mulai dari kondisi keuangan negara yang tidak mudah, program-program pemerintah yang menelan anggaran super tinggi, maraknya teror terhadap pihak yang mengkritik rezim, badan atau lembaga dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki latar belakang terkait dengan tugasnya, penanganan bencana Sumatera yang lambat, bagaimana gaya pemerintah dalam merespons suara publik, dan sebagainya.

Semua persoalan itu terjadi di tengah situasi geopolitik dunia yang kini memanas. Ini membuat Indonesia dilanda ketidakpastian.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Muradi, Ph.D. menggambarkan situasi politik dan kebangsaan Indonesia saat ini dalam satu kata, “munyer”.

“Munyer itu antara pusing tapi kita berputar. Berputar tapi bukan pusing karena sakit, berputar karena situasinya memang tidak bisa kita prediksi,” kata Muradi saat berbincang dengan Budiman Tanuredjo dalam siniar Back to BDM.

Ia menyebut, sejauh ini pola pembangunan negara ini tidak terlihat, ini menimbulkan ketidakjelasan, munyer.

Muradi menyebut kita ada dalam kondisi yang tidak tahu tujuan, kita bernegara dan berbangsa tanpa tahu ke mana arah yang ingin dituju.

Misalnya berbicara soal program-program pemerintah yang seolah mengarah pada state capitalism, negara mendominasi sistem dan kontrol ekonomi. Sebutlah program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih. Programmya ada, namun infrastruktur belum memadai.

“Kalau ngelihat polanya ke sana (state capitalism). Tapi infrastrukturnya saya enggak lihat. Jadi infrastrukturnya sekarang kalau orang Sunda bilang abring-abringan, ke sana ke sini, enggak cukup jelas,” ujar dia.

Ia heran, mengapa pemerintah tidak menghidupkan saja kantin-kantin sekolah, biarkan mereka memasak untuk siswa-siswi di sekolahnya. Mengapa justru harus membangun ribuan SPPG baru, mengangkat tenaga baru yang kecakapannya dalam hal menyediakan makanan sehat juga belum jelas.

Ketidakjelasan infrastruktur ini pada akhirnya melahirkan penyimpangan-penyimpangan dalam perjalanan program andalan Prabowo ini. Data menunjukkan, 7-8 pemilik SPPPG adalah orang-orang yang ada dalam lingkar dekat kekuasaan. Pelaku usaha yang diuntungkan dari MBG adalah pedagang-pedagang dengan modal besar.

MBG secara konseptual memang tidak bisa dikatakan buruk, namun pada praktiknya tidak sebaik yang diharapkan.

Pemerintah pun pada akhirnya dibuat kerepotan menangani berbagai ketidaksesuaian kondisi di lapangan. Mulai dari SPPG tidak sesuai standar, kasus keracunan, menu makanan tidak layak, penolakan dari orangtua dan sekolah, dan lain sebagainya.

“Going nowhere, enggak tahu mau ke arah mana. Soal state capitalism, infrastruktur enggak siap. Tapi negara akhirnya karena enggak siap, negara kemudian sekedar ada. Orang nanya kira-kira MBG sampai kapan? Orang enggak tahu. Koperasi Merah Putih itu akan seperti apa? Kita enggak pernah tahu. Konsepnya kita enggak pernah dapat,” kata Muradi.

Masyarakat tidak pernah disuguhkan informasi yang komprehensif soal bagaimana program itu secara menyeluruh, apalagi diajak berdiskusi dan dimintai pendapatnya. Publik hanya menyaksikan, pemerintah tiba-tiba sudah dengan keputusannya, program dijalankan, meski kemudian muncul masalah di sana-sini.

Termasuk pengadaan mobil pick up untuk Koperasi Merah Putih. Pemerintah berencana mengimpor 105.000 unit mobil pick up dari India dengan anggaran lebih dari Rp24 triliun.

“Tiba-tiba, enggak ada hujan, enggak ada angin, impor 105.000 mobil dari luar. Kita kan sudah punya di sini, jangan 4×4 (4WD), kan 4×2 kan bisa sebenarnya kalau di model-model produksi nasional. itu sesuatu yang saya kira istilah saya sebagai munyer tadi. Ini apa sih, perencanaan enggak ada, tiba-tiba harus ada 105.000. Dan itu dipaksakan, didedet. Kalau itu ceritanya, ya kita enggak pernah tahu mau ke mana ini,” ungkap Muradi.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sempat menyatakan rencana impor mobil ini akan ditunda. Namun ajaibnya, tak lama dari pernyataan itu dilontarkan, 1.200 unit telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Selain tidak adanya perencanaan yang matang, Muradi melihat kurangnya koordinasi antar lembaga di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ini. Kondisi itu menyebabkan hal-hal semacam ini bisa terjadi. DPR bilang tunda, pemerintah terlanjur kirim, meski belum semua.

“Negara itu kan punya perencanaan, perencanaan itu yang saya enggak lihat. Tiba-tiba kita kaget, hari ini ngomong, besok datang. Maksud saya ini kan berarti rangkaian yang memang coba ditutupi sampai sebelum ini clear, itu jahat gitu loh. Perencanaan impor 105.000 pick up itu kan bukan uang sedikit, diomongin dong minimal setahun sebelumnya, ada perencanaan begini, karena gini gini,” ujar dia.

Impor pick up ini juga secara tidak langsung mematikan produsen lokal, yang selama ini diharuskan menggunakan 40-60 persen komponen lokal dalam merakit kendaraan. Pick up dari India ini 0 persen menggunakan komponen lokal kita.

Muradi menegaskan, program-program pemerintah banyak yang tidak dilandasi dengan perencanaan dan struktur yang matang. Ia pun menduga, ada pihak yang sengaja membuat program impor ini demi keuntungan sesaat mereka sendiri.

“Kita enggak bisa, dalam posisi tertentu, hari ini mengatur negara dengan pola seperti itu. Negara perlu ditata dengan pakaian nurani, dengan macam-macam. Kita mau tanya, publik (sesungguhnya) mau apa sih? Bukan kemudian publik dikasih MBG, terima,” kata Muradi.

Serahkan pada Ahlinya

Selain masalah infrastruktur yang tidak matang, Indonesia juga dilanda masalah hilangnya sistem merit dalam berbagai bidang.

Kita bisa melihat ada banyak lembaga, kementerian, badan, yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kecakapan, latar belakang, atau pengalaman di bidang tugasnya. Penunjukan bukan didasarkan pada keahlian atau profesionalitas, namun lebih mengedepankan aspek kedekatan.

Parahnya, Presiden selaku eksekutif yang memiliki hak menentukan sosok-sosok pimpinan lembaga-lembaga negara, justru mengabaikan aspek integritas calon yang akan dipilihnya.

“Eranya Pak Jokowi, orang (calon pemimpin) disodorkan surat, bikin pakta integritas, bisa ngecek ke KPK, dan segala macam. Hari ini kan enggak, kita bisa lihat misalnya dalam hitungan-hitungan bulan sudah ada menteri yang terlibat korupsi, walaupun beliaunya (Prabowo) komitmen ya (memerangi korupsi), tapi kan itu jadi pembenaran bahwa beliau secara prinsip tidak cukup bisa mengendalikan pemerintahannya. Enggak mungkin orang yang sudah punya suspect koruptor, kemudian kita lantik. Kan harusnya sudah tahu (korupsi), jangan dilantik,” kata Muradi.

Tak hanya pimpinan yang dipilih tanpa memperhatikan latar belakang kemampuan dan integritas individunya, pemerintah kita juga membiarkan suatu program dijalankan oleh lembaga atau pihak yang tidak berkesesuaian tugas dan fungsi pokoknya.

Contoh paling mudah, MBG yang bergerak di bidang pemenuhan gizi kini banyak dilaksanakan oleh TNI dan Polri yang seharusnya bergerak di bidang pertahanan negara dan keamanan masyarakat.

“Maksud saya, kalau mau state capitalism ya sekalian saja, tapi profesional loh. Ambil alih semua (oleh) Negara. Statecapitalism-nya benar-benar mengarah kepada apa yang menjadi kepentingan publik secara langsung,” seru Muradi.

Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka Indonesia bisa menjadi bangsa yang kehilangan sosok panutan atau role model. Presiden Prabowo yang datang dari latar belakang militer, diharapkan mampu memimpin bangsa ini dengan tegas dan wibawa, namun ternyata masyarakat tidak mendapatkan apa yang diharapkan.

Muradi menyebut, jika kita sudah kehilangan panutan, kehilangan harapan, maka kita akan kehilangan gambaran sesungguhnya apa yang menjadi tujuan akhir kita. Kita hanya terus berjalan menuju satu titik, namun titik apa itu, tidak ada yang tahu.

Para pengelola Negara hari ini masih sibuk mencari keuntungan untuk diri sendiri dari proses-proses yang berjalan, mereka belum memikirkan kepentingan umum demi kebaikan bersama.

Ia memperingatkan pemerintah agar dalam menjalankan Nehara, segala sesuatu butuh perencanaan, butuh ukuran, jangan mengambil keputusan tanpa adanya perumusan yang tuntas. Dari satu kebijakan yang dibuat, ada jutaan rakyat yang menerima dampaknya. Gunakan anggaran dengan bijak, karena uang itu, sebagian besar datang dari rupiah yang susah payah dikumpulkan oleh rakyat.

“Buat saya mengatur negara harus jauh lebih terstruktur, supaya publik bisa dapat impact, publik merasa nyaman, dan seterusnya seperti itu,” kata Muradi.

Terakhir, ia meminta agar pemerintah kembali menghidupkan sistem merit, serahkan segala urusan pada ahlinya. Hentikan penunjukan berdasarkan aspek kedekatan.

“Serahkan ke yang profesional, yang berpengalaman. Untuk semuanya, ya politik luar negeri, untuk industri, untuk koperasi, untuk MBG, bahkan kasih yang profesional, meritokrasi. Kalaupun harus melibatkan orang yang bukan profesional, dia bukan pemegang kebijakan,” tegas Muradi.

Jika hal-hal spesifik dipimpin oleh seorang yang bukan ahlinya, yang terjadi adalah kekacauan seperti sekarang. Prabowo masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Dari 5 tahun periode kepemimpinannya, setidaknya ia masih memiliii 2,5 tahun untuk menata pola baru.

Hal itu sangat mungkin dilakukan, mengingat Prabowo didukung oleh kekuatan politik yang besar, Prabowo juga mengantongi dukungan publik yang tak kalah besarnya.

Semoga gagasan perbaikan segera dicetuskan dan dieksekusi, demi Indonesia yang lebih.