Budiman Tanuredjo

Di tengah riuh negeri yang sibuk menghitung proyek, anggaran, dan eforia peringkat kebahagiaan, tangis justru muncul dari pinggir republik. Di Ngada, Nusa Tenggara Timur, kabupaten berpenduduk 171.865 jiwa, anak kelas IV SD memilih mengakhiri hidupnya, pada 29 Januari 2026. Kejadian itu baru menjadi berita pada 3 Februari 2026.

Ia tidak menyalahkan siapa pun. Ia hanya menulis sepucuk surat kepada ibunya, meminta izin untuk pergi. Alasannya sederhana, nyaris tak terbayangkan: Rp10.000 untuk membeli buku dan pena. Ia takut menjadi beban.
Jakarta gemuruh. Elite berkomentar. Ramai di media.

Pada titik ini, republik seharusnya berhenti sejenak karena kemerdekaan, pertumbuhan, dan seluruh jargon besar negara mendadak kehilangan makna ketika seorang anak memilih mengakhiri hidupnya demi menjaga martabat ibunya. Pemerintahan di Jakarta, di Kupang, maupun gereja perlu berefleksi diri. Apa dan mengapa tragedi ini bisa terjadi?

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, bocah itu meninggalkan secarik kertas. Dalam bahasa Ngada, ia menulis:

Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis mama
Mama saya pergi
Tidak perlu mama menangis
Dan mencari atau merindukan saya
Selamat tinggal mama…..

Tidak ada kata marah. Tidak ada kata menyalahkan negara.
Yang ada hanya kepasrahan, dan rasa bersalah seorang anak kepada ibunya.

Di titik inilah negara seharusnya berhenti berbicara tentang angka-angka makro dan mulai bertanya: apa arti kemerdekaan bagi seorang anak yang meninggal karena Rp10.000?

Kemiskinan Ekstrem

Kisah Ngada bukan kisah tunggal. Ia mengingatkan kita pada Raya, anak di Sukabumi yang meninggal karena cacingan. Atau warga yang tewas karena berebut makanan di pesta pejabat di Garut. Kisah itu datang silih berganti lalu pergi dari ingatan publik. Padahal, data resmi sendiri mengakui: kemiskinan ekstrem belum hilang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), meski angka kemiskinan nasional menurun, kemiskinan ekstrem masih terkonsentrasi di wilayah timur Indonesia—terutama NTT, Papua, dan sebagian Maluku.

Di NTT, persentase penduduk miskin secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Menurut data BPS, angka kemiskinan di NTT pada 2024 berada di angka 19,02 persen. Di sejumlah kabupaten, akses terhadap pendidikan dasar—buku, alat tulis, transportasi—masih menjadi beban rumah tangga. Artinya, negara tahu. Tetapi negara belum cukup hadir.

Kekerasan yang Tak Terlihat

Di sinilah, teori Johan Galtung menjadi penting. Galtung membedakan kekerasan langsung dari kekerasan struktural—kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu, tetapi oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik yang membuat manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Siswa kelas 4 SD di Ngada itu tidak dibunuh. Ia dibunuh oleh struktur: oleh kemiskinan yang dibiarkan, oleh pendidikan yang tak sepenuhnya gratis, oleh negara yang hadir sebagai kebijakan, tetapi absen sebagai pelukan. Inilah kekerasan struktural dalam bentuk sunyi dan kejam. Ia tidak berdarah. Tetapi ia mematikan.

Ketika Negara Absen

Dalam perspektif state inaction, negara bisa tampak aktif—membuat program, pidato, dan klaim—namun absen secara substantif dalam kehidupan paling dasar warganya.
Negara hadir di pusat, tetapi menjauh dari pinggiran. Negara sibuk mengatur proyek, tetapi gagal memastikan kebutuhan paling elementer: pendidikan dan martabat hidup.

Kasus Ngada adalah potret telanjang dari kemiskinan institusional. Sekolah tidak memiliki mekanisme deteksi dini. Dinas sosial tak menjangkau hingga ruang batin anak. Pemerintah daerah bekerja administratif, tetapi kehilangan kepekaan. Gereja pun kehilangan kepekaaan sosialnya.

Amartya Sen mengatakan, kemiskinan bukan sekadar ketiadaan pendapatan, melainkan ketiadaan kapabilitas, ketidakmampuan menjalani hidup yang dinilai bermakna. Bocah Ngada itu kehilangan kapabilitas paling dasar: belajar tanpa rasa bersalah.

Paradoks Negara: Besar di Atas, Kecil di Bawah

Ironi terbesar republik ini adalah paradoks berikut: di satu sisi, negara merancang program besar bernilai ratusan triliun; di sisi lain, negara gagal menjangkau tragedi senilai Rp10.000. Situasi ini menyerupai high-modernist state failure negara yang percaya pada skema besar, tetapi kurang melihat realitas mikro. Program seperti MBG mungkin penting, tetapi tidak otomatis menyentuh anak yang tidak punya buku dan pena. Realokasi MBG mungkin menjadi pilihan relevan. Pusatkan pada daerah dengan kemiskinan ekstrim.

Klaim kebahagiaan nasional menjadi hampa ketika seorang anak memilih bunuh diri agar ibunya tidak terbebani. Di titik ini, statistik kehilangan makna. Yang berbicara adalah air mata.

Soekarno dan Janji yang Belum Tuntas

Soekarno, dalam pidatonya 1 Juni 1945, berkata tegas:
“Tidak akan ada lagi kemiskinan di Indonesia merdeka.”
Delapan puluh satu tahun kemudian, janji itu terdengar seperti gema yang belum sampai ke Ngada. Kemerdekaan politik telah dirayakan, tetapi kemerdekaan dari kemiskinan ekstrem masih tertunda. Dan setiap keterlambatan itu, kadang, dibayar dengan nyawa.

Apa yang Salah? Yang salah bukan satu kebijakan. Yang salah adalah cara pandang. Negara terlalu percaya pada program besar, tetapi lemah dalam deteksi dini sosial. Pendidikan dasar masih diperlakukan sebagai urusan administratif, bukan urusan martabat manusia. Tidak ada early warning system sosial di desa dan sekolah untuk membaca tanda-tanda keputusasaan anak.

Siswa Ngada itu seharusnya ditemukan sebelum ia menulis surat perpisahan.

Apa yang harus dilakukan?

MemoBDM

Anak di Ngada itu tidak meninggal karena tak ada program negara. Ia meninggal karena negara terlalu jauh dari hidupnya. Rp 10.000 kini menjadi cermin paling jujur tentang martabat bangsa ini. Dan sejarah kelak akan bertanya: bagaimana mungkin sebuah republik yang bicara tentang masa depan, bicara soal hilirisasi digital, bicara soal artificial intelligent, membiarkan seorang anak memilih bunuh diri agar membebani ibunya?

Jika tragedi ini hanya berlalu sebagai berita dan cerita, maka yang sesungguhnya miskin bukan anak Ngada itu melainkan hati nurani negara dan bangsa ini….