Budiman Tanuredjo

Riset Praksis yang dipaparkan di Jakarta, hari Sabtu 13 Desember 2025, menemukan bahwa 48 persen warga muda Jakarta muak terhadap politik, 64 persen warga muda kecewa terhadap politik, sebanyak 97 persen tidak ikut partai, serikat pekerja, ataupun organisasi politik, 97 persen tidak pernah menghubungi perwakilan partai politik, 92 persen tidak aktif dalam gerakan atau forum politik, 88 persen tidak pernah menulis opini politik di media sosial.

Hasil penelitian Praksis bertajuk “Dinamika dan Alasan ke-tidak-terlibatan Publik Warga Muda Jakarta” dipaparkan Romo Angga Indraswara SJ, Andi Suyadi, dan Maria Rosiana Sedjahtera. Paparan hasil survei dihadiri Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Provinsial Serikat Jesus Indonesia Benny Hari Juliawan, pemikir kebhinekaan Sukidi Mulyadi. Hasil survei dibahas Aria Bima (politisi PDIP), Inayah Wahid (Jaringan Gusdurian), Marie Elka Pangestu (Wakil Kepala Dewan Ekonomi Nasional), Sirley Santoso (Presiden Direktur AT Kearney Indonesia), serta Bivitri Susanti.

Kardinal Suharyo dalam sambutannya mengajak publik untuk merefleksikan secara mendalam munculnya kosa kata baru dalam politik Indonesia akhir-akhir ini. Kosa kata itu seperti oligarki, mafia, parcok, parjo. “Mengapa kosa kata itu bermunculan akhir-akhir ini. Apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini,” ujar Suharyo seraya menambahkan bukanlah politik dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Praksis adalah lembaga riset dan advokasi Serikat Jesus. Memotret aspirasi politik anak muda di wilayah Jakarta adalah riset perdana. Riset itu mengkonfimasikan persepsi umum bahwa telah terjadi diskoneksi antara elite dan massa. Dalam laporan riset yang diberi judul, “Aspirasi Tanpa Institusi” menggambarkan bagaimana anak-anak muda sebenarnya punya aspirasi di tengah keterbatasan ekonomi dan intimidasi para pendengung, namun mereka tak punya kanal institusi yang mewakili aspirasi politik mereka. Mereka menyampaikan pandangan poliitk mereka melalui media sosial.

Dalam survei terpotret, isu prioritas bagi warga muda Jakarta adalah pengangguran dan lapangan kerja (36%), korupsi dan nepotisme (28%), inflasi (11%) dan pendidikan (11%). Menurut hasil riset Praksis, ketidakterlibatan warga muda Jakarta dalam politik disebabkan tiga faktor. Pertama, keterbatasan sumber daya ekonomi. Bagi mereka, politik adalah kemewahan. Energi dan waktu mereka habis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. “Ngapain mikir begitu, gue mikirnya makan besok aja,” ucap seorang responden survei.

Alasan kedua, akses institusi dan rasa tak berdaya. Institusi politik dirasakan mereka jauh, birokratis, dan tidak responsif. Hal itu memunculkan pesimisme bahwa suara mereka akan didengar. “Tidak ada kanal efektif untuk menyampaikan aspirasi,” ucap responden yang lain.

Ketiga, media sosial sebagai kanal ekspresi pun tak kurang berisiko. Ancaman doxing, serangan pasukan siber, membuat warga muda mengambil peran minimal dalam politik.

Romo Angga Indriaswara SJ yang tengah studi doctoral di London School of Economic menyebut situasi demikian memberikan gambaran teoritik, “elite control democracy”. Warga muda mengikuti voting dalam pemilu dan setelah itu berada di pinggir kekuasaan menyaksikan bagaimana elite memainkan politik.

Situasi demikian berbahaya. Proses transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi hanya menempatkan warga muda berada di pinggiran kekuasaan. Romo Angga mengatakan, risiko bersar dari ketiadaan mekanisme timbal-balik antara negara dan warga yang tak berdaya adalah mobilisasi yang berujung pada kekerasan. Dalam situasi normal, warga cenderung menerima posisi mereka di pinggiran matrik kekuasaan, serta ketidakberdayaan adalah yang muncul sebagai konsekuensi.

Namun, sebagaimana terjadi di Amerika Latin periode tahun 2010-an dan juga di Indonesia, tekanan ekonomi dan frustrasi politik biasanya secara periodik pecah menjadi mobilisasi yang diwarnai tindak kekerasan. Itu terjadi karena organisasi di tengah masyarakat tidak menjalankan fungsi representasi berjenjang untuk menyalurkan asporasi warganya.

Dalam forum diskusi sejumlah anak muda bertanya bagaimana situasi seperti bisa secepatnya diakhiri? Inayah Wahid secara berkelakar mengatakan pola Nepal menjadi menarik. Namun ia mengatakan, generasi muda punya cara tersendiri melawan kepengaban situasi dengan humor yang tercermin dalam meme mereka di media sosial. “Humor adalah pilar keempat selain trias politica dan warga muda punya kemampuan untuk itu.”

Ia memberi contoh ketika seorang menteri memberi peringatan agar tidak melakukan re-post meme seorang menteri yang terganggu. Anak muda menggambarkan kepada sesamanya, “Guys jangan repost gambar ini ya. Tapi dia menyertalkan gambar itu.” Itu cara warga muda melawan kepengaban politik.”

Sedang Bivitri Susanti mengatakan perjuangan memperbaiki keadaan ibarat lari marathon, bukan spirit. Karena itu, berjejaring dengan kelompok masyarakat sipil adalah keniscayaan. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita semua menghubungkan kelompok-kelompok yang resah dan menjadi kekuatan penekan. “Mari kita connecting the dot,” ujarnya. ***