“Sangat terbuka, rumah terbuka…. Bukan hanya terbuka, (Megawati Institute) harus melibatkan komponen-komponen pemikir yang kritis, yang mempunyai reputasi terpuji,”

—Sekretaris Yayasan Megawati Institute, Prof. Dr. Hendrawan Supratikno

Lembaga penelitian independen nonpolitik atau organisasi nirlaba independen (think tank) yang dimotori oleh para pemimpin bangsa adalah sesuatu yang sudah ada sejak lama di tengah masyarakat Indonesia. Kita mengenal beberapa nama think tank besar seperti Habibie Center, Yudhoyono Institute, Wahid Institute, dan sebagainya.

Kini, akan lahir satu lagi lembaga think tank dari sosok pemimpin bangsa, Presiden ke-5 RI, Megawati Sukarnoputri yang diberi nama Megawati Institute.

Dalam siniar Back to BDM, Budiman Tanuredjo berbincang dengan Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, akademisi juga politisi yang dalam hal ini merupakan Sekretaris Yayasan Megawati Institute.

Prof. Hendrawan mencatat paling tidak sudah ada 30 lembaga sejenis yang berdiri di Indonesia. Namun tidak semuanya hidup atau produktif sebagai sebuah lembaga penelitian.

Soal Megawati Institute sendiri, Prof. Hendrawan menyebut idenya sudah ada sejak lama. Berangkat dari tahun 2003, saat itu suami Megawati, Taufik Kiemas menginisiasi Mega Center dengan harapan bisa menjangkau akademisi, ilmuwan, pemerhati sosial, aktivis, dan sebagainya tang secara politik tidak terafiliasi dengan PDI Perjuangan.

Aktivitas utama ketika itu adalah keliling mendatangi kampus-kampus di berbagai kota atau daerah bersama dengan ilmuwan atau pakar tertentu.

“Jadi memang center atau institute ini dilahirkan atau dibangun dengan visi untuk menjadikan ini sebagai mercusuar pemikiran-pemikiran, termasuk pemikiran-pemikiran alternatif, oase kebebasan berpikir,” jelas Prof. Hendrawan.

Selain itu, khusus untuk Megawati Institute, ia didirikan juga untuk meluruskan ajaran-ajaran Bapak Proklamasi Bung Karno dan mengapresiasi pikiran-pikiran Megawati Sukarnoputri dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.

Selama ini, Megawati dikenal sebagai sosok pemimpin wanita yang sangat peduli dengan demokrasi dan lingkungan. PDI Perjuangan, partai yang ia pimpin dikenal keras dalam menjaga kelangsungan marwah konstitusi.

Dalam Megawati Institute nanti, Megawati berperan sebagai Ketua Pembina, embel-embel Megawati sebagai sosok Ketua Umum PDI Perjuangan akan dikesampingkan dalam lembaga penelitian independen itu

Prof. Hendrawan menegaskan, sebagai lembaga independen, siapapun bisa masuk dan bergabung dalam Megawati Institute.

“Sangat terbuka, rumah terbuka. Itu sebabnya nanti ada dewan pakar, ada dewan penasihat, round table discussion, kemudian diskusi-diskusi intelektual, dan seterusnya. Bukan hanya terbuka, (Megawati Institute) harus melibatkan komponen-komponen pemikir yang kritis, yang mempunyai reputasi terpuji,” ungkap Hendrawan.

Jika kita berkaca pada praktik politik kenegaraan Indonesia saat ini, banyak yang menyebut pikiran-pikiran akademis tak lagi diberi tempat. Banyak kebijakan politik yang dibuat dengan mengabaikan masukan atau saran yang diberikan para ilmuwan.

Sampai muncul istilah death of expertise. Kebijakan, jika itu hanya ideal secara ilmu, mak tidak akan diambil oleh pemegang kewenangan.  Kebijakan kita banyak yang tidak berdasar pada data dan fakta ilmiah (non evidence based policy). Bagi mereka, kebijakan harus mendatangkan keuntungan bagi mereka sebagai kelompok penguasa. Keuntungan yang dimaksud bisa dalam bentuk material, bisa pula immaterial. Pragmatis.

Di tengah situasi seperti ini, lantas apa pentingnya pusat-pusat penelitian independen, apalagi pusat-pusat riset itu didirikan dari para mantan pemimpin yang diakui atau tidak, mereka juga orang-orang politik. Sejenis paradoks atau ironi.

Menjawab hal itu, Hendrawan tidak bisa banyak berkomentar. Yang pasti, Megawati selaku Ketua Pembina Megawati Institute sudah menekankan agar lembaga ini bisa bersikap kritis, namun harus berbasis pada data dan fakta.

“Tidak asal jeplak, tidak asal kritik. Itu sebabnya kami sedang membangun satu kapasitas, agar bisa menjangkau pusat-pusat data mereka-mereka yang memiliki pengalaman lapangan sehingga punya bukti-bukti empirik yang kuat agar kami bisa memanfaatkan data, bisa memanfaatkan pengalaman mereka. Sehingga ketika kami menyampaikan opini, menyampaikan argumentasi, argumentasi itu bukan argumentasi kaleng-kaleng, bukan argumentasi yang kosong,” ujar alumni Universites Kristen Satya Wacana (UKSW) ini.

Menurutnya, itu penting untuk dilakukan agar model dan kebijakan pembangunan Indonesia tetap sesuai dengan cita-cita proklamasi.

Di tengah zaman yang mengagungkan pragmatisme, di era ilmu tak lagi dijadikan dasar kebenaran namun dicari sesuai kebutuhan untuk pembenaran, maka Megawati Institute hadir dengan keyakinan bisa tetap idealis dan memberi kejelasan arah masa depan melalui ilmu.

Prof. Hendrawan mengatakan segala bentuk kebijakan harus datang dari penelaahan ilmiah terlebih dahulu, dudukkan kausalitas-kausalitas yang ada, baru tentukan kebijakan yang paling tepat dan bijak. Jangan dibalik, tentukan kebijakan di awal, baru cari data-data ilmiah untuk mendukungnya. Bukan seperti itu.

“Dengan bukti tadi, tentu kausalitas dari persoalan yang kita hadapi menjadi jelas, kalau dibolak-balik seperti itu kausalitasinya tidak jelas, mana sebab mana akibat menjadi tidak jelas. Tetapi kalau dengan bukti, dengan pengalaman empirik, dengan fakta, maka kausalitas-kausalitas itu bisa didudukkan,” sebutnya.

Kembali pada Megawati Institute, meski terafiliasi dengan sosok Megawati yang lekat dengan PDI Perjuangan, Prof. Hendrawan memastikan institute ini bukanlah think thank dari PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan sudah memiliki think tank sendir bernama Barak (Badan Analisis Riset dan Kebijakan Strategis) yang diketuai Andi Widjajanto.

Barak hanya fokus menjalankan penelitian untuk kebutuhan riset dalam melahirkan kebijakan partai, Megawati Institute memiliki jangkauan yang lebih luas. Prof. Hendrawan mengatakan, target dari Megawati Institute adalah seluruh komponen bangsa yang sadar, yang terpanggil untuk membangun ekosistem yang mencerahkan dan ekosistem yang taat konstitusi juga sejarah.

Biasanya, masing-masing Institute atau lembaga memiliki fokus masing-masing. Misalnya, Habibie Center fokus pada memajukan modernisasi dan demokrasi di Indonesia, Yudhoyono Institute fokus pada isu-isu nasional dan regional, Wahid Institute fokus pada demokrasi dan toleransi.

Lalu, bidang atau isu apa yang akan menjadi fokus dari Megawati Institute?

Soal fokus organisasi, Prof. Hendrawan mengaku hingga saat ini rapat masih terus dilakukan untuk menentukan fokus apa yang akan diambil ke depan.

Namun, secara umum fokus Megawati Institute nantinya tidak jauh sari isu-isu ekonomi, konstitusi, kedaulatan pangan dan energi, juga lingkungan hidup.

“Karena Ibu Megawati passion-nya kan juga pada persoalan-persoalan lingkungan hidup, kedaulatan pangan, pelurusan sejarah bagaimana pemikiran-pemikiran Bung Karno, pemikiran-pemikiran Ibu Mega selalu diaktualisasikan dalam konteks Indonesia yang cepat berubah ini,” jelas Prof. Hendrawan.

Selama ini, pemikiran-pemikiran akademis sudah banyak disodorkan ke ranah politik untuk mendasari pengambilan sebuah kebijakan. Namun, tak jarang pemikiran itu hanya berhenti di atas meja, atau bahkan disimpan di dalam laci. Dia tidak diimplementasikan, dia tidak dijadikan pertimbangan.

BDM bertanya pada Prof. Hendrawan apa siasat yang dimiliki Megawati Institute agar hasil penelitian ilmiahnya bisa benar-benar diimplementasikan?

Menanggapi pertanyaan itu, Hendrawan menyebut hal itu pula lah yang kini menjadi tantangan yang diberikan pembina kepada mereka. Mereka dituntut agar bisa menghasilkan riset yang implementatif, tidak terlampau konseptual atau bahkan teoritis.

“Itu sebabnya kami ingin memiliki dalam tanda petik field lab, laboratorium lapangan dengan menunjuk beberapa kabupaten/kota di mana ide-ide ini bisa diimplementasikan,” kata dia.

Prof. Hendrawan mencontohkan konsep pembangunan Semesta Berencana. Ini adalah sebuah konsep pembangunan nasional di Indonesia yang holistik dan terencana, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang pertama kali diinisiasi era Presiden Soekarno dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) pada 1961-1969.

Kini, konsep ini kembali dihidupkan di sejumlah daerah, misalnya di Bali dengan membangun kerja sama antar kabupaten untuk meningkatkan proses pengolahan beras sehingga mendatangkan nilai tambah yang tinggi.

“Jadi kami akan memiliki field lab sehingga simulasi lapangan itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Selain memiliki laboratorium lapangan, Megawati Institute juga akan menerapkan sebuah metodologi penelitian baru yang disebut RCT (Randomized Controlled Trial). RCT ini merupakan penelitian ilmiah yang menjadi standar emas untuk mengetahui efektivitas dari sebuah intervensi.

Terlepas dari Megawati Institute, BDM juga bertanya secara pribadi kepada Hendrawan yang merupakan seorang akademisi namun juga politikus, apa yang sebenarnya ia rasakan ketika melihat nilai-nilai ilmiah sering kali tidak sejalan dengan nilai praksis.

Ia hanya berseloroh, itulah seni yang membuat dunianya sangat menarik.

“Tapilah itulah seninya, bagaimana bermain di tengah dua tuntutan, ini menarik.Kadang-kadang kita harus menahan diri dan (saat merasa) stres kita gunakan sebagai instrumen untuk selalu ingat diri, sadar diri,” ujar Hendrawan.

Menyadari ada banyak hal yang tidak berjalan sesuai seharusnya, Hendrawan lebih memilih untuk menyebutnya sebagai tantangan. Ia menyadari dunia ini memang tidak ada kesempurnaan. Kekurangan-kekurangan itu adalah fitrah atau hal mutlak yang ada di kehidupan dunia, apapun aspeknya.

“Kalau semuanya sempurna itu di surga. Di surga sudah semuanya tenang dan tidak ada dinamika,” pungkaskya.