Budiman Tanuredjo

Pekan 9–15 Februari 2025 dan sepanjang Februari berpotensi menjadi salah satu fase sensitif dalam perjalanan awal pemerintahan. Bukan karena satu peristiwa besar yang mengguncang, melainkan karena bertemunya beberapa tekanan sekaligus—pasar keuangan, pangan, penegakan hukum, dan reformasi institusi, kejengahan publik —yang semuanya bermuara pada satu kata kunci: kepercayaan.

Kepercayaan publik tidak tergerus oleh satu keputusan. Ia tergerus perlahan, ketika sinyal kecil tak pernah ditanggapi dengan keseriusan yang memadai. Prahara Agustus 2025 sebagai alarm awal bahwa ada yang salah dalam tata kelola, gagal ditangkap pesannya. Sejumlah aktivis diadili. Sejumlah korban tewas. Transformasi DPR hanya di retorika. Reformasi kepolisian baru di atas kertas.

Pekan ini, sinyal datang lebih keras dan datang hampir bersamaan. Sinyal itu datang dari asing, MSCI dan Moody’s, dan kemudian Standard & Poor’s setelah pidato Presiden Prabowo Subianto di Davos dan penandatangan Board of Peace. “MSCI seakan menampar pemerintah,” kata Yanuar Rizki dalam Ruang Tamu BacktoBDM.

IHSG kembali anjlok menyusul rilis Moody’s. Nilai Bitcoin (BTC) anjlok ke Rp1,1 miliar pada Sabtu dan pernah menyentuh angka Rp2 miliar. Nilai dollar terhadap rupiah menguat pada angka Rp 16.800. Manajemen dan pemegang saham Dana Syariah Indonesia (DSI) ditetapkan sebagai tersangka penggelapan. Dana 14.000 lender sebesar Rp2,4 triliun gagal dikembalikan. DSI bukan entitas ilegal. DSI berizin dan diawasi OJK. Pasien cuci darah menjerit karena namanya hilang dari jaminan BPJS.

Dalam situasi “tintrim” seperti saat ini, yang muncul adalah pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan kedua, pernyataan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung Prabowo Subianto-Zulkifli Hasan, dan Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran untuk dua kali masa jabatan.

Pasar Keuangan: Teguran Global yang Tidak Datang Sekali

Setelah MSCI, Moody’s dan S&P memberi sinyal yang serupa: problem tata kelola dan ketidakpastian perencanaan.

Teguran ini bukan vonis, tetapi peringatan dini. Pasar tidak serta-merta panik, namun jelas lebih berhati-hati. Yang diuji bukan sekadar fundamental ekonomi, melainkan kredibilitas pengambilan kebijakan. Investor menunggu satu hal sederhana: apakah negara mampu berbicara dengan satu suara dan satu arah. Selama jawaban itu belum jelas, volatilitas akan menjadi normal baru.

Kebijakan pemerintah sulit diprediksi. Tiba-tiba terjadi tukar-guling antara Bank Indonesia dan Lapangan Banteng. Thomas Djiwandono, politisi Gerindra, keponakan Prabowo, didorong menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Yudha Agung, Deputi Gubernur BI, menjadi wakil menteri keuangan. Membuka ruang politisi di Bank Sentral amat sangat berisiko. Meski Thomas katanya telah mengajukan surat pengunduran diri dari Gerindra.

Respons Otoritas: Menenangkan Pasar atau Menambah Kebisingan

Di titik inilah respons pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia akan diuji. Pasar tidak hanya menunggu konferensi pers atau narasi optimistis. Yang ditunggu adalah koherensi kebijakan. Risikonya justru bukan kekurangan komunikasi, melainkan kelebihan suara. Ketika terlalu banyak pejabat berbicara dengan aksen berbeda, pasar membaca itu sebagai ketiadaan komando. Dalam dunia keuangan, kebisingan sering lebih berbahaya daripada keheningan. Jika pekan ini hanya diisi retorika stabilisasi tanpa langkah terukur, ketidakpastian akan bertahan lebih lama dari yang diperlukan.

Pasar masih menunggu apakah “jenderal” Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan juga jatuh ke tangan politisi atau sosok yang benar-benar berintegritas dan dipercaya. “Kita butuh sosok seperti Baharuddin Lopa,” kata pengamat ekonomi Yanuar Rizky.

OJK memang tengah diuji kredibilitasnya. Kasus Dana Syariah Indonesia (DSI) model peer to peer lending yang diduga melakukan scam dan menjalankan skema ponzy merugikan 14.000 pemberi pinjaman dengan kerugian Rp2.4 triliun. OJK itu berizin dan diawasi OJK. Selayaknya, mekanisme pengawasan OJK digugat dan dipertanyakan?

Pangan dan Daya Beli: Panen Raya di Tengah Banjir

Di luar layar pasar, tekanan nyata dirasakan rakyat. Puasa dan Lebaran sudah di depan mata. Permintaan bahan pokok meningkat. Secara historis, panen raya beras terjadi Maret.

Namun banjir di sejumlah sentra produksi berpotensi mengganggu panen dan distribusi. Inilah kombinasi klasik yang sensitif: harga naik, logistik terganggu, dan ekspektasi publik tinggi. Setiap kenaikan harga beras akan dibaca bukan sekadar sebagai masalah pasar, tetapi sebagai ukuran kehadiran negara.

Operasi pasar, kebijakan impor, dan subsidi akan kembali menjadi perdebatan. Di sinilah negara diuji: apakah bertindak preventif atau reaktif. Dalam isu pangan, keterlambatan kecil sering berdampak politik besar.

Reformasi Kepolisian: Bergerak, Tapi ke Mana?

Reformasi kepolisian masih berjalan di ruang yang tidak pasti. Ada DPR, ada Komite Reformasi, ada institusi Polri sendiri—namun belum terlihat satu peta jalan yang disepakati bersama. Atau mereka saling bersaing?

Pekan ini, publik mungkin akan disuguhi laporan, rekomendasi, atau pernyataan kemajuan. Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya laporan, melainkan apakah laporan itu menyentuh akar persoalan: akuntabilitas, relasi kekuasaan, dan kepercayaan publik. Tanpa langkah cepat yang dirasakan publik, reformasi berisiko dipersepsi sebagai ritual birokrasi—bergerak di atas kertas, berhenti di lapangan.

Hukum dan Meta-Legal: Bayang-Bayang Kekuasaan
Tanggal 10 Februari 2025, tuntutan terhadap Kerry dan kelanjutan perburuan interpol Riza Chalid akan menjadi sorotan. Sidang ini penting bukan hanya karena substansi perkara, tetapi karena narasi yang mengiringinya. Apakah kejaksaan mampu membuktikan terjadi oplosan BBM dan merugikan negara Rp1 kualdriliun?

Ada tren menarik dalam persidangan kasus korupsi. Terasa ada perlawanan dan pembelaan dari luar ruang sidang Kerry maupun juga Nadiem Makariem. Gejala ini menarik. Ini tren penggunaan meta-legal, hukum yang dibentuk dan dipengaruhi oleh jaringan kuasa non-yudisial tapi bisa juga sedang terjadi krisis kepercayaan.

Publik tidak selalu menuntut hukuman berat. Yang dituntut adalah rasa keadilan. Jika proses hukum terasa timpang—tajam ke bawah, hati-hati ke atas—maka kerusakan yang ditinggalkan jauh lebih dalam daripada vonis apa pun.

Benang Merah Pekan Ini

Pasar diuji. Hukum diuji. Pangan diuji. Reformasi diuji.

Namun sesungguhnya, yang paling diuji adalah kemampuan negara membaca tanda-tanda zaman. Krisis hari ini bukan krisis ledakan. Ia krisis erosi—ketika kepercayaan terkikis sedikit demi sedikit oleh kebijakan yang tidak sinkron, komunikasi yang tidak utuh, dan keadilan yang terasa selektif.

Memo untuk Kita

Demokrasi dan stabilitas tidak runtuh oleh satu kesalahan besar. Ia melemah ketika kesalahan kecil dibiarkan berulang, tanpa koreksi dan tanpa empati. Menjelang Ramadan, publik tidak menuntut kesempurnaan. Yang mereka harapkan sederhana: negara hadir, kebijakan konsisten, dan hukum bekerja tanpa pandang bulu.

Jika pekan ini sinyal-sinyal itu gagal ditangkap, maka yang terancam bukan hanya pasar atau institusi, melainkan kepercayaan kolektif—modal paling mahal dalam kehidupan berbangsa. Dan ketika kepercayaan runtuh, pemulihannya selalu jauh lebih mahal daripada pencegahannya.

Di level akar rumput semangat berbela rasa untuk sesama selayaknya ditumbuhkan di masa penuh ketidakpastian. Tragedi Ngada tak boleh terjadi lagi.