“Kalau mau jujur yang diuntungkan itu Pak Jokowi sama Gibran….pembicaraan terkait dengan ijazah per hari ini itu menenggelamkan program-program strategis pemerintah,”

—Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno

Perdebatan tentang polemik keaslian ijazah S-1 !mantan presiden Joko Widodo di ruang publik sudah berlangsung dalam waktu yang lama, setidaknya intens menjadi pemberitaan sejak awal tahun ini.

Kini, polemik melebar pada ijazah SMA sang putra yang  sedang menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang juga turut dipertanyakan kesahihannya, bahkan sudah digugat ke pengadilan.

Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal mengaku sudah mengantongi bukti yang kuat dan sangat jelas bahwa ijazah SMA Gibran tidak benar. Ia pun yakin gugatannya akan dikabulkan di peradilan.

“Buktinya saya ibaratkan seperti Monas ada di Jakarta. Jadi hakim tidak bisa menolak. Kecuali dieksepsi absolut, sehingga dia (pengadilan) bilang hakim tidak berwenang mengadili, sudah selesai itu perjuangan,” kata Subhan dalam Satu Meja The Forum KompasTV (26/11/2025).

Fokus media massa dan media sosial yang banyak tertuju pada isu ini, dianggap menguntungkan bagi pihak Jokowi dan Gibran. Sebaliknya, hal ini justru merugikan Prabowo sebagai presiden yang tengah berkuasa.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai mengatakan dalam 10 bulan terakhir hampir tidak ada tema lain yang menjadi fokus pemberitaan kecuali Jokowi dan Gibran.

“Kalau mau jujur yang diuntungkan itu Pak Jokowi sama Gibran,” kata Adi.

Namanya terus diperbincangkan publik, langkah politiknya terus disorot khalayak, diakui atau tidak semua itu akan berdampak pada popularitas bahkan elektabilitas Jokowi, terutama Gibran, dalam panggung politik nasional.

Di balik ramainya pemberitaan soal ijazah asli atau palsu Jokowi dan Gibran, ada Presiden Prabowo Subianto yang justru kinerja juga program-program besarnya kurang mendapat atensi media dan masyarakat. Koperasi Merah Putih tidak ramai diberitakan, Makan Bergizi Gratis (MBG) pun mulai sepi pemberitaan. MBG sempat menjadi fokus pemberitaan media saat terjadi keracunan masal di berbagai daerah beberapa waktu lalu. Jadi, jika dibandingkan dengan jumlah pemberitaan soal Jokowi, maka jumlah pemberitaan soal Prabowo jauh ada di bawahnya.

Inilah dasar Adi Prayitno menilai Prabowo dirugikan atas polemik ijazah Jokowi

“Kalau mau kita mau jujur pembicaraan terkait dengan ijazah per hari ini itu menenggelamkan program-program strategis pemerintah. Dulu kita sering mendengarkan bagaimana pidato politik Presiden (Prabowo) di luar negeri, bagaimana wajah Indonesia semakin tampil di forum-forum internasional. Tapi daya tahan beritanya paling lama seminggu. Back to khittoh, Ijazah lagi, Jokowi lagi, Gibran lagi, Solo lagi,” jelas Adi.

Isu ini sudah terlalu lama menjadi polemik di publik, dua kubu yang berseberangan terus membangun narasinya masing-masing, masyarakat terbelah, objektivitas akan kebenaran kabur karena keberpihakan dan pembelaan didasarkan pada rasa suka dan tidak suka.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat,  Ahmad Koirul Umam berharap gaduh-gaduh ijazah palsu ini bisa segera dibuktikan melalui jalur hukum. Harapannya, agar konsentrasi publik bisa kembali tercurah pada hal-hal yang lebih produktif dan membangun.

“Kalau melakukan proses percepatan dalam konteks upaya pembuktian di level legal itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan memberikan kepastian. Kita hanya butuh itu. Kalau itu sudah selesai, semua akan aman. Everybody happy. Setidaknya bukan happy di dalam konteks untuk menjustifikasi siapa kalah, siapa yang menang, tetapi setidaknya polemik ini bisa disudahi. Kemudian kita bergerak pada langkah-langkah yang jauh lebih produktif,” ungkap Umam.

Baginya, jika kita tetap bertahan pada isu ini akan lebih banyak mudharat yang didapat ketimbang manfaat yang dijanjikan. Karena apapun hasilnya nanti, Jokowi sudah tidak memimpin, jikapun terbukti ijazahnya palsu, tidak ada kebijakan masa lalu yang ia ambil yang bisa diubah di masa kini.

Bagi Umam, lebih berfaedah apabila kita semua, masyarakat, partai politik, media, fokus pada pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih banyak dimiliki oleh negara ini dan menuntut untuk segera diselesaikan.

Ia pun berharap ada kebijaksanaan dari Jokowi sebagai sosok mantan pemimpin, untuk tidak keberatan menunjukkan ijazah asli yang selama ini menjadi perdebatan. Meski secara hukum pembuktian tidak dibebankan kepada pihak yang dituduh, namun apa salahnya menunjukkan ijazahnya demi menyudahi semua pertikaian yang memecah belah anak bangsa.

“Barangkali pembuktian terbalik kalau bisa dilakukan untuk secara aktif mempercepat ini, niatnya baik, kaalau itu bisa dilakukan, why not?” kata Umam.

Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi sepakat jika energi bangsa ini sudah terlalu banyak dihabiskan untuk memperdebatkan persoalan yang sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan. Terlebih jika perdebatannya di luar konteks penegakan hukum dan berkutat pada perang narasi demi membentuk opini publik.

Kini, proses hukum sudah dimulai. Dedek berharap, prosesnya akan segera menuju ke pengadilan dan dipersidangkan. Sehingga ketika hakim sudah mengeluarkan putusan, kegaduhan bisa segera berhenti.

“Kita sama-sama berharap setelah proses sidang ini selesai, maka tidak ada lagilah drama-drama soal ijazah palsu ini lagi. Dan Indonesia bisa move on ke pembahasan-pembahasan yang jauh lebih substantif untuk bangsa ini,” jelas Dedek.

Sebagai seorang Presiden, Prabowo juga semestinya bisa mengambil tindakan agar kondisi di negara ini bisa kembali kondusif, masyarakat bersatu, jauh dari polarisasi.

Adi Prayitno menyarankan agar Presiden bisa memberikan abolisi atau penghentian proses hukum pidana yang sedang berlangsung, sehingga kasus ini benar-benar dihentikan. Mengapa abolisi dari Presiden relevan untuk diberikan, karena kasus hukum yang sedang berjalan beririsan dengan kepentingan politik, diakui atau tidak.

“Abolisi paling mungkin, selesai ini semua. Kalau melihat kecenderungannya sesuatu yang sifatnya kontroversial terkait dengan isu politik dan hukum itu selesai,” sebut Adi.

Ia menyebut beberapa contoh pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden pada beberapa tokoh sebelumnya, terbukti berhasil menghentikan persoalan yang ada.

Misalnya amnesti pada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto yang terseret kasus suap dana PAW DPR. Abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong yang dituduh melakukan korupsi pengadaan gula. Dan rehabilitasi yang diberikan pada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi yang terjerat kasus korupsi kerja sama usaha dan akuisisi yang merugikan keuangan negara.

Pernyataan atau sikap tehas Negara dalam hal ini Presiden atau pemerintah dalam kasus-kasus politis semacam ini bagi Adi menjadi semacam rujukan utama di Indonesia.

“Di luar otoritas pemerintah, rasa-rasanya sekalipun hari ini ada proses hukum yang ada di Polda apapun nanti ujungnya, apalagi misalnya ada tersangka naik pada status yang lain  ini tidak akan menyelesaikan persoalan apapun,” ujarnya.

Jika hanya menyandarkan pada proses hukum, di tengah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah pada aspek hukum, keputusan yang ada tidak akan pernah memuaskan benak mereka. Narasi soal adanya mantan presiden zalim yang memenjarakan banyak rakyatnya akan terus bergulir, sekalipun ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh pengadilan, misalnya

Apapun itu, semua berharap agar polemik ijazah Jokowi bisa segera terselesaikan sampai ke akar-akarnya. Dengan demikian, Jokowi dan keluarganya bisa hidup tenang tanpa opini negatif dari masyarakat. Publik pun bisa tenang dan kembali fokus pada isu-isu krusial seputar pembangunan bangsa dan negara.