Budiman Tanuredjo

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap pengurus negara, bencana Sumatera justru menyalakan seberkas harapan. Krisis kepercayaan publik pada pengurus negara, tercermin dalam berbagai kecaman di media sosial. Pedas dan keras kecaman itu. Ketika pengurus negara gagap dan menyebut bencana hanya mencekam di media sosial, masyarakat sipil bergerak lebih cepat. Mengetuk hati nurani dan solidaritas untuk berbela rasa untuk sesama.

Lewat gerakan rakyat membantu rakyat. Ferry Irwandi, seorang pemengaruh digital yang dikenal kritis terhadap pemerintah, berhasil menggalang dana lebih dari Rp 10 miliar melalui kolaborasi dengan platform Kitabisa.com. Ferry datang ke lokasi bencana, menyalurkan bantuan dan melaporkannya di media sosial.

Namun langkah empatik ini justru disindir oleh wakil rakyat bernama Endipat Wijaya (Partai Gerindra, Riau). Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Endipat meminta Kementerian Komunikasi dan Digital lebih aktif mengamplifikasi informasi kerja pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menyinggung bagaimana kerja relawan kerap lebih viral dibandingkan upaya pemerintah.

“Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh,” ujar Endipat dalam rapat tersebut, Senin (8/12/2025).

“Orang-orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh. Tapi yang viral justru yang kecil-kecil,” ujar Endipat.

Ucapan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra terasa merendahkan nilai kemanusiaan. Komentar itu menandakan krisis empati di antara elite politik. Mereka lebih sibuk membela wajah negara ketimbang mendengarkan jeritan rakyat.
Belakangan Endipat mengatakan tidak bermaksud mencemooh Ferry.

Di sisi lain, wartawan Najwa Shihab hadir di lokasi bencana, melaporkan langsung dari tengah lumpur dan reruntuhan. Ia tidak sekadar menjadi reporter, tetapi ikon empati publik.

Gaya Ferry dan Najwa melaporkan dari tanah bencana lebih menyentuh sisi emosi publik. Lebih orisinal daripada gambar menteri memanggul beras yang lebih bernuansa hyper-realitas atau jumpa pers pejabat yang kaku, kering, dan datar. Masyarakat sipil hadir dengan tindakan dan cerita yang menyentuh sisi emosional.

Ini adalah kegagalan komunikasi pengurus negara.

Dunia telah berubah. Demokrasi kantoran dihadapkan pada era platformocracy. Platform terjadi dimana kekuasaan digital kontemporer menggambarkan dominasi perusahaan teknologi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Platform bukan hanya alat komunikasi, tetapi struktur kekuasaan itu sendiri.

Masyarakat Sipil

Dalam teori civil society Robert Putnam (Making Democracy Work, 1993), kekuatan bangsa tidak diukur dari institusi negara, melainkan dari jaringan kepercayaan sosial dan solidaritas horizontal. Demokrasi hanya hidup bila ada social capital — simpul-simpul warga yang saling percaya dan bekerja bersama di luar struktur formal kekuasaan.

Dua abad sebelumnya, Alexis de Tocqueville, warganegara Perancis, dalam bukunya Democracy in America sudah menulis bahwa asosiasi warga adalah “sekolah demokrasi” tempat masyarakat belajar memimpin diri sendiri tanpa ketergantungan pada negara.

Apa yang terjadi hari ini di Sumatera adalah manifestasi teori itu: gerakan berbasis kepercayaan antarwarga (trust-based movement) yang lahir bukan dari partai, tapi dari nurani bersama.

Ini adalah koreksi halus terhadap demokrasi yang disfungsional ketika partai kehilangan fungsi representasi dan rakyat menemukan kembali kekuatan moralnya.

DPR, DPD seperti sedang mengalami disfungsi dalam mengartikulasi kepentingan rakyat. DPR tengah reses dengan tunjangan besar. Masyarakat sipil tetap bekerja.
Inisiatif masyarakat sipil menggalang dana untuk membantu sesama pun diperingatkan. “Harus izin Kemensos,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Masyarakat sipil telah menjalankan perannya. Aktivis lingkungan berteriak soal bahaya deforestrasi tapi dijawab, “Sawit juga ada daunnya. Jangan takut deforestasi.” Aktivis berteriak-teriak menolak tambang, malah ditangkap polisi.

Kini? Laporan harian Kompas 12 Desember 2025: Hutan Sumatera Lenyap! Siapa bertanggung jawab? Kenapa DPR diam. Kenapa DPD juga diam. Kenapa DPRD juga diam saja.

Demokrasi Kehilangan Jiwa

Sementara rakyat bekerja, elite politik saling sindir. Ada bupati yang meminta agar Presiden Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Tapi ada juga bupati yang meninggalkan rakyatnya. Wakil rakyat mencemooh kerja rakyat.
Ada ketua umum partai yang menjadikan bencana sebagai panggung pencitraan.
Partai yang seharusnya menjadi motor aspirasi rakyat kini menjadi pabrik politisi.
Kita menyaksikan apa yang disebut Colin Crouch (2004) sebagai post-democracy: demokrasi yang secara institusional masih hidup, tapi jiwanya telah mati.
Negara tampak sibuk, tetapi kehilangan makna pelayanan publik. Partai tampak ramai, tetapi kehilangan nurani.

Kiprah tokoh-tokoh muda seperti Ferry Irwandi, atau pemikir moral seperti Sukidi Mulyadi yang esai-esainya kerap viral dan menghentak, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Ferry Amsari menunjukkan bahwa suara nurani bisa lebih kuat daripada suara partai. Pemikir-pemikir kritis itu dibutuhkan justru ketika parlemen terkesan sudah menjadi cabang dari kekuasaan dan ormas terbelah karena tambang.

Mereka sepantasnya diberikan wadah untuk mengartikulasi gagasan mereka agar tercipta check and balances, agar bangsa ini tidak menjadi bangsa “belajar kelompok” hanya mau mendengarkan yang mereka mau dengar. Mereka adalah agen moral penumbuh kembali rasa percaya publik di tengah lumpuhnya kepercayaan terhadap pengurus negara.

Inilah wajah baru politik warga: politik independen, yang bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai. Mereka membuka saluran baru di luar sistem: politik yang lahir dari solidaritas, bukan struktur. Mereka bersuara dengan kekuatan argumentasi, bukan sekadar clometan.

Politik yang Berhati

Sudah saatnya DPR membuka ruang bagi calon independen legislatif, agar representasi tidak dimonopoli oleh partai. Revisi UU Partai politik atau UU Pemilu perlu membuka ruang bagi calon independen yang mempunyai networking riil, kemampuan mengartikulasi gagasan dengan baik dan keberpihakan pada rakyat yang jelas dan tegas, untuk menjadi anggota DPR independen.

Partai butuh perombakan total karena partai politik telah bertransformasi menjadi kartel politik untuk menguasai sumber daya negara. Dalam demokrasi yang dewasa, keterlibatan warga tidak boleh dibatasi oleh struktur partai, karena inti politik bukanlah kekuasaan melainkan pelayanan.
Negara perlu belajar dari masyarakat sipil:

1. Restorasi kepercayaan publik hanya bisa lahir dari tindakan nyata, bukan retorika.
2. Kebijakan tanggap bencana harus berbasis collaborative governance — melibatkan masyarakat sipil, media independen, dan lembaga sosial.
3. Pendidikan kewargaan (civic education) perlu digalakkan kembali, agar solidaritas warga menjadi energi politik, bukan sekadar emosi sesaat.

Ketika negara sibuk mengatur panggung, masyarakat sipil menyalakan lilin.
Ketika kekuasaan kehilangan empati, rakyat menunjukkan makna keadilan.
Ferry Irwandi, Najwa Shihab, Sukidi Mulyadi, mereka bukan pejabat, tapi mereka mewakili negara dalam arti yang paling luhur: melindungi dan memulihkan sesama.
Barangkali, inilah tanda zaman. Ketika politik kehilangan nurani, nurani rakyatlah yang memulihkan politik.