“Jadi buat saya simpel saja, memang ini bagian dari skema, dari perang 12 hari, kemudian KTT BoP, dan sekarang penyerangan terhadap Iran,”

—Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof. Muradi, Ph.D

Rangkaian serangan militer gabungan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran dimulai 28 Februari lalu dengan menyasar sejumlah infrastruktur militer dan titik-titik strategis di Republik itu.

Serangan ini menyebabkan Pimpinan Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei pada keesokan harinya. Iran pun membalas serangan itu dengan menembakkan drone, rudal balistik, dan rudal hipersonik ke kawasan Israel, dan pangkalan militer AS yang terletak di beberapa negara teluk.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah pun tak terhindarkan. Iran membatasi lalu lintas di Selat Hormuz yang ada di bawah otoritasnya dengan mengerahkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Selat ini merupakan jalur lalu lintas kapal yang mengangkut 20 persen lebih pasokan minyak bumi ke berbagai negara dunia. Akibatnya, suplai minyak negara-negara dunia menjadi terimbas. Ini tentu akan menimbulkan efek domino yang meluas.

Budiman Tanuredjo berbincang dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof. Muradi dalam siniar Back to BDM mendiskusikan isu ini.

Muradi menjelaskan, perang antara AS-Israel melawan Iran bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Sudah ada catatan ketegangan yang terjadi di antara mereka sebelumnya, sehingga perang saat ini pun terjadi.

“Ini kan enggak ujuk-ujuk. Jadi perang itu kan memang dia ada tahapan-tahapan. Katakanlah perang 12 hari setahun lalu, itu bukan perang, itu adalah exercise awal. Artinya memang sebenarnya kita sudah menduga akan ada serangan,” jelas Muradi.

Persiapan menuju perang kali ini juga ia endus dari langkah Presiden AS, Donald Trump yang membentuk badan perdamaian Board of Peace (BoP) beberapa saat sebelumnya.

Dengan melihat anggota BoP yang sebagian besarnya berasal dari negara-negara Arab atau berpenduduk muslim yang mendukung Palestina, Muradi mengartikan ini sebagai upaya Trump untuk melokalisasi dukungan mereka terhadap Iran ketika AS dan Israel melancarkan serangan.

Negara-negara itu secara tidak langsung akan memiliki beban moral jika tidak berada di pihak Trump. Maka, mereka dipastikan tidak akan menyampaikan dukungan dan keberpihakannya pada Iran.

“Itu kan terjadi ya, dari sekian puluh anggota itu kan mungkin lebih dari 3/4 anggotanya adalah negara dengan penduduk muslim. Jadi memang ini enggak ujuk-ujuk. Artinya memang situasinya sudah kita duga, tapi memang agak surprise karena dilakukan bersamaan pasca KTT BoP itu,” jelas Muradi.

Jadi, pembentukan BoP dan serangan terhadap Iran di akhir Februari 2026 adalah sesuatu yang berkaitan, sangat mungkin sudah direncanakan.

Negara-negara itu mau bergabung, sekalipun harus membayar iuran yang tidak sedikit, yakni 1 juta dollar AS atau Rp17 miliar. Muradi menyebutnya BoP sebagai jebakan politik atau political trap.

Pertama, AS mengiming-imingi negara calon anggota BoP
melihatnya karena dilatarbelakangi dua hal.

Pertama, kebijakan tarif impor Trump. Negara yang bergabung dalam badan perdamaian bentukannya akan mendapat keringanan tarif, jauh dibanding negara di luar BoP.

Kedua, iming-iming bahwa negara anggota BoP akan mendapat ruang lebih besar untuk bisa terlibat dalam tata dunia baru yang sedang dibangun oleh AS.

“Jadi buat saya simpel saja, memang ini bagian dari skema, dari perang 12 hari, kemudian KTT BoP, dan sekarang penyerangan terhadap Iran,” ujarnya.

Pangkah politikuar negeri yang ditempuh Trump belakangan ini memang begitu kontroversial. Banyak pihak yang menganggap Trump memainkan manuver geopolitik yang zig-zag atau tidak berpola.

Misalnya, menerapkan tarif impor tinggi pada negara-negara dunia, perang dagang intensif dengan China, menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, kini membantu Israel menyerang Iran untuk menggulingkan Rezim Ali Khamenei.

Padahal, dalam diplomasi semua harus memiliki pola yang jelas. Trump pun dianggap melakukan sesuatu yang jauh dari konteks diplomasi antar negara, karena tidak menghormati entitas negara bangsa.

Iran Bukan Negara yang Mudah

Sebelum menyerang Iran, AS tercatat pernah menyerang beberapa negara yang lain seperti Irak dan Libya. Keduanya terbilang mudah untuk dimainkan oleh Amerika, karena rezim pemerintahannya yang korup dan menyimpang. Kondisi itu membuat rezim lemah, karena tidak mendapat dukungan dari rakyatnya.

Berbeda dengan Iran yang dipimpin oleh seorang tokoh agamawan yang dikenal luas memiliki integritas terhadap negara dan rakyatnya.

“Itu yang membuat mereka (rezim Iran) pada akhirnya disokong oleh warga negaranya. Artinya memang secara prinsipil ini enggak mudah semudah mereka masuk ke Libya maupun ke Irak,” jelas Muradi.
AS pun diduga tidak akan bertahan lama dalam perang ini, karena selain mengeluarkan dana yang tidak sedikit, menyerang Iran demi meruntuhkan rezim yang saat ini memimpin bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Khomenei sudah berhasil disingkirkan, namun rezim tidak hancur. Justru lahir penggantinya yang dikenal jauh lebih berani dan radikal. Dia adalah Mojtaba Khamenei, anak dari Ali Khamenei itu sendiri.

Jika terus dipaksakan, hanya kerugian yang mungkin didapat Amerika.

Kecuali, AS berhasil menemukan titik lemah Iran terkait persenjataan militer yang mereka miliki. Rudal-rudal yang Iran luncurkan dalam sepekan terakhir disebut adalah rudal dengan teknologi lama yang masih mereka simpan. Meski stok lama, rudal itu terbukti bisa bekerja dengan baik dan menghancurkan banyak titik di Israel dan kawasan militer AS yang ada di negara-negara Arab.

Iran masih menyimpan senjata dengan teknologi yang jauh lebih mutakhir. Inilah yang belum diketahui dan masih menjadi teka-teki bagi pihak lawan.

“Saya memprediksi (perang) akan berlarut-larut (hanya saling serang) ketika mereka (AS dan Israel) belum bisa menemukan titik lemah Iran terkait dengan senjata yang dimiliki oleh Iran,” ungkap Muradi.

“Kalau modelnya seperti ini yang hanya serangan-serangan itu, saya kira kita akan menunggu sampai 3 bulan. Begitu 3 bulan tidak clear, maka akan sama dengan konteks Rusia dengan Ukraina. Dia (perang) akan berlarut-larut  tetap akan ada serangan tapi mereka bisa melakukan pertahanan jauh lebih agresif,” ia melanjutkan.

Indonesia Bisa Apa?

Presiden Prabowo berinisiasi untuk terbang ke Teheran dan menjadi juru damai antara Iran, Amerika, dan Israel. Sayangnya, banyak pihak yang tidak yakin upaya Prabowo akan membuahkan hasil.

Bukan tanpa alasan, pasalnya di kancah internasional, kekuatan Indonesia belum setara dengan kekuatan negara-negara yang akan didamaikan.

Kita datang dari negara middle power, sementara para pihak yang berkonflik berasal dari kelompok yang lebih tinggi.

Ditambah lagi, Indonesia yang selama ini menganut politik luar negeri bebas aktif, kini malah bergabung dengan Board of Peace yang diakui atau tidak pasti membatasi independensi dan gerak Indonesia sebagai sebuah negara.

Di BoP pun, Indonesia nampaknya bukan menjadi pemain utama. Hal itu terlihat dari bagaimana Presiden Prabowo diposisikan saat pengambilan foto bersama para pemimpin negara anggota BoP yang lain.

“Secara historis enggak pernah kejadian (Presiden diposisi pinggir). Saya pernah cek dari mulai foto Bung Karno dari mulai beliau pertama kali berkiprah di dunia internasional, nonblok, kemudian Dasa Sila Bandung, sampai kemudian katakan kemarin Pak Jokowi. (Presiden)  kita enggak pernah di pinggir. Foto penempatan (kepala) negara itu bagian dari daya tawar politik kita di luar negeri,” ungkap Murad.

Muradi pun memastikan, dengan kondisi seperti itu upaya Prabowo untuk memediasi Iran, Amerika Serikat, dan Israel tidak mungkin berhasil. Ketiga negara itu tak akan mungkin mendengarkan apa kata Prabowo untuk urusan mereka.

“Iran basa-basi kan kemarin ambassador-nya bilang oke, tapi apakah akan diterima oleh Israel dan US. Saya kira enggak,” ucap Muradi yakin.

Soal mengapa Indonesia bisa sampai bergabung ke BoP, Muradi menjelaskan ada 3 kemungkinan. Pertama, pembisik Presiden di bidang geopolitik dan diplomasi politik luar negeri kurang dalam hal kapasitasnya.

Kedua, Prabowo memang memiliki kecenderungan ingin agar Indonesia masuk ke blok Amerika.

“Saya kira kalau ini masalahnya, ada diskusi panjang kita. Karena berarti (Prabowo) belum bisa lepas bayang-bayang beliau sebagai experience general yang sebelumnya lebih besar di sana ingin tetap berada dalam hubungan baik dengan Amerika Serikat. Kalau ini yang terjadi saya kira parlemen katakanlah perlu bertanya lebih serius ini kan apakah memang ada ke arah sana,” jelas Muradi.

Kemungkinan yang ketiga adalah Indonesia tidak memiliki blueprint soal bagaimana politik luar negeri kita seharusnya dijalankan.

Jadi, hal yang dinilai tepat untuk dilakukan Presiden saat ini adalah mundur dari BoP secara konestitusional, jelaskan alasan yang memang terjadi di dalam negeri, bahwa masyarakat tidak mendukung, mereka tidak iklhlas uang pajaknya digunakan untuk membayar iuran BoP.

“Kalau saya itu jauh lebih (memilih jalur) konstitusional ketimbang misalnya Pak Prabowo datang-datang, ‘kita berhenti enggak?’. Artinya (sampaikan saja) memang secara prinsipil ada 270 juta yang diwakili oleh parlemen tadi menolak kita masuk BOP ini. Itu jauh lebih elegan,” pungkas Muradi.