Demokrasi Terputus dan Kehilanggan Jiwa

Saya tercenung membaca kalimat demi kalimat di berbagai media daring.
Tunjangan reses anggota DPR naik menjadi Rp702 juta. Kabar itu nyata bukan bohong. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra, Banten III) mengonfirmasi.

Uang reses periode 2019-2024 sebesar Rp400 juta. “Periode 2024-2029 karena ada penambahan indeks dan jumlah titik itu jadi Rp702 juta,” kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (11/10/2025). Ditetapkan tunjangan reses Rp702 juta.Tapi sekjen DPR mentransfer Rp 752 juta. Katanya: terjadi salah transfer. Ini soal tata kelola.

Reses, sejatinya, adalah waktu bagi anggota DPR untuk kembali ke daerah pemilihan—mendengar aspirasi rakyat, mencatat keluhan, memperjuangkannya di Senayan.
Namun, reses berubah menjadi jeda “berdana”: ruang untuk menerima tunjangan dan sekaligus menyerap aspirasi rakyat.

Dalam satu tahun, DPR bisa menggelar empat sampai lima kali reses.
Artinya, setiap anggota DPR bisa menerima Rp 2,8 miliar hingga 3,5 miliar setahun, di luar gaji dan pendapatan lainnya. Kenaikan tunjangan itu melonjak dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta—sementara rakyat kecil justru makin sesak di bawah beban hidup. Jumlah anggota DPR 580 orang.

Daerah menjerit karena tunjangan ke daerah (TKD) juga dipangkas. Padahal, demikian kata Ryaas Rasyid dalam Satu Meja The Forum, Indonesia adalah daerah-daerah itu. Bukan hanya Jakarta.

Antara Retorika dan Realita

Ketika Prahara Agustus meletus, rakyat marah karena tunjangan perumahan DPR naik Rp 50 juta per tahun. Kala itu pimpinan DPR buru-buru tampil seolah responsif—mengumumkan pembatalan. Namun belakangan, publik dikejutkan lagi: ternyata tunjangan reses justru dinaikkan jauh lebih besar.
Dalam pidato penutupan masa sidang, Ketua DPR Puan Maharani (FDIP, Jateng V) berkata lembut:

“DPR harus membicarakan masalah rakyat, bukan rakyat membicarakan kita.”
Retorika yang indah, tapi kenyataannya berbalik arah.
Rakyat memang membicarakan DPR—tapi bukan karena kagum, melainkan karena kecewa.

Kisah dari Pinggir Negeri

Siang yang terik di Bantul. Sebuah pesan masuk ke MemoBDM. Seorang penjual es di Bantul.

“Bapak, ngapunten sanget. Nopo saget kulo dipun pinjami 200.000 kangge nambahi modal es lilin. Menika nembe seret laku, bapak.” ( Bapak mohon maaf. Apa bisa saya dipinjami Rp200.000 untuk menambah modal berjualan es lilin).

Ia bukan pejabat. Bukan pengusaha. Ia pedagang kecil yang mencoba bertahan di tengah himpitan ekonomi. Di saat DPR menikmati Rp702 juta untuk “menyerap aspirasi”, warga seperti dia justru mencari pinjaman dua lembar seratus ribu untuk menambah modal hidup. Seorang guru besar di Makassar mengatakan, guru besar harus berburu mendapat uang rapat di luar hari kerja sebesar Rp200.000.

Hari yang sama, seorang pengarang di Banten menulis pesan lain:

“Izin mengabarkan, ibu saya usia 86 tahun dirawat di rumah sakit. Saldo saya tidak cukup untuk diambil. Apa bisa diberi dana talangan?”

Dua kisah kecil yang tak masuk radar media besar apalagi ruang rapat Senayan.
Mereka adalah potret voiceless, rakyat yang tak bersuara dalam hiruk pikuk politik yang hanya mendengar dirinya sendiri.

Diskoneksi Kian Lebar

Ketika rakyat harus meminjam Rp200 ribu, wakil rakyat menerima Rp702 juta.
Ketika Menteri menggelontorkan Rp200 triliun untuk perbankan, rakyat kecil justru kesulitan mendapat akses ke permodalan super mikro. Sebuah potret ironis negeri ini. Kita tak mengetahui apakah anggota DPR dari daerah pemilihan Bantul dan Tangerang menangkap beratnya beban rakyat yang memilihnya…

Inilah gejala klasik diskoneksi politik: terputusnya hubungan antara elite dan massa, antara rakyat dan wakilnya, antara pengurus negara dan yang diurusnya.
Padahal, sebagaimana diingatkan Bung Hatta, pemimpin adalah pengurus rakyat, bukan penguasa rakyat.

Pengurus seharusnya membuka keran komunikasi seluas-luasnya—bukan bersembunyi di balik tembok retorika dan laporan bahwa “semuanya baik-baik saja”.

Demokrasi yang Terputus

Ilmuwan politik Pippa Norris menyebut kondisi seperti ini sebagai democratic disconnect—kesenjangan antara harapan rakyat terhadap demokrasi dan performa para elit politik yang mengelolanya.

Dalam bukunya Democratic Deficit (2011), Norris menjelaskan bahwa warga negara masih percaya pada prinsip demokrasi, tetapi kehilangan kepercayaan pada aktor-aktor yang menjalankannya. Rakyat ingin keadilan, keterwakilan, dan empati; sementara elite sibuk mempertahankan privilese dan mengatur ulang kenyamanan kekuasaan.

Disconnect inilah yang menjelaskan paradoks besar demokrasi kita: sistemnya hidup, tetapi jiwanya sekarat; lembaganya ramai, tetapi suaranya hampa.
Dan ketika jarak antara wakil dan rakyat melebar, demokrasi berubah menjadi panggung—bukan rumah bersama.

Jalan Pulang

Diskoneksi ini harus dijawab dengan kebeningan hati dan kejujuran moral. “Pantaskah saya menerima dana reses sebesar itu ketika rakyat yang diwakilinya harus berjuang untuk sesuap nasi,” ujar seorang guru besar dalam acara Satu Meja The Forum.
Sebab, tanpa kesadaran untuk memperbaiki arah, jarak antara rakyat dan wakilnya akan terus melebar—dan kelak, seperti sejarah sering mengingatkan, kemarahan rakyat tak lagi bisa ditahan.

Kita boleh kaya dengan aturan, tapi miskin dalam keadilan.
Kita boleh sibuk berbicara tentang pembangunan, tapi lupa membangun empati.
Dan kita boleh bangga dengan demokrasi prosedural, tapi kehilangan roh keterwakilan sejati.

Memo untuk Kita

Bangsa ini tak sedang kekurangan uang, tapi kekurangan nurani.
Tak kekurangan rapat, tapi kekurangan rasa.
Tak kekurangan janji, tapi kekurangan empati. Kurang leader terlalu banyak dealer atau broker politik.
“Bahaya terbesar bagi pemimpin adalah kehilangan kepekaan terhadap penderitaan sesamanya.”

Mungkin sudah saatnya, wakil rakyat turun dari menara gading tunjangan dan menyapa kembali kenyataan yang getir. Sebab, nasib rakyat dan wakilnya kini bagai bumi dan langit—dan jarak itu hanya bisa dijembatani oleh satu hal yang sederhana namun langka: kejujuran untuk memperbaiki nasib negeri.