“Justifikasi bahwa setiap kebijakan ada dasar pertimbangan itu sangat penting. Kalau enggak ada, kita bisa berduga macam-macam. Misal kenapa genteng (program gentengisasi nasional), terus kemudian kenapa yang tadi Board of Peace itu kita masuk, rasionalnya apa. (Justifikasi) itu harus diberikan,”

—Sosiolog Organisasi dari UI, Meuthia Ganie Rochman

Bukan sekali dua kali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapat penolakan atau setidaknya mendatangkan pro kontra di tengah masyarakat.

Terlalu banyak contoh yang bisa diambil, namun beberapa yang terbaru dan masih relevan misalnya adalah gagasan gentengisasi nasional, penghapusan kelas BPJS Kesehatan PBI, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace,  atau yang paling fenomenal, pemberlakuan program MBG.

Program-program itu selalu muncul dengan efek kejut, membuat masyarakat kaget karena kemunculannya yang tiba-tiba, kemudian memicu pertanyaan dan penolakan, karena kerap kali berbuntut masalah.

Budiman Tanuredjo membahas masalah ini bersama Ahli Sosiologi Organisasi dan Sosiologi Pembangunan Meuthia Ganie Rochman dalam siniar Back to BDM.

Meuthia menyebut, pengambilan kebijakan di Indonesia banyak yang tidak berdasar pada data dan tidak mengacu rujukan keilmuan yang jelas. Lebih parahnya, keputusan seringkali diambil tanpa melibatkan partisipasi publik secara aktif. Tiba-tiba muncul kebijakan baru yang entah sejak kapan dirumuskan. Tak heran, masyarakat sering dibuat kaget dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan tiba-tiba.

Pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan politik sesungguhnya sempat menjadi tren di Indonesia, meski dalam proporsi yang berbeda-beda. Namun, semua itu mulai jarang dijumpai hari-hari ini, terutama 10 tahun terakhir.

“Itu karena (ada masalah dalam) reformasi birokrasinya dan perlu percepatan perbaikan kemampuan dari OMS (organisasi masyarakat sipil) sendiri di dalam perbaikan jaringan, jaringan bukan dalam artian biasa ya, tapi mengelola sumber daya bersama, kemudian apa yang perlu difokuskan dari pengorganisasian dia, terus juga ada tantangan belakangan ini dana-dana yang support sangat berkurang. Dan saya dengar dana dari luar negeri (untuk OMS) itu harus melalui kementerian,” jelas Meuthia.

Padahal, pemerintah dalam hal ini kementerian yang diberi tugas untuk memverifikasi bantuan asing belum tentu memiliki kerangka berpikir yang sama dengan OSM. Birokrasi biasanya lebih bersifat kaku dan administratif, sementara OSM lebih lentur dan fleksibel.

Kementerian yang diberi wewenang sebagai pihak perantara bantuan asing ini juga dipertanyakan, apakah dengan dana dilaporkan terlebih dahulu ke mereka, mereka lantas akan memberikan fasilitas tertentu, membantu melakukan koordinasi, atau membuat tekanan tertentu sesuai kebutuhan masyarakat. Jika tidak, untuk apa mekanisme pelaporan ini dibuat.

Pengajar di Departemen Sosiologi Fisip UI ini menyebut ada banyak catatan yang mengarah pada dugaan bahwa ada kesengajaan negara mengesampingkan peran masyarakat sipil. OMS banyak menerima gangguan dari pemerintah, utamanya soalan administratif, ada pula kriminalisasi pegiat OSM, gangguan melalui aparat negara, pendiaman kasus yang merugikan OSM, dan sebagainya.

“Memangnya negara itu bisa apa (tanpa masyarakat sipil)? Pengin tahu, kalau dia enggak mengakui kekuatan masyarakat sipil dan bersama, bagi saya itu illusion. Enggak mungkin,” ujar Meuthia.

Model kepemimpinan komando juga nampaknya tengah diterapkan oleh pemerintahan yang kini sedang berjalan. Pemerintah nampak tidak memilih jalu-jalur diskusi atau cara yang melibatkan kebersamaan negara dan masyarakat sipil. Bahkan kecenderungannya adalah kembali pada sentralisasi.

Lembaga riset dan para ilmuwan kini seolah tak begitu lagi dibutuhkan pemerintah, saran dan masukannya tak begitu urgen untuk dipertimbangkan dalam pembuatan sebuah kebijakan. Jikapun dilibatkan, hanya sekadar untuk formalitas semata.

“Menurut saya Indonesia tuh termasuk yang paling ignorance hubungan antara lembaga riset dengan kebijakan. Yang paling ekstrem seperti Singapura itu sudah langsung gini (selalu berjalan seirama), terus-menerus lembaga riset komunikasi dengan negara. Itulah kredo internasional untuk evident based policy,” ujar Meuthia.

Bukan alasan komunikasi, tidak adanya justifikasi ilmiah menurut Meuthia menjadi salah satu alasan kuat mengapa respons masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung negatif.

Pemerintah kesulitan menjelaskan alasan kuat dan logis di balik sebuah kebijakan ketika publik mempertanyakan. Akhirnya, muncul spekulasi beragam di publik. Ada yang menduga kebijakan diambil hanya karena menguntungkan pihak tertentu, ada yang curiga kebijakan diambil karena kepentingan tertentu, dan lain sebagainya.

“Justifikasi bahwa setiap kebijakan ada dasar pertimbangan itu sangat penting. Kalau enggak ada, kita bisa berduga macam-macam. Misal kenapa genteng (program gentengisasi nasional), terus kemudian kenapa yang tadi Board of Peace itu kita masuk, rasionalnya apa. (Justifikasi) itu harus diberikan,” tegas Meuthia.

Termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meuthia mempertanyakan apa saja sesungguhnya justifikasi yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada publik yang banyak menaruh curiga dan menyimpan banyak pertanyaan.

Untuk program sebesar MBG, besar dalam arti cakupan dan anggaran yang diperlukan, seharusnya dilakukan riset yang panjang dan mendalam. Sementara MBG kemarin, tidak berangkat dari hasil riset yang mendalam.

Padahal, di negara lain, untuk sebuah program yang ukurannya tidak sebesar MBG saja harus melalui riset bertahun-tahun dan bertahap-tahap sebelum akhirnya program berjalan. Tapi MBG, program yang sebesar itu meniadakan bagian terpentingnya, riset.

“Ini tiba-tiba, seperti logika tiba-tiba jadi. Enggak heran bahwa terjadi macam-macam di situ. Menurut saya harus ada setidaknya riset cepat tapi sangat fokus untuk MBG, dugaan saya itu (butuh waktu) setahun, tapi benar-benar intens, berbagai pihak (terlibat) dengan keterbukaan,” jelas Meuthia.

Jika riset mendalam telah dilakukan, barulah ditetapkan suatu program yang tujuan, target, perencanaan, mekanisme kontrol, payung hukum, eskalasi dampak, sumber pembiayaan, dan segala sesuatunya telah diperhitungkan dan dipersiapkan.

Tidak seperti MBG, disebut untuk menggerakkan ekonomi rakyat, namun justru mematikan sebagian roda ekonomi kecil yang selama ini sudah bergerak. Disebut untuk mengurangi angka stunting, namun kualitas gizi makanan yang dibagikan tidak semuanya memenuhi standar pemenuhan gizi. Digagas untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa, namun menggerogoti pos anggaran lain di APBN.

Anggaran untuk MBG saat ini kurang lebih Rp1 triliun per hari. Ini adalah angka yang sangat besar. Untuk bisa mendapatkan uang itu, pemerintah terpaksa memangkas anggaran pendidikan yang semestinya justru perlu ditambah.

“Negara kita kan negara yang agak memalukan dalam production of knowledge, risetnya juga ketinggalan, bagaimana negara bisa maju (kalau pendidikannya tidak diprioritaskan). Enggak mungkin,” kata Meuthia.

Seharusnya, pemerintah bisa menentukan target, siala saja yang ingin disasar menjadi penerima bantuan makan siang dari negara. Pikirkan cara seperti apa yang paling tepat untuk dilakukan.

Ada banyak alternatif kebijakan yang mungkin bisa dipikirkan untuk tujuan yang dimiliki—katakanlah menuntaskan angka stunting, namun semuanya harus didahului dengan riset panjang. Sehingga sekali diputuskan, keputusan itu sudah matang di segala aspeknya.

Belum lagi, saat ini MBG diketahui banyak menguntungkan pihak-pihak yang terafiliasi secara langsung dengan kekuasaan. Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan dari 102 yayasan MBG yang mereka telusuri, 28 di antaranya terafiliasi dengan partai politik, 12 yayasan terafiliasi dengan birokrasi/pemerintahan, 8 yayasan  terafiliasi dengan relawan/kelompok pendukung saat pilpres, dan ada 7 yayasan yang terafiliasi dengan lingkar dekat pejabat.

“Itu kan jadi melencengkan tujuan yang sebenarnya bagus, kalau (dilaksanakan) dengan benar-benar,” ujar Meuthia.

Kembali ke soalan sistem komando yang diduga diterapkan dalam pemerintahan Prabowo, Meuthia mengatakan sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Banyak juga negara lain yang menerapkan sistem serupa, namun sukses.

Bukan komandonya yang harus dipermasalahkan, namun kapasitas pemimpin yang memegang komando yang harus dipastikan. Pastikan dia mengetahui apa yang harus dilakukan, pastika dia memiliki visi yang matang dan tau bagaimana cara mencapainya, tahu siapa saja yang harus dilibatkan, dan sebagainya

“Komando itu kan kayak di tentara, jangan dikira komando (hanya berbasis) satu orang, dia kan ada strukturnya. Tiap struktur itu mempunyai fungsinya sendiri, batasan-batasan, semuanya. Kalau komando cuma gitu (tiba-tiba dimunculkan oleh satu orang) ya berantem, namanya kejang sistem nanti, karena kaget semuanya,” pungkas wanita yang merampungkan pendidikan pasca sarjananya di negeri Belanda itu.