Budiman Tanuredjo

“….Dunia ini cukup untuk kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah… “

—Mahatma Gandhi (1869-1948)

Hari Sabtu 16 Mei 2020 di Harian Kompas ada kolom berjudul “Pertobatan Ekologis”. Kolom itu memberikan peringatan kepada republik mengenai potensi terjadinya bencana ekologis. Dalam genre jurnalistik di Kompas, esai itu sedang menjalankan peran sebagai peniup peluit atau early warning system.

Jakob Oetama, salah seorang pendiri harian itu, memang kerap mengajarkan bahwa media harus bisa menjalankan peran sebagai pemberi peringatan dini kepada republik. Media sebagai early warning system pernah ditulis dalam salah satu Tajuk Rencana Kompas setelah Peristiwa Malari 1974. Kritik sosial Kompas pada waktu itu direspons pemerintahan Orde Baru. Dan Kompas meneguhkan posisi editorialnya dalam tajuk rencana dan mengatakan: kritik sosial itu dimaksudkan sebagai early warning system agar tidak terjadi pendadakan sosial.

Latar belakang esai “Pertobatan Ekologis” adalah disahkannya Revisi UU Minerba 2020. Pengesahan RUU Minerba adalah produk politik yang terburu-buru dan dianggap “memanjakan oligarki tambang”. Revisi itu memberikan karpet merah bagi korporasi besar: memperpanjang izin tambang, bahkan memberi peluang ormas untuk memiliki izin usaha pertambangan.

Kini, lima tahun kemudian, bencana ekologis itu datang. Hujan ekstrem, longsor, dan banjir bandang meluluhlantakkan kota dan desa di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ratusan jiwa melayang. Ratusan orang masih hilang. Namun, Presiden Prabowo Subianto alergi dengan status “bencana nasional”. Para pembantunya mencoba menggunakan istilah “prioritas nasional”.

Perbedaan istilah itu bukan sekadar semantik tapi mencerminkan cara pandang pengurus terhadap derita rakyat.

Ke Taubat Nasuha

Di tengah bencana, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghidupkan kembali istilah pertobatan ekologis dengan sebutan “taubat nasuha.” Dalam sebuah acara, Muhaimin mengaku telah berkirim surat kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekjen PSI, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Golkar dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Nurofiq — tiga portofolio strategis yang sedang disebut-sebut ikut menjadi bagian dari akar persoalan, untuk melakukan pertobatan.

Pernyataan Muhaimin itu direspon Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. “Yang bisa menyuruh tobat ya presiden. Cak Imin kan cuma Menko.” Gesekan antar-elite terjadi di tengah krisis. Di tengah krisis, para menteri berimprovisasi sendiri-sendiri. Selain untuk membantu, juga untuk pencitraan diri. Menko Pangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) memanggul beras dan membagikannya untuk pengungsi. Adegan itu direkam kamera dan diposting di media sosial. Namun reaksi yang muncul justru kounter-produktif. Menteri lain akan mengirim alat-alat olahraga. Uluran tangan ini juga direspons negatif.

Kini dan saat ini, situasi kebangsaan kita berada dalam kondisi low trust society, meminjam istilah Francis Fukuyama. Dalam bahasa Jakob Oetama, kini dan saat ini, bangsa ini berada dalam situasi dimana masyarakat berkomunikasi dalam masyarakat yang tidak jujur.
Krisis dan bencana kembali dijadikan panggung pencitraan politik. Situasi itulah yang dikritik Sukidi Mulyadi, doktor lulusan Harvard:
“….Ketika ratusan jiwa tewas, utamakan etika bela rasa kemanusiaan, bukan kepentingan politik.
Mereka yang gagal menjiwai etika emas ini, seharusnya mundur — atau dipaksa mundur…..”

Sukidi tak menyebut siapa yang dimintanya mundur. “Tidak perlu menyebut nama tapi pesannya sangat jelas,” ujar Sukidi ketika saya menghubunginya via WhatsApp. Bagi Sukidi, prinsip dasarnya adalah humanity first. Bukan malah pencitraan politik. “Itu sangat memalukan,” tulis putra Sragen, yang kini bisa disebut sebagai “muazin” bangsa di tengah pudarnya pamor tokoh-tokoh yang lebih senior.

Saya setuju dengan Sukidi. Dari bencana Sumatera menampakkan kegagapan dan inkompetensi dalam penanggulangan bencana. Mereka yang gagap sepantasnya diganti oleh mereka yang lebih punya hati dan punya empati, punya model komunikasi yang berempati, bukan sekadar clometan yang menyakiti hati.

Situasi krisis memang menguji kepemimpinan seseorang.

Laodato Si’

Sementara Paus Fransiskus dalam Laudato Si’ (2015) menyebutnya sebagai panggilan menuju pertobatan ekologis (ecological conversion) — perubahan paradigma dari eksploitasi menuju relasi etis dengan alam. “Kita mungkin akan meninggalkan terlalu banyak puing, padang gurun, dan sampah bagi generasi mendatang. Tingkat konsumsi dan kerusakan lingkungan telah melampaui kapasitas bumi,” tulis Paus.

Paus Fransiskus menulis, ramalan tentang malapetaka tidak boleh lagi dipandang dengan cibiran atau ironi. ”Kita mungkin akan meninggalkan terlalu banyak puing, padang gurun, dan sampah kepada generasi mendatang. Tingkat konsumsi, limbah, dan kerusakan lingkungan telah melampaui kapasitas Planet Bumi.”

Tanggung jawab ekologis bukan hanya urusan individu, tapi kewajiban politik kolektif — termasuk pemerintah dan korporasi. Artinya, pertobatan ekologis bukan sekadar “tobat personal”, tetapi reformasi struktural yang mengembalikan etika pada tata kelola sumber daya alam.

Pertobatan ekologis harus dimulai dari kesadaran bahwa eksploitasi alam tanpa etika hanya akan meninggalkan gurun, bukan kesejahteraan.

Dari Narasi ke Institusi

Pertobatan ekologis membutuhkan arsitektur kelembagaan baru — bukan sekadar pidato atau hanya bahan sindiran politik. Rasanya, perlu dibentuk Komite Nasional Pertobatan Ekologis atau apapun namanya. Komite independen lintas sektor — masyarakat sipil, akademisi, rohaniwan, dan lingkungan hidup — untuk mengaudit korporasi besar, yang terkait dengan elite negeri atau diback-up elite negeri, yang berkontribusi pada bencana ekologis, untuk dimintai pertanggungjawaban.

Dalam low trust society, hanya lembaga independen yang bisa memulihkan kredibilitas negara. Komite Independen diperlukan mengingat akan banyak konflik kepentingan ketika terjadi audit dan penindakan terhadap pelaku pembalak liar maupun pembalak resmi. Komite independen adalah tawaran jalan agar bencana ekologis Sumatera ini tidak menguap seperti kasus pagar laut di Tangerang dan Prahara Agustus 2025.

Ada rekomendasi, ada jalan baru untuk memperbaiki kehancuran ekologi.
Mahatma Gandhi pernah berkata:
“Dunia ini cukup untuk kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah.”

Keserakahan manusia mengaduk perut bumi, membabat hulu sungai, menebang pohon, menumpuk gunung plastik di laut. Pertobatan ekologis harus dimulai dari kesadaran bahwa ekologi adalah etika. Bumi bukan warisan leluhur, melainkan titipan anak cucu. Inilah keadilan lintas generasi. Jika negara gagal menata alam, bencana bukan lagi fenomena alamiah — melainkan buah dari dosa struktural.