“…Panggung bencana bukan untuk impression management. Bencana dijadiin panggung untuk manajemen kesan diri dalam konteks personal branding, itu menurut saya kekeliruan besar dalam konteks membangun citra politik, karena itu juga akan backfire bagi yang bersangkutan,”

—Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Prof. Gun Gun Heryanto

Bencana di Sumatera menjadi perhatian publik luas bukan hanya karena kedahsyatannya, tapi juga karena gaya komunikasi yang ditampilkan oleh wajah pemerintah juga
badan negara, mulai tingkat daerah, hingga pusat

Di antara kesulitan warganya, Bupati Aceh Selatan nyatakan tak sanggup tangani bencana, kemudian pergi umroh. Presiden Prabowo geram, karena pemimpin pergi ke luar negeri saat rakyatnya kesulitan. Tapi kini, Prabowo juga tengah berada di luar negeri untuk melakukan lawatan ke sejumlah negara.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar ajak Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan taubat nasuha. Kemudian Menhut Raja Juli dan Menteri ESDM, Bahli Lahadalia menjawabnya di forum berbeda.

Masyarakat bergerak, berdonasi, menjadi relawan, beberapa menginisiasi gerakan kemanusiaan, namun ada Wakil Rakyat yang justru mencemoohnya. Merasa Negara telah berbuat lebih banyak, namun lampu sorot justru mengarah pada tokoh-tokoh sipil tertentu yang secara jumlah bantuan disebutnya tidak seberapa.

Ada begitu banyak komunikasi politik di dalam situasi bencana. Lantas, komunikasi seperti apa yang sebenarnya terbangun dalam pemerintahan saat ini dalam menghadapi bencana di Sumatera?

Satu Meja The Forum KompasTV (10/12/2025) mendiskusikannya dengan mengangkat tema
“Mitigasi Bencana, Ajang Pemulian atau Pencitraan?”.

Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Prof. Gun Gun Herianto menyebut banyaknya pernyataan politik di tengah situasi bencana sebagai kegagalan pemerintah mengembangkan komunikasi yang berbasis empati. Pemerintah gagal memahami suasana kebatinan rakyat yang ada dalam ketidakpastian dan ketidaknyamanan.

“Ini menyedihkan sih sebenarnya, apalagi pernyataan-pernyataan itu disampaikan oleh pejabat-pejabat publik . Panggung bencana bukan untuk impression management. Bencana dijadiin panggung untuk manajemen kesan diri dalam konteks personal branding, itu menurut saya kekeliruan besar dalam konteks membangun citra politik, karena itu juga akan backfire bagi yang bersangkutan,” jelas Gun Gun.

Ia mencontohkan satu gaya komunikasi publik yang paling fatal selama penanganan bencana berlangsung, yakni Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang datang memanggul sekarung beras.

Baginya itu terlalu memaksakan. Tugas dan wewenang seorang menteri lebih besar, ia bisa melakukan hal lain yang dampaknya jauh lebih signifikan bagi masyarakat yang menjadi korban, bukan hal-hal teknis semacam itu. Misalnya dengan mengambil keputusan strategis tertentu.

Gun Gun juga menyorot bagaimana seorang anggota DPR bernama Endopay Wijaya yang mencemooh masyarakat sipil yang bahu-membahu membantu sesamanya di Sumatera. Ia mengaku tak habis pikir ada wakil rakyat yang memiliki cara pandang seperti itu.

Baginya, sikap itu merupakan contoh nyata agresivitas verbal dari seseorang yang tidak paham suasana kebatinan orang lain. Bukan mencemooh, harusnya DPR mendukung.

“Dan logikanya keliru, ketika membandingkan peran pemerintah dengan kerelawanan warga. Pemerintah itu memang bisa melakukan banyak hal, karena setiap hari pajak masuk ke pemerintah dan sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah itu melindungi warga negara termasuk dalam situasi kebencanaan,”

Membandingkan triliunan anggaran negara dan 10 miliar hasil patungan masyarakat untuk membantu korban bencana, bagi Gun Gun adalah sebuah cacat logika.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Nugroho justru mempertanyakan triliunan uang negara untuk penanganan bencana Sumatera yang dimaksud oleh anggota DPR asal Partai Gerindra itu.

Sejauh yang ia tahu, belum ada Negara menggelontorkan dana hingga sebanyak itu untuk penanganan bencana Sumatera saat ini.

“Saya tidak tahu dari mana angkanya (triliunan itu), belum pernah muncul di publik. Bahkan kalau tidak salah satu bupati atau gubernur mengatakan kemarin kan dipotong, anggaran daerah kembalikan. Untuk itu yang ada adalah kita membaca 500 miliar (anggaran disiapkan untuk BNPB) kalau saya tidak salah ya dari Kementerian Keuangan untuk kebencanaan,” ujar Yanuar.

Hal lain, Yanuar mengamati ada paradigma yang keliru namun terap dipilih terkait penanganan bencana, karena berkaitan dengan panggung politik.

Pemerintah lebih memilih untuk “sukses” menangani bencana daripada sukses mencegah terjadinya bencana. Mengapa? Jika pencegahan bencana sukses, tidak ada bencana yang terjadi, tidak ada panggung yang bisa mereka pakai untuk tampil, tidak ada insentif politik yang didapat.

Sebaliknya, jika bencana terjadi, panggung terbangun, dan mereka bisa “pentas” dengan berbagai macam aksi, publik melihat, sehingga pada akhirnya mendatangkan insentif politik bagi mereka para politisi.

“Maka saya tulis dan saya katakan dalam berbagai forum, kalau kita mengabaikan pencegahan ini, kita sedang menyiapkan panggung untuk bencana dan korban berikutnya,” jelas Yanuar.

Terlepas dari pilihan para oknum pejabat pemerintahan yang berburu insentif politik di tengah bencana, Anggota Pengarah BNPB, Puji Pujiono membeberkan jika dalam penanganan bencana Sumatera ini BNPB kembali mengaktifkan desk relawan yang dulu menangani pandemi Covid-19. BNPB juga melakukan koordinasi dengan dinas-dinas sosial dan LSM-LSM di daerah.

Intinya, seluas-luasnya panggung dibuka agar siapapun yang berasal dari non pemerintahan bisa bergerak bersama meringankan penderitaan saudara-saudara di Sumatera.

“Kalau tentang berapa yang sudah digerakkan, dalam hal ini saya hanya bisa mengatakan misalnya volume untuk logistik saja di Lanud Sultan Iskandar itu kemarin saja itu datangnya 500 ton dan 75 persen sudah didorong. Kemudian yang di Sumatera Barat itu 30 ton dan 20 truk, ini terus berjalan. Kita kerahkan helikopter, pesawat Caravan untuk air dropping,” papar Puji.

Ia juga menjelaskan, ada sekian banyak prajurit tentara yang estafet, bahu-membahu menyalurkan bantuan serta kebutuhan masyarakat terdampak. Namun keberadaan mereka tidak terendus media. Kerjanya tidak menarik perhatian kamera.

Perhatian media dan publik justru lebih terarah pada sosok-sosok yang membuat pernyataan kontroversial.

“Saya kira pada saatnya kita perlu juga menayangkan pahlawan-pahlawan garis depan ini. Sehingga insentif itu memanusiakan bencana ini, humanizing the disaster,” kata Puji.

Adapun terkait keputusan pemerintah untuk menangani bencana ini sendiri, tidak membuka pintu bagi masuknya bantuan asing, Puji tak banyak komentar. Baginya itu adalah keputusan yang pasti sudah dibahas secara komprehensif di tataran pemimpin puncak.

Yang pasti, bencana banjir kali ini tidak bisa disamakan dengan tsunami Aceh 21 tahun silam yang magnitudnya global, banyak negara terdampak, dan Indonesia menjadi salah satu yang terparah. Pemerintahan daerah lumpuh, karena mayoritas menjadi korban. Sehingga ketika itu para taruna dari IPDN didorong untuk membantu menjalankan pemerintahan.

Saat ini, pemerintahan masih bisa berjalan walau tergopoh’-gopoh.

“Arahan dari Bapak Presiden dan di tingkat keputusan kita belum membutuhkan (bantuan asing) sekarang. Semua kapabilitas (dalam negeri) dikerahkan,” jawab Puji.

Keputusan untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan dalam negeri dan menolah tawaran bantuan asing di mata Yanuar itu sepenuhnya keputusan politik, ia tidak bisa menilai terlalu jauh.

Yang pasti, para korban membutuhkan bantuan segera. Dan penanganan bencana Sumatera ini akan memakan proses yang panjang, rehabilitasi, rekonsiliasi, hingga pemulihan. Kita membutuhkan banyak upaya untuk bisa mengembalikan keadaan seperti semula.

Para korban yang masih selamat harus dipikirkan kembali kelanjutan hidupnya. Bencana memang sudah berlalu, tapi harta benda penopang kehidupan mereka selama ini juga turut tersapu. Habis. Hilang. Semua harus kembali dimulai dari 0. Jika tidak, potensi munculnya kemiskinan ekstrem akan terbuka lebar dan ini bertentangan dengan cita-cita pemerintah yang ingin menghapuskan keberadaan kelas tersebut.

“Apakah kita butuh internasional atau tidak, okelah kalaupun itu menjadi keputusan politik. Tetapi kalau kita mengatakan tidak butuh, (harus) ditunjukkan kesiapan pemerintah,” desak Yanuar.