“Saya melihat, sinyal dari awal sampai dengan kira-kira akhir tahun (2025), oligarki lama yang banyak menempatkan orang-orang di bursa itu diganggu… Dalam sepanjang pemahaman saya, berarti sebetulnya patron lama dihabisin. Jadi sebetulnya saya membaca, bahwa ke depan akan diambil alih,”

—Analis Pasar Modal, Yanuar Rizky

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas pada 28 Januari 2026. Nilai saham hari itu merosot hingga 8 persen ke level 8.261,79. Penurunan ini tercatat sebagai kejatuhan terdalam dalam satu hari selama 14 tahun terakhir.

IHSG kembali merosot di penutupan perdagangan 29 Januari 2026 sebesar 1,06 persen ke level 8.232,20. Penurunan besar beruntun itu menyebabkan terjadinya penghentian sementara aktivitas perdagangan saham alias trading halt.

Diketahui, ada sejumlah faktor yang menyebabkan turunnya nilai saham dalam kurun dua hari itu. Salah satunya adalah krputusan MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang menyebut masih ada kekhawatiran insvestor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia. Ada pula Goldman Sachs yang menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight menyusul dikeluarkannya keputusan MSCI.

MSCI adalah perusahaan riset yang menyediakan indeks pasar saham global yang sering dijadikan acuan bagi investor institusional di seluruh dunia untuk mengukur kinerja pasar dan menentukan alokasi investasi.

Mundurnya Dirut BEI dan 4 Pejabat OJK

Pasca penurunan IHSG di 28-29 Januari 2026, sehari kemudian, tepatnya 30 Januari 2026, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya.

Masih di hari yang sama, 4 pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan mundur di tengah gejolak pasar modal Indonesia. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi; Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, I. B. Aditya Jayaantara; dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Keempatnya menyatakan mundur di jam yang berbeda-beda, meski masih di hari yang sama.

Ada sejumlah spekulasi yang menjelaskan fenomena pengunduran diri Dirut BEI dan para pejabat OJK. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan upaya memperbaiki sentimen pasar. Ada pula yang membacanya sebagai strategi politik semata.

Tak Dapat Tiket Pencalonan Periode Selanjutnya

Salah satu yang membaca ini sebagai bagian dari keputusan politis adalah Pengamat Ekonomi sekaligus Analis Pasar Modal, Yanuar Rizky.

Jadi sebenarnya ada sinyal yang mungkin orang tidak terlalu melihat. Ia melihat, pengunduran diri Dirut BEI juga para pejabat OJK tidak sepenuhnya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atau sejenisnya. Pengunduran diri ini ia duga lebih karena konstruksi politis.

“Direksi bursa (BEI) ini akan habis di bulan Juni, OJK di tahun depan tuh akan habis. Saya sudah dengar isunya. Isunya sudah sejak lama bahwa (akan ada) pergantian pemain. Jadi, yang ini (mundur) itu akan diganti semua. Jadi sebetulnya dirut bursa dan juga ini (4 pejabat OJK), saya sudah tahu (mereka) enggak akan dapat tiket,” kata Yanuar saat menjadi narasumber di siniar Back to BDM.

Tiket yang ia maksud adalah tiket pencalonan bagi seseorang untuk maju di pemilihan direksi BEI yang hanya bisa didapatkan dari anggota bursa atau perusahaan efek yang menjadi pemegang saham di BEI. Jika tiket itu didapat, maka seseorang harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di OJK.

Yanuar menegaskan, sesungguhnya tekanan utama bukan terletak pada lara anggota bursa, namun tekanan politik dari atas.

“Sebetulnya tekanan dari anggota bursa yang juga pemegang saham terhadap kita yang di bursa itu kecil. Tekanan yang besar itu memang tekanan politik. Termasuk tekanan politik ke para anggota bursa. Karena kan ini perusahaan pragmatis, bukan perusahaan (non-profit), jadi kan ibaratnya dia juga cari order. Kalau kekuasaan bilang enggak, ya dia juga akan ikut saja. Jadi memang sinyalnya jelas, enggak dapat tiket,” tegas Yanuar.

Analisis ini semakin kuat ia yakini ketika mengingat pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika berbicara di salah satu sesi pembukaan perdagangan bursa.

Ketika itu, Purbaya menyampaikan agar direksi BEI berikutnya harus sosok yang tegas tidak melindungi kegiatan “goreng-menggoreng” saham yang biasa dilakukan oleh para investor. Jangan seperti jajaran direksi yang berjalan sebelumnya, yang masih membiarkan kegiatan menggoreng saham terjadi begitu saja.

Menggoreng saham, maksudnya adalah pembentukan harga oleh investor yang tidak sesuai dengan mekanisme pasar, melainkan melalui transaksi semu. Dan perbuatan ini merupakan tindak pidana yang bisa terkena sanksi hukum.

“Jadi, yang disebut menggoreng itu saya mancing dulu, membentuk harga. Setelah harga terbentuk ke atas, mulailah muncul orang terpancing beli. Saya akhirnya melepaskan barang saya. Jadi nge-short . Ini pasal pidana,” jelas Yanuar.

Jika sosok seperti itu masih saja terpilih mengisi kursi direksi BEI, maka Purbaya menyebut dirinya tidak akan memberi insentif ke BEI, karena selama ini mereka meminta insentif kepada pemerintah khususnya menteri keuangan.

“Menteri Keuangan Purbaya satu sesi ngomong ketika pembukaan perdagangan di bursa, beresin soal semua gorengan. Di situ saya sudah baca, oh confirm, berarti memang (mereka) enggak dapat tiket,” simpul Yanuar.

Jadi, mundurnya Direktur Utama BEI sepekan lalu kemungkinan memang karena alasan tidak mendapat tiket maju kembali di pemilihan yang akan datang. Hanya saja, ia memanfaatkan momentum moral terkait adanya kondisi saham yang anjlok 28-29 Januari lalu.

Bisa jadi, pilihan mengundurkan diri akan membuatnya dianggap sebagai sosok ksatria, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lagi pula, untuk apa bertahan jika sudah jelas ke depan tidak ada lagi tiket yang diberikan.

Yanuar menganalisis, rencana pergantian pemain tidak hanya menghinggapi Dirut BEI, tetapi juga para petinggi OJK.

“Saya membaca  OJK sendiri memang pergantian pemain, bukan hanya OJK tapi BI. Dari mulai di awal tahun 2025 OTT terhadap ruang kerjanya gubernur (BI), kasus CSR. Jadi dari situ saja saya sudah tahu bahwa ini memang ada pergantian pemain. Dan beberapa kali Menteri Keuangan Purbaya juga selalu mengatakan, mengkritik OJK tentang goreng-menggoreng ini,” ungkap Yanuar.

Purbaya dalam posisinya sebagai Menteri Keuangan, nantinya akan menjadi ketua panitia seleksi (pansel) pejabat OJK. Jika ia sudah terang-teranganan menyampaikan kritiknya pada lembaga itu, maka bacaan terkait adanya pergantian pemain di OJK makin sulit dielakkan bagi Yanuar.

Sinyal adanya pergantian pemain juga terendus melanda BI, yakni dengan masuknya Thomas Djiwandono alias Tommy menjadi Deputi Gubernur BI, menggantikan Juda Agung yang kini menjabat posisi Tommy sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan. Keduanya bertukar jabatan, meski Purbaya membantah ini sebagai kebijakan “tukar guling”.

Peran Oligarki dan Pergantian Patron

Selain alasan yang sudah ia paparkan sebelumnya, Yanuar juga membuka kemungkinan adanya peran para oligark di balik mundurnya Dirut BEI dan para pimpinan OJK.

Mereka ingin mengganti patron lama dengan patron baru.

Patron yang dimaksud oleh Yanuar adalah individu-individu yang terafiliasi dengan oligarki, mereka ditempatkan di jajaran birokrasi yang berkaitan dengan pasar. Oligarki pada dasarnya memang memiliki kepentingan untuk menguasai pasar demi mendapatkan uang, karena di sanalah saham-sahamnya dimainkan.

“Saya melihat, sinyal dari awal sampai dengan kira-kira akhir tahun (2025), oligarki lama yang banyak menempatkan orang-orang di bursa itu diganggu. Pertama, mundurnya Komisaris Utama GoTo, Boy Thohir. Kemudian tekanan terhadap Erick juga meningkat sampai akhirnya Erick digeser ke Menpora. Kemudian Patrick Walujo juga akhirnya mundur (dari CEO GoTo). Kemudian Kejaksaan Agung ketika kasusnya Nadiem, dia melakukan penggeledahan ke kantornya GoTo. Dalam sepanjang pemahaman saya, berarti sebetulnya patron lama dihabisin. Jadi sebetulnya saya membaca, bahwa ke depan akan diambil alih,” papar Yanuar.

Kesimpulan adanya upaya ambil alih oleh patron baru ia ambil setelah menganalisis sejumlah fakta. Misalnya, rencana akuisisi penuh Grab terhadap GoTo dan ada kemungkinan Danantara masuk di dalamnya.

Ia melihat ini seperti pengulangan merger antara Gojek dan Tokopedia yang menjadi GoTo kemudian Telkom masuk di dalamnya.

Jika GRAB benar akan mengakuisisi GoTo dan Danantara berinvestasi di sana, berarti ini akan mengulang skema yang terjadi sebelumnya.

“Saya pindah satu kesimpulan, oh jangan-jangan mau mengerjakan apa yang dikerjakan dulu, tapi yang lamanya keluar dulu semua. Ibaratnya hostel take over. Kalau dulu ini mainan kamu, sekarang mainan saya dong. Jadi seperti biasanya keributan antara para oligarki,” kata Yanuar.

Ia mendengar desas-desus bahwa akuisisi Grab dan GoTo akan dilakukan pada April mendatang, dan pemerintah melalui Danantara kemungkinan besar akan masuk di sana. Mencermati isu yang berkembang, Yanuar pun menjadi paham, mengapa percepatan pergantian pemain menjadi penting atau perlu untuk dilakukan.

Meski, masa jabatan para Direksi BEI dan pejabat OJK itu hanya tinggal hitungan bulan, BEI di bulan Juni, OJK di bulan Desember, namun sepertinya keputusan mundur harus dilakukan segera, tanpa menunggu masa jabatan mereka benar-benar tuntas.

“Jadi walaupun ini sesuatu yang tidak bisa dicari secara hukum hitam putih, tapi pola relasi bisa kita cari. Pola relasinya memang sebetulnya menurut saya antara orang-orang yang mundur ini dengan serangkaian yang saya sampaikan tadi, itu sebetulnya punya pola relasi. (Pembersihan patron lama untuk digantik) Patron baru. Bacaan saya begitu,” pungkas Yanuar.