“Realistislah. Berikanlah informasi kepada Presiden maupun masyarakat tuh mengakui bahwa kita sedang bermasalah. Dibandingkan kita seolah-olah enggak ada apa-apa. Halu. Lebih baik kita jujur saja, ‘hei rakyatku, kita tuh lagi susah loh, tapi kita bersatu ya!’, dibandingkan kita ngomong, ‘ekonomi baik-baik saja itu yang nyinyir itu ditunggangi asing’, buat apa,”

—Ekonom, Yanuar Rizky

Mengacu berbagai data resmi yang bisa diakses, bisa dilihat bahwa keadaan perekonomian Indonesia tidak bisa dikatakan baik-baik saja.

Kementerian Keuangan mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 2,92 persen yakni sebesar Rp695,1 triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari total penduduk per September 2025. Sementara data per November 2025 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan total pinjaman online di 2025 adalah Rp94,85 triliun, dengan kredit macet sebesar 4,33 persen. Kesenjangan sosial juga masih menganga cukup lebar, BPS mencatat pada 2025 gini rasio sebesar 0,363.

Belum lagi jika bicara pengangguran, PHK, sulitnya mencari lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, angka stunting, dan sebagainya. Bangsa ini masih terjerembab di banyak persoalan yang berkaitan erat dengan ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah, baik itu presiden maupun jajarannya, kerap menarasikan bahwa kita adalah bangsa yang secara ekonomi baik, stabilitas politik baik, warganya paling bahagia, dan lain sebagainya.

Ironi.

Pun dalam konteks ambrolnya IHSG sepekan lalu, di tengah gejolak pasar saham yang terjun bebas di 28-29 Januari 2026, tidak ada sama sekali pernyataan dari pemerintah kita yang mengakui bahwa kondisi perekonomian negara sedang tidak baik-baik saja.

Yang muncul adalah kabar bahwa Presiden Prabowo tidak marah. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespon jatuhnya IHSG karena pihak global, yakni keputusan MSCI yang menyebut Indonesia kurang transparan dan banyak goreng-menggoreng saham.

Analis Pasar Modal, Yanuar Rizky menyayangkan sikap yang diambil oleh pemerintah kita.

“Mohon maaf ya, menurut saya (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa) sok jagoannya itu kelebihan. Jadi misalnya ngomong nyalahin global, itu enggak benar, yang ada tuh salah urus ekonomi, kurang lebih kan mau nyalahin yang lama (Menkeu sebelumnya),” kata Yanuar dalam perbincanganmya bersama Budiman Tanuredjo di siniar Back to BDM.

Jika ada di posisi Purbaya, Yanuar mengatakan tidak akan ambil pusing dengan sosok menkeu sebelumnya, suka atau tidak suka dengan kebijakannya, setuju atau tidak setuju dengan keputusannya, tidak akan jadi soal. Yang pasti, jika pendahulunya meninggalkan warisan buruk, ituyang akan pertama kali dipikirkan bagainana mitigasinya, bagaimana caranya agar perekonomian negara tetap berjalan dan tidak jatuh.

Tidak perlu banyak bicara, atasi pekerjaan rumah yang ada, jika situsinya sudah membaik, baru bicara banyak dan membalik kebijakan yang dianggap tidak pas.

Di sisi lain, CIO Danantara, Pandu Sjahrir menyatakan Danantara akan membeli saham berapapun harganya demi memperbaiki keadaan.

“(Pandu Sjahrir) Sok jagoan buat saya, kayak yang punya (uang negara) saja. Kita saja sekarang defisit sampai 3 persen. Realistislah. Berikanlah informasi kepada presiden maupun masyarakat itu (yang sesungguhnya), mengakui bahwa kita sedang bermasalah. Dibandingkan kita seolah-olah enggak ada apa-apa. Halu. Lebih baik kita jujur saja, ‘hei rakyatku, kita tuh lagi susah loh, tapi kita bersatu ya!’, Dibandingkan kita ngomong, ‘wah, ekonomi baik-baik saja, itu yang nyinyir ditunggangi asing’, buat apa?” ia melanjutkan.

Refleksi dari Krisis Korea Selatan 1997

Ia hanya ingin mengingatkan agar pemerintah kita berhati-hati, kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik bisa memicu krisis besar sebagaimana terjadi di Korea Selatan pada 1997. Yanuar mengaku sudah sempat mengingatkan Prabowo, bahkan sebelum pemilu 2024 lalu.

Ketika itu, Korea Selatan memiliki presiden baru, yakni Kim Young-sam. Di masa kekuasaannaya, dua orang mantan Presiden Korea Selatan yakni Roh Tae-woo dan Chun Doo-hwan ditangkap karena kasus korupsi.

Bukan hanya sosok Roh Tae-woon dan Chun Doo-hwan yang ditangkap, tapi juga para chaebol (konglomerat bisnis raksasa milik keluarga di Korea Selatan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap ekonomi dan politik negara) yang mendukung keduanya.

Tak lama, CNN membongkar bahwa ternyata putra dari Kim Young-sam juga melakukan korupsi.

“Saya ingin menggambarkan Korea Selatan pada waktu itu saling gigit di elitenya. Kekuasaan baru menggigit kekuasaan sebelumnya, oligarki pendukung kekuasaan baru menggigit oligarki pendukung yang lama. Berantem sendiri. Saling gigit akhirnya kegigit pantat sendiri,” ujar Yanuar.

Dan fenomena saling menggigit antar oligarki semacam ini juga saat ini sedang terjadi di Indonesia. Bagaimana orang,-orang dari patron lama (dari rezim Jokowi) satu-persatu mulai dikeluarkan dari arena permainan. Oligarki baru (rdsri rezim Prabowo) menggigit oligarki lama. Di mata Yanuar, ini sangat terlihat jelas.

Ekonom senior, alm. Faisal Basri sempat menyatakan bahwa dimungkinkan terjadi pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi di tahun 2026. Ini belum terjadi, namun pertarungan para oligarki di balik masing-masing tokoh ini sudah terjadi.

Pada tahun 1997, pemerintah Korea Selatan masih merasa percaya diri, merasa tidak terjadi apa-apa. Yanuar menyebut, sama seperti kita saat ini, ada dalam masalah besar, namun tidak merasa terjadi apa-apa.

Korea Selatan saat itu meningkatkan alokasi dana jaminan sosial, dana pensiun, dan dana asuransi demi menopang pasar. Langkah ini pun persis dengan langkah pemerintah kita yang mengeluarkan paket relaksasi dan menaikkan alokasi dana pensiun, dana BPJS, dan dana asuransi.

Kemudian di tahun 1998 terjadilah krisis moneter, harga saham jatuh, Won jatuh, PHK meluas. Orang tidak bisa menarik klaim dana pensiun dan PHK mereka. Akhirnya, Korea Selatan mengalami krisis moneter sekaligus krisis politik.

Kelas menengah di Korea Selatan merasa chaebol lama maupun chaebol baru sama-sama memanfaatkan uang mereka, siapapun yang mendominasi, mereka juga tetap terkena dampaknya.

Mengatasi krisis yang terjadi, Korea Selatan menguatkan otoritas keuangannya bukan bursa. Mereka juga menegakkan hukum bagi para pelaku penggoreng saham, manipulasi pasar, dan sebagainya. Hukum benar-benar ditegakkan pada bidang ini.

Selain itu, Korea Selatan juga membuat terobosan hukum yang cemerlang. Mereka membuat pasal pengganti pengadilan atau Out of Court Settlement. Maksudnya, penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang disepakati oleh pihak-pihak terlibat, tanpa memerlukan putusan formal hakim. Negara itu kemudian membentuk pengadilan adhoc di pasar keuangan.

Di pengadilan ad hoc yang juga diisi oleh hakim-hakim ad hoc itu, para tersangka harus membayar sejumlah uang untuk membayar kerugian publik dan denda atas pelanggaran yang telah dilakukan.

“Kalau enggak bisa ganti ke court, jadi pidana. Korea Selatan menyadari, kalau (solusi) kayak gitu di negara dia bisa 86 (dimengerti dan dilaksanakan),” ujar ekonom kelahiran Bandung itu.

Krisis yang sempat melanda Korea Selatan di tahun 1997 ini bukan tidak mungkin juga akan dialami oleh Indonesia, jika pemerintah tidak melakukan langkah cepat dan tepat untuk mengatasinya. Apalagi, jika pemerintah kita tetap menganggap tidak ada masalah hebat yang tengah kita hadapi sebagai sebuah negara bangsa.

Dampak pada Ekonomi Indonesia ke Depan

Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari gonjang-ganjing perekonomian global. Jika perekonomian dunia sedang karut-marut, sedikit banyak pasti akan memengaruhi perekonomian nasional kita.

Saat ini, ekonomi global sedang ada dalam tekanan, karena berbagai faktor, salah satunya ketegangan geopolitik dan diberlakukannya suku bunga yang ketat dari bank sentral. Kondisi itu otomatis akan berdampak pada perekonomian kita.

“Kita mau ngomong kita steril terhadap global? Kita harusnya kan mengakui, ekonomi kita dalam tekanan. Kalau kita sudah mengakui dalam tekanan, cara kita merespon juga beda, kan. termasuk cara kita melihat MBG dan sebagainya. Kita dalam tekanan, kita survive dulu deh,” sebut Yanuar.

Selain berdampak pada cara pandang kita dalam membuat kebijakan di dalam negeri, kesadaran akan adanya tekanan ekonomi juga akan membawa kesan positif di mata para investor asing.

Jika kondisinya tertekan, tapi kita membantah, kita terus bersikap seolah-olah semua baik, kita negara kaya-raya, kondusif, dan sebagainya, maka sifat ini akan menimbulkan krisis kepercayaan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan.

“Orang bisa lihat, kemarin aja defisitnya (APBN) naik. Ini yang disebut krisis kepercayaan. Jadi orang sudah enggak percaya, karena dia lihat pejabat-pejabatnya antara yang diomongin dengan kenyataan enggak nyambung,” ungkap Yanuar.

Lebih jauh, investor juga akan menimbang basis moral sebelum menaruh modalnya di suatu negara atau tempat. Kondisi Indonesia yang seperti ini bisa dibaca menyimpan potensi terjadinya kasus korupsi, karena tata kelola pemerintahan yang tidak kredibel dan terbuka.

Investor pun enggan menanamkan sahamnya, karena takut akan terjadi kasus di waktu yang akan datang, di saat pemerintahan sudah berganti ke rezim yang baru. Ada risiko hukum yang membuat calon-calon investor berpikir ulang untuk masuk ke Indonesia.

Pesan untuk Pemerintah

Tidak ingin kondisi yang lebih buruk terjadi di depan, Yanuar pun berharap agar pemerintah segera mengambil sikap. Terutama Presiden Prabowo. Ia berharap Presiden bisa membaca potensi-potensi buruk yang akan terjadi untuk negara dalam jangka panjang ke depan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Sikap pemerintahan termasuk Presiden Prabowo Subianto yang hingga saat ini terus menarasikan Indonesia baik-baik saja, diduga karena rezim kekuasaannya bekerja tanpa dibarengi keberadaan kelompok penyeimbang atau oposisi.

“Makanya mohon maaf, Pak Presiden, pemimpin itu kadang-kadang membutuhkan oposisi itu di sini. Ketika Anda belum jadi pemimpin, kan kemampuan Anda berbicara lebih besar dari kemampuan mendengar, namanya juga meyakinkan orang. Tapi saya punya keyakinan, bahwa kalau begitu Anda menang pemilu, terbalik, kemampuan mendengar yang harus lebih besar dari kemampuan Anda berbicara,” pesan Yanuar pada Presiden.

Kritik yang sama ia sampaikan pada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

“Anda tuh sekarang bukan lagi dalam posisi pengamat atau analis, Anda harus menempatkan posisi sebagai Menteri Keuangan, harus terukur (pernyataannya) dan bahkan Anda harus mendengar semua orang termasuk yang kontra terhadap Anda,” kata pria yang menyelesaikan strata 1 di Fakultas Ekonom Universitas Gadjah Mada itu.

Poin utamanya, sebagai seorang pemimpin seseorang harus bisa mendengar dan merasi semua suara yang masuk kepadanya. Dari semua yang masuk, ia kelola dan cari titik tengah antara risiko buruk yang mungkin terjadi dan potensi keberhasilan yang mungkin didapat.

Jangan abaikan suara-suara yang datang dari satu pihak dan hanya mendengarkan suara dari pihak yang lain. Semua harus ditampung, semua harus diakomodasi.

Yanuar mengaku mendengar ada yang menyatakan, tokoh oposisi adalah tokoh yang menentang kedaulatan.

“Kan pertanyaannya kedaulatan siapa? Kedaulatan pemerintah yang berkuasa apa kedaulatan bangsa ini? Anda harus dengar juga loh, dengar dua sisi itu. Jangan belum apa-apa saja mau dimatikan. Karena kalau ini yang terjadi, menurut saya Anda tidak balance. Kebijakan itu wisdom. Wisdom itu kan memang titik tengah. Saya sih akhirnya terserah presiden mau dengar mau enggak. Tapi saya juga ingin mengingatkan Pak Presiden, kita tuh punya sinyal kayak Korea Selatan tahun 98,” tegas Yanuar.

Untuk itu, ia harus berhati-hati dalam melakukan bersih-bersih. Jangan habiskan orang yang anda anggap korup, padahal sesungguhnya mereka hanya berbeda kelompok dengan Anda.

Pesan dari Korea Selatan jelas, hati-hati dalam menggigit, karena suatu hari Anda juga akan digigit balik saat kekuasaan sudah tidak ada dalam genggaman. Mengapa? Karena sesungguhnya yang dilakukan orang-orang lama dan orang-orang baru tidak jauh berbeda, hanya saja masanya sudah berubah.

Sama permainannya, beda penguasanya.

“(Ini) Sedang terjadi menurut saya, sebetulnya ini api dalam sekam, kelihatan banget. Terjadi hostel takeover yang korbannya bisa rakyat kebanyakan,” ujar Yanuar.