“Mitigasi bencana seharusnya menjadi jalan pemulihan, bukan ajang pencitraan. Bencana besar yang melanda Sumatera telah menelan ratusan nyawa, merenggut tempat tinggal ribuan warga, dan menyisakan luka yang tak mudah sembuh. Namun hingga kini status Bencana Nasional tak juga ditetapkan. Pertanyaannya, apakah status itu ditentukan oleh skala penderitaan atau hitungan politis dan gengsi kekuasaan. Lebih menyakitkan lagi, inisiatif rakyat bantu rakyat justru dicemooh oleh wakil rakyat. Baru 10 miliar, katanya, Negara sudah triliunan. Mengapa niat tulus rakyat membantu sesama malah dibalas dengan sinisme. Ini bukan sekedar hilangnya empati, ini gejala elite politik yang telah terputus dari denyut rakyat. Saatnya introspeksi diri. Sebab, ketika bencana dijawab dengan panggung dan nyawa manusia hanya jadi angka statistik, yang rapuh bukan cuma tanah, tapi juga rasa kemanusiaan dan kepercayaan publik,”

Dua pekan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera terjadi, korban jiwa akibat kejadian ini sudah hampir menyentuh angka 1.000 yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Meski demikian, pemerintah masih terlihat lamban menangani dampak bencana yang terjadi. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, ada yang sama sekali belum terjangkau bantuan, ratusan orang masih berstatus hilang dan kemungkinan terburuk sangat mungkin terjadi pada mereka.

Sudah terkesan lamban, pemerintah bahkan menolak bantuan dari internasional yang sudah terang-terangan menyampaikan kesiapannya membantu korban di Sumatera. Alasannya, mereka merasa masih sanggup untuk menangani semua ini sendiri.

Tak cukup sampai di sana, karut-marut penanganan bencana kali ini juga didukung oleh berbagai pernyataan dan sikap politik pejabat pemerintah di tengah situasi krisis.

Sebut saja, Presiden yang mengatakan sawit sebagai anugerah, padahal pembukaan lahan kelapa sawit yang berlebihan dan tak sesuai aturan menjadi salah satu penyebab banjir Sumatera.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan yang datang ke lokasi bencana dan memanggul sekarung beras, sementara para ajudannya tidak membawa apapun.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang mengatakan listrik di Aceh sudah pulih 93 persen, padahal kondisi di lapangan sama sekali tidak demikian.

Kepala BNPB yang sempat menyebut bencana di Sumatera tidak semencekam apa yang tersebar di media sosial. Dan masih banyak yang lain.

Budiman Tanuredjo mengajak sejumlah narasumber untuk berdialog membahas isu ini dalam Satu Meja The Forum KompasTV (10/12/2025), yang mengangkat tema “Mitigasi Bencana, Ajang Pemulihan atau Pencitraan?”.

Jurnalis KompasTV, Emir Syachfajar Purba yang berada di Aceh Tamiang melaporkan bahwa kondisi di sana hingga Rabu (10/12/2025) malam masih belum teraliri listrik. Penerangan saat itu semua masih bersumber dari genset. Ia pun memastikan apa yang disampaikan Menteri ESDM soal 93 persen listrik sudah pulih adalah tidak benar.

“Saat ini di Aceh Tamiang sebagian besar wilayahnya masih gelap total. Begitu juga dengan di daerah perkotaan ataupun di daerah pusat ekonomi yaitu Kuala Simpang masih gelap. Adapun titik-titik yang memiliki penerangan saat ini masih menggunakan genset sebagai pemasok utama arus listrik,” jelas Emir.

Masyarakat pun banyak yang kecewa karena merasa dibohongi oleh pernyataan Bahlil yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Nugroho menilai pernyataan pejabat pemerintah yang tidak sesuai dengan realita di lokasi bencana bukan sekedar persoalan komunikasi, melainkan merupakan wujud ketidakmampuan negara dalam menangani bencana, melindungi, dan menyelamatkan nyawa rakyatnya.

“Kemampuan Negara melindungi rakyatnya, menyelamatkan nyawa dalam keadaan yang paling parah, paling darurat itu ternyata tidak sekuat yang kita duga,” ujar Yanuar.

Pernyataan pejabat tidak akan berarti apapun jika kenyataan mengatakan hal sebaliknya. Yanuar pun lebih memilih untuk melihat pada kenyataan ketimbang terpaku pada pernyataan para pejabat yang cenderung mengatakan semuanya baik

“Ada enggak negara di sana ketika dalam jam-jam pertama, dalam saat-saat pertama bencana, di mana kesempatan menyelamatkan nyawa itu harusnya masih bisa kita maksimalkan? Dan yang saya lihat adalah ini cukup lambat, cukup lamban,” tegas Yanuar.

Kelambanan gerak Negara itu menyebabkan semakin banyak jatuh korban jiwa. Korban bukan hanya tewas akibat terseret arus atau tertimbun lumpur, namun juga karena kelaparan di titik-titik pengungsian.

Banyak masyarakat yang mengonsumsi air tak layak pakai, air banjir, untuk mereka minum. Tidak ada pilihan lain untuk menyambung hidup, bantuan air bersih masih terbatas.

Padahal, air banjir tentu jauh dari kata bersih. Belum lagi air itu sudah tercemar dengan bangkai-bangkai binatang atau mungkin jasad korban manusia yang belum selesai dievakuasi.

“Lama-lama bencana yang awalnya bencana alam ini jadi bencana kemanusiaan,” sebut Yanuar.

Anggota Pengarah BNPB, Puji Pujiono menginformasikan untuk update terbaru, situasi bencana di Sumatera masih ada dalam fase kritis namun tetap terkendali.

“Kami ini menggerakkan semua kapabilitas dari darat, laut, udara sampai dengan estafet lewat darat. Ini terus kita push ya. Jadi situasi terakhirnya kategorik ya. Masih kritis tapi terkendali,” ungkap Puji yang tersambung melalui komunikasi jarak jauh.

Fokus utama BNPB saat ini adalah memulihkan akses fisik ke lokasi bencana juga mendorong logistik untuk masuk dan terdistribusi.

Sementara untuk update korban, BNPB mencatat hingga Rabu (10/12/2025), 969 orang dilaporkan tewas dan 250-an lainnya masih hilang. Namun, cuaca yang masih kerap turun hujan menjadi kendala tersendiri.

Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Prof. Gun Gun Heryanto menyampaikan analisisnya soal komunikasi pemerintah di tengah situasi bencana.

Kondisi seperti sekarang ini membutuhkan manajemen ketidakpastian dan managemen ketidaknyamanan, caranya pemerintah, Presiden dan seluruh jajarannya, harus memiliki kehendak baik mengoptimalkan penanganan bencana.

Kehadiran fisik, kebijakan tepat, dan penyelesaian masalah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus bisa menumbuhkan semangat warga yang terdampak bencana.
“Misalnya kemarin ada ratas (rapat terbatas), sudah bagus tuh. Tapi kemudian kan pernyataan Presiden itu harus ada namanya ciri yang paling utama selain official itu directive sampai ke bawah. Kayak misalnya ketika Menteri ESDM ditanya listrik gimana 97 persen. Itu turun ke bawah akan dicek oleh jurnalis, oleh masyarakat, dan itu dikonfirmasi. Sangat mudah mengkonfirmasinya. Dan ketika tidak konsisten antara apa yang dinyatakan dengan realitas yang diterima oleh masyarakat, di situlah terjadi gap,” jelas Gun Gun.

Konsekuensi dari adanya gap ini bisa berdampak fatal bagi pemerintah itu sendiri, misalnya muncul ketidakpercayaan masyarakat. Jika tidak tertangani dengak baik, ketidakpercayaan itu bisa meluas dan menggoyang kredibilitas pemerintah.

Gun Gun melihat ada lubang besar dalam upaya penanganan bencana ini dari pemerintah, yaitu ketiadaan sosok yang menjadi komunikator khusus di bidang kebencanaan, siapa yang memimpin penyampaian informasi bencana dan penanganannya dari pihak pemerintah.

“Karena bencananya terjadi bukan hanya pada saat bencana di hari H, tapi pasca bencana ini (ada pekerjaan rumah) menumbuhkan kembali hope yang ada di masyarakat, terus merevitalisasi banyak hal. bukan hanya soal semata-mata mental, tapi juga infrastruktur dan lain-lain. Dan itu menurut saya butuh kerja yang tidak cukup hanya di ucapan. Kalau ucapannya aja sudah bermasalah, apalagi menurunkan itu ke hal-hal yang lebih praktis di lapangan untuk memperbaiki situasi (akan semakin bermasalah),” jelas Gun Gun.

BNPB sendiri menjelaskan sejauh ini ada Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) yang menjadu ujung tombak penyampai informasi bencana yang terjadi di Sumatera. Tak hanya Kapusdatin, Kepala BNPB dan semua jajaran pejabat eselon juga selalu berada di garis terdepan mendampingi unit-unit pemerintahan mengatasi bencana yang masih menyisakan banyak pekerjaan.

“Kita mempunyai Kepala Pusat Data dan Informasi di BNPB yang menghimpun semuanya ini, kemudian mengomunikasikannya kepada publik. Di samping juga tentunya menyampaikan kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri Koordinator, dan sebagainya. Jadi ada juru bicaranya Kepala Pusat Data dan Informasi di BNPB,” terang Puji.

Menanggapi hal itu, Gun Gun menilai Kapusdatin BNPB saja tidak cukup. Ia menyarankan agar ditunjuk satu pihak yang memiliki kewenangan khusus untuk menjadi wakil pemerintah berbicara soal kebencanaan.

Mengapa, karena Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana besar. Dan ketika bencana terjadi, maka penanganannya akan melibatkan lintas sektor. Oleh karena itu, perlu ditunjuk pihak khusus dengan wewenang khusus pula..
“Karena ini lintas sektor yang egosektoralnya juga luar biasa sehingga butuh satu spoke person yang melampaui itu,” kata Gun Gun.

Pemimpin komunikssi kebencanaan itu nantinya  juga harus mampu mengomunikasikan informasi dengan narasi yang jelas, komprehensif, dan koheren, karena yang mereka layani adalah masyarakat yang menjadi korban bencana, atau keluarganya dari korban bencana. Klien mereka adalah orang-orang yang secara fisik dan psikologis tengah mengalami goncangan.

Sebagai pengamat kebijakan publik, Yanuar menyarankan pemerintah agar benar-benar optimal menangani bencana Sumatera. Alihkan anggaran besar yang selama ini terfokus pada program-program Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Koperasi Merah Putih untuk menangani bencana ini.

Yanuar menjelaskan dua alasan, pertama, bencana ini dampaknya hebat luar biasa, secara luasan wilayah dan penderitaan masyarakat, banjir kali ini bisa disepadankan dengan tsunami 2004. Kedua, kegagalan pemerintah menangani bencana bisa berdampak pada terdelegitimasinya semua capaian pemerintah di bidang lain.

“Kalau bencana ini tidak ditangani, apapun yang dikerjakan pemerintah ke depan itu dalam bahaya besar terdelegitimasi. Kita meningkatkan skala MBG, ditanya, Sumatera enggak diurusi? Kita meningkatkan cek kesehatan gratis, Sumatera enggak diurusi. Artinya program-program pembangunan ini dengan sangat mudah terdelegitimasi ketika penanganan bencana Sumatera ini tidak memadai,” jelas Yanuar.

“Dan kita tahu implikasi politiknya ketika program pemerintah itu terdelegitimasi, bahayanya ke pemerintah sendiri. Berarti pemerintahnya tidak kompeten, pemerintahnya tidak memprioritaskan dan lama-lama esensi pemerintah sendiri terdelegitimasi,” ia melanjutkan.

Ia yakin, dengan bencana yang sebesar ini proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan memakan waktu yang panjang, lebih panjang dari usia pemerintahan yang sekarang berjalan. Waktu yang diperlukan untuk proses pemulihan secara utuh bisa mencapai 25-30 tahun. Kerusakan yang tersisa hari ini bukan hanya di daerah pesisir, tapi mulai dari hulu hingga hilir semua hancur terdampak.

Bencana kali ini memang benar dipicu adanya faktor cuaca dan perubahan iklim. Namun, kita tidak boleh tutup mata, bahwa ada peran penting manusia, terutama pemerintah dalam hal ini. Yakni, bagaimana mereka membiarkan daerah hulu dikonversi menjadi kebun, bagaimana mereka menerbitkan penggunaan lahan yang tidak sesuai semestinya, dan sebagainya.