“Offside-nya dari awal, keliru masuk ke Board of Peace. Boleh dibilang, kalau disindir orang ini Board of War. Jadi dari awal sudah keliru, karena kenapa tidak dari awal justru yang diperkuat Dewan Keamanan PBB, Persikatan Bangsa-Bangsa,”

—Anggota DPR 2009-2024, Didi Irwadi Syamsuddin

Presiden Prabowo memutuskan Indonesia bergabung dengan badan perdamaian bentukan Amerika Serikat, Board of Peace. Indonesia merupakan satu dari 28 negara dunia yang menjadi anggota badan yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump itu.

Ada alasan kuat mengapa Indonesia masuk dalam BoP, salah satunya mengupayakan kemerdekaan bagi Palestina. Anehnya, Palestina sebagai pihak yang diperjuangkan kemerdekaannya, justru tidak ada dalam daftar anggota BoP.

Alih-alih memerdekakan Palestina, Israel dan Amerika Serikat yang notabene juga merupakan anggota BoP justru memperluas kekacauan dengan melakukan serangan ke Iran tak lama setelah KTT BoP digelar. Iran merupakan negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyokong kekuatan persenjataan para pejuang di Gaza.

Hal itu menimbulkan kecaman dari dunia internasional, legitimasi BoP dipertanyakan. Indonesia pun didesak agar segera keluar dari keanggotaan.

Salah satu seruan ini disampaikan oleh Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam perbincangannya bersama Budiman Tanuredjo dalam siniar Back to BDM.

Ia bahkan menyebut keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung dalam BoP merupakan political offside yang seharusnya tidak dilakukan.

“Mohon maaf, menurut saya sudah offside di awal. Offside-nya dari awal, keliru masuk ke Board of Peace, boleh dibilang kalau disindir orang ini Board of War. Jadi dari awal sudah keliru, karena kenapa tidak dari awal justru yang diperkuat Dewan Keamanan PBB Persikatan Bangsa-Bangsa,” kata Didi.

Bukan hanya Didi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Prof. Muradi yang juga diajak berbincang dalam siniar yang sama juga menyatakan hal yang kurang lebih sama dengan Didi.

Muradi menyebutnya dengan menggunakan istilah “blunder politik”.

“Salah satu blunder politik pertama dari politik luar negeri kita adalah ketika kita secara sukarela itu masuk dalam BoP, sukarela itu artinya kita juga kemudian harus membayar Rp17 triliun. Saya berkali-kali mengatakan bahwa langkah itu hanya akan membuat Indonesia makin terkucil,” ujar Muradi.

Didi melihat perang kali ini begitu berbahaya bagi umat manusia. Jika ada pihak yang merasa terpojok, bukan tidak mungkin mereka akan menggunakan senjata nuklir yang sangat membahayakan kehidupan dunia.

Sementara ini, perang masih menggunakan senjata-senjata yang terbilang normal dalam konteks perang, seperti drone, misil, rudal, dan sebagainya. Jangan sampai ada eskalasi yang akhirnya membuat pihak tertentu menggunakan rudalnya.

Amerika Serikat dan Israel, dua negara yang secara langsung terlibat dalam perang, merupakan negara yang memiliki senjata nuklir. Berdasarkan data International Campaign to Abolish Nuclear (ICAN) 2025, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbanyak kedua di dunia, yakni sejumlah 5.277 hulu ledak, sementara Israel jauh di bawahnya, yakni ±90 hulu ledak.

“Ini situasi yang sangat tidak baik-baik saja. Dampak (perang) sekarang akan membahayakan umat manusia, karena perang ini akan menghancurkan segala-galanya. Mungkin di awal-awal perekonomian akan terancam, tapi kalau perang ini meningkat skalanya, saya ngeri persenjataan yang digunakan ini berbahaya,” ujar Didi.

Ia berharap Indonesia tidak akan terlibat dalam pusaran ketegangan yang terjadi. Sebaliknya, Indonesia harus bisa berperan untuk mendinginkan suasana, sekecil apapun peranan yang bisa dilakukan.

Ini mengingat landasan politik luar negeri Indonesia sejak zaman dahulu adalah bebas aktif, non blok, tidak memihak blok manapun. Indonesia harus bisa menempatkan diri di tengah dua atau lebih kekuatan dunia secara bebas dan mandiri.

“Jadi dari awal sudah keliru (dengan bergabung ke BoP), tetapi bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, sekecil apapun peranan Indonesia bagaimana pemerintah Pak Prabowo bersama mungkin mengajak dunia lain yang tidak terlibat terlalu jauh, mengajak negara-negara yang bisa didengarkan oleh Amerika, oleh Iran, Israel ini untuk membuka meja perundingan,” harap Didi.

Offside secara politik berbeda dengan offside dalam permainan sepak bola yang langsung diberikan sanksi. Indonesia, kini belum mati langkah, meski salah di langkah permulaan, namun pemerintah kita masih bisa mengupayakan berbagai hal untuk menghapuskan penjajahan dan menciptakan pedamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi.

Indonesia juga diharapkan bisa mengajak berunding negara dengan kekuatan besar yang bisa mengimbangi Amerika, misalnya hari ini adalah China dan Rusia. Dengan demikian, perang yang ada bisa segera diakhiri, dan kehancuran yang tidak diharapkan bisa benar-benar dihindari.

Semakin banyak negara yang diajak berbicara, diharapkan bisa memberi tekanan yang lebih besar bagi Amerika. Dengan itu pula, diharapkan Presiden Trump akan berpikir panjang jika banyak negara menyatakan sikap berlawanan dan tidak berada di sisi Amerika.

“Semoga, kata saya semoga, karena Trump ini orang yang… aduh mohon maaf ini, ego sekali. Mudah-mudahan enggak jadi Hitler moderen di era baru. Kalau makin banyak negara diajak, saya rasa mereka akan berpikir panjang,” prediksinya.

Terakhir, Presiden Prabowo berinisiatif untuk terbang ke Teheran, Iran, dan mencoba menjadi juru damai, melerai pertikaian antara Iran dengan AS dan Israel.

Namun, banyak pihak yang menyangsikan nyatanya Presiden tersebut. Bukan tanpa alasan, posisi Indonesia di dunia internasional untuk urusan ini dinilai kurang memadai.

“Kalau ke Teheran hari ini terlambat saya kira, tidak akan didengar, menurut keyakinan saya, tidak akan didengar oleh Israel ataupun AS, apalagi Iran,” ujar anggota DPR 2009-2024 itu.

Prof. Muradi juga menjelaskan betapa Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk menjadi juru damai AS-Israel dengan Iran.

“Hari ini saya kira kalau hitung 1 sampai 10, mungkin daya tawar kita enggak lebih dari 3,” ujar dia.

Hal ini jelas bisa dilihat dari berbagai aspek, pertama Indonesia adalah negara dengan kekuatan kelas menengah, sementara yang diajak berunding adalah negara-negara kelas atas.

Kedua, dalam berbagai kesempatan pertemuan antar pemimpin bangsa, Presiden Prabowo sebagai representasi dari Indonesia seringkali diposisikan di bagian ujung, bukan di tengah.

“Saya pernah cek mulai foto Bung Karno dari mulai beliau pertama kali berkiprah di dunia internasional non blok, kemudian Dasa Sila Bandung, sampai katakan kemarin Pak Jokowi, kita enggak pernah (diposisikan) di pinggir, foto penempatan negara itu bagian dari daya tawar politik kita di luar negeri, itu kelihatan,” imbuh Prof. Muradi.

Jadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah mengadakan perundingan dan diplomasi antar negara dunia yang tidak masuk dalam lingkar negara yang berkonflik. Hanya itu yang bisa memperkuat posisi kita untuk berbicara dengan AS, Iran, dan Israel. Karena yang terjadi saat ini bukanlah perang antar agama, perang antar ras atau sejenisnya, melainkan perang yang berkaitan dengan urusan bisnis tingkat tinggi. Bisnis alat-alat militer, bisnis minyak, dan sebagainya.

Keluar dari BoP

Didi mendesak pemerintah agar segera keluar dari keanggotaan Board of Peace yang dipimpin oleh Trump.

“Sebelum gagah berani, tanda kutip ya, mau menjadi mediator, ada salah satu persyaratan adalah kita keluar dari BOP dulu,” sebut Didi.

Setidaknya ada 3 opsi yang bisa dilakukan untuk bisa keluar dari badan itu. Pertama, pemerintah dalam hal ini Presiden bersama DPR me-review perjanjian dagang yang sebelumnya telah disepakati dengan AS. Perjanjian dagang itu banyak mendatangkan keuntungan bagi AS, namun tidak bagi Indonesia.

Jadi, Indonesia bisa melakukan penolakan. Indonesia bisa sampaikan rakyat menolak.

“Ktakan dengan penolakan ini maka dia (pemerintah) kan dalam posisi tertentu bisa mengatakan ke BoP, sorry Pak Trump ini saya enggak (bisa terus bergabung), rakyat saya menolak, itu poin pertama,” kata Didi.

Opsi yang kedua adalah terkait konstitusi kita yang menganut prinsip bebas aktif dalam urusan politik luar negeri. Bergabung ke dalam BoP mutlak menyalahi prinsip tersebut. Ditambah dengan fakta bahwa anggota BoP justru melancarkan serangan militer terhadap negara lain. Itu tidak selaras dengan konstitusi kita.

Opsi terakhir, Indonesia bisa menggunakan sentimen sebagai negara Islam, meski tidak menerapkan sistem negara Islam, namun Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Terlebih, Indonesia tergabung dalam organisasi internasional bernama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang sebagian besarnya merupakan negara-negara dengan level kekuatan menengah.

“Indonesia tuh di OKI, begitu kemarin masuk ke BoP semua negara tuh bingung, karena Indonesia harusnya tidak di situ tempatnya. Dia tetap memimpin yang middle power ini. Negara-negara Islam itu kan sebagian besar adalah negara-negara middle power dan itu butuh pimpinan. Pak Prabowo harusnya itu mengefektifkan, meng-encourage atau mendorong negara middle power ini untuk bisa membangun daya tawar dengan negara super power tadi dengan China, dengan Rusia, dengan Uni Eropa, dan juga misalnya dengan Amerika itu sendiri,” jelas Didi.

Jadi, Indonesia memang harus segera keluar dari BoP kemudian perkuat PBB. BoP ini tidak mencerminkan sikap dunia pada umumnya, namun lebih didominasi oleh kepentimhan Amerika Serikat atau Donald Trump semata.

Sementara PBB, di sana berkumpul ratusan negara termasuk 4 negara pemegang hak veto. Dengan demikian, peperangan dan kekacauan minimal bisa dicegah dengan adanya suara dari pemegang hak veto lain selain AS.

“Jadi dari awal saya bingung kita nih harusnya memperkuat PBB kok malah masuk kejebak dalam offside politik. sekali lagi hemat saya, menarik diri saja. Menarik diri dengan argumen-argumen yang jelas,” ujarnya.

Adapun soal iuran 1juta dollar AS atau Rp17 triliun yang disetorkan Indonesia pada BoP, apakah bisa dikembalikan jika Indonesia balik badan dan keluar meninggalkan badan itu?

Menurut Didi, uang iuran itu sebenarnya belum dibayarkan oleh Indonesia. Ia tak habis pikir, mengapa Presiden dan pemerintah Indonesia mau dimintai uang sebanyak itu untuk mendukung kepentingan AS. Padahql, negara-negara sekutu AS dalam NATO seperti Perancis, Inggris, dan lainnya saja sampai sekarang tidak bsrgabung dalam BoP apalagi ikut menyumbangkan dananya.

“Yang lebih banyak masuk malah negara-negara Arab yang punya kepentingan bisnis. Dia menyumbang Amerika demi keamanannya. Negara-negara Jazirah Arab ini yang Kuwait, Unia Emirat Arab, Bahrain yang ada di sana termasuk Indonesia,” urainya.

Prof. Muradi juga menyatakan hal serupa. Uang itu belum dibayarkan dan sejauh ini masih dalam proses. Jikapun ada yang sudah dibayarkan, setidaknya jumlahnya belum begitu besar.

“Harusnya sih bisa (ditarik uangnya jika Indonesia keluar), karena kan belum, kan masih dalam proses itu. Kalau setahu saya belum,” kata Prof. Muradi.

Terlepas dari apakah uang itu sudah dibayarkan atau belum, Muradi mengaku tidak paham, mengapa pemerintah kita mau menyepakati untuk menyerahkan Rp17 triliun di tengah himpitan kondisi keuangan negara, hanya untuk masuk dalam badan perdamaian yang tidak menunjukkan perdamaian bentukan Trump itu.