“…struktur politik yang accountability-nya sangat diragukan, demokratisasi dalam partai politiknya sangat belum berjalan seperti yang kita harapkan, saya pesimis untuk kita bisa mendapatkan emas itu di tahun 2045,”

—Mantan Pimpinan KPK, La Ode M. Syarif

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia dengan kasus korupsi yang cukup banyak. Menukil data Transparency International 2024, Indonesia menempati posisi ke 99 dari 180 negara dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI). CPI Indonesia di survei terakhir adalah 37/100, membaik dan meningkat 3 poin dari tahun sebelumnya yang tercatat di angka 34/100.

Korupsi kini bukan lagi kelakuan kelompok elite semata, kejahatan ini juga ditemukan terjadi di hampir semua tingkat kekuasaan, mulai dari yang terrendah hingga yang tertinggi.

Angka korupsinya pun tak main-main. Jika dulu korupsi dengan nominal ratusan juta atau sekian miliar rupiah saua sudah terdengar begitu besar, jika menggunakan kacamata hari ini, jumlah itu terlihat sangatlah kecil. Betapa tidak, korupsi hari ini angkanya sudah mencapai ratusan miliar, menyentuh angka triliunan, bahkan di salah satu kasus, korupsi tercatat hampir menyentuh 1 kuadriliun. Gila.

Saking tidak masuk akalnya kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi, kini publik mengenal istilah “Liga Korupsi”, sebuah istilah yang digunakan untuk memeringkatkan kasus-kasus korupsi terbesar yang pernah terbongkar di negara ini.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, La Ode M. Syarif juga menyebut korupsi menjadi akar masalah utama mengapa bangsa ini kesulitan menjadi negara maju. Hal tersebut ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di siniar Back to BDM.

“Level korupsi kita yang masih-masih sangat tinggi. Malaysia, negara tetangga kita itu 50-an (CPI-nya). Jadi untuk sampai ke Indonesia Emas itu sekurang-kurangnya Corruption Perception Indeks kita ambangnya harus di atas 50,” kata La Ode.

“Tetapi dengan struktur politik yang accountability-nya sangat diragukan, demokratisasi dalam partai politiknya sangat belum berjalan seperti yang kita harapkan, saya pesimis untuk kita bisa mendapatkan emas itu di tahun 2045,” ia melanjutkan.

La Ode menerangkan CPI Indonesia tertinggi sejauh ini adalah 40/100 yang terjadi pada tahun 2019. Namun, setelah itu terjadi revisi Undang-Undang KPK yang secara drastis langsung menurunkan CPI kita sejauh 6 poin menjadi 34/100. Angka ini perlahan-lahan meningkat. Per hari ini, La Ode mengungkapkan CPI kita ada di angka 38/100.

Pria yang menempuh pendidikan S2 dan S3-nya di Benua Australia ini membagikan pengalamannya bertemu dengan dua orang duta besar, yakni Duta Besar Denmark dan Duta Besar Korea Selatan.

Dubes Denmark ketika itu, Martin Bille Hermann ditanya La Ode, apa rahasia negaranya sehingga selalu menempati posisi teratas sebagai negara yang minim dari korupsi. CPI Denmark selalu di angka 98/100, hampir sempurna.

“Saya bilang, Martin, Denmark itu kok setiap tahun juara ya corruption perception itu selalu dia 98. Apa rumusnya? Apakah kalian itu sangat religius? Oh, tidak. Gereja kami sudah banyak yang tutup. Dia bilang gitu,” ungkap La Ode.

Martin sendiri ketika itu tidak bisa memberi jawaban pasti pada La Ode. Tapi, satu hal yang ia kemukakan sebagai kemungkinan dari jawaban pertanyaan yang diajukan La Ode, yakni bahwa di Denmark pendidikan anti korupsi sudah ditekankan sedimikian rupa sejak di bangku sekolah.

Misalnya, anak-anak akan diajarkan untuk bisa membedakan mana barang pribadi dan barang publik. Sesederhana spidol atau kapur di ruang kelas yang merupakan barang publik, para siswa dilarang untuk menggunakannya secara bebas dan tanpa tanggung jawab, karena barang itu merupakan fasilitas sekolah yang fungsinya dapat dirasakan oleh semua orang di kelas itu. Jadi seorang murid dilarang untuk menggunakannya di luar kepentingan kelas.

“Pendidikan dari awal mereka sudah tahu persis seperti itu. Jadi kalaupun sudah jadi pegawai, kami sudah tahu, oh ini barang publik, bukan barang pribadi. Di Indonesia coba, banyak mobil dinas, dia sudah tidak menjabat, dia enggak mau (kembalikan). Bahkan banyak, lihat-lihat saja asrama tentara, asrama polisi, penuh dengan pensiunan di situ, karena enggak mau keluar. Jadi dia gak bisa bedakan barang publik dan barang privat dan itu di setiap pejabat kita,” ujar La Ode.

Selanjutnya, ia juga mengajukan pertangaan kepada Duta Besar Korea Selatan di era dirinya masih menjabat pimpinan KPK. La Ode bertsnya, mengapa Korea Selatan bisa melakukan lompatan sejauh ini? Padahal sebelumnya Korea Selatan kondisinya tak jauh dengan Indonesia, masa kemerdekaannya pun tak berselang lama dengan Indonesia, yakni 15 Agustus 1945 negeri itu baru merdeka dari penjajahan Jepang.

Duta Besar itu memberikan rahasianya. Semua itu memang hasil rancangan atau by design yang dikerjakan sedemikian rupa.

“Sebenarnya salah satunya yang ada dalam pikiran kami itu, kami pernah dijajah Jepang, we want to be better than them. Jadi ada semangat itu. Dan ketika kita buat itu, pemerintah melaksanakan jelas arahnya tidak berubah-ubah,” kata La Ode mengulang penjelasan Duta Besar Korea Selatan yang ianl temui dulu.

Sementara jika melihat realitas korupsi di dalam negeri yang cenderung stagnan, bahkan beberapa kali justru memburuk, bagi La Ode permasalahannya terletak pada belum adanya pemimpin nasional yang tegas terhadap kegiatan koruptif.

Tegas, maksudnya pemimpin itu menyadari dan mau mengambil peran sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi.

“Ada zamannya Habibie memberi contoh, tapi sedikit sekali waktunya. Kurang dari 3 tahun atau 2 tahun something (sudah tak lagi menjadi Presiden),” ungkap La Ode.

Padahal, pemimpin nasional yang tegas dan tidak kompromis dengan korupsi sangat diperlukan untuk membinasakan korupsi di sebuah negara. Setidaknya, jika belajar dari pengalaman negara-negara lain yang berhasil bebas dari jerat korupsi, pasti dipimpin oleh sosok yang tegas, dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

Oleh karena itu, ia mwnaruh harapan pada Presiden Prabowo agar bisa menjadi sosok pemimpin nasional sebagaimana ia sebutkan sebelumnya.

Sejauh ini, Prabowo sudah menujukkan retorika yang baik soal pemberantasan korupsi. Ia selalu menggebu-gebu berujar ingin mengejar para koruptor sampai kemana pun. Ia selalu mengatakan kekayaan negara harus dikembalikan pada rakyat dan membiarkan rakyat yang menikmatinya, sehingga kehidupan yang sejahtera dapat terwujud.

“Saya sangat berharap retorika ini harus diikuti dengan tindakan nyata. Misalnya, membiarkan lembaga penegak hukum melakukan semua penindakan dan pencegahan dengan benar. Yang nomor dua tidak ada lagi misalnya melindungi orang-orang yang (bersalah hanya karena memiliki relasi tertentu),” ujar La Ode.

Penting juga untuk melengkapi aturan hukum yang masih rumpang, misalnya mengesahkan UU Perampasan Aset agar kerugian negara akibat korupsi bisa dipulihkan.

Selain masalah korupsi yang masih merajalela, Indonesia Emas 2045 juga masih sebatas angan-angan melihat data tingkat pendidikan rakyat Indonesia yang mayoritas masih didominasi oleh kelompok pendidikan dasar, jumlahnya mencapai 40 persen dari total penduduk.

Hal lain, secara perekonomian, masyarakat Indonesia juga masih banyak yang terjebak dalam kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutan per Maret 2025, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 8,47 persen atau sekitar 22,33 juta jiwa. Sementara Bank Dunia menyampaikan data yang jauh berbeda, pada tahun 2024, lembaga internasional itu menyebut 68,3 persen penduduk Indonsia tergolong miskin, jumlahnya mencapai 194,6 juta jiwa.

Terjadi perbedaan mencolok, karena standar yang digunakan keduanya juga berjauhan. Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan global yakni pendapatan per kapita dibawah 8,3 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp49.200 per orang per hari. Sementara BPS, menggunakan standar pendapatan per kapita Rp20.000 per orang per hari.

“Orang miskin kita itu masih sama dengan gabungan penduduk satu Australia dan penduduk satu Malaysia. Hampir sama. That big task, itu betul-betul pekerjaan rumah yang sangat besar untuk kita mendapatkan Indonesia Emas tadi,” sebut dia.

Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan memangkas kesenjangan sosial yang ada. Sat ini, secara ekonomi, hanya segelintir kecil orang menguasai kekayaan yang luar biasa besar. Sementara sebagian besar orang lainnya masih berebut “kue-kue” yang ukurannya juga tidak seberapa besar.