Setahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan jatuh pada 20 Oktober 2025 menjadi momentum yang dinanti publik.

Banyak masyarakat yang ingin melihat sejauh mana janji-janji kampanye pasangan pemimpin tersebut terealisasi dalam setahun pertama mereka bertugas. Tak hanya itu, satu tahun juga menjadi waktu yang relatif cukup untuk masyarakat bisa menilai dan menyampaikan kritik atas kualitas pemerintahan yang telah berjalan.

Guru Besar Antropologi Hukum dari Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto menyampaikan sejumlah kritik yang ia alamatkan pada pemerintahan Prabowo-Prabowo saat menjalani wawancara singkat bersama Budiman Tanuredjo di Back to BDM on Location.

Pertama, ia menyinggung soal aksi besar kelompok pemuda dan mahasiswa yang turun ke jalanan di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aksi yang kemudian dikenal sebagai Prahara Agustus itu mengindikasikan ada sesuatu yang salah pada pemerintah dalam menjalankan negara, sehingga masyarakat marah. Tak hanya di Indonesia, unjuk rasa terhadap pemerintah juga terjadi di sejumlah negara lain seperti Nepal, Filipina, Perancis, Turki, dan lain-lain. Motornya sama, para pemuda yang merasa marah dengan kualitas pemerintahan di negaranya.

“Mereka itu sama-sama menuntut demokrasi, menuntut pemerintahan yang bersih. Mereka ingin good governance dan juga tentunya keadilan. Di zaman globalisasi hukum seperti ini, anak-anak muda itu memiliki pengetahuan yang sama tentang demokrasi, tentang rule of law, tentang good governance, anti korupsi, karena ada hukum internasional, konvensi-konvensi sosial secara internasional yang menginginkan itu semua dan ternyata enggak terjadi di negara masing-masing,” jelas Prof. Sulis seusai menghadiri program Satu Meja The Forum KompasTV (15/10/2025).

Khusus untuk Indonesia, ia menyampaikan sejumlah poin kritik terkait kondisi dan situasi yang sat ini berlangsung.

Hukum diatur sesuai selera penguasa

Indonesia sebagai negara hukum semestinya menempatkan hukum di posisi tertinggi sebagai instrumen untuk mengatur jalannya proses berbangsa dan bernegara. Tapi realita di negeri ini, hukum bisa dengan mudah dikompromikan, diubah, disesuaikan, dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung kepentingan penguasa.

“Seharusnya di negara hukum pemerintah itu tunduk pada hukum, tetapi yang dilakukan adalah (pemerintah) mengubah hukum agar bisa dijadikan landasan bagi kebijakan dan program-programnya. Sudah tentu program-program ini tidak mendapatkan consent publik, tidak mendapatkan partisipasi publik yang sebesar-besarnya,” kata dia.

Program-program yang diambil tanpa landasan hukum, tanpa mengantongi persetujuan publik, pada akhirnya banyak yang tidak cocok swhingga tidak diterima publik, karena sebenarnya masyarakat tidak membutuhkannya.

Sulis mengambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yag sudah dilakukan secra massif di skala nasional, namun ternyata belum memiliki landasan hukum yang tetap. Peraturan Presiden masih dalam proses perampungan. Sementara program sudah menimbulkan ribuan kasus keracunan. MBG sudah mendpatkan sekian banyak penolakan dari murid, bahkan orangtuanya.

“Kita kan sangat heran bagaimana program yang makan uang atau dana banyak sekali itu— tujuannya mulia ya, tapi hasilnya hari ini, kemarin saya baca 11.000 lebih anak yang keracunan, itu yang melapor, yang terlaporkan,” ujar Sulis kecewa.

DPR Disfungsi

Sebagai lembaga yang memegang peran kontrol terhadap pemerintah, DPR dianggap gagal menjalankan fungsinya.
DPR jarang bersuara lantang dan mengkritisi kebijakan juga program pemerintah. Sebaliknya, lembaga itu cenderung mendukung dan mempermulus apa yang menjadi kehendak eksekutif. Sulis menggunakan istilah “meng-endorse“, DPR hanya meng-endorse apa yang diinginkan pemerintah.

“Ada disfungsional di dalam parlemen dan itu sebenarnya menjadi kejatuhan dari trias politika yang harusnya saling mengontrol,” kata dia.

Masyarakat Anti-Sains

Catatan ketiga, pemerintahan ini makin menebalkan tren masyarakat anti-sains melalui kebijakan-kebijakannya yang diambil tanpa mementingkan keberadaan ilmu pengetahuan dan mengabaikan basis fakta ilmiah.

Pemrintah atau oknum pemerintahan kerap kali berbicara di hadapan publik tanpa rasionalitas. Berbicara asal. Bertindak semau dia.

Ia menyadari, membentuk masyarakat yang logis dan kritis adalah tanggung jawab para ilmuwan dan akademisi. Namun tugas itu kini makin berat untuk ditunaikan, karena figur-figur pemipin yang menjadi referensi masyarakat justru memberikan contoh sebaliknya.

“Tanggung jawab para ilmuwan adalah memproduksi ilmu pengetahuan dan mengembangkan budaya akademik, di mana dia bisa menularkan supaya masyarakat menjadi masyarakat yang rasional. Itu rupanya tidak terjadi di Indonesia,” sebut Sulis.

Masih ada 4 tahun tersisa bagi Prabowo dan Gibran untuk memimpin Indonesia. Di sisa waktu yang ada, Prof. Sulis benar-benar berharap agar pemerintah menaruh fokus yang besar pada pembangunan manusia Indonesia. Kualitas sumber daya manusia kita harus ditingkatkan.

Ia begitu ingin, generasi muda Indonesia menjadi generasi-generasi sehat, berpendidikan, dan berkualitas. Terlebih, Indonesia akan menerima bonus demografi dalam waktu yang tak lama lagi.

Dengan generasi muda yang berkualitas, maka produksi sains, teknologi, dan budaya, menjadi sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Terkait peningkatan kualitas generasi muda itu, pemerintahan Prabowo memang sudah membentuk Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Garuda Transformasi. Namun, bagi Sulis itu adalah langkah yang tidak efisien.

“Pertanyaannya adalah mengapa tidak membereskan yang sudah ada? Sekolah-sekolah yang sudah ada, universitas yang sudah ada, itu banyak banget masalahnya. Kita punya hampir 5.000 universitas, perguruan tinggi, akademi, di Indonesia jauh lebih banyak daripada di China. Tetapi keadaannya seperti apa? Itu kan mesti diperhatikan,” serunya.

Selain memperbaiki kualitas SDM, Sulis juga berharap agar pemerintah mau merendahkan hatinya, turun ke bawah, dengarkan suara-suara yang tak henti bergemuruh di akar rumput. Ada begitu banyak persoalan yang diteriakkan rakyat di luar Istana. Pemerintah dimohon untuk sudi keluar, temui, dengarkan setiap jerit rakyat, yang berkat suara mereka, kursi jabatan yang terhormat bisa kalian duduki.

“Saya ingin agar mereka itu sedikit mau rendah hati turun ke bawah, bikin assessment, bikin research, cari data berbasis bukti sebelum mengeluarkan kebijakan-kebijakan, di semua level, termasuk di kementerian-kementerian,” kata Sulis.

Harapan ini ia lontarkan, menyambung poin kritiknya soal pengambilan kebijakan pemerinrah yang tidak berbasis bukti ilmiah dan fakta lapangan. Kebijakan banyak dibuat hanya berdasarkan selera dan kepentingan para pembuatnya saja.

MBG adalah contoh yang paling mudah untuk diangkat. Program itu kini menuai banyak masalah, mulai dari pembayaran, pengelolaan, kualitas dapur dan makanan, pengawasan, dan lain-lain.

Pemerintah harus mau mengoreksi diri. Hentikan sementara program ini, cari di mana letak masalahnya, perbaiki. Pastikan semua sudah sesuai dengan standar dan aturan, maka lanjutkan program itu.

Dan alangkah lebih baik, jika pemerintah melakukan penilaian ulang, sesungguhnya apakah MBG ini tepat disalurkan ke semua wilayah, ke semua peserta didik. Apakah tidak lebih baik dipilah, siapa saja yang memang layak untuk diprioritaskan mendapat bantuan pemenuhan gizi dari pemerintah. Misalnya, siswa-siswi, balita, juga ibu hamil di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).

“Supaya tidak terjadi kejadian luar biasa keracunan, juga banyak banget (MBG) yang terbuang karena makanannya basi atau (tidak disukai siswa). Ada ahli-ahli gizi mengatakan ada bakteri macam-macam di makanannya. Itu kan jadi kita ngenes, uang negara, dari rakyat, kok hasilnya jadi seperti itu,” sebut Irma di akhir sesi wwancara singkat itu.