“Rakyat kita semakin materialistis, itu penyebabnya. Jadi kita sering datang kemudian memberikan perhatian sama mereka pada saat pemilihan itu kalau enggak jelas (uangnya) ya mereka enggak mau juga,”

—Mantan Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan

Di negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum adalah hal yang lumrah diselenggarakan unttuk mendapatkan sosok pemimpin yang baru.

Namun, untuk mendapatkan hati dan suara masyarakat, uang kini memegang peranan penting, karena nilai-nilai yang mungkin telah bergeser. Siapa yang berani memberi lebih banyak, dialah yang berpotensi memenangkan pemilihan.

Kondisi inilah yang membuat biaya politik di Indonesia kian hari kian mahal. Semua calon berupaya memberikan “upeti” lebih tinggi pada masyarakat di saat menjelang pemilihan, demi bisa terpilih dan memangku jabatan.

Dalam siniar Back to BDM, politisi senior PDIP, Trimedya Panjaitan membagikan pengalaman dan pengetahuannya terkait praktik politik uang dalam realitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai latar belakang, Trimed merupakan mantan anggota DPR 4 setengah periode, mulai tahun 1999-2024. Mengikuti 5 kali proses pemilihan, Trimed tahu betul bagaimana uang bekerja dalam pesta politik di Indonesia, setidaknya di wilayahnya pernah bertarung memperebutkan suara, yakni Bangka Belitung V dan Sumatera Utara II.

Dalam Pemilu Legislatif 2024, akhirnya untuk pertama kali ia gagal melanjutkan perjalanannya di Senayan. Trimed kalah besar dalam perolehan suara. Setelah ia cari tahu, apa yang membuatnya kalah, ternyata karena uang yang ia gelontorkan kalah besar dari kandidat lain.

“Rakyat kita semakin materialistis, itu penyebabnya. Jadi kita sering datang kemudian memberikan perhatian sama mereka pada saat pemilihan itu kalau enggak jelas (uangnya) ya mereka enggak mau juga,” kata Trimed pada Budiman Tanuredjo.

Oleh karenanya, ia sempat mengajak sesama caleg di daerah pilihannya, terutama caleg petahana, untuk berhenti memberikan uang pada pemilih. Harapannya agar rakyat memilih sesuai dengan kehendak hatinya, bukan disesuaikan besaran uang yang diterimanya.

Namun, inisiasi itu tidak berhasil.

Jadi, ia sepakat jika Presiden mengatakan biaya politik di Indonesia itu begitu mahal. Karena ia merasakannya sendiri.

Terakhir ketika ia mencalonkan diri di Pileg 2024, Trimed mengaku mengeluarkan uang lebih dari Rp15 miliar. Jumlah ini adalah yang terbesar yang pernah ia keluarkan sepanjang perjalanan mengikuti pemilihan legislatif.

Ada kurang lebih 260.000 amplop yang ia bagikan pada masyarakat di daerah pemilihannya, Sumatera Utara II. Trimed tak sebutkan berapa angka pasti uang yang ia berikan dalam tiap amplop, yang jelas jumlahnya kalah besar dibanding para kompetitornya.

Benar saja, saat hasil perhitungan suara diumumkan, ia hanya mendapat 63.000 suara. Jauh dari 260.000 amplop yang sudah ia sebar.

“Berapa persen tuh margin error-nya, Pak? Tinggi benar.  Di atas 70-80 persen, kan ya,” ujar dia.

Berdasarkan hasil penelitan dari dosen sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, besar/kecilnya isi amplop memengaruhi besar/kecilnya margin error.

Semakin kecil isi amplop, maka akan semakin besar margin error-nya. Sebaliknya, semakin besar isi amplop, maka akan makin kecil margin error-nya.

Burhan juga menjelaskan, ada kecenderungan masyarakat yang menerima amplop dari banyak kandidat, mereka akan mengambil semua isinya. Namun, mereka lihat, siapa yang paling tebal, itulah yang akan dipilih.

“Itulah hasilnya. Baru saya dapat jawaban dari mereka  itu menjawab kenapa margin error gua ini tinggi sekali,” celetuknya.

Terlepas dari amplop yang ia bagikan dan kegagalan yang akhirnya ia terima, Trimed mengaku memiliki banyak pemilih loyal yang berasal dari daerah Labuan Batu. Loyalitas mereka datang sejak Trimed dan Kepala Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut, Efendi Panjaitan memimpin advokasi perjuangan pembebasan lahan warga dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Ada sekitar 200 keluarga yang terbantu, sekitar 200 hektar lahan berhasil dibebaskan.

Sebagai ucapan terima kasih, warga menawarkan Trimed dan Efendi lahan beberapa hektar sesuai yang mereka mau. Namun saat itu, keduanya sepakat tidak mau meminta imbalan lahan sejengkal pun pada warga.

Sejak itulah, masyarakat Labuan Batu menjadi pendukung loyal Trimedya Panjaitan.

“Sampai 2024 fanatik sama saya. Kalau saya ke sana pasti dimasakin. Kalau bahasa kita, pasti saya karpet merah. (Masyarakat Labuan Batu) Itu aja yang loyal, karena dia merasakan sampai sekarang, mereka tinggali, mereka berkebun,” jelas dia.

Sepanjang Trimed duduk di DPR, lahan-lahan masyarakat itu juga tetap aman dari perusahaan swasta yang biasa mencaplok lahan milik warga untuk memperlebar lahan usahanya. Perusahaan-perusahaan itu tahu, lahan di desa itu ada di bawah binaannya.

“Sampai mereka buat desanya itu Desa Perjuangan, karena saya dari PDI Perjuangan. Itulah mereka, saking fanatiknya dan mau ada jalan mereka minta dibikin Jalan Trimedya. Saya bilang, ‘Jangan gua masih hidup, nama jalan tu untuk orang yang sudah meninggal’, saya bilang seperti itu,” kisahnya.

Hanya mereka lah pemilih loyal Trimed yang tak tergoyahkan oleh amplop-amplop tebal kandidat lain. Oleh karena itu, ia pun kalah dalam Pileg 2024, karena uang telah mengubah permainan, dan uang yang ia keluarkan kalah besar di banding sesama caleg yang menjadi pesaingnya.

Pria 59 tahun ini menyebut, mereka yang menang rata-rata mengeluarkan dana hingga di atas Rp20 miliar. Hampir semua, 70-80 persen anggota DPR yang saat ini duduk di Senayan, menang dengan jalan ini.

Harus diakui, kian hari, biaya politik di Indonesia kian mahal. Biaya tinggi ini tentu mendatangkan banyak keburukan, baik bagi kandidat, masyarakat, juga keberlangsungan negara itu sendiri.

Bayangkan, dengan adanya politik uang, calon-calon berkualitas yang tidak memiliki modal kapital besar sulit untuk menang, hanya mereka yang memiliki uang yang bisa menguasai suara. Keburukan juga akan terjadi pada masyarakat yang terbiasa menerima “suap”, terbiasa menormalkan “uang sogokan”. Ini akan menjadi nilai buruk yang bisa-bisa membudaya di masyarakat Indonesia. Terakhir, bagi negara. Politik uang yang kian menentukan tentu akan menimbulkan beragam permasalahan besar di belakangnya. Sebutlah korupsi, jual-beli hukum, dan sebagainya.

“Memang biaya politik itu mahal. Saya kira negara ini kalau mau benar, mau di sektor swasta segala macam, mau di TNI Polri, benahin dulu politiknya. Kalau ongkos politik mahal seperti itu (akan sulit). Orang mau jadi bupati aja, kampung saya itu Kabupaten Toba yang DPT-nya hanya 150.000, 170.000 ya, habis Rp40-50 M,” ungkap Trimed.

Jika untuk berkontestasi saja diperlukan uang sebanyak itu, lantas bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali modal awal yang sudah dikeluarkan?

Trimedya menyebut uang itu bisa kembali dari proyek-proyek yang akan dijalankan selama periode jabatan.

“Kalau yang saya perhatikan selama ini, simpel. Tahun pertama kepala daerah itu untuk tim sukses proyeknya. Tahun kedua-ketiga buat dia. Tahun keempat buat dia maju lagi. Kalau dia sudah dua periode, enggak bisa (kembali mencalonkan), ke anaknya kah, istrinya, siapanya,” ungkap Trimedya.

“Udah itu aja polanya. Siapa masih di dunia ini yang masih nginjak Bumi ini, mau habis puluhan M. Mungkin dia juga ngutang, kalau bahasa di Medan sekolahin rumahnya, tanahnya untuk bela kepentingan rakyat,” lanjut dia.

Berbicara soal narasi para kepala daerah yang menyebut semua dilakukan demi kepentingan rakyat, Trimedia menyimpulkan hampir tidak narasi manis di depan media atau punlik yang benar-benar sesuai dengan apa yang dikerjakan kepala daerah di lapangan. Semua hanya manis di mulut, indah di mata.

Oleh karena itu, Trimedya tidak berminat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Terutama karena biaya politiknya yang terlalu mahal.

Berdasarkan pengalamannya di dunia politik sejak 1999, ia mengatakan biaya politik terus mengalami peningkatan seiring perubahan pola pikir masyarakat, dan Pemilu 2024 adalah yang paling luar biasa dalam hal politik uang.

Masyarakat kini banyak yang hanya memandang uang dalam amplop, mereka tak lagi memperhitungkan kinerja atau peran si caleg/cakada bagi kehidupannya.

Oleh karena itu, Trimed menyebut banyak teman-teman di DPR yang malas merawat konstituennya misalnya dengan datang ke daerah saat masa reses. Bukan tanpa alasan, karena perhatian dan langkah konkret mereka tak lebih dihargai daripada beberapa lembar uang yang mereka bagikan saat menjelang hari pemilihan.

Sebesar apapun upaya yang dilakukan untuk merawat konstituen, “serangan fajar” berbicara lebih keras, berdampak lebih signifikan.

“Jadi orang ke depan, apalagi 2029 ini mendingan ngumpulin aja (modal), yang rugi kan rakyat. Itu yang selalu saya bilang di dapil saya. Tolonglah jangan minta uang mau milih bupati. Kalau Bapak Ibu sudah minta uang, nanti rusak jalanan, kemudian sekolah rusak, puskesmas enggak ada, jangan minta sama bupati lagi, karena bupatinya bilang, ‘kan udah gua beli suara lu’,” kata Trimedya.

Atas semua yang telah ia alami, Trimed pun mengaku sudah tak mau lagi bermain di ranah politik. Lebih dari 22 tahun menjadi legislator baginya sudah cukup. Kini, ia lebih memilih untuk kembali ke dunia advokat, merintis bisnis, dan memilih menjadi sintua (pelayan) di gereja.