“Kita hanya butuh 5.550 orang. 50 anggota kabinet, 500 Eselon I, 5.000 Eselon II. Begitu 5.550 itu diisi orang-orang yang benar benar itu gubernur, bupati juga enggak berani macam-macam. Direksi BUMN juga enggak berani macam-macam. Dan itu artinya the whole picture dari leadership nasional memancarkan meritokrasi, integritas, kompetensi, keberpihakan pada rakyat. Itu akan mewarnai suasana Negara…”

—Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan lebih dari satu tahun, terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ada banyak kebijakan, program, dan keputusan yang diambil selama selang waktu tersebut. Dari sekian banyak langkah yang diambil, tak sedikit di antaranya yang menimbulkan kontroversi. Ada dukungan yang diberikan, ada pula catatan kritis yang coba dikemukakan oleh berbagai pihak.

Sebagai seorang akademisi yang juga sempat menjabat di pemerintahan, yakni mengisi posisi Menteri ESDM 2014-2016, Sudirman Said menjadi salah satu orang yang aktif mengkritisi jalannya pemerintahan.

Dalam perbincangannya bersama Budiman Tanuredjo untuk siniar Back to BDM, Dirman menyampaikan beberapa poin pandangannya terkait pemerintahan.

1. Pentingnya Hukum dan Etik

Pertama, ia menekankan pentingnya prinsip kepastian hukum dan keberadaan etik atau niat luhur di balik setiap langkah yang diambil oleh seorang pemimpin.

Siapapun pemimpinnya, bagaimanapun gaya kepemimpinannya, selama dua aspek penting itu dimiliki, maka ia yakin jalannya pemerintahan akan aman dan terkendali.

“Kalau tidak disertai dengan dua hal itu, menurut saya yang terjadi adalah permainan yang tanpa kendali,” kata Dirman.

Ia menyebut saat ini mulai bisa ditemukan contoh-contoh kebijakan yang kehilangan nilai luhurnya. Salah satunya adalah program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG pada awalnya digagas dengan niat yang mulia, untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak di seluruh Indonesia. Namun, makin ke belakang, program ini seolah hanya menjadi lahan bagi-bagi proyek di antara orang-orang yang terafiliasi dengan kekuasaan. Dapur-dapur MBG sebagian besar dimiliki oleh nama-nama yang memiliki sangkut paut dengan pejabat tinggi atau partai penguasa.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya hukum yang jelas. Program sudah berjalan, anggaran sudah digelontorkan, aturan dibuat belakangan. Bagi Dirman, ini adalah sesuatu yang sudah terbolak-balik sehingga menimbulkan kesemrawutan dalam pemerintahan.

“Sekarang ini kalau lihat dari kacamata itu cara pengadaan program MBG makan bergizi itu menggelontorkan ratusan triliun. Konon tahun ini kan Rp1,2 triliun tiap hari itu dengan mengabaikan ini semua. Bukan saja penunjukannya semua langsung, tetapi juga ditunjuklah institusi yang punya hubungan kekerabatan atau hubungan conflict of interest dengan regulatornya. Jadi tidak jelas antara regulator, pelaksana, pengawas, segala macam. Jadi ini chaos sebetulnya secara sistem,” sebut dia.

Dari kekacauan yang ada, akhirnya muncul keputusan-keputusan yang tak kalah kacau di dalamnya. Misalnya kebijakan bahwa MBG tetap dibagikan sepanjang masa libur sekolah. Pembagiannya dirapel, menu-menunya diubah menjadi item yang lebih tahan lama.

“Mau tidak mau akhirnya masyarakat menyimpulkan seperti itu kan, seperti orang sedang bagi-bagi proyek. Walaupun anekdoktal, liburan tetap jalan, itu kan sebetulnya terlihat bahwa ada nafsu untuk terus-menerus mengeluarkan uang walaupun sebenarnya sudah tidak serve to purpose. Jadi mau enggak mau ini orang berpikir, ‘oh, ini proyek mau bagi-bagi’,” ungkap Dirman.

Ini menjadi bukti, bahwa niat baik yang tidak disertai dengan hukum yang tegak dan etik maka hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Rektor Universitas Harkat Negeri ini mengingatkan, jika para petinggi di pusat memberikan contoh yang tidak baik, maka jangan heran jika pemimpin di tingkat bawah termasuk rakyat juga akan mengikuti langkahnya.

2. Komposisi dan Kualitas Kabinet

Hal selanjutnya yang menjadi fokus perhatian Dirman pada pemerintahan ini adalah soal besarnya kabinet yang saat ini berjalan. Kabinet gemuk adalah masalah besar yang harus segera diselesaikan.

Menurutnya, semakin kecil kabinet maka akan semakin besar tekanan pada presiden untuk memilih orang-orang terbaik yang akan membantunya menjalankan pemerintahan. Dengan demikian, kabinet yang kecil cenderung akan berisi orang-orang yang lebih berkualitas.

Selain itu, sepengalaman Dirman, jumlah kementerian yang hanya 34 saja tidak selalu semua kementerian mendapat kesempatan berbicara dalam rapat-rapat kabinet.

“Sekarang kita menyaksikan kabinet yang jumlahnya begitu banyak 104. kita saksikan dinamika di rapat-rapat kabinet paripurna seperti apa? Saya pernah di kabinet ngurus 30-40 orang aja tidak semua mendapat kesempatan bicara, apalagi 100 orang,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia berharap Presiden tergerak untuk mau menata ulang kabinet bentukannya, baik secara jumlah orang, struktur, maupun kapasitas para menteri dan wakil menteri yang ada di dalamnya.

Banyak pejabat menteri dan wakil menteri bermasalah, terseremlet masalah hukum dan etik, dan lain sebagainya. Belum lagi jika kita melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat melalui cerminan di media sosial, netizen tidak ragu untuk menjadikan meme menteri-menteri yang dianggap bermasalah dan kurang kompeten. Misalnya Menteri ESDM Bahlil Laha Dalia, Menteri HAM Natalius Pigai, Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan beberapa nama lain di Kabinet Merah-Putih Prabowo-Gibran.

“Betapa warga negara sangat berterus terang ngata-ngatain para menterinya yang bermasalah itu. Masak itu tidak jadi masukan. Kalau suatu leadershipteam tidak punya kredibilitas di mata publik, terus bagaimana mau bekerja?” tanya Dirman.

Dirman berandai-andai, jika saja presiden memilikmh sosok-sosok menteri yang baik, kompeten, dan berintegritas, maka itu akan berdampak baik dalam konteks kualitas SDM ke tingkah bawah.

Dari Presiden yang baik, terpilih menteri-menteri baik. Dari menteri yang  baik, ditetapkanlah dirjen-dirjen yang baik, direktur-direktur yang baik, dan seterusnya.

“Kita hanya butuh 5.550 orang. 50 anggota kabinet, 500 Eselon I, 5.000 Eselon II. Begitu 5.550 itu diisi orang-orang yang benar benar itu gubernur, bupati juga enggak berani macam-macam. Direksi BUMN juga enggak berani macam-macam. Dan itu artinya the whole picture dari leadership nasional memancarkan meritokrasi, integritas, kompetensi, keberpihakan pada rakyat. Itu akan mewarnai suasana Negara. Kalau tidak, ya sudah berjalan sebaliknya. Pemerintah makin tidak kredibel, makin turun, rakyat makin tidak happy,” jelas Dirman.

3. Alternatif Pemimpin Baru

Saat ini, orang yang menguasai Republik ini terkesan hanya orang-orang tertentu saja, hanya mereka yang sudah berada dalam lingkar kekuasaan yang ada. Bahkan aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara bisa diatur sedemikian rupa untuk memuluskan hasrat mereka melanggengkan kekuasaan.

Secara hitam dinatas putih, kelompok itu mungkin akan memenangkan pertandingan. Rencana mereka bisa saja berjalan mulus, karena instrumen-instrumen negara yang sudah berhasil mereka “kuasai”. Namun, Dirman mengingatkan, hitungan manusia bisa berbeda dengan hitugan alam semesta.

Kita tidak boleh menyerah. Sebagai warga negara, kita harus sadar, bergerak, dan mencegah hal-hal tidak diinginkan terjadi.

“Jadi bagi teman-teman yang masih peduli pada Republik ini, menurut saya semakin banyak pribadi yang bersiap turun tangan, bersiap untuk ikut serta dalam demokrasi ini, itu makin baik. Karena itu artinya tidak membiarkan sekelompok kecil orang menguasai permainan,” ujar Dirman.

Jika tampuk kekuasaan hanya dibagikan pada segelintir orang yang berada dalam lingkaran yang sama, maka tidak akan pernah lahir sosok pemimpin baru, bahkan muncul alternatif pemimpin saja akan sulit.

“Tidak mungkin suasana ini akan terus-menerus kita gendong, karena memang tidak mungkin. Sistem itu kan punya daya tahan, punya batas. Kalau terlalu buruk keadaannya, sistem akan crash dengan sendirinya. Ketika crash itu sebaiknya jangan kita gagap kemudian tidak menemukan alternatif. Jadi menurut saya harus kita dorong munculnya figur-figur yang punya visi, punya keberanian, punya tanggung jawab, punya integritas, punya kompetensi untuk memimpin,  jelas Dirman.

Melihat kultur politik yang saat ini berlangsung di Indonesia, Dirman menyebut tidak ada ruang yang dibuka untuk munculnya sosok-sosok pemimpin alternatif. Bahkan partai politik pun pada akhirnya selalu mengerucut pada nama-nama yang itu-itu saja.

Meski begitu, bukan tidak mungkin keadaan akan berubah. Bisa jadi, entah apa yang terjadi di depan, potensi-potensi yang kini terpendam bisa muncul ke permukaan. Tidak ada yang tahu, untuk itu tetaplah optimis di tengah kondisi politik negara yang seringkali meniupkan angin pesimisme.