Budiman Tanuredjo

Rimawan Pradiptyo, PhD, dosen ekonomi UGM Yogyakarta mengirim pesan. Guru besar UGM menyampaikan pesan kebangsaan untuk menolak Agreement on Reciprocal Trade (ART), pada Senin 3 Maret 2026. Suaranya keras dan lantang, meminta ART dibatalkan. Hal serupa disampaikan Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fathul Wahid. UII Yogyakarta juga meminta Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP), membatalkan Perjanjian dagang dengan AS, dan mengevaluasi proyek Makan Bergizi Gratis. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM Tiyo Ardiantoro juga mengkritik proyek Makan Bergizi Gratis.

Di Jakarta suaral lantang itu juga mulai terdengar. Organisasi masyarakat Islam meminta Presiden Prabowo ke luar dari BoP. Suara itu bukan dari partai politik tapi oleh individu yang gelisah dengan situasi kebangsaan. Gerakan Nurani Bangsa menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto menarik diri dari BoP dan tidak mengirimkan pasukan ke Gaza. Seruan serupa disampaikan civitas akademi Universitad Padjadjaran Bandung.

Yogyakarta selalu menarik dalam lanskap politik nasional. Para ilmuwan di Yogyakarta—saat ini – belum terkooptasi dengan politik Jakarta. Rektor UII Fathul Wahid tak ikut hadir saat Presiden Prabowo Subianto mengundang seribuan rektor. Fathul malah menghadiri pidato guru besar Zainal Arifin Mochtar. Suara jernih dan kerap muncul dari dari wilayah yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono X. Pada tahun 1998, Sultan Hamengku Buwono X menggelar Pisuwonan Agung menjelang kejatuhan Presiden Soeharto. Dan, jatuhlah kekuasaan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa.

Dunia dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Terjadi perang di Timur Tengah. Lembaga pemeringkat internasional memberikan outlook negatif terhadap Indonesia. Tata laksana bermasalah. Kebijakan tak bisa diprediksi. Lembaga pemeringkat asing memberikan penilaian: lampu merah dalam fiskal.

Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu eskalasi besar di Timur Tengah. Sejarah menunjukkan, perang di Timur Tengah selalu berujung pada dua konsekuensi: krisis energi dan ketidakpastian ekonomi global. Harga minyak melonjak. Cadangan BBM Indonesia, menurut Menteri Bahlil Lahadalia, cukup untuk 22 hari. Inflasi bisa terdorong naik. Pasar keuangan menjadi sensitif terhadap setiap kabar geopolitik.

Situasi ini sering disebut sebagai security–economy nexus—ketika krisis keamanan global langsung mempengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara lain. Indonesia pernah merasakannya. Krisis minyak tahun 1970-an. Krisis keuangan Asia 1997. Dalam dunia yang saling terhubung, stabilitas ekonomi nasional sering kali bergantung pada dinamika geopolitik yang berada di luar kendali kita.

Karena itu pemerintah Indonesia perlu membaca situasi ini bukan sekadar sebagai konflik regional, tetapi sebagai potensi guncangan ekonomi global.

Sinyal dari Pasar

Beberapa waktu terakhir, pasar keuangan memberi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Penilaian dari lembaga global seperti MSCI, S&P Global Ratings, dan Fitch Ratings mencerminkan bagaimana dunia membaca arah ekonomi Indonesia. Pasar tidak hanya membaca angka. Pasar membaca arah kebijakan. Kebijakan yang masuk akala tau kebijakan populis yang tak didukung tata kelola.

Kepercayaan pasar sering disebut sebagai credibility of policy. Ketika kredibilitas kebijakan dipertanyakan, reaksi pasar bisa datang lebih cepat daripada respons pemerintah. Tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan dalam beberapa waktu terakhir adalah salah satu tanda bahwa pasar sedang menguji ketahanan kebijakan ekonomi kita.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan gejolak geopolitik Iran belum mengganggu stabilitas keuangan Indonesia. Meski harga minyak dunia telah menyentuh 80 dollar AS per barrel, pemerintah menilai kondisi fiskal masih terkendali. “Channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke 80, saya hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi tidak masalah,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).
Namun masalahnya, pasar global tidak membaca pidato. Ia membaca tata kelola.

Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, bangsa ini tetap perlu percaya diri tapi tak perlu juga terlalu arogan. Pemimpin perlu menggalang solidaritas nasional, bukan malah menebar ketidaknyamanan. Pemerintah justru perlu memperluas ruang dialog. Suara dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, Celios —yang belakangan menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan nasional—tidak semestinya dipandang sebagai gangguan politik.

Dalam teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan Jürgen Habermas, kritik publik justru merupakan mekanisme koreksi yang menjaga rasionalitas kebijakan. Demokrasi tidak hanya hidup dari pemilu. Ia hidup dari percakapan publik. Suara alternatif itu kian penting justru ketika pranata demokrasi mengalami disfungsi akut. Dalam masa krisis, negara yang kuat bukan negara yang menutup telinga, tetapi negara yang mampu mendengar sebelum mengambil keputusan.

Peran DPR dan Konstitusi

Dalam konstitusi Indonesia, kebijakan luar negeri bukan semata domain pemerintah. Konstitusi menempatkan DPR sebagai pengawas terhadap berbagai komitmen internasional yang memiliki implikasi strategis bagi negara. Perjanjian internasional. Kerja sama ekonomi strategis. Komitmen geopolitik. Semua itu seharusnya dibahas secara transparan di parlemen. DPR bukanlah cabang kekuasaan eksekutif.

Ini bukan soal prosedur formal semata. Ini soal legitimasi demokratis. Karena kebijakan luar negeri pada akhirnya berdampak langsung pada kehidupan rakyat di dalam negeri. Di dalam negeri, tantangan tidak kalah berat.

Ramadan dan Idul Fitri selalu menjadi periode sensitif bagi ekonomi nasional.
Ketersediaan bahan pokok. Harga pangan yang stabil. Pasokan energi yang aman. Semua itu harus dijaga. Apalagi setelah musim hujan berlalu dan potensi El Niño kembali muncul, sektor pangan bisa menghadapi tekanan baru.

Di saat yang sama, kebijakan fiskal harus dijaga kredibilitasnya. Program besar seperti Program Makan Bergizi Gratis perlu terus dievaluasi agar benar-benar tepat sasaran dan tidak mengganggu kredibilitas fiskal. Bantuan sosial tidak boleh berubah menjadi ladang bisnis bagi para pengelolanya. Jika kebijakan fiskal kehilangan disiplin, kepercayaan pasar akan cepat terganggu.

Dan ketika kepercayaan pasar hilang, biaya yang harus dibayar negara akan jauh lebih mahal.

Memo untuk Kita

Dunia sedang memasuki fase ketidakpastian. Perang. Krisis energi.
Tekanan ekonomi global. Semua bisa datang bersamaan. Dalam situasi seperti ini, bangsa membutuhkan dua hal dari para pemimpinnya: keberanian mengambil keputusan, dan kerendahan hati untuk mengevaluasi kebijakan.

Sejarah menunjukkan, krisis global sering menjadi ujian bagi kualitas kepemimpinan nasional. Negara yang mampu bertahan bukan selalu yang paling kuat secara ekonomi, tetapi yang paling bijak dalam mengelola kekuasaan. Karena dalam masa krisis, yang paling dibutuhkan bangsa bukan sekadar kekuasaan—tetapi kebijaksanaan.