“Hutang budi politik ketika beliau (Prabowo) maju di Pilpres 2024 bersama dengan Gibran anaknya Pak Jokowi. Dan kemudian mereka menang. Saya kira tidak mudah (mendapat kemenangan) kalau dengan resource-nya Pak Prabowo sendiri,”

—Guru Besar di Bidang Politik dan Keamanan Unpad, Prof. Dr. Muradi, Ph.D.

Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Pemerintahan Prabowo-Gibran praktis telah berjalan hampir 1,5 tahun, tepatnya 17 bulan per Maret 2026 ini. Sepanjang perjalanan pemerintahan itu pula, Presiden belum melakukan pergantian terhadap 3 pimpinan utama di bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Kapolri, masih Listyo Sigit Prabowo. Jaksa Agung, masih St Burhanuddin. Panglima TNI, masih Agus Subyanto. Ketiganya sudah ada di posisi saat ini sejak rezim pemerintahan masih dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Guru Besar di Bidang Politik dan Keamanan dari Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Muradi, Ph.D menyebut 3 posisi tersebut dengan istilah “trisula”. Ia mengatakan, trisula itu harus dilakukan penyegaran, Presiden harus melakukan penyegaran, agar pemerintahannya terlepas dari bayang-bayang rezim sebelumnya.

“Ketika tidak diganti, akan ada dua situasi yang akan dihadapi oleh pemerintah Prabowo. Pertama, dia akan linkage terus dengan pemerintahan sebelumnya, baik kasus, segala macam. Yang kedua adalah dia tidak akan bisa objektif atau independen dalam memutuskan hal-hal yang beririsan dengan rezim sebelumnya,” ujar Mudadi dalam siniar Back to BDM.

Jika Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung tidak juga diganti, maka kaki Presiden Prabowo ke depan akan terus terikat dengan pemerintahan sebelumnya. Presiden tidak akan memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Kini, pemerintahan Prabowo-Gibran didukung oleh koalisi partai politik yang kuat, nyaris tanpa oposisi. Semestinya, pergantian pucuk-pucuk kepemimpinan di bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum bukan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Namun kenyataannya, pergantian urung terjadi.

Muradi membaca setidaknya ada dua alasan mengapa Prabowo masih mempertahankan Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung yang terpilih di masa Jokowi. Pertama, ada hutang budi politik yang ditanggung Prabowo terhadap Jokowi.

“Hutang budi politik ketika beliau (Prabowo) maju di Pilpres 2024 bersama dengan Gibran anaknya Pak Jokowi. Dan kemudian mereka menang. Saya kira tidak mudah (mendapat kemenangan) kalau dengan resource-nya Pak Prabowo sendiri,” kata Muradi.

Alasan kedua, ada kesan Prabowo tidak peduli dengan pihak-pihak lain, kecuali dengan dirinya sendiri. Prabowo tidak mengganti figur-figur yang dipasang oleh Jokowi, melainkan hanya menyandingkan orang-orang pilihannya untuk membersamai orang-orang Jokowi.

Misalnya, mempertahankan Panglima TNI lama dan melantik sosok Tandyo Budi Revita sebagai wakilnya. Kemudian Prabowo juga sempat 2 kali mengganti sosok Wakapolri di November 2024 dan Agustus 2025, namun di mata Muradi dua sosok Wakapolri baru itu tidak bisa menahan manuver politik dari Kapolri sehingga bisa fokus pada tupoksi kepolisian: pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.

“Jadi dari tiga dan empat jadi bola liar, bukan bola panas, bola liar, karena sebenarnya beliau kalau mau bisa melakukan itu, untuk bisa mengendalikan (jalannya pemerintahan) dalam kendali Pak Prabowo sendiri,” ujar akademisi yang pernah menjadi calon Pj Walikota Bandung itu.

Bukan tidak mungkin, antara Prabowo dan Jokowi telah mengambil kesepakatan untuk tidak melakukan pergantian, ketika Prabowo memenangkan Pilpres setelah di-endorse oleh Jokowi dan dibantu kemenangannya dengan segala kekuatan politik yang dimiliki Jokowi.

Tapi, politik seharusnya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian, dan 1,5 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk Prabowo bisa membuktikan bahwa dia sudah bisa memimpin negara ini dengan caranya sendiri, bukan dengan cara yang menjadi kesepakatan dengan pendahulunya.

Penyegaran pada trisula sebagaimana disebutkan di awal, menurut Muradi tidak harus dengan mengganti sosoknya, namun bisa juga dengan mengambil sumpah ulang di masa kepemimpinan Prabowo. Ini belum dilakukan hingga saat ini.

“Tiga-tiga yang disebutkan l, dari Panglima TNI, Kapolri, dan juga Jaksa Agung itu masih bisnis melakukan pekerjaan-pekerjaan dan yang sebenarnya sama dengan ketika rezim sebelumnya. Harusnya kan polanya berubah. Pola perubahan ini yang tidak saya lihat. Paling tidak di dua lembaga, di polisi maupun di TNI. Jadi kelihatannya mereka ya sudah business as usual, normatif saja. Makanya kemudian orang tidak melihat perubahan yang sedemikian (signifikan) ketika Pak Prabowo sebagai Presiden menggantikan Pak Jokowi,” ungkap Muradi.

Parpol Nyatakan Dukungan Politik untuk Prabowo 2029

Belum genap 2 tahun pemerintahan baru bekerja, partai-partai politik sudah menyatakan sinyalemen atau pernyataan terbuka yang mengarah pada dukungan untuk Prabowo maju di Pilpres 2029. Bahkan ada juga yang menawarkan kadernya untuk menjadi calon pendamping Prabowo nanti. Sebut saja PAN, Golkar, dan PKB.

Mengapa dukungan politik untuk putaran periode kedua sudah bergema di saat periode pertama saja belum jauh berjalan dan masih banyak hal yang harus dibenahi dari pemerintahan Prabowo?

Prof. Muradi menyebut setidaknya ada 3 alasan mengapa parpol berlaku demkian. Pertama, partai politik ingin membangun daya tawar. Dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, penentuan sosok cawapres adalah sesuatu yang sangat dinamis dan sulit ditebak. Dengan demikian, partai politik harus memiliki daya tawar tinggi untuk memperbesar kemungkinan. Kedua, partai politik tidak bisa menggunakan sumber-sumber mereka untuk menghidupi partai.

“Saya ingat banget waktu Pak Jokowi 10 tahun, Pak Jokowi mungkin agak nutup mata dengan perilaku manuver partai yang ada di pemerintahannya selama tidak korup dan tidak mengambil banyak, partai kan tetap butuh hidup dari itu. Tapi hari ini kan enggak bisa, semua terawasi dan semua bisa kita cek,” jelas Muradi.

“Nanti Mas Budiman bisa ngobrol dengan teman-teman partai politik itu, ketua-ketua partai politik, seberapa besar mereka dapatkan selama 18 bulan ini. Saya kira tidak lebih baik dibandingkan era Pak Jokowi di 18 bulan pertama (pemerintahan Prabowo) dengan dengan durasi yang sama,” lanjutnya.

Alasan ketiga parpol cepat-cepat menyodorkan dukungan adalah adanya keresahan di tubuh partai politik itu sendiri. Dengan mendukung rezim yang sedang berkuasa atau mendukung calon petahana, mereka dimungkinkan akan mendapat dua akses: akses kekuasaan dan akses ekonomi (logistik) untuk memenangkan Pemilu 2029.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa partai-partai politik kita sesungguhnya memiliki permasalahan finansial untuk bisa terus hidup dan memenangkan pertandingan.

Di balik itu semua, ada satu persoalan penting yang dianggap Muradi memicu gelombang dukungan partai politik untuk periode kedua Prabowo muncul dalam tempo yang sesingkat ini. Hal itu adalah keterbatasan ruang gerak parpol di era Prabowo yang jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan di era Jokowi.

“Pak Jokowi kan memberikan memberikan (ruang) kreativitas, kebebasan untuk berekreasi selama ini loh target saya ini begini, katakan Pak Jokowi itu adalah infrastruktur, selama itu menjadi karya infrastruktur silakan. Tapi itu di MBG enggak terjadi, di Koperasi Merah Putih enggak terjadi. Itu dikuasai orang-orang tertentu yang ada di sekeliling Presiden,” jelas Muradi.

Kader partai koalisi yang menduduki kursi menteri sekalipun belum tentu mendapat peluang untuk berkreasi dan berinovasi. Inovasi bisa jadi tidak diterima oleh orang-orang yang ada di lingkaran terdekat presiden.

Hal itu gamblang terlihat pada penanganan bencana Sumatera. Kementerian dan lembaga atau badan seolah bingung harus melakukan apa. Menurut Muradi, mereka takut salah.

“Sekarang sudah berapa bulan kasus bencana alam di Sumatera, hampir 2 bulan. ada enggak efek yang bisa kita lihat? Saya kira ya saya kemarin ke sana belum berubah drastis. Memang ada pembangunan, tapi buat saya untuk kita yang ini kayak bandingkan misalnya dengan dulu di Palu ya atau bisa di NTB dulu ya itu jauh lebih cepat di sana,” ungkapnya.

Padahal, tata kelola pemerintahan modern seharusnya memberi kebebasan pada tiap mesin penggerak pemerintahan itu sendiri, bukan membatasi. Pemimpin tertinggi cukup memberi KPI yang harus dicapai para pembantunya dan tidak melimitasi kebebasan mereka untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

“Selama 18 bulan ini justru partai menunggu instruksi saja, menteri-menteri juga menunggu instruksi saja. Apa yang menjadi titah presiden maka mereka kerjakan, kalau enggak mereka enggak berani. Karena begitu mereka mengerjakan suatu yang bukan domain yang dianggap presiden sebagai hal yang baik, mereka bisa dievaluasi serius,” ungkap Muradi.

Tren semacam ini bisa terjadi di masa pemerintahan Prabowo karena Prabowo selain sebagai seorang Presiden, ia juga seorang ketua umum partai politik, sehingga tidak ada pihak yang lebih tinggi darinya yang bisa mengendalikan pemerintahannya.

Jadi, hari ini bisa dikatakan hampir tidak ada kendali atau pembatas yang menjadi rem bagi pemerintahan Prabowo. Koaliai besar. Tidak ada partai oposisi. Dan Prabowo sendiri merupakan pimpinan tertinggi dari partai penguasa, Gerindra.

“Sekarang itu hampir semua kendali itu enggak ada, kendali itu ada di ketua umum dan ketua dewan pembina plus presiden. Mau bicara apa kita, dulu kita sama-sama meyakini bahwa ketua umum partai kalau bisa tidak menjadi menteri. Hari ini, sekjennya, bendahara umumnya ada (jadi) menteri dan sebagainya. Buat saya ya enggak bisa ngolah. Jadi pada prinsipnya, ketika mereka melakukan tata kelola pemerintahan dia akan terjebak dengan mana yang didahulukan, apakah partai atau negara,” terang Muradi.

Secara tidak langsung, Muradi menyebut 18 bulan pertama pemerintahan Jokowi relatif lebih baik dari pemerintahan Prabowo. Terutama dalam hal koordinasi dan kebebasan untuk berinovasi.

Jokowi memiliki jargon “nawacita” yang di dalamnya dirincikan apa saja yang ingin dicapai. Ia tidak membatasi para menteri dan pembantunya untuk memilih jalan apa, selagi masih ada dalam koridor nawacita yang ia bawa.

Tapi hari ini, Prabowo dengan MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat bahkan Sekolah Garuda yang menjadi program-programnya, tidak memberikan ruang yang cukup untuk inovasi.