“Politik tanpa moral adalah kebutaan. Kata-kata ini milik Mahatma Gandi dan menjadi cermin bagi zaman ketika arah perjuangan ditentukan bukan oleh nurani, tapi oleh siapa yang sedang berkuasa. Kini, ramai-ramai politisi berpindah haluan, bukan karena perubahan gagasan, tapi karena ada peta kekuasaan yang berubah arah. Partai yang dulu lahir dari penderitaan rakyat, kini justru berbaris menjaga pintu kekuasaan. Mereka bicara soal kepentingan bangsa, namun yang mereka jaga hanyalah kepentingan golongan. Ketika partai berubah menjadi kartel politik, demokrasi kehilangan denyut moralnya, yang tersisa hanyalah kompetisi untuk menguasai, bukan mengabdi. Padahal politik semestinya jalan pengabdian, bukan jalan untuk memperdagangkan kesetiaan. Dan bangsa ini tidak butuh lebih banyak pengatur kekuasaan, tapi lebih banyak penjaga nurani,”

Beberapa waktu terakhir, beredar isu organisasi masyarakat pendukung mantan Presiden Joko Widodo, Projo, ramai-ramai pindah haluan mendukung Prabowo Subianto.

Kabar ini mencuat ke publik pasca dihapusnya siluet hitam wajah jokowi dari logo Projo. Hal lain, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi juga diisukan akan segera merapat ke Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin oleh Prabowo. Padahal, di sisi lain ada PSI yang secara tidak langung diasosiasikan sebagai partai yang sangat lekat dengan Jokowi pasca dipecat dari PDIP.

Dalam diskusi di program Satu Meja The Forum KompasTV (5/11/2025) yang mengangkat judul “Ramai-Ramai Pindah Haluan, Perjuangan Atau Demi Kekuasaan?”, Budie Arie secara tegas membantah isu yang beredar.

Iya mengatakan Projo masih merupakan barisan pendukung Jokowi, meski kini juga turut menyukseskan pemerintahan Prabowo, atas arahan Jokowi secara langsung.

“Pak Jokowi bersama Projo ikut mendukung pemerintahan Pak Prabowo-Gibran, jadi bukan pindah haluan. Kalau kami Projo ini pindah ke yang lain, itu baru bilang pindah haluan. Ini melangkah maju dengan memanifestasikan dukungan itu dalam bentuk yang konkret, memperkuat partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo,” tegas Budi Arie.

Bagi Projo, Jokowi dan Prabowo adalah satu kesatun, keduanya memiliki kesamaan cita-cita dan pikiran baik untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini.

Adapun soal ganti logo Projo, Budie Arie menjelaskan hal itu dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman. Meski tak lagi memuat wajah Jokowi, organisasi relawan ini dipastikan akan tetap menjunjung nilai-nilai Jokowisme

“Saya contohin Golkar itu dulu Golongan Karya, sekarang sudah enggak pernah disingkat lagi golongan karya, (disebutnya) Partai Golkar sejak tahun 1999, kan enggak menghilangkan karya dan kekaryaannga. Sama juga dengan Projo, nilai-nilai, cita-cita, visi, pikiran Pak Jokowi ada dalam Projo, itu terinternalisasi dalam Projo,” jelas Budi Arie.

Sekali lagi, Budie Arie membantah jika organisasi relawan yang ia pinpin telah meninggalkan Jokowi dan beralih pada kekuasaan yang sedang bertahta.

Buktinya, Budi Arie menyebut Projo masih tetap pasang badan untuk Jokowi saat figur politik itu dihampiri isu-isu miring seperti terbengkalainya IKN, membengkaknya utang KCIC Whoosh, atau kebijakan lain yang Jokowi ambil di masa kepemimpinannya.

Sebagai pihak eksternal Projo, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dedek Prayudi mengaku ada dalam posisi tidak berhak menghakimi Projo atas apapun pilihan yang dibuat organisasi itu. Baginya, PSI dan Projo adalah teman seperjuangan memenangkan pencalonan juga menyukseskan pemerinthan Jokowi kemudian Prabowo-Gibran.

Kalaupun ada perubahan, Dedek menganggapnya itu sebagai hal yang wajar. Tapi, Budi Arie telah menegaskan tak ada yang berubah haluan, maka itulah yang Dedek yakini.

Terkait isu Budi Arie masuk Gerindra atau penghapusan wajah Jokowi dari logo Projo, PSI pun menghormatinya.

“Jadi posisi kami saat ini menghormati pilihan Mas Muni (Budi Arie) secara personal yang ingin bergabung ke partainya Pak Prabowo. Dan juga bahwa Projo akan bertransformasi mengganti logo, bersayembara, ya silakan. Kami juga baru ganti logo loh, dari tangan kiri memegang bunga menjadi gajah,” sebut Dedek.

Wakil Ketua Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia coba mengomentri tren perpindahan dukungan ini dari kacamata politik yang lebih luas. Baginya, ada hal yang belum tuntas dalam pelembagaan demokrasi dan politik di Indonesia.

Sebuah negara demokrasi biasanya memiliki partai-partai politik sebagai platform yang memuat nilai-nilai yang ada di masyarakat. Namun di Indonesia, platform itu tak hanya berbentuk partai politik, ada juga massa mengambang atau floating mass misalnya organisasi kerelawanan seperti Projo, Joman, dan sebagainya dalam benerapa periode politik terakhir. Ini menjadi fenomena baru dalam dunia politik kita.

Yang menjadi masalah adalah, massa mengambang ini kemudian dilembagakan sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Orang kan jadi susah membedakan seorang Budi Arie dengan Projonya. Jadi begitu Budi Arie pindah ke satu partai politik, orang menyangkanya Projo akan pindah, yang menurut saya belum tentu. Makanya, menurut saya kalau sudah selesai pilpres relawan terbentuk ya selesai aja, sehingga jadi repot sekarang. Mas Budi Arie ini kan punya hak politik juga (untuk masuk ke partai politik tertentu),” jelas Doli.

Pengamat Politik, Fachry Ali menyebut Indonesia sekarang berada di tengah situasi politik yang membingungkan. Bagi Fachry, Indonesia hari ini memiliki lebih dari 1 poros acuan. Bukan hanya ada Prabowo sebagai Presiden aktif, namun ada juga sosok Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki basis relawan yang kuat, ada pula mantan Presiden Megawati yang memimpin partai politik terbesar di Indonesia.

Fachry menyebutnya sebagai “sunss” bukan “sun”, karena mataharinya jamak, lebih dari satu.

“Itu menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan politik di Indonesia itu belum menyatu sepenuhnya di bawah presiden. Sebagai konsekuensinya, orang masih berbagi pandangan apa yang dikatakan Presiden ini apakah sama dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi, misalnya atau oleh Megawati. Jadi proses pengambilan keputusan itu berlangsung dalam bahasa yang sedikit konstruktif, dialogis di antara pusat-pusat kekuasaan itu.

Ia mencontohkan bagaimana “sunss” tu masih berlangsung hingg saat ini di Indonesia adalah ketika Presiden Prabowo menyatakan akan bertanggung jawab terhadap semua utang Woosh yang merupakan warisan dari Jokowi.

“Ity masih berlangsung, Muni saya kira berada di dalam platform yang semacam itu. ‘Gua mau ke mana nih? Kalau gua ke sini, berarti gua harus cari alasan bahwa ini adalah sebuah kontinuitas dari yang sebelumnya’,” kata Fachry.

Mengomentari isu pindah haluan Projo dari pendukung Jokowi menjadi pendukung Prabowo, ada pihak yang mencurigainya sebagai bentuk organisasi atau perorangan dalam komunitas relawan untuk mencari dukungan politik dari pihak yang berkuasa. Namun, Budi Arie menanggapi komentar semacm itu dengan santai.

Ia menyebut dirinya yang merapat ke Gerindra berawal dari pertanyaan yang langsung datang dari mulut Prabowo. Ia ditanya, apakah mau memilih bergabung ke PSI atau Gerindra?

Sebagai seorang Projo yang menjalankan perintah Jokowi untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran, maka ia memahami pertanyaan Prabowo tadi sebagai sebuah perintah agar dirinya masuk ke Gerindra, partai yang dibesarkan dan dipimpin Prabowo.

“Menurut saya pernyataan Pak Presiden Prabowo di forum terbuka di Kongres PSI 20 Juli 2025 itu bukan pilihan, itu perintah. Saya ini diminta, paling tidak secara terbuka di Kongres PSI 20 Juli,” jelas Budi Arie.

Dedek pun tak mau ambil pusing terkait pilihan PSI atau Gerindra yang disampaikan Presiden pada Budi Arie, termasuk pilihan apa yang nantinya dipilih Budi Arie itu tidak menjadi masalah baginya atau bagi PSI.

“Saya tidak bisa betul-betul menyimpulkan apakah
memang itu adalah sebuah instruksi atau apakah itu adalah Mas Muni sedang menggunakan haknya yang di mana itu juga fine-fine aja, ya silakan,” ujar Dedek.

Yang pasti, PSI tetap menjadi partai politik loyalis Jokowi yang juga turut mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Jika Projo pada akhirnya menjadi loyalis atau relawan pendukung Prabowo, maka kekuatan pemerintahan Prabowo akan menjadi semakin absolut. Sebelumnya, hampir semua partai politik yang ada di ajak masuk dalam lingkar pemerintahan, kini kelompok relawan juga menjadi pihak selanjutnya yang dirangkul.

Fachry Ali melihatnya sebagai upaya Prabowo untuk menjalankan pemerintahan dengan kondisi stabilitas nasional yang kuat, para elite saling terkonsolidasi.

“Tetapi konsolidasi pada tingkat elite ini for the time being, itu merupakan the new format of Prabowo’s political order, semuanya diserap. Ini adalah format politik baru yang kita lihat, tetapi tetap saya katakan masih bersifat sementara karena masih ada ‘sunss’ itu tadi,” ungkap Fachry.