“Bebal, kebal, dan tidak bisa merefleksikan. Ini (kasuss Ngada) sebenarnya nilainya lebih daripada satu anak bunuh diri, tetapi ini suatu refleksi puncak gunung es, bahwa kemiskinan ternyata luas sekali. Tapi kayaknya semua orang (menerima) terlalu banyak isu akhirnya. Menurut saya, kita  juga sebagai masyarakat yang sadar kebijakan dan politik, jangan terlalu gampang terpecah-pecah, terbawa isu,”

—Dosen Sosiologi FISIP UI, Meuthia Ganie Rochman

Jika menelisik lebih dalam tentang kabar-kabar di dalam negeri, dalam beberapa tahun terakhir banyak kabar kurang baik muncul  dari tengah-tengah masyarakat kita. Bukan hanya satu atau dua, tapi banyak.

Bagaimana prahara Agustus meletup dengan segala kasus ikutan di dalamnya. Bagaimana ribuan warga di Garut, Jawa Barat berebut makanan di pesta pemimpin daerahnya hingga 3 orang meninggal karena terinjak-injak. Bagaimana seorang balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dengan ribuan cacing ditemukan di dalam tubuhnya. Atau terakhir, soal anak berusia 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang memutuskan untuk mengakhiri hidup, karena tidak memiliki buku dan pena untuk sekolah.

Jika kita peka, semua kejadian itu dan kejadian-kejadian lainnya bisa jadi merupakan alarm tanda bahaya. Alarm yang berbunyi dan membawa makna ada sesuatu yang salah dengan Indonesia. Bagaimana mungkin negeri yang dipenuhi sumber daya alam, negeri yang dihuni oleh bangsa yang dikenal dengan semangat gotong-royongnya, dengan kesantunannya, dengan kesahajaannya, tapi bisa terjadi hal-hal semacam itu di dalamnya.

Padahal, di pusat, pemerintah kita selalu berbicara data yang manis. Kemiskinan menurun, kebahagiaan masyarakat ada di tingkat tertinggi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen, berbagai kebijakan yang terkesan pro-rakyat digencarkan. Proyek-proyek besar skala nasional terus dikebut.

Ironi kondisi negeri ini.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Meuthia Ganie Rochman dalam siniar Back to BDM berbicara banyak mengenai fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat kita.

Ia menyimpulkan ada sesuatu yang salah dengan pemerintah kita menjalankan negara. Salah satunya, bagaimana soal konsep pembangunan daerah-daerah tertinggal, jika menengok kasus di Ngada.

“Kita sudah cukup lama tidak memperbaiki konsep tentang pembangunan daerah-daerah tertinggal di Indonesia. NTT terus-menerus (menjadi) salah satu provinsi yang selalu ketinggalan dalam berbagai hal. Dan ini tidak diperhatikan dalam konstruksi politikal ekonomi pembangunan Indonesia dari dulu, termasuk juga Papua,” kata Meuthia.
Pemerintah pusat harus sadar bahwa tiap daerah memiliki masalah dan keunikannya masing-masing. Bahkan tak sedikit daerah yang masih perlu ditopang untuk menjalankan aspek-aspek sektoral seperti pendidikan.

Apa yang terjadi pada bocah di Ngada itu, meski menyedihkan, namun tidak mengagetlan bagi Meutya. Ia bahkan menyebut hal seperti itu sudah banyak terjadi dan bukan tidak mungkin akan kembali terjadi di hari esok.

“Bagi saya itu bukan sesuatu yang aneh, itu akan banyak terjadi. Enggak heran juga sih itu kejadian. Mungkin enggak sedramatis itu juga sebenarnya sudah banyak terjadi, misalnya anak-anak muda yang stressful, merasa tanpa arah, itu belum keluar aja, sebenarnya banyak sekali,” ujarnya.

Sebagai seorang sosiolog yang banyak melakukan pengamatan lapangan, ia menyadari bahwa kualitas hidup yang rendah tidak hanya terjadi pada masyarakat di daerah-daerah tertinggal, tapi juga di daerah-daerah lain yang terbilang cukup dekat dengan pusat perokonomian dan peradaban.

Misalnya, tengoklah bagaimana kaum miskin kota banyak yang terbiasa menahan lapar, stres terhimpit kemiskinan, tidak optimal dalam mendidik dan memberikan pendidikan pada anak, bagaimana kualitas udara, air, makanan yang mereka telan setiap harinya, sejauh mana mereka memahami konsep hidup sehat.

“Ada data bahwa stunting yang sangat tinggi untuk negara seperti Indonesia bukan karena kemiskinan semata, tapi juga salah pengertian tentang yang namanya hidup sehat. Dan itu  banyak (terjadi di) berbagai level pada cara keluarga memahami hidup sehat. Saya pernah sekolah di negara lain, dan kita lihat anak-anak di sana tahu hal-hal praktis mengenai kesehatan yang enggak boleh. Kita tuh kayak enggak ngerti soal-soal seperti itu,” sebut peraih gelar Ph.D. dari University of Nijmegen itu.

Pemahaman masyarakat kita tentang kesehatan, pendidikan, masih banyak yang belum mumpuni. Termasuk pemahaman dalam merawat dan membesarkan generasi. Anak tidak hanya butuh diberi makan, namun juga butuh difasilitasi agar potensinya berkembang. Anak juga butuh dididik agar tahu bagaimana cara menginventarisasi dan menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi.

Sebagai bangsa yang dikenal dengan sifat gotong-royong, adakah kejadian di Ngada dan Sukabumi menjadi bukti bahwa solidaritas sosial di Indonesia sudah mati?

Meuthia katakan belum tentu. Alasan utama yang mungkin bisa terjadi adalah, masyarakat sudah tidak mampu lagi menanggung beban sosial bersama, karena mereka sendiri ada dalam keadaan yang tidak mudah.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah agar kejadian-kejadian memilukan seperti kematian anak-anak dengan jalan tragis akibat kemiskinan, tidak kembali terulang?

Meuthia menyebut contoh-contoh kasus yang dibahas sebelumnya sangat terkait dengan persoalan kapasitas pemerintah daerah dalam memandang anak-anak. Anak-anak sejauh ini hanya dipandang sebagai angka. Kebijakan pemerintah terkait anak hanya soal budget, berapa besar nominal yang dianggarkan. Tidak ada pembahasan soal bagaimana anak harus diposisikan dalam sebuah kebijakan politik, apa saja kebutuhan sosial mereka yang harus dipenuhi

“Yang diributin budget untuk anak. Persoalan strukturalnya enggak diperhatikan. Jadi baru pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik lah, (besaran dananya) tergantung kemampuan daerahnya,” jelas Meuthia.

Berdasarkan data, Meuthia menjabarkan bahwa sebagian besar dana pembangunan daerah diserap untuk keperluan birokrasi, yang terbesar adalah pos belanja pegawai. Sementara dana untuk pembangunan jauh lebih sedikit. Dan dari sedikit dana yang diarahkan untuk pembangunan, hasilnya tidak efektif.

Tidak efektifnya sebuah pembangunan di daerah disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya, pembangunan dilakukan tanpa dasar bukti ilmiah yang kuat, pembangunan tidak merefleksikan persoalan di lapangan, pembangunan hanya melanjutkan apa yang sudah ada sehelumnya, pembangunan dilakukan sebatas menyerap habis anggaran yang ada. Pembangunan juga terhambat akibat tingginya angka korupsi di lingkup pejabat pemerintahan kita.
Kondisi ini menurutnya sudah berlangsung sekitar 10 tahun yang lalu.

Meuthia berharap, pemerintah daerah bisa menyisakan anggaran yang ada untuk pengembangan atau penguatan organisasi-organisasi lokal yang sudah eksis.

“Kalau dia (pemerintah daerah) enggak mampu, birokrasinya dia koneksi dong (dengan) organisasi lain. Banyak jalan, enggak langsung mungkin dapat sempurna, tetapi kalau terus berulang pola pembuatan budget dengan model seperti sekarang, dia enggak reflektif,” ujar Meuthia.

Kebal dan Bebal

Alarm sudah berbunyi, berulang kali. Namun pemerintah kita tidak merespons dengan optimal. Kematian anak akibat kemiskinan nampaknya tidak memantik respons pejabat kita. Padahal di kasus lain, ketika saham 2 hari (28-29 Januari 2026) terjun bebas akibat keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI), sederet pejabat langsung mengundurkan diri dari posisinya.

Respons cepat semacam itu nampaknya tidak terjadi dalam kasus meninggalnya anak 10 tahun di Ngada, atau Raya di Sukabumi. Perhatian hanya diberikan saat pemberitaan tentang mereka naik, setelah itu, pemberitaan mereda, isu berganti, selesai.

Meuthia bahkan merasa bahwa pemerintah kita seolah kebal terhadap peristiwa-peristiwa mengiris hati semacam ini. Seolah kematian anak-anak miskin secara tragis adalah sesuatu yang sudah lumrah terjasi. Hal biasa yang tidak perlu direspons dengan luar biasa.

“Bebal, kebal, dan tidak bisa merefleksikan. Ini (kasung Ngada) sebenarnya nilainya lebih daripada satu anak bunuh diri, tetapi ini suatu refleksi puncak gunung es, bahwa kemiskinan ternyata luas sekali. Tapi kayaknya semua orang (menerima) terlalu banyak isu akhirnya. Menurut saya, kita  juga sebagai masyarakat yang sadar kebijakan dan politik, jangan terlalu gampang terpecah-pecah, terbawa isu,” tegas dia.

Mulai Perbaikan

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah begitu kompleks, mulai dari penyebab hingga akibat yang ditimbulkannya. Pemerintah harus bisa mulai fokus mencari simpul permasalahan dan mengurainya satu per satu. Sehingga mereka tahu apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus dilakukan.

Salah satu hal yang harus difokuskan dari sudut pandang Meuthia sebagai ahli sosiologi organisasi adalah reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi itu harus menjadi fokus lagi, apalagi di tengah situasi keuangan negara yang seperti ini. Harus ada perubahan frame dari bagaimana dana ini digunakan, bagaimana birokrasi berinteraksi dengan masyarakat,” jelasnya.

Dari perbaikan birokrasi pemerintah daerah dan interaksi dengan masyarakat, maka penggunaan dana anggaran diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan reflektif sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sekali lagi, Meuthia menekankan perlunya pemerintah daerah menggandeng organisasi-organisasi lokal yang kompeten untuk membantu memperbaiki diri mereka di tengah anggaran daerah yang serba terbatas pasca pemerintah pusat memberlakukan efisiensi.

“Organisasi mana dulu yang kita jadikan penguatan sebagai mesin, karena apa-apa tuh harus bicara tentang kekuatan organisasi. Saya enggak percaya setiap posisi itu enggak bisa apa-apa. Apa benar pemerintah daerah sudah mencoba mengatasi kelemahan-kelemahannya selama ini di dalam framework pembangunannya. Apa dia begitu aja menyerah dengan apa yang sudah ada,” tanya Meuthia.

Penerima penghargaan Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2022 itu juga menyadari ada peraturan perundang-undangan yang sedikit banyak membatasi gerak pemerintah daerah untuk melangkah jauh. Banyak yang takut akan dipolitisasi, dikriminalisasi, dan sebagainya. Konteksnya adalah oleh pemerintah di level pusat.

Oleh karena itu, pemerintah pusat harus bisa memberi ruang aman bagi pemerintah daerah, sehingga mereka berani melakukan inovasi dan perbaikan. Ia yakin, jika pemimpin-pemimpin di daerah memiliki visi yang progresif dan kecakapan politik untuk mendekati kelompok-kelompok, pasti mereka bisa memperbaiki kondisi birokrasi di daerahnya.

Meuthia mencontohkan sosok Bupati Bojonegoro 2008-2018, Suyoto atau Kang Yoto yang di masa kepemimpinannya membuat inovasi melibatkan masyarakat sipil untuk membuat standar bagaimana perusahaan minyak di sana mengalokasikan dana untuk daerah. Sehingga masyarakat bisa turut menikmati hasil kekayaan bumi dari daerahnya sendiri.

Dan ia menggarisbawahi, potensi tiap daerah itu berbeda, jadi jangan sampai diseragamkan. Biarkan tiap-tiap kepala daerah berinovasi sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat yang ia pimpin.

Oleh karena itu, partai politik sebagai rumah politik dari kepala daerah, sebaiknya tidak mengikat sosok kepala daerah yang mereka dukung untuk selalu bertindak sesuai kebutuhan partai. Akan tetapi, dukunglah pemimpin daerah yang merupakan kader partaimu, untuk bisa menjadi sebaik-baik sosok pemimpin, bisa menjadi pemimpin yang menyelesaikan masalah di daerah, dan membawa kebaikan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Pada akhirnya, pemerintahan kita bisa berjalan baik, responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai alarm tanda bahaya, hanya apabila para pemimpinnya bersifat inovatif dan progresif. Selain itu, ada jaminan aman dari tataran pemimpin yang lebih tinggi. Terakhir, pemerintah harus bisa mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi di tengah masyarakatnya, dan memutuskan solusi terbaik untuk masalah yang ditemukan.

“Pemerintah daerah mau mengubah framework, kemudian mau menangkap energi yang ada di dalam masyarakat, karena kita kompleks sekali negaranya, mesti (diselesaikan) dengan keragaman. Pada level yang lebih abstrak pemerintah pusat mempromosikan dan menciptakan ruang aman. Terus yang ketiga adalah pemerintah daerahnya juga membuat berbagai model inovasi,” ujar wanita yang pernah ditunjuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo sebagai anggota tim Panitia Seleksi Pemimpin KPK 2015-2019  itu.