“…efisien (atau) enggak itu tergantung maunya kita kok. Korupsi (atau) enggak tergantung maunya kita, bukan karena dipilih langsung atau tidak dipilih langsung. Jadi menurut saya ini adalah satu pintu masuk untuk menyelenggarakan kekuasaan semakin terpusat, terkontrol, dan jangan-jangan kita jatuh nanti pada satu titik di mana muncul totalitarianisme…”

—Akademisi dan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said

Belum lama ini, bergulir wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menggantikan proses pemilihan langsung oleh rakyat.

Wacana ini awalnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Laha Dalia pada acara HUT ke-61 Partai Golkar 5 Desember 2025. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo pun merespons dan menyebut akan mempertimbangkan wacana itu. Baginya, ongkos demokrasi di Indonesia harus dibuat seminimal mungkin. Kepala daerah hasil pemilihan langsung juga kerap kali terjerat kasus korupsi.

Namun, wacana ini langsung menuai banyak kritik dan kontra dari berbagai elemen masyarakat. Banyak yang merasa, penghapusan pilkada langsung sebagai bentuk mundurnya demokrasi Indonesia, kembalinya Orde Baru, dan pencerabutan hak politik yang selama ini dimiliki rakyat.

Akademisi sekaligus politisi yang pernah menjabat Menteri ESDM 2014-2026, Sudirman Said membagikan perspektifnya mengenai wacana ini dalam siniar Back to BDM bersama Budiman Tanuredjo.

Baginya, mengubah sistem pemilihan dari langsung menjadi tidak langsung dengan alasan mahal dan tidak efektif mencetak pemimpin yang bersih dinilai sebagai argumen yang tidak fundamental.

Dirman menilai, korupsi tidak disebabkan oleh metode pemilihan, melainkan kualitas dari sosok pemimpin itu sendiri.

“Saya pernah ikut dalam pileg segala macam, pernah pilkada juga. Betapa ramainya isu mengenai apakah KPU dan KPUD itu cukup independen dari serangan-serangan uang. Jadi itu (pemimpin korup) bukan karena (pemilihan) langsung tidak langsung. Walaupun tidak langsung, kalau KPU-nya di diperkosa begitu ya tetap aja tidak menghasilkan yang berkualitas,” kata Dirman.

Sementara untuk alasan mahal, bagi Dirman sulit diterima. Alasannya, Rp20T biaya penyelenggaraan pilkada yang dilakukan 1 kali dalam 5 tahun dan untuk memenuhi hak seluruh pemilih, rasanya tidak bisa disebut sebagai mahal.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap sanggup untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp1,2T per hari. Coba bandingkan, Rp1,2T/hari untuk makanan gratis, dibanding Rp5T/5 tahun untuk memfasiliitasi hak demokrasi rakyat.

“Rp20 triliun untuk sesuatu yang menghormati hak warga itu enggak ada apa-apanya. Kalau kita mau bikin hemat bisa lebih hemat, karena kan dalam proses kemarin juga terjadi banyak kebocoran, banyak inefisiensi. Jadi kalau kita bisa hemat, sangat bisa,” tegas dia.

“Kalau dikatakan tadi lebih efisien segala macam, efisien (atau) enggak itu tergantung maunya kita kok. Korupsi (atau) enggak tergantung maunya kita, bukan karena dipilih langsung atau tidak dipilih langsung. Jadi menurut saya ini adalah satu pintu masuk untuk menyelenggarakan kekuasaan semakin terpusat, terkontrol, dan jangan-jangan kita jatuh nanti pada satu titik di mana muncul totalitarianisme yang seperti orang tidak diberi kesempatan untuk bicara tapi (harus tunduk pada) apa maunya (penguasa),” imbuhnya.

Tinggal sekarang bagaimana pemerintah mau memosisikan rakyat, apakah menempatkan mereka sebagai pemilik kedaulatan dan melayani seluruh haknya, atau melihatnya hanya sebagai objek dari sebuah negara saja.

Dirman mengingatkan, sebesar apapun kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, jabaran mereka itu sementara. Secara waktu dibatasi oleh undang-undang, begitupun secara kewenangan. Pada akhirnya, para pejabat pemerintahan itu adalah warga negara juga, dan tampuk kepemimpinan akan digantikan oleh figur-figur pengganti selanjutnya.

Jadi, jangan pernah mencoba untuk mengendalikan negara demi ambisi pribadi di masa masih menjabat.

“Kalau berpikirnya kita mau kendalikan terus-menerus, karena itu putarlah segala macam peraturan-peraturan hukum seperti yang sekarang kita alami memang sudah tidak lagi setia pada tujuan. Itu hal fundamental yang harus terus kita ingatkan. Kita enggak boleh berhenti mengingatkan ini,” kata Rektor Universitas Harkat Negeri itu.

Pemilihan kepala daerah oleh DPR adalah apa yang terjadi di era Orde Baru. Dan wacana yang bergulir sekarang, seolah ingin mengembalikan Indonesia ke masa-masa itu.

Meski sama, namun Dirman menggarisbawahi ada perbedaan mendasarnya. Di zaman itu, meski kepala daerah ditunjuk oleh presiden, namun sistem meritokrasi masih berhalan dengan baik. Jadi, sosok yang ditunjuk oleh presiden adalah sosok-sosok yang memang layak dan memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya.

“Walaupun kolonel memang dapat jatah bupati, tapi kalau kolonel yang tidak punya pengalaman teritorial, tidak punya sense untuk publik, itu tidak mungkin jadi bupati. Begitupun gubernur,” ujar Dirman.

Berbeda dengan hari ini di mana meritokrasi sudah dimatikan, penunjukan kepala daerah oleh DPRD dicurigai hanya untuk kepentingan penyeragaman arah kekuasaan. Agar kekuasaan dari pusat hingga daerah ada di bawah garis komando yang sama.

Hal ini semakin mudah untuk terjadi, sejak legislatif tak punya taring untuk menghadapi pemerintah. Secara partai, mereka berasal dari partai politik pendukung kekuasaan. Secara latar belakang pribadi, mereka kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha, artis, keluarga pejabat, jarang yang datang dari dunia aktivisme, keorganisasian, dan kemasyarakatan.

Meski penghapusan pilkada langsung terdengar mustahil untuk dilakukan, namun Dirman mengingatkan kita hidup di zaman di mana yang muskil bisa menjadi nyata.

Aturan MK mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden bisa diubah. Revisi UU KPK bisa dilakukan. Pasal yang mengatur calon kepala daerah tidak boleh memiliki hubungan kekrrabatan dengan pejabat yang tengah berkuasa, juga dihapuskan. Semua itu dulu dianggap tidak mungkin dilakukan, namun pada kenyataannya tidak demikian.

“Jadi kita sedang mengalami satu masa di mana hal-hal yang muskil secara akal sehat itu ternyata bisa ditembus. apakah nanti akan mengarah ke sana? Jangan underestimate, terutama teman-teman muda.

“Kita jangan lupa bahwa negara-negara yang masuk wilayah itu akhirnya mengalami penurunan dari banyak segi, ekonominyanya remuk, public service-nya tentu saja, kesehatan apalagi. Jadi akhirnya resources terbagi pada lingkaran yang memang sedang mengurus kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan dan menurut saya kita enggak boleh sampai jatuh ke arah sana,” ia melanjutkan.

Jika kondisi seperti sekarang dibiarkan, maka Indonesia sesungguhnya sedang berjalan menjauh dari demokrasi menuju totalitarianisme. Jadi, tugas kita sebagai warga negara adalah terus berteriak dan menjaga agar demokrasi tidak dimatikan.

Ia ingin mengingatkan pada penguasa yang sedang menjabat, bahwa kekuasaan itu sementara, semua ada batasnya. Jangan merusak sistem yang sudah berjalan hanya demi kenyamanan kekuasaan semata, jangan korbankan masa depan bangsa. Ingat, dosa generasi akan terus diingat rakyat dalam jangka waktu yang panjang ke depan.

Semua kini tergantung pada masyarakat sipil, terutama generasi muda. Jika mereka sadar, kemudian berpikir kritis, bereaksi, membangun koneksi dan jaringan perlawanan, maka hasrat penguasa “menguasai” Indonesia bisa dihentikan dan masa depan demokrasi yang baik tetap bisa mereka nikmati.

“Ini panggilannya adalah kepada teman-teman muda. Karena saya sering katakan, generasi saya ini kan generasi sudah maghrib terus sebentar lagi isya, gelap, terus tutuplah. Teman-teman yang masih subuh, masih baru bangun itu kan panjang. Jadi, kita ingin mengetuk hati pada teman-teman untuk bersiap mengorganisir diri, membangun jembatan, nyambung komunikasi dengan banyak pihak untuk raising concern,” sebut Dirman.

Generasi muda diharapkan memiliki keberanian yang besar untuk menghadapi tekanan, intimidasi, dan teror yang bukan tidak mungkin akan digunakan pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara mereka.

Tanda-tanda negara ini sedang mengarah pada totalitarianisme itu sesungguhnya nyata terlihat. Dirman mencontohkan bagaimana pemerintah menyikapi kritik masyarakat sebagai gangguan, kritik sebagai bentuk tidak mendukung pemerintah, dan seterusnya. Padahal kritik disampaikan dengan niat menjaga agar pemerintah tidak kebablasan dalam menjalankan kewenangannya.

Maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil adalah terus mengingatkan bahwa watak penguasa yang semacam itu berbahaya bagi masa depan negara. Jangan pernah memilih diam jika tidak ingin kehilangan kebebasan yang saat ini sedikit banyak masih bisa kita nikmati. Jangan sampai kebebasan negeri demokrasi itu benar-benar hilang dan kita sesali di kemudian hari.

Dirman percaya, keberanian melawan dari masyarakat itu sesungguhnya masih ada. Terbukti dari demo-demo besar yang terjadi, misalnya di Pati, demo menolak revisi UU KPK, demo tolak UU Cipta Kerja, demo Agustus 2025.

Energi perlawanan dalam masyarakat sesungguhnya masih ada, meski situasi kemudian berhasil dikendalikan dan kondisi kembali tertib. Namun bara itu masih tetap menyala. Tertib bukan berarti tenang dan selesai masalah.

Gejolak besar bisa muncul di kemudian hari jika kondisi buruk terus dipertontonkan, jika tidak ada perbaikan signifikan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemilik wewenang

“Apakah akan muncul satu gejolak besar bila hal-hal tadi diteruskan? Bisa jadi. Karena akhirnya kan orang merasa, ini kok negara terus-menerus ngetes kesabaran warga. Kalau orang-orang terdidik tidak bangkit, ya sudah nasib memang begitu mau dijajah oleh bangsa sendiri dengan cara-cara yang mungkin berbeda, bahkan lebih kejam daripada zaman penjajahan dulu. Saya sih menolak untuk itu, saya akan mengajak teman-teman muda terus-menerus sadarilah bahwa hakmu sedang diambil, dan cara menegakkannya direbut, jangan dibiarkan itu terus diambil,” seru Dirman.

Kini masyarakat banyak menyuarakan kritik dan kekesalan mereka melalui jalur-jalur alternatif, apakah unggahan di media sosial, komedi, musik, dan lain sebagainya. Tapi, jika kritik-kritik itu terus tidak mendapat atensi para pengurus negara, jangan salahkan jika rakyat akan mengambil jalan terakhir, yakni turun ke jalan dan menggelar aksi besar-besaran. Di mana opsi terakhir itu pasti akan menelan ongkos yang mahal, membutuhkan masa pemulihan yang panjang, dan menyisakan trauma yang mendalam.

Jangan sampai masyarakat kehabisan jalan dan memilih jalan terakhir yang tersisa. Dengarkan apa keluhan mereka. Terima kritik yang mereka sampaikan melalui jalur-jalur informal nan tertib saat ini. Masyarakat pengkritik adalah warga negara yang mencintai Tanah Airnya, mereka bukan musuh. Mereka ingin Indonesia maju, damai, sejahtera, bagi semua elemen yang ada di dalamnya, tanpa terkecuali.